Aha Dua Permata: 39.793 Anak Kekurangan Gizi, Pemprov DKI Diminta Siapkan Rumah Sakit Khusus

39.793 Anak Kekurangan Gizi, Pemprov DKI Diminta Siapkan Rumah Sakit Khusus

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma/Ist

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) mengkaji keberadaan rumah sakit khusus untuk menangani stunting. Hingga saat ini tercatat sebanyak 39.793 anak masuk dalam kategori gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD tahun anggaran 2024, yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.

“Jadi kalau pun kita belum (bisa) membangun, namun hari ini, malam ini kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus. Soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” kata Merry dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat, 13/10/2023.

Sementara, Anggota Komisi E Stephanie Oktavia meminta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah diberikan Kemeterian Kesehetan, sehingga anak yang mengalami stunting dinyatakan sembuh dan menunjukan pertumbuhan yang baik.

“Bentuk PKMK ini apakah memang dia PMT (pemberian makan tambahan). Tapi apakah memang diberikan continue sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting,” kata Stephanie.

Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan pihaknya siap untuk menyalurkan PMT secara berkelanjutan kepada ribuan anak penderita stunting dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024 mendatang.

Ani juga menjelaskan pihaknya sudah bersinergi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menekan angka stunting di Jakarta.

“Dinkes itu secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30% dari penyelesaian stunting, karena ada faktor lain salah satunya akses masyarakat terhadap air bersih, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita,” kata Ani.

Kemudahan Akses Pendidikan Harus Konsisten Diwujudkan

Kemudahan akses dan kualitas pendidikan harus terus didorong untuk ditingkatkan demi pemerataan hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak.

"Berbagai upaya untuk pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak harus terus dilakukan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, hari Kamis, 12/10/2023.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat mengakses pendidikan sejak dini.

Di Jakarta misalnya, saat ini tercatat memiliki 167 pendidikan anak usia dini (PAUD) negeri dan 4.000 PAUD swasta yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten yang mendapatkan bantuan biaya operasional dari pemda, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan itu.

Sementara itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mendorong sekolah adat di Indonesia bisa menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan buta huruf.

Pada 2022 angka buta huruf masyarakat Indonesia usia 15-59 tahun mencapai 2.666.859 orang atau 1,5% dari total keseluruhan penduduk.

Pemerintah menargetkan pada 2030 angka buta huruf menjadi 0,40% atau yang belum dientaskan sekitar 711 ribu orang. Program pengentasan buta aksara ini bisa berlanjut untuk mengikuti program kejar paket sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan ijazah.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kemudahaan akses pendidikan bagi masyarakat merupakan langkah strategis yang mampu membuka peluang pengembangan potensi yang dimiliki setiap warga negara.

Upaya membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat menikmati layanan pendidikan sejak dini, seperti PAUD misalnya, menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, membuka peluang bagi negara untuk sedini mungkin memperluas upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi penerus bangsa.

Sedangkan upaya konsisten menekan angka buta huruf, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan.

Dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung masyarakat yang lebih luas, ujar Rerie, peluang untuk bekerja di sektor formal pun semakin terbuka.

Rerie berharap upaya mempermudah akses pendidikan kepada masyarakat konsisten dilakukan dengan dukungan semua pihak, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, demi mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia.