Kepala BPOM RI Penny K Lukito menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai penggunaan aspartam usai menghadiri Pertemuan South-East Asia Regulatory Network (SEARN) di Jakarta, Rabu (26/7/2023). (ANTARA/Andi Firdaus)
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) RI menyampaikan bahwa dampak penggunaan aspartam bagi kesehatan masih dikaji mendalam menyusul pernyataan dari lembaga di bawah Organisasi Kesehatan Dunia bahwa senyawa pemanis sintetis itu mungkin bisa menyebabkan kanker pada manusia.
"Kelihatannya masih akan terus dikembangkan pendalaman kajian sains lebih mendalam dan rinci lagi bahwa aspartam adalah penyebab dari karsinogenik," kata Kepala BPOM RI Penny K Lukito usai menghadiri Pertemuan South-East Asia Regulatory Network (SEARN) di Jakarta, Rabu.
International Agency for Research on Cancer (IARC), lembaga di bawah Organisasi Kesehatan Dunia, mengelompokkan aspartam sebagai golongan 2B, yakni bahan yang kemungkinan menyebabkan kanker pada manusia. Namun demikian, bukti-bukti yang menjadi dasar pengelompokan tersebut masih terbatas.
Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additive (JECFA) menyatakan bahwa penggunaan aspartam dalam pangan saat ini dinilai masih aman berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tidak ada alasan cukup untuk mengubah batas asupan harian yang dapat diterima untuk Aspartam, yakni 40 mg per kg berat badan.
Mengacu pada Codex General Standard for Food Additives (GSFA), Penny mengatakan, regulasi di Indonesia sampai saat ini masih mengizinkan penggunaan aspartam untuk pemanis dalam produk pangan olahan.
"BPOM bersama dengan regulatory authority (otoritas regulator) lainnya secara global mengikuti Codex, sesuai standar yang telah ditetapkan, dan itu bagian dari (panduan) WHO untuk standar pangan," katanya.
Penny mengatakan bahwa BPOM sudah menyampaikan penjelasan kepada publik mengenai penggunaan aspartam.
"Sekarang ikuti aturan yang ada, terutama adalah jumlah pemakaiannya, intensitas pemakaian. Itu yang mungkin harus diperhitungkan saja dulu," katanya.
Ia mengatakan bahwa BPOM sampai sekarang belum menerima laporan dari produsen maupun konsumen perihal penyakit kanker yang dipicu oleh penggunaan aspartam.
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada 14 Juli 2023 menyampaikan penjelasan mengenai kajian dampak kesehatan penggunaan pemanis buatan aspartam yang dilakukan oleh JECFA dan IARC.
Dalam penjelasan WHO dikemukakan bahwa IARC mengelompokkan aspartam sebagai golongan 2B atau punya kemungkinan menyebabkan kanker pada manusia.
Namun, menurut JECFA kaitan konsumsi aspartam dengan kanker pada manusia belum meyakinkan dan masih memerlukan kajian lebih lanjut.
IARC dan WHO akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan aspartam dan pengaruhnya pada kesehatan manusia.
Berdasarkan hal itu, BPOM menilai belum perlu melakukan perubahan regulasi perihal penggunaan aspartam dalam pembuatan produk pangan olahan.
BPOM memonitor perkembangan lebih lanjut kajian mengenai keamanan penggunaan aspartam oleh IARC dan JECFA serta mengawasi peredaran produk pangan olahan guna memastikan produk yang dipasarkan kepada masyarakat aman.
Gaya Susi Sopiri Anies Pakai Mobil Pick Up Sambil Merokok
Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melanjutkan kunjungannya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Selasa pagi, 25/07/2023.
Anies diketahui juga bertemu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti setibanya di Pangandaran pada Senin, 24 Juli 2023.
Kedatangan Anies, bahkan disambut hangat Susi beserta keluarga. Keduanya, menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran sambil minum air kelapa muda.
Pada hari kedua di Pangandaran ini, nampak, Anies dan Susi berkendara keliling pesisir Pantai Pangandaran dengan pikap yang dikemudikan langsung oleh Susi.
"Ini keren sekali manual (transmisi mobil) lagi," kata Anies dalam keterangan tertulis, hari Selasa, 25/07/2023.
Keduanya berkendara ke arah pelabuhan, mengunjungi tempat pelelangan Ikan di dekat pelabuhan. Setibanya di sana, Anies dan Susi tak lupa berinteraksi dengan para nelayan di pesisir Pantai Pangandaran
"Kita mau jalan ke Pelabuhan kurang lebih 3 kilometer dari sini, di sana ada tempat pelelangan ikan untuk menjual ikan yang fresh yang diambil nelayan saat itu juga," ucap Susi kepada Anies.
Kehadiran keduanya pun juga langsung disambut hangat oleh nelayan pantai setempat.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan alias Zulhas datang ke Pangandaran, Jawa Barat untuk menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti.
Namun meski begitu, Ketua Umum PAN itu belum mau membeberkan isi pertemuannya dengan Susi Pudjiastuti.
"Terkait pertemuan sama Ibu Susi seperti yang Prabowo lakukan itu, rahasia kita," ujar Zulhas kepada wartawan, Kamis 20 Juli 2023.
Selain pertemuan dengan Susi, Zulhas juga menggelar rapat konsolidasi dengan ribuan kader PAN. Dalam acara itu, dia mengatakan partainya masih berpihak pada partai koalisi yang mendukung pemerintah.
"Koalisi tetap dengan partai pemerintah, mudah-mudahan bulan depan sudah kelihatan bentuknya," tegasdia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa tujuan PAN pada Pileg 2024 mendatang. Untuk DPR RI, ia membidik 11 kursi.
Selain memperkuat kursi di DPR RI, Zulhas juga mengincar calon gubernur dan wakil gubernur usungan PAN moncer di Jawa Barat.
Sebelumnya, di tengah tanda tanya terkait bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, hari ini, Senin, 17 Juli 2023, tampak wajah tidak asing tengah mendampingi sang Menteri Pertahanan dalam sebuah agenda di Pantai Pangandaran. Dia adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Saat dikonfirmasi, keduanya sedang tidak menjalani agenda politik, melainkan aksi pelestarian lingkungan dengan melepas sekelompok tukik bersama Pandu Laut Nusantara, kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang terkait.
Berdasarkan sejumlah foto yang dibagikan oleh Tim Media Prabowo Subianto, sang Menteri Pertahanan tersebut tampak mengambil anak penyu yang berada di sebuah boks putih. Secara perlahan anak penyu ia lepaskan ke Pantai Pangandaran.
Tidak tanggung, mantan Danjen Kopassus itu melakukannya secara totalitas dengan melepaskan alas kaki agar leluasa bergerak.
"Bersama Ibu @susipudjiastuti115 dan warga Pangandaran, melepas Tukik (Anak Penyu) sekaligus melakukan bersih-bersih Pantai Pangandaran," tulis Prabowo dalam caption Instagramnya @prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu turut berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melihat langsung proses pelestarian binatang-binatang laut bersama dengan warga Pangandaran.
"Terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada saya oleh masyarakat, kelompok nelayan, dan para pelajar, serta kepada Pandu Laut Nusantara yang telah menyelenggarakan acara ini. Mari kita jaga kelestarian agar ekosistem di laut kita dapat terjaga dengan baik," kata Prabowo.
Komunitas Muslim di seluruh dunia mengutuk insiden pembakaran di Swedia dan Denmark sebagai serangan terhadap Alquran. (Files/AFP)
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan pandangan soal pembakaran Alquran yang dilakukan di Swedia.
Sudarnoto mengawali penjelasannya dengan menyinggung ihwal Alquran yang beberapa waktu lalu saat Idul Adha kembali dibakar dan dinistakan, dirobek-robek menjadi pembersih sepatu.
Pelakunya, sebagaimana yang sudah banyak diberitakan media massa juga sama, yaitu seorang ekstrimis, sekuler dan ateis pengagum Paludan, bernama Salwan Momika, yang berasal dari Irak. Perbuatannya jelas-jelas anti Islam (Islamofobik) karena pelaku tersebut dengan terang-terang menantang umat Islam se-Dunia dan, seperti Paludan, dia dibiarkan oleh pemerintah Swedia atas nama kebebasan berekspresi.
Sudarnoto menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti itu sangat merugikan hak-hak warga lain terutama umat Islam yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan oleh siapapun.
"Membiarkan tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrimis seperti Salwan, Paludan, dan lainya sama saja menggerogoti dan menghancurkan demokrasi dan kedaulatan," kata Sudarnoto dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (25/7/2023).
Menurut Sudarnoto, Pemerintah Swedia seharusnya mengerti betul bagaimana membangun iklim demokrasi. Pertama, yang benar-benar memberikan jaminan kepada semua orang untuk beragama dan berkeyakinan. Kedua, mendorong masyarakat bersikap toleran terhadap semua agama dan kelompok agama yang lain.
Ketiga, mendorong kerukunan dan kerjasama antar agama dan budaya. Negara-negara Barat seperti Swedia ini harus berubah cara pandangnya. Jika tidak, kepercayaan internasional, terutama dari negara-negara anggota OKI seperti Indonesia, akan merosot.
