Polisi Myanmar Menggunakan Meriam Air untuk Melawan Pengunjuk rasa Anti-Kudeta di Naypyidaw

Protes massal terhadap militer dimulai di Myanmar pada Sabtu, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan di kota terbesar negara itu Yangon untuk kudeta tersebut.

Puluhan ribu orang telah mengambil bagian dalam protes nasional Myanmar terhadap kudeta militer selama tiga hari berturut-turut dengan polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa, media nasional melaporkan pada hari Senin.

Menurut laporan, penegak hukum telah menembakkan meriam air dalam waktu singkat terhadap ribuan pengunjuk rasa.

#WhatIsHappeningInMyanmar 8.2.201 @Naypyidaw pic.twitter.com/i4Ww9bCE55

— Po (@Po13214129) February 8, 2021

Baca juga: Fakta Keterkaitan Tedros Adhanom, Faucy dan Bill Gates mengungkapkan: kesehatan dunia selama bertahun-tahun bergantung pada kepentingan mereka.

Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.

The military is using water cannons to break down the protestors WITHOUT ANY WARNING in Naypyidaw #Myanmar ! #StopMilitaryCoup #WhatsHappeningInMyanmar #Feb8Coup pic.twitter.com/6q57UdwqT8

— YoonShweThiOo (@yoonshwethioo) February 8, 2021

Demonstrasi pecah pada Sabtu pagi setelah negara Asia Tenggara itu melakukan penutupan internet nasional kedua sejak militer merebut kekuasaan dan menangkap para pemimpin sipil pekan lalu.

Penyedia layanan internet dan seluler Telenor mengkonfirmasi pada hari Sabtu bahwa pemadaman internet diperintahkan oleh tentara. NetBlocks, layanan pelacakan lalu lintas internet, mengatakan konektivitas berada pada 16 persen dari tingkat biasanya.

Senin lalu, militer Myanmar mengambil kendali negara itu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah menuduh partai Penasihat Negara San Suu Kyi melakukan penipuan atas kemenangan pemilihannya baru-baru ini, membalikkan transisi demokrasi yang sedang berlangsung di negara itu sejak 2011 setelah lebih dari lima dekade aturan militer.

Menurut laporan, polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Penasihat Negara San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint dan mengembalikan mereka ke tahanan hingga 15 Februari.

Para pemimpin global, termasuk Presiden AS Joe Biden, mengutuk kudeta militer tersebut dan menyerukan pembebasan segera semua tahanan.

Kepala hak asasi manusia PBB menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung rakyat Myanmar dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah runtuhnya demokrasi baru-baru ini dan perolehan hak yang dibuat oleh Myanmar selama transisi dari pemerintahan militer.