Laman

Saturday, 15 June 2024

Pabrik Garmen, Tokopedia Tiktok Phk Karyawan - Bertambah Ribuan Pengangguran Solusi Pemerintah Apa?

Pabrik Garmen, Tokopedia Tiktok Phk Karyawan - Bertambah Ribuan Pengangguran Solusi Pemerintah Apa?

Pabrik Garmen, Tokopedia Tiktok Phk Karyawan - Bertambah Ribuan Pengangguran Solusi Pemerintah Apa?











Setelah tahun 2022 ada 18 pabrik Garmen tutup, kini kembali terjadi lagi, satu per satu pabrik tekstil, garmen, hingga alas kaki dan perusahaan ecommerse di Indonesia menghentikan operasionalnya, alias tutup. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun tak terelakkan lagi. Salah satunya pabrik garmen di daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.







Pantauan Aha Dua Permata di lokasi, Jumat, 14/06/2024, terlihat kondisi pabrik yang biasanya ramai dipenuhi pekerja serta suara mesin jahit yang saling bersahutan, kini sunyi senyap, tidak ada lagi aktivitas menjahit. Ribuan mesin jahit pun tertutup kain, sudah tak lagi dipakai.


Ada 3.000 buruh yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, imbas dari penghentian operasional pabrik garmen ini. Sang pemilik pun mengaku sudah tidak mampu dalam mempertahankan bisnisnya. Lantaran sepinya order yang masuk, dengan ditambah beban upah minimum yang terus naik setiap tahun.


Adapun pabrik garmen ini sebelumnya memproduksi pakaian dalam yang juga untuk dipasok ke pasar ekspor. Namun sayangnya, kejayaan pun meredup ketika isu geopolitik, resesi global, hingga kenaikan upah tinggi membuat pabrik tak mampu bertahan dan melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya.


Anggota Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Bidang Hukum, Desi Sulastri menyebut kenaikan upah yang signifikan, dengan tidak dibarengi permintaan order yang tinggi membuat pabrik tekstil beserta turunannya bertumbangan.


"Penetapan upah dengan Otoda (otonomi daerah) sejak 10 tahun terakhir membuat industri yang ada mengalami penekanan-penekanan dalam penetapan upah. Karena seyogyanya penetapan kenaikan upah kan diiringi dengan pertambahan order atau peningkatan produktivitas, tetapi dengan beralihnya penetapan UMK dengan melalui Otoda, itu tidak lagi menjadi perhitungan," kata Desi hari Jumat, 14/06/2024.


Desi mengatakan, pandemi Covid-19, resesi global, hingga memanasnya tensi geopolitik telah menjadi tantangan besar bagi industri padat karya, khususnya yang berorientasi ekspor. Namun, yang menjadi isu utama banyaknya pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) bertumbangan, menurut Desi, adalah upah minimum yang naik signifikan setiap tahunnya. Sehingga pabrik yang nafasnya sudah tersengal-sengal, ditambah beban upah tinggi, terpaksa berguguran.


Bertambah lagi PHK yang datangnya dari perusahaan ecommerse, yaitu perusahaan hasil penggabungan Tokopedia dan TikTok Shop mengumumkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun mereka tidak menyebutka jumlah pekerja yang terkena PHK tidak dipublikasikan.


Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan ShopTokopedia Nuraini Razak mengatakan kebijakan PHK harus dilakukan untuk mendukung strategi pertumbuhan perusahaan ecommerce anak usaha ByteDance tersebut.


Alasan utama yang dikemukakan masalah perampingan struktur organisasi adalah bagian dari penyelarasan organisasi setelah merger TikTok Shop dan Tokopedia. Kebijakan ini, lanjutnya, juga merupakan upaya memperkuat organisasi.


"Kami harus melakukan penyesuaian yang diperlukan pada struktur organisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan agar dapat terus tumbuh," katanya, pada hari Jumat, 14/06/2024.


Entah persaingan bisnis atau perpu usaha yang kurang memihak ataupun perhatian serius pemerintah terhadap pelaku usaha yang seharusnya mampu sebagai penyangga untuk menyelamatkan tenaga kerja produktif Indonesia, peristiwa ini bukan kejadian sederhana, karena akan berdampak kepada masalah krisis sosial dengan bertambahnya angka pengangguran usia produktif.



Apa Solusi Pemerintah



Semenjak setelah pandemi 2019, berguguran pabrik - pabrik dikawasan Industri hingga hari ini kami tidak melihat langkah serius dari pemerintah menangani masalah ini, bahkan seperti dibiarkan begitu saja.


Sebaliknya pemerintah hanya gencar mencari investor dengan pemanis yang ditawarkan aturan omnibus law cipta kerja, sekalipun ini benar, pemerintah seharusnya mampu menyelamatkan perusahaan yang sudah ada agar tidak terjadi keputusan akhir dari pelaku usaha melakukan PHK.


Aha Dua Permata dalam tulisan tahun 2010 jika pemerintah tidak mampu memberikan solusi bagi sumber daya manusia produktif maka 10 tahun kedepan angka kriminalitas akan meningkat seperti di Las Vegas dan Chicago. Dan Kita bisa melihat hari ini hampir tiap hari disuguhkan berbagai kriminalitas.


Dan pesan untuk Presiden baru nanti, jangan biarkan terjadi lagi pelaku usaha melakukan PHk besar - besaran, jika mimpinya benar - benar dari satunya kata dan perbuatan, yakni menjadikan megara maju dan bangsa yang bermartabat.


Hendaknya Pemerintah dapat membuktikan mimpi itu tidak hanya sekedar slogan yang digaungkan tiap kali merayu rakyatnya (kampanye).





















No comments:

Post a Comment