Tunisia: Kekacauan berlanjut saat presiden memecat lebih banyak pejabat

Tunisia juga dilanda krisis ekonomi yang melumpuhkan dan melonjaknya infeksi COVID (Zoubeir Souissi/Reuters)

Tunisia semakin terperosok ke dalam ketidakpastian politik setelah Presiden Kais Saied memecat lebih banyak pejabat, hanya beberapa hari setelah dia memecat perdana menteri, membekukan Parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif.

Setelah menangguhkan Parlemen dan memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi pada hari Minggu, dan memecat menteri pertahanan dan kehakiman sehari kemudian, Saied memerintahkan pemecatan beberapa pejabat tinggi pada Selasa malam.

Presiden berusia 63 tahun, mantan dosen hukum dan pendatang baru politik yang menang telak dalam pemilihan presiden 2019, mengeluarkan dekrit pemecatan daftar panjang pejabat senior pemerintah, termasuk kepala jaksa militer.

Pada hari Rabu, ia memberhentikan CEO saluran televisi nasional Wataniya.

Selain itu, ia telah mencabut kekebalan parlemen dari anggota parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman. Dia juga telah memerintahkan penyelidikan terhadap tiga partai politik yang diduga menerima dana asing sebelum pemilu 2019.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil utama memperingatkan dalam sebuah pernyataan bersama terhadap perpanjangan "tidak sah" dari penangguhan 30 hari Parlemen Saied, dan menuntut batas waktu untuk tindakan politik.

Sam Kimball, seorang jurnalis di Tunis, mengatakan kepada Al Jazeera Saied mengklaim bahwa hampir $5 miliar telah dijarah dari negara itu dengan berbagai cara.

"Dia bilang dia punya daftar beberapa ratus orang yang dituduh menjarah kekayaan negara - sebagian besar adalah politisi dan anggota parlemen yang kekebalannya dia hapus pada Minggu malam," kata Kimball.

“Dia (Saied) mengatakan negara ini bukan negara pengemis dan pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik.”

Kimball mengatakan tindakan presiden tampaknya merupakan langkah untuk "meyakinkan mereka yang mungkin meragukan tindakan ekstrem" yang telah dia ambil selama beberapa hari terakhir.

Presiden mengatakan tindakannya dibenarkan di bawah konstitusi, yang memungkinkan kepala negara untuk mengambil tindakan luar biasa yang tidak ditentukan jika terjadi "ancaman yang akan segera terjadi".

Di atas gejolak politiknya, negara Afrika Utara itu dilanda krisis ekonomi yang melumpuhkan, termasuk melonjaknya inflasi dan pengangguran yang tinggi, serta melonjaknya infeksi COVID-19.

Penyelidikan yudisial

Partai Ennahdha, yang merupakan faksi terbesar dalam pemerintahan koalisi, awalnya menyebut perebutan kekuasaan sebagai “kudeta”, sementara AS, UE, dan kekuatan lainnya telah menyuarakan keprihatinan yang kuat.

Meningkatkan ketegangan, kantor kejaksaan Tunisia mengumumkan pada hari Rabu bahwa pengadilan telah membuka penyelidikan atas tuduhan bahwa Ennahdha dan dua partai politik lainnya menerima dana ilegal menjelang pemilihan 2019.

Badan keuangan peradilan membuka penyelidikan pada 14 Juli, dengan fokus pada "pembiayaan asing dan penerimaan dana yang tidak diketahui asalnya", kata juru bicara kejaksaan Mohsen Dali.

Saied, seorang akademisi yang mengatakan dia bertekad untuk merevolusi sistem politik melalui perubahan undang-undang, mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan pemerintah yang kepala barunya akan dia tunjuk sendiri.

“Presiden Saied akan sangat berhati-hati dalam memilih kepala pemerintahan masa depan karena dia menginginkan orang yang dapat dipercaya dan setia yang akan mengadopsi kebijakan yang sama dengannya,” kata ilmuwan politik Slaheddine Jourchi.

Demokrasi muda sering disebut-sebut sebagai satu-satunya kisah sukses Musim Semi Arab – pemberontakan yang melanda kawasan yang dimulai di Tunisia pada akhir 2010.

Satu dekade kemudian, banyak orang di negara berpenduduk 12 juta itu mengatakan bahwa mereka hanya melihat sedikit peningkatan dalam standar hidup, dan semakin marah dengan kebuntuan politik yang berlarut-larut dengan pertikaian di antara para elit.

Pemerintah yang digulingkan juga telah dikritik karena penanganannya terhadap pandemi COVID yang telah menyebabkan hampir 579.000 kasus yang dilaporkan dan lebih dari 19.000 kematian di negara itu.