Video - Pengunjuk rasa Sri Lanka Mengambil alih Kantor PM di Tengah Laporan Presiden Meninggalkan Negara

©AP Photo/Rafiq Maqbool

Pada hari Senin, Gotabaya Rajapaksa, presiden Sri Lanka, mengajukan pengunduran diri, berencana untuk mundur pada hari Rabu, 13 Juli. Sri Lanka diguncang oleh protes besar-besaran di tengah krisis ekonomi dan kekurangan bahan bakar.

Demonstran telah mengambil alih kantor perdana menteri Sri Lanka, menurut koresponden Sputnik. Para pengunjuk rasa memasuki gedung sekitar pukul 14:00 waktu setempat (08:30 GMT) dan memasang bendera nasional di sana. Pasukan keamanan tidak menggunakan meriam air yang terletak di dekat kantor, menurut koresponden.

Sebelumnya pada hari itu, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menunjuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebagai penjabat presiden sesuai dengan pasal 37.1 konstitusi, kata laporan media, mengutip ketua parlemen.

"Karena ketidakhadirannya di negara itu, Presiden Rajapaksa mengatakan kepada saya bahwa dia telah menunjuk perdana menteri untuk bertindak sebagai presiden sesuai dengan konstitusi," kata Mahinda Yapa Abeywardana seperti dikutip News18.

Para pengunjuk rasa Sri Lanka berusaha menyerbu kantor perdana menteri di Kolombo pada hari Rabu, seorang koresponden Sputnik melaporkan, menambahkan bahwa pasukan keamanan merespons dengan gas air mata.

Para pengunjuk rasa mencoba masuk ke wilayah kantor dengan memanjat pagar dan menghancurkannya, menurut koresponden.

Kedutaan Besar AS di Kolombo membatalkan layanan konsuler sebagai tindakan pencegahan selama dua hari ke depan di tengah protes, menurut laporan.

Sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, memberlakukan jam malam di Provinsi Barat yang mencakup ibukota Kolombo dan menyatakan keadaan darurat di negara itu.

Kolombo, ibu kota perdagangan Sri Lanka, diguncang oleh ribuan protes keras akhir pekan lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasan publik terhadap inefisiensi pemerintah dalam memerangi krisis ekonomi. Massa yang marah menerobos barikade di sekitar kediaman presiden, memanjat pagar dan menguasai daerah itu. Rajapaksa dievakuasi.

Menyusul kerusuhan, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengadakan pertemuan darurat para pemimpin partai politik, yang menuntut agar perdana menteri dan presiden segera mengundurkan diri.

Pada hari Senin, presiden mengajukan pengunduran dirinya, berencana untuk mundur pada hari Rabu, 13 Juli.

Pada pertengahan April, Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya untuk sementara waktu, menunggu restrukturisasi kewajiban di bawah program penyesuaian ekonomi yang didukung IMF. Resesi dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan kekurangan devisa yang disebabkan oleh pembatasan pariwisata selama pandemi COVID-19. Itu membuat negara itu tidak dapat membeli bahan bakar yang cukup, dengan orang-orang menghadapi kelangkaan makanan dan kebutuhan dasar yang akut, bahan bakar pemanas, dan gas. Banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik.