Menaker : Covid-19 Telah Membuat 9,7 Juta Orang Menganggur
Menaker : Covid-19 Telah Membuat 9,7 Juta Orang Menganggur
Menaker Ida Fauziyah.
(Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat jumlah penganggur di Indonesia terus meningkat. Pandemi membuat ekonomi lesu dan mengganggu bisnis perusahaan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2020 ada sekitar 138 juta angkatan kerja. Angka tersebut terdiri dari 128 juta penduduk yang bekerja dan 9,7 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.
“Ada kenaikan jumlah penganggur dan TPT yang signifikan. Ini akibat dampak pandemi,” ujarnya dalam acara sebuah diskusi, pada hari Sabtu, 28/11/20.
BPS juga mencatat 29,12 juta penduduk Indonesia dengan usia kerja yang terdampak langsung oleh pandemi. Hal ini tentu menambah beban sektor ketenagakerjaan.
“Selain itu, ada tambahan 2-2,5 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ida mengungkapkan, tantangan yang dialami sektor ketenagakerjaan ialah kompetensi dan produktivitas pekerja Indonesia yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan negara tetangga. Menurut International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional (ILO), tingkat pertumbuhan output tahunan pekerja Indonesia masih rendah bahkan di bawah rata-rata negara dengan penghasilan menengah bawah.
“Tingkat produktivitas pekerja kita juga di bawah negara pesaing kita seperti Vietnam,” ungkapnya.
Selain itu, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden merasa bahwa nilai upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja. Menurutnya, penyebab dari persoalan kompetensi itu ialah latar belakang pekerja Indonesia yang sebagian besar masih lulusan SMP ke bawah.
“Meskipun ada sedikit angin segar untuk masa depan apabila kita melihat pada profil pemuda berumur 16-30 tahun yang bekerja, dimana sudah lebih dari 60 persen yang lulusan SMA ke atas,” pungkasnya.
Bolsonaro Mengaku Memiliki Sumber Info Sendiri Yang Ada 'Banyak Penipuan' Selama Pemilu AS
Bolsonaro Mengaku Memiliki Sumber Info Sendiri Yang Ada 'Banyak Penipuan' Selama Pemilu AS
Sementara hasil resmi pemilihan presiden AS belum disertifikasi, beberapa pemimpin dunia telah memberi selamat kepada mantan wakil presiden atas dugaan kemenangan tersebut.
Presiden Brasil Jair Bolonaro mengatakan dia memiliki sumber informasi sendiri yang memberitahunya tentang kemungkinan penipuan selama pemilihan presiden di Amerika Serikat.
Pemimpin Brasil itu menambahkan bahwa dia masih akan menahan "sedikit lebih" sebelum mengakui Biden sebagai presiden terpilih. Sejauh ini, beberapa negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Cina, dan juga ketua PBB, telah memberi selamat kepada Biden atas dugaan kemenangan yang belum disertifikasi oleh negara-negara AS.
"Saya memiliki sumber informasi saya bahwa memang ada banyak penipuan di sana", kata Bolsonaro kepada wartawan, Minggu. "Tidak ada yang berbicara tentang itu. Jika itu cukup untuk menentukan (kemenangan) untuk satu atau yang lain, saya tidak tahu."
Bolsonaro juga menyatakan keprihatinannya tentang sistem pemilu Brasil saat ini, yang rentan terhadap penipuan, katanya, menyerukan agar negara tersebut kembali ke sistem pemungutan suara dalam pemilihan presiden berikutnya, yang akan berlangsung pada tahun 2022.
Meskipun memberi lampu hijau pada proses transisi, Presiden yang sedang menjabat Donald Trump telah menolak untuk menyerah kepada Biden, menuduh Demokrat "mencurangi" pemilihan tahun ini untuk mendukung kandidat mereka. Trump telah berjanji untuk melanjutkan perjuangan hukumnya untuk memastikan hasil yang sah. Pada saat yang sama, dalam kasus Electoral College yang mengesahkan Biden sebagai presiden terpilih, Trump mengatakan dia "pasti" akan mengosongkan Gedung Putih.
Perhatian khusus telah diberikan kepada Pennsylvania, salah satu negara bagian medan pertempuran utama dalam kampanye 2020, dan di mana presiden mengatakan 1.126.940 suara yang diberikan untuk Biden "diciptakan begitu saja", menambahkan bahwa ia memenangkan negara "dengan banyak".
Electoral College akan bertemu pada 14 Desember untuk memutuskan siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya.
Beda Sikap Pemerintah Hadapi Kerumunan Rizieq dan Pilkada
Beda Sikap Pemerintah Hadapi Kerumunan Rizieq dan Pilkada
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa massa saat tiba di kawasan Petamburan, Jakarta
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut pemerintah diskriminatif dalam menghadapi kerumunan massa Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan Pilkada Serentak 2020.
Trubus menilai pemerintah sibuk mengurusi kerumunan Rizieq di beberapa acara. Namun di saat yang sama, pemerintah juga tetap ngotot menggelar pilkada yang berpotensi membuat kerumunan saat pandemi.
"Menurut saya tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang inkonsisten, diskriminatif, cenderung menempatkan pada kepentingan pemerintah saja. Jadi warna politisnya tinggi," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, hari Senin,30/11/2020.
Trubus tak menampik jika kerumunan di acara-acara Rizieq Shihab melanggar peraturan soal protokol kesehatan. Namun menurutnya, pemerintah bisa memprosesnya secara normal tanpa menyeret persoalan ke masalah politik.
Ia menyarankan kasus itu ditindak seperti konser dangdut di Tegal yang terjadi September lalu. Hukum dijalankan secara cepat tanpa mempolitisasi keadaan.
Sementara soal pilkada, Trubus melihat terkesan dipaksakan di saat pandemi. Sehingga penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan tidak maksimal.
"Terjadinya kerumunan bersumber dari pemerintah sendiri. Akhirnya KPU, Bawaslu, pemda keteteran, tidak mampu menangani kerumunan saat pendaftaran pada 4-6 September itu," ujar Trubus.
Rizieq Shihab memicu sejumlah kerumunan massa sejak pulang dari Arab Saudi, hari Selasa, 10/11/2020. Ribuan orang berduyun-duyun mendatangi acara Rizieq meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Salah satu acara yang dihadiri Rizieq, Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada hari Sabtu, 14/11/2020, sedang diusut Polda Metro Jaya. Sejumlah orang diperiksa, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Meski proses hukum berlangsung, pemerintah tak berhenti menyoroti kasus tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menggelar jumpa pers khusus menanggapi kabar Rizieq menolak penelusuran kontak Covid-19.
"Dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizieq Shihab untuk koperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," kata Mahfud dalam jumpa pers pada hari Minggu, 29/11/2020.
"Lakukan juga testing, tracing dan treatment terhadap kerumunan di Solo, Surabaya, Magelang, Banyumas, Indramayu, Minahasa, dan daerah lainnya," kata Aziz kepada CNNIndonesia.com, pada hari Senin, 30/11/2020.
Aziz menegaskan seharusnya pemerintah berlaku adil memperlakukan penelusuran kontak hingga melakukan tes terhadap tiap kerumunan massa yang terjadi di seluruh Indonesia.
"Kami minta pak Mahfud dan jajarannya untuk konsisten dengan omongannya dan jalankan kebijakan tersebut atas dasar diantaranya dasar keadilan bukan kebencian," kata Aziz.
Pejabat Anonim ke NYT : Israel Harus Berterima Kasih Atas Pembunuhan Ilmuwan Iran
Pejabat Anonim ke NYT : Israel Harus Berterima Kasih Atas Pembunuhan Ilmuwan Iran
Fisikawan nuklir senior Iran Mohsen Fakhrizadeh tewas pada 27 November dalam serangan penembakan dan pemboman di kota Absard. Tidak ada negara yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhannya, tetapi pejabat tinggi Iran menyalahkan serangan itu pada Israel.
Seorang pejabat Israel anonim, yang diduga terlibat dalam pelacakan Mohsen Fakhrizadeh selama bertahun-tahun, telah mengatakan kepada New York Times bahwa dunia harus berterima kasih kepada Israel atas pembunuhan ilmuwan tersebut, yang digambarkan oleh Tel Aviv sebagai kepala program senjata nuklir yang diklaim Iran.
Fakhrizadeh, yang adalah seorang profesor Fisika di Universitas Imam Hussein dan peneliti top di Organisasi Energi Atom Iran, menimbulkan "ancaman" yang cukup besar bagi komunitas internasional, menurut orang dalam anonim, mencatat bahwa Israel akan terus "bertindak melawan nuklir Iran, program yang diperlukan ”, surat kabar itu melaporkan.
Ilmuwan itu dibunuh pada hari Jumat di sebuah kota di timur Teheran. Menurut laporan, rentetan tembakan - di mana Fakhrizadeh terluka parah - didahului oleh ledakan truk di dekatnya.
Meskipun Israel tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menggambarkannya sebagai tindakan "pengecut - dengan indikasi serius keterlibatan Israel". Selanjutnya, Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyalahkan penyebab kematian ilmuwan tersebut di Tel Aviv.
Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators
Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.
Pada hari Jumat, Fakhrizadeh disergap di sebuah jalan pedesaan di Absard, ketika sebuah truk berisi bahan peledak meledak di samping kendaraannya. Profesor itu kemudian dilaporkan diserang oleh beberapa pria bersenjata yang muncul dari mobil terdekat. Beberapa pengawal Fakhrizadeh tewas saat mereka baku tembak dengan para penyerang.
Profesor itu juga terluka dan meninggal di rumah sakit tak lama kemudian. Menurut sumber Iran, beberapa penyerang juga tewas, dan beberapa di antaranya berhasil melarikan diri.
Menurut laporan The Times of Israel, yang mengutip sumber intelijen barat yang tidak disebutkan namanya, pembunuhan Fakhrizadeh adalah "puncak" dari rencana jangka panjang Tel Aviv untuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir.
Terlepas dari klaim Israel, Teheran berulang kali membantah telah terlibat dalam pembuatan senjata atom atau berniat melakukannya. Badan Energi Atom Internasional juga tidak menemukan bukti upaya membangun bom nuklir di negara itu sejak 2003.
Pembunuhan Fakhrizadeh digambarkan oleh kekuatan utama Timur Tengah sebagai tindakan "teroris", dengan Iran bersumpah untuk membalas kematiannya.
Reaksi Dunia atas Mohsen Fakhrizadeh Assassination
Reaksi Dunia atas Mohsen Fakhrizadeh Assassination
Ilmuwan terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh terlihat di Iran, dalam foto tak bertanggal ini [File: Situs Resmi Khamenei / WANA (Kantor Berita Asia Barat) / Handout / Reuters]
Turki menggambarkan pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai 'tindakan terorisme' sementara Uni Eropa menyebutnya 'kriminal' dan mendesak 'pengekangan maksimum'.
Seorang fisikawan nuklir Iran tingkat tinggi, Mohsen Fakhrizadeh, dibunuh dalam penyergapan di dekat ibu kota Iran, Teheran, pada hari Jumat, 27/11/2020.
Fakhrizadeh ditembak "oleh teroris" di dalam kendaraannya di Absard, pinggiran kota di Teheran timur, kemudian meninggal karena luka-lukanya dalam apa yang digambarkan sebagai "kematian martir", menurut kementerian luar negeri Iran.
Belum ada klaim tanggung jawab atas pembunuhan Fakhrizadeh, yang telah lama dicurigai oleh intelijen Barat dan Israel memimpin program nuklir militer negara sampai pembubarannya pada awal tahun 2000-an.
Tetapi beberapa orang telah menuding Israel dan Amerika Serikat atas pembunuhan itu, yang mengancam akan meningkatkan ketegangan antara Teheran dan Washington di hari-hari terakhir kepresidenan Donald Trump.
Berikut adalah bagaimana reaksi dunia sejauh ini terhadap pembunuhan Fakhrizadeh:
Uni Eropa
Pernyataan dari juru bicara Uni Eropa menyebut pembunuhan Fakhrizadeh sebagai "tindakan kriminal" yang "bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diperjuangkan Uni Eropa".
Ia juga mendesak semua pihak untuk menunjukkan "ketenangan dan pengekangan yang maksimal".
"Dalam masa-masa yang tidak pasti ini, lebih penting dari sebelumnya bagi semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri secara maksimal untuk menghindari eskalasi yang tidak dapat menjadi kepentingan siapa pun," kata pernyataan itu.
Persatuan negara-negara
PBB mengutuk pembunuhan Fakhrizadeh sambil mendesak pengekangan untuk menghindari "peningkatan ketegangan".
"Kami mendesak untuk menahan diri dan kebutuhan untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan peningkatan ketegangan di kawasan itu," kata seorang juru bicara PBB. Kami mengutuk setiap pembunuhan atau pembunuhan di luar hukum.
Qatar
Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengutuk pembunuhan itu dalam panggilan telepon dengan Zarif.
Dalam panggilan telepon, Sheikh Mohammed mengatakan "langkah-langkah seperti itu hanya akan berkontribusi untuk mengobarkan lebih banyak bahan bakar pada saat kawasan dan komunitas internasional sedang mencari cara untuk mengurangi ketegangan dan kembali ke meja dialog dan diplomasi", menurut kepada QNA, kantor berita negara Qatar.
Turki
Ketua parlemen Turki menyebut mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu sebagai "teroris".
“Pembunuhan ilmuwan Iran adalah tindakan terorisme. Apakah itu dilakukan oleh organisasi ilegal atau "legal" atau negara tidak ada bedanya, "kata Mustafa Sentop di Twitter.
Assassination of an Iranian scientist is an act of terrorism. Whether it is committed by an illegal or a “legal” organization or a State makes no difference. Terrorism is always terrorism, anyone who commits an act of terrorism is a terrorist. We oppose illegality in intl. arena.
Jerman menyerukan ketenangan dan mengatakan semua pihak harus menghindari mengambil langkah apa pun yang dapat menyebabkan eskalasi.
"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari mengambil tindakan apa pun yang dapat mengarah pada eskalasi situasi baru" yang "sama sekali tidak kami butuhkan saat ini," kata juru bicara kementerian luar negeri Jerman.
Venezuela
Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengutuk serangan di Twitter, menyebut pembunuhan ilmuwan itu sebagai "serangan teroris".
#COMUNICADO | Venezuela condena el asesinato del eminente científico iraní, Dr. Mohsen Fajrizade, Presidente de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva de la República Islámica de Irán, quien perdió la vida en un atentado terrorista en las cercanías de Teherán. pic.twitter.com/hWQDvLGESS
Menteri Kabinet Urusan Pemukiman Tzachi Hanegbi mengatakan dia "tidak tahu" siapa yang berada di balik pembunuhan Fakhrizadeh.
“Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Bukan karena bibir saya tertutup karena saya yang bertanggung jawab, saya benar-benar tidak tahu, "kata Hanegbi, orang kepercayaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kepada Meet the Press N12.
Iran
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Hosseini Khamenei mengatakan prioritas pertama Iran setelah pembunuhan itu adalah "hukuman definitif bagi para pelaku dan mereka yang memerintahkannya", sementara Presiden Hassan Rouhani menuduh Israel berada di balik pembunuhan itu.
"Sekali lagi, tangan jahat arogansi global ternoda dengan darah rezim Zionis perampas tentara bayaran," kata Rouhani dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri negara itu Mohammad Javad Zarif juga menuduh Israel melakukan serangan itu.
Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators
Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tidak mengesampingkan bahwa pihak berwenang Turki harus memperketat langkah-langkah untuk memerangi infeksi jika situasi virus korona di negara itu memburuk.
Ankara melanjutkan pembicaraan dengan Moskow untuk membeli vaksin virus korona, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada wartawan pada hari Jumat.
"Kami sedang dalam pembicaraan untuk membeli vaksin. Saya telah membicarakannya dengan [Presiden Rusia Vladimir] Putin, sementara menteri kesehatan kami telah mengadakan pembicaraan tentang masalah tersebut dengan mitranya dari China. Diskusi berlanjut," kata Erdogan.
Erdogan tidak mengesampingkan bahwa otoritas Turki harus memperketat tindakan untuk memerangi infeksi jika situasi virus korona di negara itu memburuk.
Pada 25 November, Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengatakan bahwa uji coba beracun dari vaksin Rusia akan dimulai di negara itu dalam waktu dekat.
Pada 11 Agustus lalu, Rusia menjadi negara pertama yang mendaftarkan vaksin virus corona, yang diberi nama Sputnik V.Vaksin tersebut dikembangkan oleh Gamaleya Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology dan menjalani uji klinis pada Juni dan Juli.
Sebelumnya, pada minggu lalu, 18 November 2020, Turki telah menjajaki penandatanganan kontrak dalam beberapa hari untuk membeli setidaknya 20 juta dosis vaksin kandidat COVID-19 dari Sinovac Biotech China, juga vaksin dari Pfizer dan BioNTech.
Turki akan menjadi pembeli kedua vaksin China setelah Brasil.
Hasil uji coba pendahuluan telah menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 eksperimental Sinovac (SVA.O) CoronaVac memicu respons imun yang cepat, tetapi tingkat antibodi yang dihasilkan lebih rendah daripada pada orang yang telah pulih dari virus.
