Konstitusi Satu Konsepsi Fundamental Penentu Arah Dan Sistim Ketatanegaraan

Tulisan ini adalah sebagai kritik, saran tanpa masukan. Masukan nanti setelah disepakati secara sadar Ilmiah tulisan ini bernilai salah atau benar, kalau benar maka akan gelar masukan secara lengkap dan komperensif, itu saja sebagai untaian kalimat pembuka.

Konstitusi adalah aturan main / aturan dasar. Bahasa inteleknya adalah kesepekatan bersama dalam menentukan peletakan dasar arah dan tujuan bernegara yang dituangkan menjadi sebuah peraturan dasar kaidah hukum tata tertib dalam pengelolaan dan penataan negara atau singkatnya Hukum Tatanegara, yang disebut Undang - Undang Dasar.

Kemudian Konstitusi menjadi asas atau pedoman dasar dalam pengaturan aturan secara menyeluruh dari tk. Pusat sampai Tk. V dalam segala bidang, baik menetukan arah politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan termasuk didalamnya jaminan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Karena ini hasil dari kesepakatan maka konstitusi itu bisa dikatakan sebagai satu konsepsi ketika ini baru disepakati dan belum digerakkan.

Dan ketika secara formal disepakati dan digerakkan maka ia bukan lagi satu konsepsi tapi sebagai pedoman dasar atau asas atau Undang - Undang Dasar dalam hal ini bagi Indonesia adalah UUD 1945 dan atau yang sekarang yang dipakai UUD'45 yang diamandemen.

Dalam perjalanannya, UUD 1945 dan UUD'45 yang telah diamandemen ternyata pada pelaksanaannya, sama saja, banyak sekali terjadi benturan atau konflik hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain UUD itu tidak berjalan sebagai mana mestinya, kalau mau dipreteli satu dari sekiannya adalah pada kaidah hukum baik dalam tata tertib maupun dalam tataran peradilan masih dirasakan belum adil benar terutama bagi kaum yang lemah.

Contoh yang real dan paling sederhana, Presiden dengan DPR masih sering terjadi konflik terutama pada hal yang paling strategis, janganlah dikata sudah tercapai atau tidaknya cita - cita dasar negara, yaitu memakmuran rakyat secara adil dan bijak, dimana persoalan perpu dan undang - undang pun masih banyak yang tumpang tindih, dimana ini sangat mengundang untuk di manipulasi oleh kepentingan pihak - pihak tertentu. Belum lagi di era sekarang kabinetnya tidak padu dalam geraknya dengan atasannya.

Intinya dari realita demikian dapat dikatakan, bahwa konstitusi yang dibangun itu tidak sanggup memagari prilaku menyimpang, bersebrangan.

Padahal yang seharusnya itu adanya konstitusi untuk membuat hidup semua komponen bangsa hidup teratur beraturan dan semua sumber daya dapat dikelola secara maksimal dan merata.

Survey membuktikan, bahwa bila terjadi penyimpangan, pergeseran bahkan sampai bersebrangan dan bertentangan seperti ini, sudah dipastikan, pasti ada yang salah dalam menentukan sebuah konsep dalan bernegara.

Dan setelah ditinjau isi dari konstitusi yang ada sekarang dan berlaku, memanglah benar, setelah menelaah dengan seksama disana ada Kesalahan yang mendasar pada UUD'45 yang diamandemen.

Dilihat dari berbagai persoalan yang sering muncul, adalah Kesalahan - kesalahan mendasar yang itu ada pada peletakan awal, yakni masalah arah dan tujuan.

1. Arah

Arah ini yang menetukan bentuk negara, dimana disana masih tidak jelas kiblatnya. Di dalam UUD'45 yang telah diamandemen secara tegas disana menganut faham liberal, tapi totalitas dengan itu masih diwarnai dengan faham komunism balkan, bisa dilihat salah satunya pada kedudukan dan tugas Presiden.

Satu segi jika melihat sejarah lahirnya UUD'45 yang diamandemen, banyak dimuati oleh motivasi dendam masa lalu, dendam yang dekat dengan paranoid oleh era ORBA selebihnya yang dibuat adalah bentuk hukum penyempurnaan terhadap masalah yang tidak tertampung yang dihadapi pada satu kejadian atau peristiwa.

Segi lain sangat digayai oleh konsep yang tidak matang, bukan hasil kajian mendalam, akibat dari hasil yang bukan hasil  dari satu kesepekatan bersama secara bulat. Inilah yang menjadi sumber bencana, bisa dikatakan hasil kumpul kebo (hubungan bersama tanpa nikah) antara liberal dan komunis. Masih mending kalau mengawinkan, artinya sudah melewati tahapan pendalaman. Kalau kumpul kebo kan seenaknya saja. Dan itupun sama dengan masa Era Orba liberalism yang Komunism, konteksnya itulah persatuan dan kesatuan.

Sekalipun pada saat itu sangat amat anti komunism dalam arti kepartaian. Kondisi ini sangat tidak mendasar dalam menggerakan sebuah sistem, oleh karena tidak totalitas dalam menemtukan arah, kalau mau pakai unitarism ya unitarism, kalau mau pakai federalism ya federalism tidak bersikap banci, untiarism dipakai federalism juga dipakai.

2. Tujuan.

Tujuan yang dimaksud mereka adalah adil dan makmur. Inilah yang menjadi faktor utama dari 3 faktor utama kenapa adil dan makmur tidak pernah terwujud dan mengujud jadi.

Mengapa demikian?

Mereka telah salah kaprah dalam menempatkan tujuan. Tujuan diartikan hasil atau hasil akhir atau persinggahan terakhir. Tujuan ini harus dikembalikan pada makna tujuan itu sendiri.

Tujuan adalah bentuk kata benda, yang asal katanya adalah tuju, kata kerja, yang artinya bergerak, berbuat, melangkah. Kemudian diberi akhiran an, jadi tujuan, artinya satu pergerakan atau satu perbuatan atau satu langkah.

Dari sini saja dapat diberi satu definisi, tujuan itu satu pergerakan, satu perbuatan, satu langkah untuk mencapai apa yang mau dituju, yakni gambaran tujuannya.

Jika gambaran tujuannya adalah adil dan makmur, maka dibuat dulu tujuan yang dapat mencapai itu, dalam hal ini teorinya agar dalam prakteknya berbuat berdasarkan teori.

Dalam hal ini maka tujuannya adalah menuangkan keinginan tersebut kedalam sebuah aturan dan pengaturan. Dimana aturan itu adalah rambu - rambu dasar untuk bergerak atau batasan geraknya, sedangkan pengaturan adalah hukum pelaksanaan teknisnya.

Itulah tujuan. Jadi kalau diberi penempatan keterangan pada tujuannya, maka tujuan dalam bernegara itu adalah membangun segenap kemampuan ILMU dan Sumber Daya untuk mencapai gambaran tujuan, yakni adil dan makmur tadi.

Bahasa sederhananya, tujuannya adalah penyesuaian semua gerak ke arah tercapainya cita - cita bangsa bernegara.

Nah! Dari dua poin diatas saja, sudah terpampang jelas, bahwa selama ini penyebab utama kondisi negara seperti ini, negara yang terus jadi boneka ( negara dunia ketiga ) adalah kesalahan fundental konstitusi yang tidak diperbaiki.

Ujungnya melahirkan anak bangsa membela siapa saja yang bayar, karena hidup menurut mereka itu hidup berjuang, berjuang sendiri . Ini jadi ironi padahal hidup sudah diikat dan mengikat dalam satu negara.

Dan ini terjadi pada semua lapisan masyarakat yang mereka amini ini adalah realitanya hidup itu memang begitu. Jadi itu sudah mengkristal dalam alam pikiran mereka. Padahal tidaklah demikian yang sebenarnya.

Nanti ini kita urai lebih luas lagi berbagai alam pikiran yang salah yang diklaim bahwa itu sudah definitif begitu.

Kembali ke masalah dua poin diatas, cukup dua saja yang dijelaskan disini. Sebab jika diurai semua nanti cuma jadi bahan contekan tesis, bahan buat memoles diri biar terus terlihat intelek dengan begitu bisa terus dipercaya dan dipakai. Ujungnya persoalan inti tidak tercapai, yakni perbaikannya.

Sebahagian dari uraian ini adalah sebagian dari satu konstitusi yang saya buat. Konstitusi yang benar - benar dapat menghantarkan masyarakat yang adil dan makmur. Konstitusi yang benar - benar memenuhi harapan semua bangsa Indonesia, yang selaras dengan yang dicita-citakan oleh PROKLAMASI KEMERDEKAAN NKRI 1945.

Demikian tulisan hari ini dipenghujung bulan ramadhan 1437 H.