Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari menyusul permintaan dari dua republik Donbass untuk melindungi mereka dari serangan pasukan Ukraina. Operasi itu dilakukan setelah Kiev gagal menerapkan perjanjian Minsk tentang reintegrasi Donbass selama delapan tahun.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah meletakkan tanggung jawab atas tragedi di Donbass pada "rezim neo-Nazi" Ukraina, serta menekankan bahwa semua upaya Moskow untuk menyelesaikan masalah secara damai telah gagal.
“(Tragedi) ini adalah hasil dari tindakan nasionalis, rezim neo-Nazi, yang merebut kekuasaan (di Ukraina) dengan paksa pada tahun 2014 dan kemudian melancarkan permusuhan di Donbass. Ini melakukan dua operasi militer besar (di Donbass) menggunakan artileri, penerbangan, alat berat, dan sebagainya. Dan ini yang masih terjadi di sana," kata Putin.
Presiden menyatakan bahwa itu adalah kewajiban Rusia untuk membantu rakyat Donbass, yang, katanya, dengan berani mempertahankan tanah mereka pada waktu yang lebih baik daripada militer profesional.
Moskow melancarkan operasi militer khusus di Ukraina atas perintah Putin menyusul permintaan dari Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) untuk mempertahankan mereka dari serangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan-serangan ini terus berlanjut dengan intensitas yang berbeda selama delapan tahun terakhir sejak DPR dan LPR mengumumkan kemerdekaan mereka. Putin menggambarkan tindakan Kiev di Donbass sebagai "genosida".
Kedua republik mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas kudeta ilegal yang terjadi di Kiev dan membawa politisi yang berpikiran nasionalis ke tampuk kekuasaan. Republik Donbass dan sebagian besar penduduknya yang berbahasa Rusia khawatir bahwa otoritas baru akan melanggar hak mereka – terutama hak untuk menggunakan dan mempelajari bahasa pilihan mereka.
No comments:
Post a Comment