CoronaVac dan empat vaksin eksperimental lainnya yang dikembangkan di China sedang dalam uji coba tahap akhir untuk menentukan keefektifannya.
Laporan tersebut mengikuti berita bulan ini dari Pfizer Inc (PFE.N) dan BioNTech 22UAy.DE dan dari Moderna (MRNA.O), serta dari Rusia, tentang vaksin eksperimental yang telah lebih dari 90% efektif berdasarkan data sementara dari uji coba besar dan tahap akhir.
Pfizer dan BioNTech dapat memperoleh otorisasi darurat AS dan Eropa untuk vaksin COVID-19 mereka bulan depan setelah hasil uji coba terakhir menunjukkan vaksin itu memiliki tingkat keberhasilan 95% dan tidak ada efek samping yang serius, kata pembuat obat itu pada hari Rabu.
Sementara beberapa negara termasuk Turki telah melakukan tes untuk vaksin eksperimental Sinovac, Brasil saat ini satu-satunya negara yang setuju untuk menerima dosisnya. Negara bagian Sao Paulo akan mulai mengimpor 46 juta dosis minggu ini.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Turkish Airlines (THYAO.IS) mengatakan maskapai pengangkutannya, Turkish Cargo telah mengirimkan pengiriman vaksin dari Beijing ke Sao Paolo.
Bupati Bogor Ade Yasin Negatif Covid, Masih Isolasi Mandiri
Bupati Bogor Ade Yasin Negatif Covid, Masih Isolasi Mandiri
Kondisi Bupati Bogor Ade Yasin setelah dinyatakan positif Covid19, hari Sabtu 28 November sudah sembuh kembali
Bupati Bogor Ade Yasin dinyatakan telah negatif dari virus corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes swab terbaru. Ade diketahui sebelumnya dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.
Informasi itu disampaikan Ade melalui unggahan video di akun Instagram, hari Sabtu, 28/11/2020. Dalam tayangan video itu, terlihat Ketua Tim Medis Bupati Bogor, Wahyu Eko Widiarso memberikan penjelasan.
"Hari ini berdasarkan hasil pemeriksaan melalui swab test tim dokter RSUD cibinong menyatakan Ibu Ade Yasin negatif dari Covid-19," kata Wahyu.
Meski telah dinyatakan negatif, Wahyu menyatakan Bupati Bogor Ade Yasin masih harus tetap melakukan isolasi mandiri di rumah.
"Isolasi mandiri di rumah selama 10 plus 3 hari semenjak dinyatakan positif. Di bawah pengawasan tim medis RSUD Cibinong. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan kondisi pasien setelah dinyatakan sembuh tidak muncul lagi gejala Covid-19," kata dia.
Ade diketahui positif terinfeksi Covid-19 pada Rabu (18/10) lalu. Selain Ade, anak perempuannya juga ikut terpapar Covid-19.
Ada nama Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan beberapa kepala daerah lainnya yang diketahui pernah terpapar Covid-19.
Ade Yasin juga seharusnya menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait kerumunan massa simpatisan petinggi FPI Rizieq Shihab di Megamendung. Namun, karena positif Covid-19, pemeriksaan terhadap Ade Yasin ditunda.
Trump: Biden Hanya Bisa Masuk Gedung Putih Jika Membuktikan 80 Juta Suara Tidak Diperoleh 'Secara Ilegal'
Trump: Biden Hanya Bisa Masuk Gedung Putih Jika Membuktikan 80 Juta Suara Tidak Diperoleh 'Secara Ilegal'
Awal pekan ini, Trump mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Gedung Putih jika Electoral College mengesahkan Demokrat Joe Biden sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 2020.
Presiden AS Donald Trump melalui Twitter mengatakan bahwa hanya ada satu cara yang mungkin bagi Joe Biden untuk menjadi presiden.
Dalam cuitannya di Trump mengarakan: "Biden hanya dapat memasuki Gedung Putih sebagai Presiden jika dia dapat membuktikan bahwa "80.000.000 suara" konyolnya tidak diperoleh secara curang atau ilegal. Saat Anda melihat apa yang terjadi di Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, penipuan pemilih besar-besaran, dia punya masalah besar yang tak terpecahkan!"
Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!
Twitter telah menandai posting Trump dengan peringatan yang mengatakan: "Klaim tentang penipuan pemilu ini diperdebatkan".
'Hal yang Sangat Sulit untuk Disebabkan'
Ini terjadi setelah Trump mengatakan kepada media awal pekan ini bahwa dia "pasti akan meninggalkan" Gedung Putih jika Electoral College mengesahkan Biden sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 2020. "Ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk diterima", tambah Trump. Dia juga mengatakan bahwa jika Electoral College memilih Biden, itu akan menjadi "kesalahan".
Setelah pemilu 3 November, media arus utama AS buru-buru mengumumkan Demokrat Joe Biden sebagai pemenang, meskipun Trump mengklaim bahwa kemenangan itu akan menjadi miliknya jika bukan karena pelanggaran besar selama pemungutan suara melalui surat dan "kecurangan" oleh sesama Demokrat Biden. Kampanye Trump telah mengajukan beberapa tuntutan hukum di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama di mana mereka mengklaim penipuan pemilu massal terjadi.
Pada 27 November, Georgia, Michigan, Nevada, dan Pennsylvania telah mengesahkan hasil pemilu mereka untuk mendukung Joe Biden. Sertifikasi dari negara bagian lain belum diumumkan.
Electoral College akan mengadakan pertemuan pada 14 Desember untuk memilih presiden Amerika Serikat berikutnya.
Meski menghadapi penentangan yang begitu kuat terhadap hasil pemilu dari kampanye Trump, proses peralihan kekuasaan ke Biden sudah dimulai. Awal pekan ini, Biden mengumumkan nominasinya untuk posisi kunci dalam pemerintahan AS di masa depan.
Pengadilan Banding AS Membubarkan Kasus Penipuan Kampanye Trump di Pennsylvania, Mengatakan Klaim 'Tidak Berharga'
Pengadilan Banding AS Membubarkan Kasus Penipuan Kampanye Trump di Pennsylvania, Mengatakan Klaim 'Tidak Berharga'
Presiden Trump, yang telah menuduh saingan politiknya melakukan kampanye penipuan pemilih yang melibatkan surat suara di negara-negara bagian penting di medan pertempuran, men-tweet pada hari Jumat bahwa kandidat Demokrat Joe Biden hanya akan bisa menjadi presiden jika dia bisa "membuktikan bahwa '80.000.000 konyolnya suara 'tidak diperoleh secara curang atau ilegal."
Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Ketiga di Philadelphia, Pennsylvania telah membatalkan permintaan kampanye Trump untuk memblokir Joe Biden agar tidak disertifikasi sebagai pemenang negara bagian, dengan menyatakan bahwa kampanye tersebut gagal memberikan bukti yang cukup atas tuduhannya.
Kampanye tersebut tidak pantas mendapatkan perintah untuk membatalkan sertifikasi Pennsylvania atas suara yang diberikan, pengadilan mengindikasikan, karena klaim kampanye "tidak memiliki manfaat" dan "jumlah surat suara yang secara khusus ditantang jauh lebih kecil daripada margin kemenangan sekitar 81.000 suara."
Mengenai tuduhan kampanye tentang penipuan yang meluas yang melibatkan surat suara masuk, pengadilan memutuskan bahwa "membuang jutaan surat suara yang masuk akan menjadi drastis dan belum pernah terjadi sebelumnya, mencabut hak pilih sebagian besar pemilih dan mengecewakan semua pemilihan suara yang menurun juga. Itu pemulihan akan sangat tidak proporsional dengan tantangan prosedural yang diajukan. "
Karenanya, pengadilan memutuskan untuk menolak mosi kampanye untuk sebuah keputusan menunggu banding.
Pengamat Polling Tidak Diperlukan
Keputusan itu juga mengambil dua dakwaan utama kampanye Trump terkait dengan dugaan penipuan suara: tidak adanya akses bagi pemantau pemilu Republik untuk mengamati penghitungan suara dan koreksi surat suara yang dianggap tidak valid.
"Surat suara di sini diatur oleh undang-undang pemilihan Pennsylvania. Tidak ada undang-undang federal yang mewajibkan pemantau pemungutan suara atau menentukan di mana mereka harus tinggal atau seberapa dekat mereka dapat berdiri ketika suara dihitung. Undang-undang federal juga tidak mengatur apakah akan menghitung surat suara dengan cacat hukum negara bagian kecil atau biarkan para pemilih menyembuhkan cacat itu. Ini semua adalah masalah hukum negara bagian, bukan yang bisa kita dengar, "putusan itu mengindikasikan.
