Proyek Migas yang Libatkan Rusia Terkena Dampak, Ini Kata Menteri ESDM

Imbas perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan investasi khususnya di sektor migas Indonesia menjadi tersendat. Hal ini disebabkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia akibat perang tersebut mempengaruhi keputusan bisnis mitra bisnis Rusia.

Sedangkan di Indonesia sendiri, Rusia memegang dua proyek migas yang cukup besar. Pembangunan Kilang Tuban dan pengembangan Blok Natuna menjadi dua proyek yang dipegang oleg Roosneft, perusahaan migas asal Rusia.

"Pasti kena dampak sih ke kita. Terutama yang Kilang Tuban. Makanya ini kami lagi cari solusi gimana supaya dampak ini nggak berpengaruh pada proyek," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kementerian ESDM.

“(proyek) Memang terganggu tapi Rusia masih ada di sana. Terus bagaimana kita memutuskan siapa yang lanjutkan? Kita juga harus realistis siapa tahu baikan lagi. Kadang-kadang musuhan, musuhannya seru bertemannya juga seru,” jelas Menteri ESDM, Arifin Tasrif ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat, 25/06/2023.

Premier Oil Tuna BV selaku anak usaha Harbour Energy Group sebagai operator terkena sanksi Uni Eropa dan Inggris karena bermitra dengan BUMN Rusia, Zarubezhneft. Sanksi ini merupakan respon invasi Rusia ke Ukraina sejak awal tahun lalu.

BUMN Rusia Zarubezhneft melalui anak usahanya ZN Asia Ltd mengempit 50% hak partisipasi proyek Lapangan Tuna, adapun 50% dimiliki oleh Harbour Energy. Di dalam laporan tahunan 2022 Harbour Energy menyampaikan, setelah Pemerintah Indonesia menyetujui rencana pengembangan lapangan Tuna di Desember lalu, pihaknya belum bisa menyampaikan kemajuan atas pengembangan blok ini.

Direktur PGE Ahmad Yuniarto, Staf Ahli Bidang Industri Kemenrian BUMN Rabin Indrajad Hattari, CEO Subholding Power and New Renewable Energy Dannif Danusaputro, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati Wamen BUMN 1 Pahala Nugraha Mansury dan Mentri ESDM Arifin Tasrif berbincang usai listing PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/2/2023).

Pada laporannya, manajemen Harbour Energy menyatakan kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi Uni Eropa dan Inggris yang membatasi kemampuan sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia dalam lisensi Tuna.

Namun untuk proyek Blok Natuna, Rusia bukan satu satunya perusahaan yang akan mengembangkan Blok ini. Namun, dengan sanksi tersebut komposisi konsorsium bisa berubah.

"Kalau Natuna kan operator utamanya memang bukan Rusia, tetap akan jalan terus namun ya nanti kita dorong untuk cari partner baru lagi," ujar Arifin.

Presiden Rusia Vladimir Putin dijatuhi sanksi oleh negara negara di dunia imbas perang yang tak kunjung usai. Banyak negara, khususnya Uni Eropa yang menyatakan mundur dari proyek maupun rencana investasi jika di dalamnya ada keterilbatan Rusia.

“Kami bekerja dengan mitra kami untuk mencapai solusi yang memungkinkan kami untuk memajukan proyek pada tahun 2023,” ujarnya dalam laporan tahunan tersebut. Menteri ESDM berharap rencana pengembangan alias plan of development (PoD) WK Tuna dapat segera berjalan.

“POD yang di Blok Tuna cari alternatif lain dari Harbour Energy. Mereka sementara menunggu proses pengalihan tentu mereka harus berizin dulu,” ujar Arifin.