Gubernur Kalbar Usir 20 Pengusaha Sawit karena Tak Mau Bantu Banjir

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebut perusahaan sawit tak punya hati dan kurang peduli dengan warga yang terdampak banjir. (CNN Indonesia/ Edho)

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengusir 20 pihak perusahaan perkebunan sawit dari pertemuan yang digelar di kantornya. Pasalnya, pihak pengusaha sawit tersebut tidak memberi sikap saat diminta membantu penanganan banjir.

Sutarmidji marah karena pihak perusahaan sawit hanya mengirimkan perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan terkait sikap perusahaan. Cerita tersebut diungkap Sutarmidji lewat akun Facebook-nya, Bang Midji.

"Kemarin saya undang 20-an perusahaan perkebunan sawit untuk membantu saudara kita yang terdampak banjir, tapi mereka enak aja jawab. Perusahaan mereka tidak di lokasi banjir, harus minta persetujuan atasan dan lain-lain, kesal saya ya saya usir aja," tulis Sutarmidji seperti dilihat, hari Rabu, 10/11/2021.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji bakal segera mengusulkan untuk pencabutan izin lahan konsesi yang tidak ditanam.

“Lahan-lahan konsesi mereka, yang tidak mereka tanam mau saya usulkan untuk dicabut. Ada apa pun saya tidak peduli. Mau mereka diprotes masyarakat terserah saja,” kata Sutarmidji kepada wartawan, hari Selasa, 09/11/2021.

Sutarmidji mengaku berang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten.

“Sekarang katanya sudah kumpulkan bantuan, terserahlah mau kumpulkan apa pun, kita tak peduli. Memangnya tidak ada perusahaan sawit, kita tidak bisa urus masyarakat,” ucap Sutarmidji.

Sutarmidji menilai pihak perusahaan sawit tidak peduli terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dia menilai perkebunan sawit punya andil terhadap terjadinya banjir di Kalbar.

"Mereka ini tidak punya hati, sangat kurang peduli dengan masyarakat. Yang menderita mungkin akibat ulah mereka. Kalau mereka tidak peduli dengan masyarakat Kalbar, ya saya juga nggak peduli mereka ada atau tidak di Kalbar," ujarnya.

Dia mengatakan Pemprov Kalbar akan terus berupaya menangani banjir.

"Semoga ketidakpedulian mereka, akan membawa penyesalan yang panjang. Kita lihat aja. Insyaallah kita masih sanggup mengurus masyarakat kita," katanya.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji bakal segera mengusulkan untuk pencabutan izin lahan konsesi yang tidak ditanam.

“Lahan-lahan konsesi mereka, yang tidak mereka tanam mau saya usulkan untuk dicabut. Ada apa pun saya tidak peduli. Mau mereka diprotes masyarakat terserah saja,” kata Sutarmidji kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Sutarmidji mengaku berang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten.

“Sekarang katanya sudah kumpulkan bantuan, terserahlah mau kumpulkan apa pun, kita tak peduli. Memangnya tidak ada perusahaan sawit, kita tidak bisa urus masyarakat,” ucap Sutarmidji.

Penyebab Banjir

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito melakukan kunjungan ke lokasi terdampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (9/10). Dalam kesempatan itu Ganip menekankan pentingnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama BPBD dalam memitigasi bencana.

Ilustrasi banjir di Sanggau, Kalimantan Barat. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/Rei/pd/15.)

Dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (10/11), BNPB memahami bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan Barat karena faktor cuaca, dalam hal ini curah hujan yang tinggi. BNPB beranggapan bahwa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air di wilayah hulu Sungai Kapuas meluap. Sehingga, terjadi banjir.

Ganip justru mengingatkan kepada pihak terkait seperti pemerintah daerah untuk bersiaga dan melakukan mitigasi. Sehingga, dampak bencana hidrologi itu dapat dicegah atau paling tidak dikurangi. Upaya yang perlu dilakukan yakni tata kelola ruang yang baik dan benar dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dan memahami tentang pemanfaatan alam yang berkelanjutan.

"Bencana hidrometeorologi sebenarnya bencana yang bisa kita cegah. Dengan apa? dengan penggunaan ruang hidup yang benar, kemudian perilaku masyarakat kita yang memahami tentang penggunaan alam dan seisinya itu untuk kehidupannya," jelas Ganip dalam keterangan persnya, hari Rabu, 01/11/2021.

Ganip juga megingatkan, fenomena La Nina di Indonesia masih akan terjadi sampai Februari 2022. Hal itu, kata dia, dapat memicu terjadinya peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen.

"BNPB sejak dari awal telah mengingatkan para BPBD untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana hidrometeorologi basah dengan mitigasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kita harus siaga terus," kata Ganip.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ganip Warsito menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp1,5 miliar guna percepatan penanganan banjir yang melanda di empat Kabupaten di Kalimantan Barat. Rinciannya: Rp500 juta guna mendukung penanganan banjir di Kabupaten Sintang, Rp500 juta diberikan kepada Kabupaten Malawi, Rp250 juta untuk Kabupaten Sekadau dan Rp250 juta untuk Kabupaten Sanggau.

BNPB sebelumnya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan peralatan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah, masker KF94 5.000 lembar, tenda pengungsi 2 set dan perahu polyethylene 2 buah. Kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, BNPB juga menyerahkan bantuan lain berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah dan masker KF94 5.000 lembar.