Tiga Bulan Para Guru di Kota Bogor Belum Mendapatkan Honor

Perwakilan Guru honor di Kota Bogor saat bertemu Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rabu (7/4/2021). (SYARIF)

Ribuan guru honor di Kota Bogor sudah tiga bulan, hingga saat ini belum mendapatkan honor dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang seharusnya rutin mereka dapatkan setiap bulan. Akibat kejadian itu, perwakilan guru honor di Kota Bogor akhirnya mendatangi gedung wakil rakyat DPRD Kota Bogor untuk mengadukan nasibnya dan meminta ‘pertolongan’, pada hari Rabu, 07/04/2021.

Perwakilan guru hinorr diterima Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa sudah tiga bulan, bahkan ada yang empat bulan, guru honor belum mendapatkan honor bulanannya.

Salah seorang guru honor, Puwita mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan cukup ‘mencekik’ mereka lantaran banyak kebutuhan yang tak mampu tercover. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan selalu besar, sedangkan pemasukan bulanan tidak ada.

“Ada rekan kami yang sampai diusir dari kontrakan, dan ada juga yang rumahnya sampai disegel karena menunggak. Urusan perut kan tidak bisa ditunda,” ucapnya.

Lanjut dia, apalagi pekan depan sudah memasuki bulan Ramadhan, dimana harga bahan pangan mulai mengalami kenaikan. “Ya, kami berharap pekan ini honor dapat segera dicairkan. Tapi kami sudah pasrah saja,” sedihnya.

Purwita mengaku bahwa keterlambatan pembayaran honor paling lama baru terjadi pada tahun ini. Bila sebelumnya, sambung dia, keterlambatan hanya sebulan hingga dua bulan. “Kalau untuk honor guru honorer yang berasal dari APBN sudah cair pekan lalu. Tapi untuk yangberasal dari APBD Kota Bogor belum,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa honor tiap guru berbeda tergantung dari masa kerjanya. “Untuk yang masa kerjanya 10 tahun ke atas bisa Rp2 juta setiap bulan. Sedangkan 10 tahun ke bawah Rp1,5 juta,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ence Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan rapat terakhir dengan Disdik, tertundanya pembayaran honor guru honorer lantaran adanya peralihan sistem keuangan dari SIMRAL ke SIPD.

“Permasalahannya itu yang jadi penghambat. Mudah-mudahan pekan ini bisa dicairkan. Kalau tidak, kami akan mendorong lagi agar hak guru bisa diselesaikan,” kata Ence.

Lanjut Ence, seharusnya pemerintah membuat sistem keuangan yang tidak terlalu menyulitkan, sehingga bisa memicu permasalahan baru. “Sebenarnya bila membuat aturan itu simple saja, asal tak melawan hukum. Jangan dibuat terlalu sulit,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Disdik, Hanafi mengatakan bahwa keluhan para guru honorer sudah ditindaklanjuti, dan telah disampaikan kendalanya kepada Komisi IV. “Sebenarnya untuk BOS Kota Bogor sudah ada dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Tapi mekanismenya harus tertuang dalam SIPD dan pergeseran,” ucapnya.

Pemkot, kata dia, menggunakan sistem SIPD lantaran adanya regulasi yang mengatur hal itu. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 12, Peraturan Menteri Dalam NegerinNomor 70 dan 90 Tahun 2021 tebtang sistem pemerintah daerah. “Dan itu berlaku se-Indonesia,” katanya.

Hanafi berharap, dalam waktu dekat ini honor para guru dapat segera dicairkan. “Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicairkan, karena sudah diajukan ke keuangan,” pungkasnya.

Menjalankannya Seperti Bernie Sanders tentang Steroid: Trump kecam Biden karena Mengubah AS Menjadi Negara Sosialis

Donald Trump bergabung dengan pembawa acara Newsmax 'America Agenda' Heather Childers untuk wawancara pada hari Selasa untuk mempertimbangkan laporan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk memulai kembali pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, proyek yang banyak dipuji dari bekas Presiden AS yang dibekukan oleh presiden ke-46, serta undang-undang pemungutan suara Georgia yang kontroversial.

Mantan presiden Donald Trump dengan ringkas menyimpulkan pengambilan keputusan pemerintahan Joe Biden saat ini sebagai "Bernie (Sanders) tentang steroid" saat ia bergabung dengan jaringan konservatif Newsmax untuk wawancara melalui telepon pada hari Selasa.

"I think other people are making most of the decisions, but I may be wrong about that," Donald Trump on President Biden's decline. @HeatherChilders https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/STxJrfEcPk

— Newsmax (@newsmax) April 6, 2021

Trump memiliki beberapa komentar tajam pada laporan terbaru bahwa POTUS Partai Demokrat sedang mempertimbangkan untuk 'mengisi celah' di tembok perbatasan selatan - sebuah proyek yang telah menjadi kunci kebijakan imigrasi era Trump dan dibekukan oleh Biden setelah pelantikan.

Ketika pemerintah AS menghadapi gelombang besar migran di perbatasan, sebuah laporan muncul Selasa bahwa Joe Biden sedang mempertimbangkan manfaat dari memulai kembali beberapa konstruksi di tembok perbatasan AS-Meksiko mantan presiden, menurut Washington Times.

Sebagai tanggapan, Donald Trump mengatakan dalam wawancara bahwa Presiden Joe Biden menunjukkan 'secercah harapan'.

“Saya pikir itu bagus bahwa mereka membalikkan diri tetapi banyak kerusakan telah terjadi. Jika mereka setuju bahwa mereka akan menyelesaikannya, itu hal yang hebat. Itu langkah yang sangat positif, ”kata Trump.

‘Bernie [Sanders] tentang Steroid’

Ditanya oleh tuan rumah apakah dia yakin penggantinya siap menjalankan tugas presiden, mantan POTUS itu berkata, "Saya harap dia baik-baik saja," menambahkan:

“Memang butuh dorongan seperti itu, dan itu membutuhkan kekuatan dan antusiasme yang luar biasa dan semua yang dapat Anda bayangkan… Ini 50 jam sehari dan Anda mengerti apa yang saya maksud dengan itu.”

“Ini banyak pekerjaan, dan saya pikir orang lain yang membuat sebagian besar keputusan tetapi saya mungkin salah tentang itu, saya tidak tahu,” lanjut Trump. "Saya tidak terlalu mengenalnya, tapi jujur saja, seseorang membuat keputusan.

Pada titik ini Trump menuduh pemerintahan Biden mengubah Amerika Serikat menjadi negara sosialis, menambahkan bahwa itu seperti "Bernie (Sanders) menggunakan steroid".

©REUTERS/TOM BRENNER
Senator AS Bernie Sanders (I-VT) mendengarkan dengan tamu lain saat Presiden Joe Biden berbicara tentang "American Rescue Plan Act" senilai $ 1,9 triliun dalam sebuah acara untuk merayakan undang-undang di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, AS, 12 Maret , 2021.

Dia menyarankan bahwa Senator Vermont, yang mengidentifikasi dirinya sebagai sosialis demokratis, dan merupakan kandidat utama untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2020, menyerahkannya kepada Joe Biden April lalu, 'tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi'.

Banyak netizen yang memuji tawuran verbal Trump, sementara juga mempertanyakan apakah Biden dalam "kapasitas penuh".

"I think other people are making most of the decisions, but I may be wrong about that," Donald Trump on President Biden's decline. @HeatherChilders https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/STxJrfEcPk

— Newsmax (@newsmax) April 6, 2021

"I think other people are making most of the decisions, but I may be wrong about that," Donald Trump on President Biden's decline. @HeatherChilders https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/STxJrfEcPk

— Newsmax (@newsmax) April 6, 2021

Harris didn't get 3% of vote when she tried to run
Last time Biden ran for President he had to leave the race because of lying and plagiarism. Sanders was in the lead.Then surprise surprise the machines broke down. As in the Pres election when all came back up it was Biden Fraud.

— Naomi Bashan (@BashanNaomi) April 5, 2021

Yang lain setuju dengan mantan presiden tersebut dalam mempertanyakan siapa yang membuat keputusan di Gedung Putih.

: "I think other people are making most of the decisions, but I may be wrong about that. To be honest with you, someone is making the decisions. -- This is Bernie Sanders on steroids." pic.twitter.com/3ZuXwx7VLs

— Femme🇺🇸 (@RealBasedMAGA) April 6, 2021

Namun, tidak semua setuju dengan persepsi Trump tentang 'sosialisme'.

: "I think other people are making most of the decisions, but I may be wrong about that. To be honest with you, someone is making the decisions. -- This is Bernie Sanders on steroids." pic.twitter.com/3ZuXwx7VLs

— Femme🇺🇸 (@RealBasedMAGA) April 6, 2021

Dan cuitan yang lainnya di twitter meledak dengan meme atau hanya mengisyaratkan bahwa mereka siap untuk 'mengeluarkan popcorn'.

Trump "I tell ya there running it like Bernie Sanders on steroids " #BernieSanders pic.twitter.com/2Ots0dAwSs

— Jahvile (@jahvision13) April 7, 2021

Trump calls into Newsmax, blasts Biden's 'Socialist' policies: 'Bernie Sanders on steroids'https://t.co/pAr9ZRgqIC

— Sara A. Carter (@SaraCarterDC) April 6, 2021

Dalam wawancara hari Selasa, Trump juga menindaklanjuti pernyataan yang dia rilis yang mengecam undang-undang pemungutan suara baru Georgia, mengklaim 'itu' dipermudah ', dan tidak cukup jauh.

"Sayang sekali reformasi pemilu yang sangat dibutuhkan di Georgia tidak melangkah lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh RUU yang semula disetujui, tetapi Gubernur dan Letnan Gubernur tidak akan melakukannya," kata Trump.

“This is Bernie Sanders on steroids!” THE 45th PRESIDENT FULL INTERVIEW NEWSMAX APRIL 6th 2021 https://t.co/8yyHYE70eJ via @YouTube

— EyesOnYou (@EyesOnYou1776) April 6, 2021

Dia mencerca perusahaan yang menarik bisnisnya keluar dari Georgia sebagai protes atas undang-undang integritas pemilu baru negara bagian itu, yang menurut Gubernur Brian Kemp, yang menandatangani RUU tersebut, membuat "sulit untuk menipu" di Georgia.

Statement by Donald J. Trump, 45th President of the United States of America:

— RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) April 3, 2021

RUU tersebut telah dikecam oleh Demokrat seolah-olah sebagai pelanggaran hak suara, sementara juga dikecam sebagai "rasis" dan menargetkan "pemilih non-kulit putih" oleh serentetan kelompok hak-hak sipil kulit hitam.

Berpihak pada kritik terhadap undang-undang tersebut, Coca-Cola yang bermarkas di Georgia, Major League Baseball, Delta, JPMorgan Chase, dan perusahaan lain menyatakan penolakannya terhadap undang-undang pemungutan suara Georgia. Major League Baseball memutuskan untuk memindahkan permainan All Star mereka tahun ini dari Georgia ke Colorado sebagai protes.

'Perusahaan yang terbangun' dikecam oleh Donald Trump karena "campur tangan" dalam "pemilihan umum yang bebas dan adil" di Amerika.

“Memboikot semua perusahaan terbangun yang tidak menginginkan ID Pemilih dan Pemilu yang Bebas dan Adil, ”pungkasnya.

Selama wawancara mengomel, mantan presiden yang juga menelepon juga mengecam Twitter, mengatakan itu menjadi 'sangat biasa' setelah dia dikeluarkan dari platform.

“Twitter menjadi sangat membosankan. Banyak orang telah pergi, ”kata Trump, yang telah diantisipasi secara luas untuk mengungkap platform media sosialnya sendiri dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Belum Tetapkan Biaya Haji 2021

Pemerintah belum menetapkan biaya haji untuk tahun ini. Namun, dengan kondisi pandemi covid-19, biaya haji diperkirakan naik. (Saudi Media Ministry via AP).

Pemerintah belum menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi atau biaya haji pada tahun ini. Namun demikian, ada kemungkinan kenaikan biaya haji.

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi H. Dasir mengatakan saat ini pembahasan masih terus dilakukan oleh Kementerian Agama dan Komisi VII DPR.

"Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," kata dalam keterangan resmi, pada hari Rabu, 07/04/2021.

Khorizi mengatakan pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi.

Sejauh ini, pembahasan biaya haji baru dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.

"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 persen, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen," jelasnya.

Sementara soal kenaikan biaya. Ia mengatakan ada kemungkinan biaya haji naik, tetapi belum diketahui seberapa besar. Kemungkinan ini muncul karena biaya haji dipengaruhi oleh tiga hal.

Pertama, kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Kedua, kenaikan pajak penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi dari 5 persen menjadi 15 persen.

Ketiga, tambahan biaya lantaran penyelenggaraan haji harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Misalnya, untuk pemeriksaan kesehatan dan lainnya.

"Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji," jelasnya.

Kendati begitu, ia menekankan Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk mempersiapkan layanan terbaik untuk jemaah. Misalnya, untuk mengurangi mobilitas, rencananya konsumsi akan diberikan tiga kali sehari pada tahun ini.

Harapannya, dengan begitu jemaah tidak perlu keluar untuk mencari makanan. "Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah," tandasnya.

Rusia akan terus menyelidiki asal-usul virus corona bekerja sama dengan diplomat-WHO

©Valeriy Sharifulin/TASS

Rusia akan melanjutkan kerjasamanya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menyelidiki asal-usul virus corona baru, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan, yang dirilis setelah laporan terbaru WHO tentang masalah tersebut.

"Laporan akhir adalah hasil kerja cermat seluruh tim. Laporan tersebut mencerminkan berbagai pendapat dan pendekatan terkait asal mula infeksi virus corona baru. Laporan tersebut juga mencerminkan sudut pandang kami," kata Zakharova.

“Yang penting, dokumen tersebut menguraikan jalur kerja lebih lanjut dan kerja sama internasional dalam mempelajari penyebab COVID-19, seperti studi bersama tentang lingkungan, zoonosis, genetika, dan imunologi. Kami siap bekerja sama dengan mitra kami di bidang tersebut,” tambahnya.

Laporan akhir misi ahli internasional pada kunjungan mereka ke China pada Januari-Februari untuk mengetahui asal muasal agen COVID-19 diterbitkan minggu lalu. Para ahli belum mencapai kesimpulan pasti tentang asal-usul COVID-19.

Menurut laporan akhir yang diterbitkan di Jenewa pada hari Selasa, skenario yang paling mungkin adalah penularan virus corona dari satu hewan ke hewan lain dan kemudian ke manusia dan yang paling tidak mungkin - asal laboratorium SARS-CoV-2.

AS Tuding Rusia dan China Penyebar Disinformasi

New york times, merilis tulisan dari yang anti China dan Rusia, yaitu Julian E. Barnes, Matthew Rosenberg and Edward Wong, yang merupakan kaki tangan Bill Gates - Soros, menyebutkan bahwa, China dan Rusia sama-sama memanfaatkan virus corona baru untuk melancarkan kampanye disinformasi.

Pejabat intelejen AS menyebutkan bahwa, Rusia dan China berusaha menabur keraguan tentang penanganan krisis Amerika Serikat dan mengalihkan perhatian dari perjuangan mereka sendiri dengan pandemi.

Situs web yang selaras dengan Kremlin yang ditujukan untuk khalayak Barat telah memperdagangkan teori konspirasi untuk menyebarkan ketakutan di Eropa dan perpecahan politik di Amerika Serikat, kata para pejabat, mencatat bahwa diplomat Rusia dan media berita yang dikelola pemerintah bisa dibilang lebih terkendali.

Jika kita lihat jejak digital bulan Maret - April 2020, yang dimaksud dengan penyebar disinformasi, yaitu yang menuding konspirasi virus dan anti vaksin adalah mereka berasal dari AS dan Britania Raya.

Menurut mereka China lebih agresif secara terang-terangan telah menggunakan jaringan akun media sosial yang terkait dengan pemerintah untuk menyebarkan teori yang didiskreditkan, dan terkadang kontradiktif. Dan China telah mengadopsi pedoman Rusia untuk operasi yang lebih terselubung, meniru kampanye disinformasi Kremlin dan bahkan menggunakan dan memperkuat beberapa situs konspirasi yang sama.

Mereka juga menyampaikan bahwa kampanye propaganda menunjukkan bagaimana kedua negara beralih ke taktik otoriter yang khas dalam menyebarkan propaganda untuk melemahkan musuh bersama mereka, Amerika Serikat, daripada menangani kritik publik atas masalah mereka sendiri.

Tapi mereka tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya, bagaimana orang Asia Timur diserang. Serangan ini tentunya tidak terjadi begitu saja, alasan lain yang melatarbelakanginya adalah mereka berupaya membuat klaim dam mempengaruhi dunia bahwa Wuhan sebagai asal virus corona.

Sedangkan hasil penyelidikan tim WHO tidak menunjukkan bukti adanya kebocoran di lab Wuhan, Namun mereka terus menyebarkan diisinformasi yang menyebabkan serangan terhadap bangsa Asia Timur di AS dan Inggris.

Semua hal yang bertentangan dengan mereka, barat dan sekutunya, mereka klaim sebagai disinformasi.

Hal ini sebagai upaya untuk menutupi kejadian dan fakta yang sebenarnya serta ketidakberdayaan mereka dan atau pembiaran terhadap kasus virus yang meningkat di AS dan Britania Raya.

Population Control sebagai agenda mereka selain pandemi adalah climate change.

BRI Cianjur Bertanggung Jawab Atas Laporan Nasabah Korban Skimming

Sejumlah nasabah BRI Cianjur melaporkan saldo di rekening mereka hilang meski mereka tidak melakukan transaksi dengan kerugian beragam mulai dari Rp. 5 juta sampai Rp. 51 juta, hari Senin, 05/04/2021. (Ahmad Fikri/Antara)

Jeddah - Jemaah haji dan jamaah yang divaksinasi COVID-19 akan diizinkan masuk ke Masjidil Haram di Makkah, kata Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada hari Senin, 06/04/2020.

