Aha Dua Permata: Kepala Bapanas - Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Tidak Ada Nilai Politis

Kepala Bapanas - Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Tidak Ada Nilai Politis

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan beras yang diperpanjang hingga Juni 2024 bebas dari unsur politis. Ia mengklaim kebijakan itu dilakukan murni untuk membantu 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang membutuhkan bantuan pangan.

Hal ini disampaikan menanggapi issu yang dilemparkan LSM setelah pemerintah teah memutuskan bantuan pangan beras akan diperpanjang hingga 2024 berkaitan dengan nilai politis (tahun politis).

“Enggak ada nilai politisnya, ngapain nilai politis? Kita itu Rp8 triliun loh kalau 3 bulan, 3 bulan lagi Rp8 triliun, berarti Rp16 triliun," kata Arief dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Arief menyebut, salah satu bukti bahwa bantuan pangan bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan. "Pada saat memberikan bantuan pangan itu tidak ada kan bendera atau politik tidak ada di situ, murni dilakukan sesuai kebutuhan,” kata Arief.

Menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan oleh KPM mengingat masa tanam di Indonesia yang mundur. "Tanamnya saja mundur. Tadi mengajukan Rp5,8 triliun, seharusnya mengajukan kapan? Seharusnya dari kemarin-kemarin, pas November, Desember eksekusi. Mau ambil risiko? 21,3 juta (KPM) itu desil 1, orang yang paling memerlukan bantuan pangan,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Semula, program bansos beras disalurkan hingga November 2023.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas,di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang pembagian bansos beras itu, kata Zulhas, agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras. Pasalnya harga bahan pokok tersebut belum juga menurun setelah melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Pemerintah, yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Juni 2024 mendatang. Keputusan tersebut diambil usai rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas soal perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada Senin, 6 November 2023, di Istana Merdeka Jakarta.

Bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang per bulan akan menerima 10 kilogram (kg) beras. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebesar Rp18,6 triliun. Angka itu terdiri dari bantuan pangan awal tahun sebanyak Rp8 triliun, September-November Rp8 triliun, dan Desember Rp2,7 triliun.

“Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang sampai Desember kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai portal kedua tahun 2024 Maret, April, Mei, Juni,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat.

Zulkifli mengklaim bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang.“Sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok,” ungkap Zulkifli.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Penyaluran di September 2023 sudah mencapai 94,95 persen, Oktober mencapai 94,89 persen, dan November mencapai 18,45 persen.

“Dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan, demikian pula di bulan Oktober,” ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” tutur Airlangga.

Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk dengan tarif spesifik 450 kilo. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.

“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

Ada Kepentingan Politik?

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Celios, Nailul Huda menilai, perpanjangan bantuan pangan ini erat kaitannya memang dengan Pemilu 2024. Hampir setiap gelaran pemilu, ada saja cara untuk memikat pemilih dengan cara bagi uang secara resmi seperti pembagian bansos.

"Makanya tidak heran tahun ini dan tahun depan ada dana bansos beras," ujar dia, Selasa, 07/11/2023.

Huda menuturkan, perpanjangan bansos ini rawan ditunggangi kepentingan politik, terutama kepentingan Istana. Walaupun dalih pemerintah sendiri adalah menjaga ekonomi tetap tumbuh dan menjaga daya beli dari dampak El-Nino.

"Ini adalah keuntungan dari 'pemegang' kekuasaan terhadap jalannya pemilu," ujar dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan bahwa ada kecenderungan di tahun politik atau di setiap pemilu, dana dan penyaluran bansos selalu meningkat.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Angka tersebut meningkat 12,4 persen dibandingkan outlook 2023 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun.