DPR, LPR, Kherson & Zaporozhye Akan Gelar Referendum Bergabung dengan Rusia pada 23-27 September

Kedua republik Donbass mengumumkan rencana mereka untuk mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia pada 19 September, sementara pemerintahan Kherson dan Zaporozhye menginformasikan rencana serupa hari ini.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah menyatakan bahwa fakta bahwa Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) memutuskan untuk mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia menunjukkan bahwa republik Donbass ingin menjadi "penguasa nasib mereka sendiri".

“Sejak awal operasi militer khusus (di Ukraina) dan pada hari-hari sebelumnya, kami mengatakan bahwa rakyat (Donbass) harus memutuskan nasib mereka. Dan situasi saat ini menegaskan bahwa mereka ingin menjadi tuan atas nasib mereka sendiri. ," kata Lavrov.

DPR dan LPR mengumumkan rencana mereka untuk secara bersamaan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia mengikuti permintaan masing-masing dari Dewan Sipil mereka. RUU yang memerintahkan diadakannya referendum disahkan oleh parlemen republik pada hari berikutnya dan pemungutan suara dijadwalkan akan diadakan antara 23 dan 27 September.

Administrasi Kherson dan Zaporozhye juga mengumumkan pada 20 September rencana untuk mengadakan referendum serupa untuk bergabung dengan Rusia dalam waktu dekat. Belum ada tanggal untuk mereka yang diumumkan.

DPR dan LPR mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 2014 di tengah kekhawatiran di dua bekas wilayah Ukraina bahwa politisi nasionalis baru, yang berkuasa melalui kudeta yang didukung Barat, akan melanggar hak mereka untuk bebas menggunakan bahasa Rusia. Populasi berbahasa Rusia dominan di Lugansk dan Donetsk.

Pihak berwenang Kiev yang baru melancarkan operasi militer terhadap republik Donbass, menewaskan ribuan warga sipil selama delapan tahun terakhir. Upaya penyelesaian konflik secara damai, yang diusung oleh Rusia, gagal karena pejabat Ukraina gagal melaksanakan rencana reintegrasi DPR dan LPR yang telah disepakati.

Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari sebagai tanggapan atas permintaan DPR dan LPR untuk melindungi mereka dari serangan Ukraina. Beberapa hari sebelumnya, Moskow mengakui kenegaraan mereka.

Pimpinan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mengutuk rencana untuk mengadakan referendum di "wilayah pendudukan Ukraina," kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan.

"Ketua OSCE, Menteri Luar Negeri Polandia Zbigniew Rau, Sekretaris Jenderal OSCE Helga Maria Schmid, Presiden Majelis Parlemen OSCE Margareta Cederfelt dan Matteo Mecacci, Direktur Kantor OSCE untuk Lembaga Demokratik dan Hak Asasi Manusia, mengutuk rencana untuk mengadakan "referenda" di wilayah pendudukan Ukraina," katanya.

"Setiap pemilihan atau referendum di wilayah Ukraina hanya dapat diumumkan dan dilakukan oleh otoritas yang sah sesuai dengan undang-undang nasional dan standar internasional. Oleh karena itu "referenda" yang direncanakan akan ilegal," menurut pernyataan itu.