Pimpinan Cabang BRI Cianjur Yoni Arianto seperti dilansir dari Antara mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti pengaduan nasabah. Saat ini, BRI tengah melakukan investigasi bersama pihak terkait.

"Jika laporan tersebut terbukti merupakan tindak kejahatan skimming, BRI bertanggung jawab menyelesaikan hal tersebut,” kata Yoni pada hari Senin, 05/04/2021.

Pihaknya mengimbau nasabah, agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan, rutin melakukan penggantian PIN kartu ATM dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Seperti nomor rekening tabungan, nomor kartu, nomor CVV kartu kredit, dan nomor OTP transaksi.

”Jangan memberikan data apapun termasuk pada orang atau oknum yang mengatasnamakan BRI. Terkait laporan nasabah, akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Yoni.

Sekitar 30 orang nasabah mendatangi kantor cabang BRI Cianjur karena saldo di rekening mereka tiba-tiba hilang. Padahal mereka tidak melakukan transaksi sama sekali. Mereka mendapat pemberitahuan melalui pesan singkat terkait adanya penarikan uang.

”Saya mendapat pemberitahuan melalui pesan singkat ke ponsel, terkait adanya transaksi penarikan uang hingga Rp 5 juta pada hari Minggu, 04/04/2021. Padahal, saya tidak melakukan transaksi dan tidak keluar rumah. Setelah saya cek uang di rekening sudah berkurang,” kata Popy Damayanti nasabah BRI warga Kecamatan Cianjur.

Dia mendatangi kantor BRI Cabang Cianjur, untuk melaporkan hal tersebut. Namun, di lokasi sudah banyak nasabah yang hendak melaporkan hal yang sama. Rekening mereka berkurang sedangkan pemilik tidak melakukan transaksi dengan kerugian bervariatif mulai dari Rp. 5 juta sampai Rp. 51 juta.

Hal senada terucap dari Asep Sadili warga Kecamatan Warungkondang yang kehilangan uang sebesar Rp 15 juta di dalam rekeningnya tanpa melakukan transaksi. Hilangnya uang di dalam rekening diketahui ketika hendak menarik uang di ATM.

Saya kaget saat hendak menarik uang di ATM sebesar Rp 2,5 juta ditolak karena batas transaksi sudah melebihi batas. Padahal sejak dua hari terakhir tidak ada transaksi yang saya lakukan, setelah dicek saldo saya kosong. Padahal, terakhir masih ada uang Rp15 juta dalam rekening,” ujar Asep.

footnote:
Skimming adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal.

Arab Saudi akan mengeluarkan izin umrah bagi mereka yang menerima suntikan COVID-19

Izin umrah dan izin kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah akan meningkatkan kapasitas operasional selama bulan Ramadhan. (AFP/File)

Jeddah - Jemaah haji dan jamaah yang divaksinasi COVID-19 akan diizinkan masuk ke Masjidil Haram di Makkah, kata Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada hari Senin, 06/04/2020.

Arab Saudi mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari wabah Covid baru dengan melarang jemaah haji yang tidak divaksinasi untuk melakukan umrah, mulai dari Ramadhan.

Izin umrah dan izin kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah akan meningkatkan kapasitas operasional selama bulan Ramadhan, yang dimulai minggu depan.

Izin akan diberikan kepada mereka yang telah menerima dua suntikan vaksinasi, mereka yang telah menerima suntikan pertama dan 14 hari telah berlalu, atau mereka yang terkena virus dan sembuh.

Status vaksinasi setiap orang harus terdaftar di aplikasi COVID-19 Arab Saudi, Tawakkalna. Aplikasi itu diluncurkan tahun lalu untuk membantu melacak infeksi virus corona.

Mereka yang ingin mengunjungi dua masjid atau melakukan umrah, menurut pernyataan Kementerian, harus mendaftar melalui aplikasi Tawakkalna dan aplikasi Umrah Eatmarna.

Pendaftaran akan diakomodasi sesuai ruang dan ketersediaan kedua masjid dan sesuai dengan batasan kesehatan.

Kementerian tersebut mengatakan aplikasi Tawakkalna dan Eatmarna akan menjadi satu-satunya platform resmi yang tersedia untuk mengeluarkan izin dan memperingatkan publik agar tidak menggunakan situs web dan aplikasi palsu.

Pada hari Senin, 05/04/2021,Kementerian Haji dan Umrah di Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan izin bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas 70 tahun, berdasarkan instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Saudi.

Selain itu, anak-anak tidak bisa ditambahkan sebagai pendamping tetapi ibu-ibu tetap diperbolehkan mngajukan sebagai pendamping jamaah, seperti dilansir Okaz News.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan memperoleh izin umrah bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun jika mereka menerima vaksin COVID-19, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa tidak ada izin yang akan dikeluarkan untuk mereka yang berusia di atas 70 tahun dan ada tidak ada pengecualian.

Kementerian menunjukkan bahwa belum ada persyaratan vaksinasi yang diberlakukan untuk jemaah haji. Umat Muslim yang ingin pergi tidak diwajibkan untuk memberikan tes PCR negatif tetapi harus mendapatkan izin melalui aplikasi 'Eatmarna' dan memberikan status kesehatan mereka melalui aplikasi 'Tawakkalna'.

Kementerian Kesehatan sebelumnya telah menyarankan mereka yang ingin melakukan haji atau umrah untuk mendapatkan vaksinasi tetapi belum ada keputusan yang diambil untuk memperkenalkan vaksinasi sebagai persyaratan.

Moskow Tidak Mengesampingkan Tindakan Militer dalam Menanggapi Ancaman Rudal yang Muncul dari Barat

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia muncul di tengah rencana yang dilaporkan oleh Pentagon untuk mengerahkan rudal jarak menengah.

Rencana oleh Inggris dan AS untuk mengerahkan rudal jarak pendek dan menengah berbasis darat membuat pencegahan kemungkinan eskalasi serius jauh lebih sulit, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Senin.

Kementerian juga tidak mengesampingkan penggunaan tindakan militer sebagai tanggapan atas ancaman rudal yang muncul dari Barat.

Dalam beberapa minggu terakhir, Pentagon telah membuat beberapa pernyataan tentang langkah-langkah praktis menuju penyebaran rudal yang sebelumnya dilarang oleh Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) yang sekarang sudah tidak berlaku, dan "militer Inggris bergabung dengan pernyataan dan tindakan yang terang-terangan bermusuhan dan tidak stabil", Zakharova mengenang dalam pernyataannya yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Pelaksanaan program militer semacam itu mendapatkan momentum, yang jelas mengarah pada penyempitan ruang untuk solusi politik dan diplomatik untuk masalah pasca-INF dan untuk mencegah eskalasi serius di bidang roket," kata Zakharova.

Perkembangan ini berlangsung di tengah tidak adanya tanda-tanda yang jelas dari pemerintahan baru AS dan dari mayoritas sekutu Washington di NATO, lanjut juru bicara itu.

"Kami tentu tidak menutup pintu untuk dialog, tetapi dengan mempertimbangkan situasi yang sedang berlangsung, kami tidak mengesampingkan bahwa Rusia akan dipaksa untuk semakin mengalihkan fokusnya ke tanggapan militer dan teknis terhadap ancaman rudal yang muncul," Zakharova memperingatkan.

Pada 2019, Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah dengan Rusia dan melanjutkan untuk menguji generasi baru rudal balistik dan jelajah jarak menengah berbasis darat. Beberapa outlet media telah melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS ingin memperkuat kehadiran Indo-Pasifiknya dengan jaringan rudal berbasis darat di fasilitas militer di wilayah tersebut.

©CC0
'Kesalahan Raksasa': Menteri Luar Negeri Reagan Mengutuk Penarikan AS dari Perjanjian INF dengan Rusia

Bulan lalu, London mengumumkan rencana untuk meningkatkan ukuran persenjataan nuklirnya dari 180 hulu ledak yang dikerahkan menjadi 260 hulu ledak yang dikerahkan pada tahun 2030, dengan mengatakan bahwa penyebaran yang lebih kecil "tidak mungkin lagi" karena "berbagai ancaman teknologi dan doktrinal yang berkembang".

Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan. Perjanjian tersebut melarang pengembangan, konstruksi, atau penyebaran rudal berbasis darat dalam jarak 500 km hingga 5.500 km. Pada 2019, Donald Trump menghentikannya, hanya menyisakan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru antara negara-negara. Washington setuju untuk memperpanjang New Start hingga Februari 2026 setelah berbulan-bulan mendapat tekanan dari pihak Rusia untuk melakukannya.

'Kesalahan Raksasa ': Menteri Luar Negeri Reagan Mengutuk Penarikan AS Dari Perjanjian INF Dengan Rusia

Mantan diplomat tinggi itu mengkritik "alergi" pemerintahan Trump terhadap kesepakatan internasional, tetapi mendukung keputusan Washington untuk membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Yang terakhir kemudian mendorong lonjakan produksi bahan bakar nuklir dan pengayaan oleh Teheran.

Mantan Menteri Luar Negeri dan salah satu orang di balik penandatanganan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) pada tahun 1987, George Shultz, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The New York Times bahwa dia menyesali keputusan Washington untuk menarik diri dari era Reagan. kesepakatan rudal dengan Rusia.

Dia menyebut keputusan tersebut sebagai kesalahan dalam penilaian oleh pemerintahan Trump dan berpendapat bahwa Perjanjian INF telah membuat dunia lebih aman karena menghapus seluruh kelas persenjataan nuklir dengan melarang pengembangan dan produksi rudal yang beroperasi dalam jarak antara 500 dan 5.500 kilometer, serta peluncurnya. Mantan diplomat tinggi itu berharap kesepakatan kontrol senjata lainnya, New START tidak akan bernasib sama.

"Menarik diri dari Perjanjian INF adalah kesalahan besar. Anda tidak hanya kehilangan perjanjian itu sendiri, tetapi Anda kehilangan semua ketentuan verifikasi yang kami kerjakan dengan sangat keras", kata Shultz.

Shultz kemudian mengkritik langkah serupa lainnya yang dibuat oleh pemerintahan saat ini, menunjukkan bahwa ia memiliki "alergi" terhadap kesepakatan internasional. Mantan Menteri Luar Negeri menyarankan dalam buku yang baru dirilis berjudul "A Hinge of History: Governance in an Emerging New World", bahwa pendekatan seperti itu menjadi titik fokus dalam sejarah, ketika kerja sama antar negara sangat penting untuk membuat perubahan yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, keamanan nasional, teknologi, dan ekonomi.

Namun, kerja sama antar negara seperti itu hampir tidak dapat dicapai dengan mempertimbangkan keadaan saat ini, sebagian karena pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Trump, Shultz menyimpulkan.

"Kami tampaknya berada dalam keadaan kacau di mana sulit untuk menyelesaikan sesuatu. [Pemerintahan Trump] tampaknya skeptis terhadap perjanjian ini, perjanjian apa pun. Perjanjian biasanya tidak sempurna. Anda tidak mendapatkan segalanya. Anda inginkan. Anda berkompromi sedikit. Tapi mereka jauh lebih baik daripada tidak sama sekali ", kata mantan diplomat itu.

Meskipun mengutuk keputusan Trump untuk menarik diri dari perjanjian dan kewajiban, mantan diplomat top tersebut tetap mendukung salah satunya - meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran yang diserang oleh mantan Presiden Barack Obama pada tahun 2015. Namun, Shultz sangat memuji upaya diplomatik baru-baru ini oleh White House, termasuk yang mengarah ke normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab - UEA, Bahrain, dan Sudan.

Kesepakatan Pengendalian Senjata Krusial AS

Washington berhenti memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF pada Agustus 2019 setelah menuduh Rusia melanggar ketentuannya. Meskipun Rusia sendiri memiliki kekhawatiran tentang kepatuhan AS terhadap kesepakatan tersebut dan Moskow melakukan beberapa upaya untuk membuktikan kepatuhannya, Washington bersikeras untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

©SPUTNIK/VLADIMIR ASTAPKOVICH
Perjanjian INF Rusia

Beberapa bulan setelah membubarkan INF, Washington melakukan tes pertama rudal baru yang tidak sesuai dengan INF, yang mengarahkan Rusia pada asumsi bahwa penarikan telah diatur sebelumnya untuk membebaskan Washington dari kewajiban pengendalian senjata dan melegalkan rudal tersebut, yang telah lama dilakukan. dalam pengembangan. Kremlin menyebut tuduhan Gedung Putih tentang ketidakpatuhan terhadap Rusia sebagai fiktif dan pra-teks untuk membatalkan kesepakatan.

Setelah penarikan dari INF, satu-satunya kesepakatan yang tersisa yang membatasi persenjataan kedua negara adalah New START, yang akan berakhir pada Februari 2021. Moskow, dalam banyak kesempatan, telah menyatakan keprihatinan atas kurangnya kemajuan dalam pembicaraan pada ekstensinya. Setelah berbulan-bulan pembicaraan tanpa hasil, Rusia dan AS akhirnya mencapai kesepakatan awal, yang menetapkan bahwa perjanjian itu akan diperpanjang selama satu tahun untuk memberi ruang bagi pembicaraan perpanjangan lebih lanjut.

Gedung Putih bersikeras bahwa perjanjian itu harus mencakup klausul yang melarang sementara peningkatan persenjataan nuklir untuk tahun ini oleh kedua belah pihak.

Belasan Pengendara Motor Nyaris Tewas di Babakan Madang, Ini Kata Camat

Beberapa pengendara motor terjatuh di Jalan Raya Babakanmadang akibat jalan licin yang disebabkan tumpahan tanah galian C, Senin, 05/04/2021./Foto: RB

Camat Babakan Madang, Cecep Iman mengungkap terkait peristiwa pengendara motor tergelincir dan jatuh akibat tumpahan tanah galian C di Desa Kadumanggu.

Menurutnya, sudah diberikan surat teguran hingga tiga kali. Namun, galian C itu masih nekat beroperasi.

“Perlu disampaikan bahwa galian ilegal itu sudah dihentikan, mulai dari terguran pertama, kedua dan ketiga. Adapun kejadian kecelakaan lalu lintas akibat tanah berceceran di sepanjang jalan Cieteurep-Babakanmadang,” katanya, pada hari Senin,05/04/2021.

Camat menuturkan, pengendara sepeda motor yang notabene warga setempat menuntut agar pengelola galian tambah tersebut bertanggungjawab.

"Ganti rugi kendaraan dan pengobatan para korban. Tadi sudah dimediasikan akan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut,” tukasnya.

Diketahui, sebanyak belasan pengendara motor nyaris tewas pada Senin (5/4/2021).

Mereka tergelincir dan jatuh akibat tumpahan tanah galian C di Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

“Iya, tadi banyak yang jatuh. Itu gara-gara tanah dari galian C,” ujar Wawan (29) salah satu warga, pada Senin 05/04/2021.

Menurutnya, tanah galian C ilegal tersebut sudah lama bermasalah, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat, terutama penguna jalan.

“Ini sudah kesekian kali. Jadi saya harap ditindak tegas, ditutup permanen,” pintanya.

Semenjak keberadaan galian ini, Jalan Raya sentul Babakan Madang menjadi kotor dipenuhi ceceran tanah dari hilir mudiknya truk pemuat tanah galian. Selain itu, banyak masyarakat yang terjangkit ISPA, sakit mata dan lebih parahnya banyak terjadinya kecelakaan jika musim hujan tiba.

Dear Warga Surabaya, Mesjid Al Akbar Ramadan Ini Tidak Bagi - Bagi Takjil

”Dua tahun ini tidak ada acara pembagian makanan untuk berbuka," kata Humas Masjid Al Akbar Surabaya Helmy M. Noor, pada hari Minggu, 04/04/2021.

Acara buka puasa bersama di Al Akbar tahun ini kembali ditiadakan. Panitia hanya menyediakan minuman dan snack untuk membatalkan puasa. Itu pun bagi jamaah yang datang untuk mengikuti acara ngaji online.

Ramadan tinggal tinggal sepekan lagi. Berbagai persiapan dilakukan pengelola masjid. Salah satunya Masjid Nasional Al Akbar. Sebab, protokol kesehatan (prokes) ketat akan diterapkan di sana. Termasuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama (bukber). Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kerumunan jamaah.

Pembagian makanan untuk berbuka puasa biasanya dilakukan selepas salat Magrib. Jumlahnya tak sedikit. Bisa mencapai ribuan paket. Sebab, jamaah yang datang juga sangat banyak.

Nah, karena pandemi, kegiatan tahunan itu tidak bisa dilaksanakan. Menurut Helmy, kegiatan di Al Akbar selama Ramadan berlangsung dengan prokes ketat.

Acara yang digelar pun tidak banyak. Jamaahnya terbatas. "Kami menyesuaikan prokes pencegahan Covid-19 sesuai yang berlaku," terangnya.

Selama Ramadan, ada beberapa kegiatan yang digelar Masjid Al Akbar. Di antaranya, tadarus dan ngaji online. Acara itu dimulai setelah salat Asar hingga menjelang azan Magrib. Semua dikemas dalam rangkaian ngabuburit online.

Helmy menuturkan, acaranya persis saat pandemi tahun kemarin. Bedanya, pada Ramadan tahun ini, acara tadarus dan ngaji online digelar di area salat Masjid Al Akbar. Tahun kemarin acara berlangsung di lantai 2 atau studio khusus.

Pada Ramadan tahun ini, jamaah bisa menyaksikan langsung acara ngabuburit online. Tentunya dengan prokes yang ketat. Menurut Helmy, setelah acara rampung, dilanjutkan salat Magrib. "Air minum dan makanan ringan kami sediakan di dalam," ucapnya.

Setelah itu, lanjut dia, jamaah bisa melaksanakan salat Tarawih di Al Akbar. Dia juga mengimbau agar semua jamaah taat akan prokes. Nanti juga ada petugas yang berkeliling untuk memantau jamaah.

Dia menambahkan, terdapat 30 penceramah ternama dari wilayah Jatim yang ikut meramaikan ngabuburit online. Tahun ini Al Akbar juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim. Harapannya, masyarakat bisa memetik pelajaran dari para pendakwah. Terlebih dalam kondisi pandemi sekarang.