Putusan itu dibuat oleh panel tiga hakim yang dipimpin oleh Hakim Stephanos Bibas, yang ditunjuk sebagai hakim wilayah Amerika Serikat oleh Presiden Trump pada Juni 2017.
Pengacara utama kampanye Trump Rudy Giuliani memperdebatkan kasus penipuan Pennsylvania di pengadilan yang lebih rendah minggu lalu, mengutip dugaan penipuan yang meluas di Pennsylvania, dan khususnya di Philadelphia. Trump menyerang pejabat Demokrat kota itu pada bulan September selama debat pertama dengan Joe Biden, menuduh petugas pemilu di kota itu 'mengusir' pengamat pemilu dari Partai Republik dan menyatakan bahwa "hal-hal buruk terjadi di Philadelphia."
"Saya berharap ini akan menjadi pemilu yang adil. Jika pemilu yang adil, saya 100 persen setuju. Tetapi jika saya melihat puluhan ribu surat suara dimanipulasi, saya tidak bisa setuju dengan itu," kata Trump di waktu.
Tim hukum kampanye Trump mempresentasikan yang pertama dari bukti dugaan penipuan suara skala besar minggu lalu, mengutip apa yang dituduhnya sebagai kampanye manipulasi yang terkoordinasi dan "terpusat" untuk merampok Trump, dan mengutip pernyataan tertulis dan "ratusan saksi" dari dicurigai melakukan kesalahan. Tuduhan tersebut tampaknya sebagian digagalkan oleh klaim pengacara Sidney Powell bahwa "uang komunis" dari Venezuela, Kuba dan mungkin China terlibat dalam plot yang berpusat di sekitar mesin pemungutan suara di Dominion. Namun, kampanye Trump hari Minggu mengumumkan bahwa Powell bukanlah anggota tim hukum Trump dan bukan pengacara presiden, dan "menjalankan hukum sendiri".
Presiden Trump terus menolak untuk mengakui Biden, tetapi Gedung Putih dilaporkan mulai mengambil langkah ke arah itu. Pada hari Kamis, Trump mengatakan dia akan setuju untuk mengosongkan Gedung Putih jika Electoral College menyatakan Biden sebagai pemenang, tetapi menambahkan bahwa dia akan menganggap keputusan seperti itu sebagai "kesalahan." Dia juga menyatakan bahwa sistem pemilu AS telah menyerupai "negara Dunia Ketiga".
Anggaran Corona DKI 2021 Rp5,3 T, DPRD Buka Opsi Pengalihan
Anggaran Corona DKI 2021 Rp5,3 T, DPRD Buka Opsi Pengalihan
illustrasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI menyepakati untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 di ibu kota pada 2021 sebesar Rp5,3 triliun.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri usai menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap terhadap Raperda APBD DKI 2021, pada hari Jumat, 27/112020.
"Dilihat sikon (situasi dan kondisi), kita tetapkan Rp5,3 triliun, kalau 2020 Rp5,035 triliun, kalau 2021 Rp5,3 triliun," kata Misan kepada wartawan di Gedung DPRD.
Namun, Misan tak menutup kemungkinan alokasi anggaran itu bisa dialihkan ke sektor lain. Menurut dia, hal itu akan bergantung pada tren lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota.
"Kita kan belum tahu juga Covid ini trennya menurun atau naik. Tapi kita masih tetap, kalau dimungkinkan nanti, bahwa kalau udah mereda, anggaran itu enggak terpakai, bisa dialihkan ke yang lain," kata dia.
Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI sebelumnya telah menyepakati RAPBD DKI Jakarta untuk 2021 mencapai Rp82,5 triliun. Besaran itu naik 30,4 persen dari tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, Misan menjelaskan, alokasi anggaran difokuskan pada penanganan banjir, selain Covid-19 dan bidang kesehatan.
Pada 30 November, DPRD dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI akan menggelar rapat agenda untuk membahas alokasi anggaran tersebut sebelum disahkan pada 7 Desember.
Rapat ini, kata Misan, rencananya akan digelar di kawasan Puncak, Bogor. Pilihan tempat itu diputuskan guna menerapkan protokol kesehatan demi mencegah Covid-19.
"Kantor DPRD sirkulasi udaranya kurang bagus dan ini saya pikir juga tidak baik untuk mencegah penularan Covid-19. Ya kita perlu hindari. Kita ingin bekerja dan juga sehat," katanya.
