Rusia akan memasok Aljazair, Bolivia dengan vaksin Sputnik V
Vaksin Sputnik V 91,4 persen efektif melindungi orang dari COVID-19, berdasarkan hasil uji coba tahap akhir sementara [File: Anton Vaganov/Reuters]
Rusia telah menandatangani kontrak untuk memasok Bolivia dan Aljazair dengan vaksin Sputnik V COVID-19, dana kekayaan kedaulatan negara telah mengumumkan.
Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) mengatakan pada hari Rabu bahwa perjanjian tersebut akan memungkinkan lebih dari 20 persen populasi Bolivia untuk mengakses vaksin, yang diberikan dalam dua dosis.
Pasokan akan difasilitasi oleh mitra internasional dana Rusia di India, Cina, Korea Selatan, dan negara lain.
Populasi Bolivia adalah 11,35 juta dan 20 persen akan menjadi 2,27 juta orang.
Perkembangan tersebut menandai kesepakatan vaksin besar pertama negara Amerika Selatan itu.
Presiden Bolivia Luis Arce mengatakan Rusia akan mengirimkan 6.000 dosis, yang berarti 3.000 perawatan, pada Januari untuk memvaksinasi populasi yang paling rentan, 1,7 juta dosis pada akhir Maret dan sisanya “antara April dan Mei”.
Dalam kesepakatan internasional lainnya, RDIF, yang mendanai vaksin tersebut, pada Kamis mengumumkan telah menandatangani kesepakatan untuk memasok Aljazair dengan Sputnik V. Namun, RDIF tidak menyebutkan berapa banyak dosis yang telah disepakati.
Aljazair mengatakan pihaknya berencana untuk memulai kampanye vaksinasi pada Januari, dan suntikan itu akan gratis bagi warganya.
Vaksin Sputnik V 91,4 persen efektif melindungi orang dari COVID-19, berdasarkan hasil uji coba tahap akhir sementara.
Kesepakatan Bolivia adalah tanda terbaru vaksin Rusia membuat terobosan di negara-negara Amerika Latin yang ingin meningkatkan kapasitas imunisasi, termasuk tetangganya Argentina dan Venezuela.
Pada hari Senin, kantor berita Reuters melaporkan bahwa pengiriman besar vaksin internasional pertama Rusia minggu lalu - 300.000 dosis dikirim ke Argentina - hanya terdiri dari dosis pertama, yang lebih mudah dibuat daripada dosis kedua.
Hingga saat ini, lebih dari 50 negara telah mengajukan permintaan lebih dari 1,2 miliar dosis Sputnik V, menurut RDIF.
Dana kekayaan telah mengumumkan perjanjian pasokan dengan Meksiko untuk 32 juta dosis; Brasil hingga 50 juta dosis, India untuk 100 juta dosis, Uzbekistan hingga 35 juta dosis dan Nepal untuk 25 juta dosis, menurut situs webnya.
Tidak seperti kebanyakan vaksin COVID-19 lainnya, yang diberikan sebagai dua suntikan dari produk yang sama, Sputnik V mengandalkan dua dosis yang diberikan menggunakan virus tidak aktif yang berbeda, yang dikenal sebagai vektor.
Setiap dosis didasarkan pada vektor virus berbeda yang biasanya menyebabkan flu biasa.
Awal bulan ini pada konferensi pers maraton tahunannya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengangkat gagasan tentang opsi dosis tunggal sebagai "vaksin ringan" yang akan memberikan perlindungan lebih sedikit daripada dua dosis, tetapi efektivitas "masih akan mencapai 85 persen".
Sputnik V, dinamai sesuai dengan satelit Soviet yang memicu perlombaan luar angkasa, akan dijual ke pasar internasional dengan harga kurang dari $10 (Rp.139,119.50) per dosis.
Untuk warga Rusia, penyuntikan akan gratis.
Sebagai perbandingan, vaksin dua dosis oleh Pfizer-BioNTech dan Moderna masing-masing berharga sekitar $ 20 dan $ 33 per dosis, sedangkan Oxford-AstraZeneca tersedia dengan harga yang jauh lebih murah sekitar $ 4 per suntikan.
Pentagon, FBI Menghadapi Tenggat untuk Membersihkan UFO, Menilai Tautan Potensial ke 'Musuh Asing'
Pentagon, FBI Menghadapi Tenggat untuk Membersihkan UFO, Menilai Tautan Potensial ke 'Musuh Asing'
Militer AS telah memantau fenomena udara yang sifat dan asalnya tidak diketahui, meskipun penutupan resmi program serupa yang terakhir diketahui pada tahun 2012, dengan unit pelacak UFO Pentagon, yang disebut Satuan Tugas Fenomena Udara Tak Teridentifikasi, yang sebelumnya diawasi di Kongres.
Presiden AS Donald Trump menandatangani paket stimulus virus corona $2,3 triliun baru dan tagihan pendanaan pemerintah pada 27 Desember setelah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat dengan mayoritas 2/3 suara.
Di bawah undang-undang bantuan baru, warga AS diharapkan menerima hingga $600 dalam pembayaran langsung, karena banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19. Jika setiap warga AS menerima pembayaran ini, jumlah totalnya akan menjadi sekitar $200 miliar, kurang dari 1/10 dari nilai paket pengeluaran, yang melebihi nilai PDB tahunan Italia.
Di antara langkah-langkah yang masuk ke dalam rancangan undang-undang tersebut, satu ketentuan tampaknya tidak terdeteksi, karena dimasukkan ke dalam undang-undang otorisasi intelijen tahunan, dan bukan dalam teks aktual dari paket bantuan besar-besaran, tulis New York Post.
Ketentuan tersebut menetapkan garis waktu yang berbeda bagi Departemen Pertahanan dan agen mata-mata untuk mengungkapkan semua informasi yang saat ini mereka miliki berkaitan dengan Benda Terbang Tak Dikenal (UFO). Ketentuan itu dimasukkan sebagai 'komentar komite' dari Penjabat Ketua Komite Intelijen Senat Marco Rubio.
Direktur intelijen nasional, Menteri Pertahanan "dan kepala badan lainnya" diinstruksikan untuk menyerahkan laporan "dalam waktu 180 hari sejak tanggal berlakunya Undang-undang tersebut, kepada komite intelijen dan angkatan bersenjata kongres tentang fenomena udara yang tidak teridentifikasi.
Semua instansi terkait didesak untuk mengungkapkan data tentang "benda udara yang diamati yang belum teridentifikasi".
Informasi tersebut untuk menyajikan “analisis rinci dari data fenomena tak teridentifikasi yang dikumpulkan oleh:
kecerdasan geospasial;
sinyal kecerdasan;
kecerdasan manusia
pengukuran dan kecerdasan sinyal.
"Selain itu, ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa analisis rinci disediakan dari data FBI yang dikumpulkan dari penyelidikan "intrusi data fenomena udara tak dikenal di wilayah udara Amerika Serikat yang terbatas ... dan penilaian apakah aktivitas fenomena udara tak dikenal ini dapat dikaitkan dengan satu atau lebih musuh asing.”
Juru bicara Departemen Pertahanan Sue Gough yang dikutip oleh New York Post mengonfirmasi bahwa mereka diminta untuk melaporkan semua fenomena sebagai bagian dari undang-undang pendanaan untuk tahun fiskal 2021.
Transparansi UFO
Permintaan untuk merilis semua informasi yang berkaitan dengan penampakan "UFO" datang setelah Pentagon menerbitkan tiga video Angkatan Laut pada bulan April yang mengaku telah menangkap cuplikan penampakan.
Pertemuan antara pilot AS dan UFO misterius berbentuk Tic Tac selama latihan militer pada tahun 2004 telah menjadi salah satu penampakan pesawat luar angkasa asing yang diduga paling terkenal, dengan kebenaran rekaman yang kemudian dikonfirmasi oleh Angkatan Laut AS. Pada saat itu, Pentagon menjelaskan keputusannya untuk merilis video tersebut dengan fakta bahwa mereka tidak mengungkapkan kemampuan sensitif sistem pengawasan AS.
Aktivis Hong Kong Tony Chung divonis empat bulan penjara
Aktivis Hong Kong Tony Chung divonis empat bulan penjara
Aktivis Hong Kong Tony Chung divonis hukuman penjara selama empat bulan atas pelecehan bendera nasional China dan mengadakan pertemuan secara ilegal.
Pengadilan setempat, hari Selasa, 29/12/2020, dalam putusannya mengungkapkan bahwa Chung merusak tiang bendera dan melemparkan bendera nasional China pada aksi Mei.
Terdakwa melakukan tindak kejahatan penghinaan terhadap bendera nasional, demikian putusan pengadilan.
Pria berusia 19 tahun itu ditahan sejak Oktober. Dia juga dikenai pasal separatisme, pencucian uang, dan konspirasi publikasi berisi hasutan terhadap pemerintah pusat.
Majelis hakim berpendapat bahwa kekerasan yang disebabkan oleh tindakan terdakwa tidak bisa dikesampingkan.
Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara atas penghinaan bendera nasional dan tiga bulan penjara atas pertemuan ilegal.
Dengan demikian, maka terdakwa yang juga pemimpin organisasi Studentlocalism itu kini tinggal menjalani masa hukuman di dalam penjara selama empat bulan, demikian sejumlah media China yang dirangkum oleh awak media ANTARA di Beijing
Putra Mahkota Saudi Digugat atas Peretasan Penyiar Al Jazeera
Putra Mahkota Saudi Digugat atas Peretasan Penyiar Al Jazeera
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. (Bryan R. Smith / AFP)
Pengadilan Amerika Serikat memanggil Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS), dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Pangeran Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, terkait kasus peretasan telepon yang menimpa penyiar stasiun televisi Al Jazeera, Ghada Oueiss.
Keduanya dituduh memerintahkan peretasan terhadap telepon milik Oueiss. Gugatan terhadap mereka diajukan di Pengadilan Distrik AS di Florida awal bulan ini.
Dilansir Middle East Monitor, hari Rabu , 30/12/2020, Oueiss mengunggah gambar tangkapan layar dari surat panggilan pengadilan tersebut di akun Twitter-nya.
"Anda sudah diberi surat panggilan," cuitnya pada Minggu (27/12) pekan lalu, merujuk pada kedua putra mahkota.
Gugatan tersebut menyatakan Mohammed Bin Salman dan Mohammed bin Zayed Al-Nahyan hendak mempertahankan kedudukan, para penguasa dari rezim UEA dan Saudi bertekad untuk menutupi citra publik mereka di mata pemerintah Amerika Serikat dan warganya.
"Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menghilangkan semua kritik terhadap rezim mereka, tidak peduli kebenaran pernyataan kritikus tentang rezim tersebut. Setiap aktor harus bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum dan Konspirasi terhadap Oueiss, dan gugatan ini menandai awal dari perjalanan menuju keadilan untuk Oueiss," demikian isi gugatan itu.
Lebih dari sepekan lalu terungkap bahwa perangkat lunak mata-mata buatan Israel meretas perangkat puluhan jurnalis, pembawa acara, dan karyawan lain di stasiun televisi Al Jazeera selama berbulan-bulan.
Pengadilan Distrik Florida memberi waktu kepada dua putra mahkota itu hingga 5 Januari untuk menanggapi panggilan tersebut. Jika tidak ada tanggapan, maka hakim AS dapat menerbitkan keputusan tanpa mendengar pernyataan dari mereka.
Pihak-pihak lain yang turut diperkarakan dalam memori gugatan termasuk pejabat tinggi UEA dan Saudi, seperti mantan ajudan MBS, Saud Al-Qahtani, dan stasiun televisi Al Arabiya.
Gugatan itu bertujuan untuk menghasilkan keputusan guna melarang salah satu pihak melakukan hal semacam itu di masa depan.
Selain itu, juga untuk mengupayakan ganti rugi lebih dari USD$5 ribu untuk Oueiss atas kerusakan yang disebabkan dari peretasan, termasuk kebocoran data pribadi, foto-foto vulgar, dan manipulasi dokumen yang mengklaim pembayaran Qatar kepada Oueiss dan jurnalis lainnya.
Ini merupakan gugatan dan panggilan pengadilan terbaru menyangkut MBS tahun ini. Sebelumnya, dia digugat oleh mantan kepala intelijen Saudi, Saad Al-Jabri.
Al-Jabri menyatakan MBS berusaha membunuhnya dengan mengerahkan tim pembunuh ke tempat tinggalnya di Kanada.
Gugatan lainnya juga diajukan oleh Hatice Cenghize, mendiang tunangan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Sang tunangan meyakini bahwa Khashoggi dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul oleh tim pembunuh yang dikerahkan oleh MBS dua tahun lalu.
Awal bulan ini, MBS telah meminta AS membatalkan gugatan Al-Jabri. Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan permintaan itu, sekaligus ingin memberikan kekebalan hukum kepada MBS.
Refleksi Covid-19 dengan segala penanganannya Dalam 1 Tahun
Berdasarkan data yang dirilis angka penambahan kasus positif covid-19 terus saja terjadi, dan Satgas Inti Pusat sudah dua kali diganti dengan peraturan untuk menekan penyebaran terus diulang - ulang tidak mampu menekan munculnya angka positif. Pembuat kebijakan seperti tidak mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan sebaliknya lebih banyak menyalahkan rakyatnya ketika angka itu tetap ada dan bertambah.
Evaluasi ini menjadi penting, dan mereka seperti tidak melakukan itu dan hanya menggunakan kira - kira dalam membuat peraturan semodel PSBB, new normal dan lain. Kira - kira bisa menurun dan kenyataannya tidak sama sekali namun merasa itulah cara satu - satunya menekan angka.
Coba lihat hari ini pagi berita di tv memaparkan kaleidoskop masalah kejadian kasus covid-19. Isinya hanya menakut - nakuti, dengan menceritakan historis angka covid-19 dengan nama- nama yang meninggal terutama pejabat pemda dan calon pejabat. Mereka tidak berani memaparkan kegagalan penyelenggara dalam penanganan kasus ini.
Ketidakberahasilan ini kemudian mereka, penyelenggara seperti brand ambasador produsen vaksin-19, kembali berbicara yang sama, seolah itu satu - satunya solusi, sama seperti peraturan yang mereka buat seolah satu - satunya solusi yang kenyataan kasus itu muncul.
Jika mereka sadar diri bahwa mereka tidak melakukan evaluasi dan kemudian mereka berani sadar diri untuk melakukan evaluasi masalah ini tidak akan serumit ketakutan mereka terhadap angka - angka positif.
Mereka harus melakukan evaluasi kenapa angka positif covid-19 tetap ada dan bertambah. Pertama adalah evaluasi masalah tracking sample dari mulai instrumens dan pengambilan sample.
Alat rapid test, PCR sampai terakhir tes antigen. Mereka seperti tidak tahu PCR itu sudah ada sebelum ada pandemi, bukan hanya untuk uji corona saja. Alat ini untuk menguji adanya bakteri atau virus dalam RNA. Tes suhu tidak selalu suhu tinggi reaktif. Suhu tinggi badan adalah sinyal reaktif dari tubuh adanya gejala penyakit mulai radang usus, typus, demam berdarah, cacar dan tambahannya oleh virus corona.
Kemudian evaluasi mulai cara dan proses inokulasi, pengananan sample juga mengumpulkan sebanyak mungkin masalah tanda gejala dan tanda positif. Selama ini terutama yang mereka sebut para ahli, apa yang mereka katakan hanyalah menyontek apa yang diberitakan diluar negeri tentang tanda gejala dan tanda positif.
Kedua, evaluasi masalah peraturan penekanan kasus covud-19. Ini sangat terlihat ambigu. Terutama mendagri. Bagaimana mereka begitu menggebu - gebu pentingnya pilkada serentak. Dan berbagai kasus kerumunan karena kampanye terus terjadi tidak ada satu pun diberi sanksi. Namun kemudian menyerang beberapa Gubernur, hingga mengeluarkan ancaman.
Resufle kabinet Mendagri kemarin justru yang tidak diganti.
Evaluasi peraturan penangan ini juga tidak ada yang berani mengkritik terutama mereka yang berkecimpung di dunia medis, analis kimia, biologi terhadap rules yang dibuat Satgas pusat dan menkes dan rules yang dilakukan pemda.
Model penagananan yang jauh panggang dari api yang membuat masalah masuk ke lubang yang sama. Anda tidak akan menemukan solusi jika yang dilihat angka - angka saja, angka bertambah stop ini itu dilarang ini itu harus ini itu. Ini seperti orang yang takut tikus menangani tikus namun bicaranya seperti ahli genetik tikus
Evalusilah akui kegagalan dan duduk bersama. Ini masalah kesadaran individu yang kemudian bangun menjadi kesadaran bersama dengan duduk bersama. Sehingga tidak terus yang dikedepankan ego, ego merasa rules sudah sahih, ego merasa apapun data dari luar tentang virus corona berikut dengan obat, alat dan gejalanya adalah sahih.
Mereka seperti lupa, sejak pertama kali pemberlakukan yang dikeluarkan oleh WHO itu sudah sangat salah, WHO tidak mewajibkan penggunaan masker dan bahkan kemudian hanya yang positif yang pakai masker. Artinya mereka membuat rules berdasarkan kira- kira. Bahkan rules yang dikeluarkan sampai dengan hari ini. Namun semua yang datangnya dari WHO, mereka menganggap paling sahih. Inilah faktor penting yang menjadi gagal penanganan.
Evalusi penting agar satu generasi tidak dikorbankan, anak - anak yang dalam masa pertumbuhan, pertumbuhan fisik, biologis , intelejensia dan kejiawaan yang itu semua dibutuhkan media pembentukannya menjadi tumbuh dengan normal secara normatif, yaitu arena pendidikan. Mereka harus kembali ke sekolah jangan sampai ini membuat senang pihak Barat yang memang mengharap ini terjadi. Covid-19 hasil riset 2012 tidak berbahaya pada anak dan remaja.
CPNS 2021 dipastikan bakal dibuka pada Maret mendatang, beriringan dengan proses pendaftaran PPPK untuk formasi guru yang telah direncanakan pemerintah.
Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru tahun depan merupakan dua jalur atau cara pemerintah untuk melaksanakan perekrutan ASN tahun 2021.
Untuk penerimaan PPPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021. Perekrutan guru ini tidak lagi masuk dalam formasi CPNS.
"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ujar Bima dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Bima mengatakan selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.
"Karena apa? Karena kalau PNS, setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional," kata Bima.
Selama 20 tahun juga, kata Bima, BKN berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut, tapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil, karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka. "Jadi ke depan, sistemnya akan diubah menjadi PPPK," kata Bima.
Menurut Bima, PPPK dan PNS setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua aparatur sipil negara (ASN) itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun.
"Setara, hanya bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun," kata Bima.
Namun, BKN mengupayakan untuk membicarakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.
"Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun, karena untuk PPPK tidak pernah dipotong iuran pensiunnya. Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya. Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan," kata Bima.
Margaret Thatcher Mengecam Rencana Euro sebagai 'Rush of Blood to the Head'
Margaret Thatcher Mengecam Rencana Euro sebagai 'Rush of Blood to the Head'
Skeptisisme Margaret Thatcher atas hubungan Inggris yang meningkat dengan Eropa yang menambah secara signifikan pengunduran dirinya sebagai PM negara itu pada akhir November 1990.
Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher tanpa basa-basi ketika mengungkapkan rasa frustrasinya tentang rencana Brussel untuk satu mata uang Eropa, dokumen yang dirilis dari arsip pemerintah Irlandia telah mengungkapkan.
"Berbicara tentang satu mata uang, Delors pasti memiliki aliran darah ke kepala. Kami tidak akan memiliki satu mata uang", catatan Dublin yang berasal dari tahun 1990 yang dicatat Thatcher mengatakan pada saat itu.
Dia merujuk pada Presiden Komisi Eropa saat itu Jacques Delors, yang dianggap telah memainkan peran penting dalam merancang euro dan menciptakan pasar tunggal UE.
Menurut arsip, Thatcher menuduh pengadilan Eropa memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Komisi Eropa, dan menggambarkan Delors sebagai "mere appointee" (hanya orang yang ditunjuk).
"Hari-hari komisaris yang ditunjuk harus dihitung. Kita harus memberikan kekuasaan kepada dewan menteri. Saya tidak menyerahkan kewenangan kepada birokrasi yang tidak terpilih (…). Saya benar-benar muak dengan komunitas Eropa yang mencoba mengikat kita dengan peraturan birokrasi ", katanya.
Arsip tersebut juga mengungkapkan bahwa Thatcher mengecam bank sentral dari 12 negara anggota Uni Eropa saat itu atas upayanya untuk mengendalikan inflasi, tugas yang dia klaim dapat diselesaikan oleh bank yang bersekutu dengan deutschmark.
"Mereka akan menganggap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dan inflasi sebagai tujuan yang sama dan mencampur semuanya. Yang kami inginkan adalah standar emas yang efektif dan deutschmark memberi kami itu," kata mantan perdana menteri itu.
Sikap garis keras Margaret Thatcher tentang kolaborasi Inggris-Uni Eropa yang memainkan peran kunci dalam pengunduran dirinya pada akhir November 1990 setelah 11 tahun menjabat.
Penerbitan arsip tersebut dilakukan beberapa hari setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji London dan Brussel menyelesaikan kesepakatan perdagangan "terbesar" pasca-Brexit setelah berbulan-bulan pembicaraan sulit dan tenggat waktu yang terlewat.
Wartawan berinisial DA (32) tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor . Korban diduga nekat melakukan bunuh diri dengan cara menusuk perutnya sendiri dengan senjata tajam.
Menurut media Radar Bogor, sebelum mengakhiri hidupnya, DA tewas bersimbah darah di kontrakanya di Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal itu, sempat ingin curhat pada istrinya. Namun Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sebilah pisau dapur.
Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bogor Kota. Dari hasil pemeriksaan sementara, Paur Subbag Humas Polresta Bogor Kota Ipda Rachmat Gumilar kejadian itu bermula setelah DA menjemput sang istri dari rumah mertuanya usai menggelar hajatan sekira pukul 23.00 WIB pada Minggu 27 Desember 2020. Setelah itu, keduanya langsung pulang ke rumah kontrakan.
Pada pukul 23.00 WIB, DA menjemput istrinya ke rumah mertua. Sesampainya di rumah kontrakan yang mereka sewa, sekitar pukul 24.00 WIB, DA sempat akan mengutarakan sesuatu kepada istrinya.
“Namun tidak jadi. Lalu DA keluar kamar meninggalkan istrinya di kamar menuju dapur,” ujar Humas polres Bogor Kota Ipda Rachmat Gumilar kepada radarbogor.id hari Senin, 28/12/2020.
Tiba-tiba, terdengar suara gaduh barang-barang dapur yang jatuh. Istri DA bangun dan melihat suaminya itu bersimbah darah.
“Karena takut, istri Da keluar kamar melalui jendela dan meminta bantuan kepada warga serta ibunya yang tinggal 50 meter dari rumah kontrakan mereka,” tuturnya. “Ketika warga melihat ke TKP korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa,” tambahnya.
Korban diduga bunuh diri dengan cara menusukkan sebilah senjata tajam berkali-kali di perutnya. Akibat kejadian tersebut korban meninggal karena kehabisan darah.
“Mayat korban kemudian dibawa ke RS PMI untuk dilakukan pemeriksaan medis,” terang Ipda Rachmat Gumilar.
Selama ada Valentino Rossi motoGP akan tetap berjaya
Selama ada Valentino Rossi motoGP akan tetap berjaya
Grand prix MotoGP 2021, Valentino Rossi yang sudah memasuki usia stamina yang tidak muda lagi akan tetap balapan, ini bukan berarti peluang VR 46 besar akan berjaya di tahun 2021. Tapi ini akan membuat motoGP tetap berjaya.
Hal yang tidak bisa dipungkiri, setiap pertandingan atau kompetisi jika tidak ada pemain yang fenomenal akan membuat redup sinarnya. Seperti di Formula 1 setelah tidak adanya Schumacher, di NBA tidak adanya Michael Jordan dan di Ring Tinju tidak adanya Muhammad Ali dan Mike Tyson, juga di Sepakbola dan lainnya.
VR46 harus diakui selama satu dekade telah menjadi icon motoGP. Meski pada grandprix motoGP tahun 2020 de Doctor kurang begitu bersinar, kehadirannya telah mendongkrak tontonan balapan tersebut.
Tahun 2021 de Doctor tidak lagi bersama tem pabrikan yamaha di bawah Lin Jarvis. Ia akan bersama tim satelit Petronas Yamaha SRT pada musim MotoGP 2021 mendatang. Dirinya akan bersanding dengan murid kesayangannya Franco Morbidelli.
Performa Morbidelli yang memukau sepanjang 2020 bersama team satelite Yamaha Petronas tidaklah akan identik VR 46 pun akan berjaya,?mengingat usianya, akan kesulitan bersaing dengan pembalap muda yang syaraf dan otot sensorik motoriknya masih sangat elastis.
Tidaklah mudah mempertahankan stamina dengan motor yang beratnya kurang lebih 157 kg dengan putaran lintasan balapan bervariasi yang rata - rata lebih dari 100 km. Dengan pegangan stang motor didesain riders menunduk untuk mengurangi tekanan udara.
Sekalipun demikian bukan tidak mungkin juga VR46 tidak bisa bersaing sama sekali. Namanya peluang tetap ada walau sekecil apa pun, VR 46 masih bisa bersaing dengan pembalap muda bahkan menjuarai balapan.
Jika VR46 bisa berjaya, maka bisa dikatakan motoGP gagal melahirkan pembalap baru setingkat Mac Marquez - Jorge Lorenzo - Daniel Pedrosa dan Casey Stoner.
Selama ada Valentino Rossi motoGP akan tetap berjaya sebagai tontonan favorit pecinta olah raga di duni
Jasa Marga tutup sementara rest area KM 52B tol Jakarta-Cikampek
Jasa Marga tutup sementara rest area KM 52B tol Jakarta-Cikampek
Dalam rangka antisipasi lonjakan arus lalu lintas libur panjang hari raya, pihak Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division (JTT) akan melakukan penutupan sementara rest area atau tempat istirahat (TI) KM 52B arah Jakarta, Tol Jakarta-Cikampek (Japek).
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk menutup sementara rest area KM 52B arah Jakarta di ruas Tol Jakarta-Cikampek mulai Minggu (27/12). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2021.
Jadwal penutupan tempat istirahat tersebut dilakukan pada hari Minggu, 27/12/2020, pukul 08.00 WIB hingga hari Senin, 28/12/2020, pukul 08.00 WIB dan hari Minggu, 3/1/2021, pukul 08.00 WIB hingga hari, Senin, 4/1/2021, pukul 08.00 WIB.
“Namun, di luar jadwal tersebut petugas operasional akan melakukan buka tutup secara situasional atau sesuai diskresi Kepolisian,” ujar General Manager Representative Office 1 Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan tertulisnya, pada hari Minggu, 27/12/2020.
Widiyatmiko mengaku telah mensosialisasikan penutupan rest area ini melalui Variable Message Sign (VMS) di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.
Pihaknya pun meminta maaf kepada para pengguna jalan tol atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya penutupan tempat istirahat tersebut.
“Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol, tetap berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan,” kata dia. Informasi lalu lintas di seputar jalan tol dapat di akses melalui Call Center 24 Jam di nomor 14080.
'Deals Are My Art Form ': Rangkuman Empat Tahun Kebijakan Luar Negeri Trump
'Deals Are My Art Form ': Rangkuman Empat Tahun Kebijakan Luar Negeri Trump
Dengan Presiden AS Donald Trump akan keluar dari jabatannya, mari kita lihat kembali empat tahun sebagai kepala diplomat dan panglima Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap hubungan Amerika di seluruh dunia.
Ketika Trump berkampanye untuk presiden AS pada pemilu 2016, dia berjanji untuk "mengakhiri perang tanpa akhir," menampilkan dirinya sebagai seorang isolasionis dan orang luar yang sangat kontras dengan warisan kelembagaan Hillary Clinton, mantan menteri luar negeri, senator dan ibu negara AS yang menentang dia di tiket Demokrat tahun itu.
Trump menyebut dirinya sebagai negosiator yang hebat, mengutip karirnya sebagai pebisnis perantara kesepakatan dengan klien yang keras kepala dan mengklaim itu akan memberinya kemampuan unik untuk memuluskan konflik dengan musuh Amerika.
“Kesepakatan adalah bentuk seni saya,” cuit Trump pada 2014. “Orang lain melukis dengan indah atau menulis puisi. Saya suka membuat kesepakatan, lebih disukai transaksi besar. Begitulah cara saya mendapatkan tendangan."
Selama kampanyenya, Trump berjanji untuk mengutamakan "Amerika" dan mengklaim bahwa negara-negara lain, dari China hingga Jerman hingga Meksiko, memanfaatkan Amerika Serikat dengan berbagai cara yang merugikan Amerika, dalam banyak kasus menyalahkan Demokrat seperti Clinton karena telah menandatangani yang buruk kesepakatan.
UE dan UK
Hubungan Trump dengan para pemimpin Eropa berubah-ubah, terkadang bersahabat dengan mereka dan kemudian dengan tajam mengkritik mereka, seperti yang dia lakukan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dorongannya kepada anggota NATO, khususnya Jerman, untuk secara substansial meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka membantu memicu pembicaraan tentang Tentara Eropa yang independen untuk Uni Eropa, dan kadang-kadang dia berbicara secara terbuka tentang keusangan aliansi tersebut.
Namun, dia juga secara substansial memperluas kehadiran timur NATO, mengirim pasukan dari Jerman ke negara-negara di perbatasan Rusia dan membangun instalasi baru di Polandia.
Sementara itu, selama masa jabatan Trump, Inggris, sekutu terdekat AS di Eropa, mengalami perdebatan yang berliku-liku tentang apakah dan bagaimana keluar dari UE. Di satu sisi, Trump mendorong London untuk "pergi" jika Brussel tidak memberi mereka kesepakatan pasca-Brexit yang adil, tetapi di sisi lain, menolak gagasan Inggris menandatangani perjanjian perdagangan bebas terpisah dengan AS sesudahnya. Tetap saja, "hubungan khusus" kedua negara telah bertahan.
Iran dan Timur Tengah
Ketika berbicara tentang Timur Tengah, pusat aktivitas militer AS selama 30 tahun terakhir, Trump mengubah kebijakan AS, mungkin tidak lebih dari Iran.
Pada 2018, Trump secara sepihak menarik AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kesepakatan 2015 yang ditandatangani oleh AS, Iran, Prancis, Jerman, Inggris, UE, Rusia, dan China, yang membuat Iran menyerah. membangun senjata nuklir dengan imbalan penurunan sanksi ekonomi yang melumpuhkan selama beberapa dekade.
Trump mengklaim Iran diam-diam telah melanggar perjanjian nuklir, tetapi pengawas nuklir tidak dapat menemukan bukti klaimnya, dan ketidaksesuaian itu menciptakan keretakan antara AS dan banyak sekutunya, yang terus mematuhi kesepakatan yang mereka tidak percaya telah terjadi, dilanggar dan dari mana mereka mendapat keuntungan secara ekonomi.
Ketegangan perang semakin meningkat setelah Trump menunjuk Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris, lagi-lagi tidak memiliki bukti konkret, dan pada Januari 2020 membunuh Mayor Jenderal Qasem Soleimani, komandan Pasukan Quds elit IRGC, dalam sebuah serangan drone yang kurang ajar di Irak. Beberapa hari setelah pembunuhan Soleimani, Iran melancarkan serangan balas dendam dengan puluhan rudal balistik terhadap pangkalan udara Ayn al-Asad dan Erbil di Irak, melukai lebih dari seratus tentara AS yang ditempatkan di negara itu.
Di Suriah, kepresidenan Trump mengawasi pembunuhan pemimpin Daesh Abu Bakr al-Baghdadi dan akhir dari perang internasional melawan Daesh, tetapi meskipun dia berjanji untuk membawa pulang pasukan, AS tetap terperosok dalam Perang Saudara Suriah. Di Irak, pembunuhan Soleimani, yang dilakukan tanpa izin sebelumnya atas serangan dari Baghdad, mendorong parlemen Irak untuk meminta pasukan AS meninggalkan negara itu - permintaan yang dilontarkan Trump kembali ke wajah mereka, membangkitkan ingatan pendudukan AS tahun 2003-2011.
Israel
Di bawah Trump, hubungan dekat AS dengan Israel semakin diperkuat, dengan Trump mengakui klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibukotanya serta pencaplokan Dataran Tinggi Golan Suriah. Pemerintahannya juga berperan dalam memenangkan pengakuan diplomatik Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Arab.
Apa yang disebut "kesepakatan abad ini" melihat rencana perdagangan Israel untuk memperluas kedaulatannya atas sebagian Tepi Barat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, yang segera diikuti oleh Qatar, Bahrain, Sudan dan Maroko. Namun, kesepakatan itu juga konon telah menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dengan serangkaian prakarsa infrastruktur, menuai kritik luas karena gagal mengatasi salah satu masalah mendasar dari perselisihan tersebut.
Afganistan
Di Afghanistan, Trump mengawasi kesepakatan damai dengan kelompok militan Taliban, yang oleh AS menginvasi negara Asia Tengah itu 19 tahun lalu untuk digulingkan dan telah terkunci dalam perang kontra pemberontakan sejak itu. Namun, saat dia bersiap untuk meninggalkan jabatannya, kesepakatan terpisah antara Taliban dan pemerintah Kabul yang didukung AS belum membuahkan hasil.
“Tampaknya lingkaran pembuat kebijakan AS mencapai konsensus bahwa perang tidak dapat dimenangkan secara pasti melalui cara militer, dan harus ada solusi politik,” kata Umer Karim, rekan tamu di Royal United Services Institute, London lembaga think tank berbasis. Karim menunjukkan bahwa Presiden terpilih AS yang akan datang Joe Biden telah lama menentang pendalaman perang di Afghanistan, setelah menentang lonjakan pasukan 2009 yang diterapkan saat dia menjadi wakil presiden, sehingga tidak mungkin kebijakannya akan menyimpang dari jalur yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump. .
Republik Demokratik Rakyat Korea
Hubungan AS dengan DPRK, negara sosialis di bagian utara Semenanjung Korea, mungkin yang paling dinamis selama pemerintahan Trump. Itu dimulai dengan Trump mengancam akan membom Korea Utara sebagai pembalasan atas uji senjata termonuklir dan uji rudal balistiknya, bergeser menjadi kebijakan negosiasi dan rekonsiliasi yang membuahkan hasil yang sampai sekarang tidak terlihat, dan telah berakhir dengan ketegangan yang semakin tegang setelah negosiasi terhenti.
“Saya pikir kedua belah pihak yang datang ke pertemuan Singapura dan Vietnam mengetahui dengan baik apa yang mereka inginkan, tetapi pada saat yang sama mengetahui batasan dari apa yang sebenarnya dapat mereka capai dan sepakati,” Dr. Victor Teo, rekan di The Cold War Project di CRASSH, Universitas Cambridge, mengatakan tentang pertemuan bulan Juni 2018 dan Februari 2019 antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seorang pria setengah usianya yang dengannya dia tidak pernah kekurangan duri dan penghinaan sebelum dengan cepat mengembangkan hubungan.
“Pemerintahan Trump mencapai tujuan utamanya untuk membuat Korea Utara berhenti mengancam Amerika Serikat dengan pengembangan ICBM [rudal balistik antarbenua] dan uji coba nuklir. Hal ini sebenarnya meningkatkan posisi politik dalam negeri Presiden Trump, dan bisa dibilang merupakan pencapaian penting dalam kebijakan luar negeri AS, meskipun banyak lawan Trump akan menyangkal bahwa ini masalahnya. Namun, yang lebih penting, Presiden Trump menghapus 'bidak catur' penting dari persenjataan geostrategis China dengan memastikan bahwa ancaman DPRK 'dinetralkan' saat dia memulai upaya komprehensif untuk menghadapi China. "
Federasi Rusia
Hubungan Trump dengan Rusia telah mengikutinya sejak dia menjadi presiden. Demokrat menyalahkan kemenangan pemilihan Trump yang tidak terduga atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016, meluncurkan penyelidikan hukum selama dua tahun yang berakhir tanpa bukti konklusif dari klaim mereka. Bertentangan dengan klaim tak berdasar mereka bahwa Trump berada di bawah kendali Presiden Rusia Vladimir Putin dan bahwa ia bersikap "lunak" terhadap Rusia, di bawah Trump hubungan AS-Rusia hanya terus memburuk.
Pada Desember 2017, Gedung Putih memulai perubahan baru dalam strategi politik dan militer AS menuju "persaingan kekuatan besar" dengan Rusia dan China, dengan mengatakan kekuatan "revisionis" bertujuan untuk membalikkan tatanan dunia global pimpinan AS, yang merupakan ancaman yang lebih besar ke AS daripada kelompok teroris internasional. Di bawah Trump, AS telah memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia daripada presiden sebelumnya, termasuk Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang menghukum negara-negara yang membeli teknologi pertahanan canggih dari perusahaan Rusia, atau dari Iran atau Korea Utara.
Trump juga mencoba membuat perpecahan antara Rusia dan negara-negara Eropa seperti Jerman dengan menekan Berlin untuk membeli gas alam cair AS dan mengancam akan memberi sanksi kepada Jerman atas pipa gas Nord Stream II yang hampir selesai, yang akan membawa gas alam Rusia ke Eropa tengah melalui Pantai Laut Baltik Jerman.
Republik Rakyat China
Ketika pendekatan Trump ke Korea Utara kacau balau, kebijakannya terhadap China adalah salah satu konflik yang terus meningkat.
Pemerintahannya dimulai dengan tuduhan China mengambil keuntungan dari aturan perdagangan AS, yang menyebabkan pengenaan tarif besar pada impor dari China dalam upaya untuk membalikkan defisit perdagangan yang sudah berlangsung lama, tetapi malah mendorong tarif yang sama dari Beijing. Pada Februari 2020, Fase 1 dari kesepakatan perdagangan telah disepakati yang berjanji untuk mengakhiri perang perdagangan, tetapi permulaan pandemi COVID-19 telah sangat mengganggu kepatuhan terhadap tujuan kesepakatan.
Bersebelahan dengan perang dagang, terdapat klaim paralel tentang raksasa teknologi China seperti Huawei yang dimanipulasi oleh Partai Komunis China untuk memata-matai pengguna gadget mereka, yang mengarah ke daftar hitam lusinan perusahaan China meskipun ada pembelaan dari para pemimpin perusahaan dan pejabat komunis bahwa hal tersebut. "Pintu belakang" dalam teknologi itu tidak ada.
Seperti Rusia, Gedung Putih mengidentifikasi China sebagai "kekuatan revisionis" yang diklaim bertujuan untuk membalikkan tatanan global pimpinan AS, dan AS mengarahkan kembali kebijakan luar negerinya di bawah Trump untuk "menghadapi" China dalam perang dingin baru. Dari Taiwan hingga Hong Kong hingga Laut China Selatan, pemerintahan Trump telah bergerak untuk mendukung pasukan anti-Beijing dan merusak aktivitas China atas nama mempertahankan "tatanan berbasis aturan internasional". Di kota otonom China di Hong Kong dan wilayah otonom Xinjiang, AS juga telah mengajukan klaim pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar dan memberikan sanksi terhadap Beijing sebagai tanggapan.
Pada tahun 2020, permusuhan AS terhadap China memasuki tahap baru dengan pandemi COVID-19. Penyakit pernapasan atas akibat virus yang sangat menular terkait dengan flu biasa yang melanda kota Wuhan di China pada hari-hari terakhir tahun 2019 hampir dapat diatasi oleh otoritas China, tetapi berhasil menyebar ke negara lain - pertama ke Iran, kemudian Italia, Barat. Eropa dan Amerika Serikat. Ketika pandemi semakin tidak terkendali, jutaan menjadi terinfeksi, dan ratusan ribu orang Amerika telah meninggal. Penghentian ekonomi secara bersamaan yang diterapkan dalam upaya untuk membendung penyebaran penyakit membawa ekonomi AS ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Trump telah berusaha untuk mengklaim pandemi adalah kesalahan China, menunjukkan Beijing sengaja membiarkan penduduk AS terinfeksi untuk merusak keberhasilan pemerintahannya, dan dia mengklaim itu memanipulasi Organisasi Kesehatan Dunia dan statistiknya sendiri untuk menyembunyikan bahayanya dari COVID-19.
Venezuela
Di akhir pemerintahan Barack Obama, dia menyatakan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional bagi AS. Namun, di bawah Trump, upaya AS untuk merusak Revolusi Bolivarian menjadi jauh lebih akut. Bahkan sebelum AS mengumumkan dukungannya untuk memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Juan Guaido pada Januari 2019, Trump bergerak untuk melemahkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahnya yang membuat perdagangan luar negeri semakin sulit.
Dukungan Trump untuk Guaido dan penunjukan Elliott Abrams sebagai utusan khusus untuk Venezuela, seorang pria yang nyaris lolos dari hukuman penjara karena perannya dalam menghindari hukum AS untuk menyalurkan senjata ke gerilyawan sayap kanan di Amerika Tengah pada 1980-an, membawa bangsa Amerika Selatan menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sanksi yang menghukum menewaskan puluhan ribu orang dan membuat ekonomi negara terhenti, semuanya dalam upaya untuk memaksa rakyat Venezuela untuk menggulingkan Maduro dan gerakan sosialis Chavista.
Saat kepresidenan Trump hampir berakhir, bahkan elemen lain dari oposisi Venezuela telah meninggalkan Guaido, dan popularitas Maduro semakin melebar, dengan pemilihan parlemen 6 Desember mengembalikan kemenangan terbesar untuk Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) yang pernah ada.
Meksiko dan Kanada
Trump berjanji untuk merundingkan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang, mirip dengan kesepakatan perdagangan dengan China, dia yakin memberi pekerja AS kesepakatan yang tidak adil. Pada Januari 2020, tiga negara pihak dalam kesepakatan itu telah menyusun Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA) baru yang memberi AS peningkatan akses ke pasar produk susu Kanada dan memberlakukan kuota pada produksi mobil di Kanada dan Meksiko sambil mencabut tarif AS pada aluminium dan baja dari kedua negara.
Trump juga menjalankan kebijakan untuk mengakhiri imigrasi ilegal dari Meksiko dan Amerika Tengah ke AS, berjanji untuk membangun tembok perbatasan yang akan mengakhiri semua penyeberangan perbatasan yang tidak diatur. Dia menyalahkan Mexico City karena gagal menangani karavan migran yang bepergian dari Amerika Tengah dan mempersenjatai negara itu untuk bekerja sama dengan tindakan keras imigrasinya, termasuk dengan ancaman untuk menutup perbatasan sepenuhnya. Pada akhirnya, Meksiko mengerahkan puluhan ribu pasukan ke perbatasan AS dan juga ke perbatasannya dengan Guatemala.