"Pembakaran Alquran bukan saja menyangkut umat Islam minoritas di Swedia, akan tetapi ini menyangkut semua orang Islam di dunia. Jadi, kelompok ekstrimis serta pemerintah Swedia tidak boleh main-main soal yang sangat sensitif ini," katanya.
Sudarnoto melanjutkan, kasus pembakaran Alquran dan berbagai bentuk penistaan terhadap Islam dan umat Islam membuktikan secara kasat mata bahwa Swedia belum menunjukkan niat baik dan serius untuk menghentikan sama sekali tindakan-tindakan yang benar-benar melanggar HAM seperti yang dilakukan oleh penganut ekstrimis pimpinan Paludan.
"Sebelum ini, sudah banyak elemen masyarakat dan negara termasuk MUI yang telah mengingatkan pemerintah Swedia untuk menindak tegas kepada Paludan yang telah melakukan tindak kejahatan yaitu pembakaran Alquran yang telah dilakukan beberapa kali ini," ujarnya.
Karena itu, dalam hal demikian, Sudarnoto meminta Duta Besar Swedia untuk Indonesia memberikan penjelasan secara baik dan menyatakan niat baiknya untuk menangkap orang-orang jahat seperti Salwan dan Paludan. Sekaligus memberikan jaminan tidak ada lagi orang atau kelompok-kelompok pembenci agama ini di masa mendatang.
"Apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari dukungan MUI terhadap sikap Liga Dunia Islam dan kementerian luar negeri RI terkait dengan kasus ini," tuturnya.
Lebih jauh, Sudarnoto mengatakan, ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh PBB untuk memberikan perlindungan terhadap agama apapun. Swedia, menurutnya, perlu menjadi perhatian khusus mengingat pembakaran dan penistaan terhadap Alquran sudah terjadi berulang kali, dan semua pelakunya terlindungi.
"Salah satu faktor pentingnya adalah karena Swedia tidak memiliki undang-undang yang melarang siapapun untuk menistakan agama," jelasnya.
Sudarnoto mengungkapkan, Swedia tidak sekadar negara sekular yang tidak mengatur urusan agama, tetapi justru cenderung memberikan ruang secara legal untuk mengembangkan sikap ekstrem anti agama yang saat ini korbannya adalah Islam.
"Atas dasar itu, hemat saya harus ada perubahan mendasar dalam sistim perundang-undangan sehingga Swedia bisa tetap menjadi negara sekular dan demokratis akan tetapi tidak anti agama dan anti perbedaan apapun," katanya.
Menurut Sudarnoto, perlu ada kekuatan civil society lintas agama dan peradaban di Swedia dan Eropa pada umumnya untuk secara terus-menerus mengkampanyekan dan melakukan tekanan politik agar terjadi perubahan di Swedia.
Cara lain yang sebetulnya bisa ditempuh adalah membangun perlawanan publik dari berbagai negara termasuk Indonesia, misalnya, terhadap pemerintah Swedia yang melakukan pembiaran terhadap berkembangnya ekstremisme.
"Perlawanan ini bisa saja bentuknya pembentukan aliansi ekstensif lintas agama dan negara untuk melakukan boikot, divestasi dan sanksi terhadap Swedia," tuturnya.
Selain daripada itu, lanjut Sudarnoto, seperti yang sudah dilakukan pemerintah Irak, Indonesia dan negara-negara lain sebetulnya bisa juga melakukan pemanggilan dan bahkan pengusiran terhadap Duta Besar Swedia. Dengan cara ini pemerintah Swedia mengerti betul bagaimana membangun empati, respek dan sekaligus jaminan perlindungan terhadap siapa saja dan beragama apa saja di Swedia.
"Jika semua ini diabaikan dan dibiarkan, maka bisa menimbulkan tindakan-tindakan ekstrem yang berasal dari dalam dan luar negeri yang justru akan mengganggu keamanan dan stabilitas sosial politik di Swedia. Jika salah-salah menangani, Swedia akan bisa menjadi common enemy," katanya.
Crown Prince Mohammed bin Salman chaired the weekly session of the Council of Ministers. (SPA)
Saudi Arabia’s Council of Ministers held its weekly session, chaired by Crown Prince Mohammed bin Salman, on Tuesday, renewing the Kingdom’s condemnation of attacks on Islamic sanctities in Sweden and Denmark.
The Cabinet reiterated Saudi Arabia’s strong condemnation of the burnings of copies of the Qur’an in Sweden and Denmark, describing them as a flagrant violation of all laws and customs and in direct contradiction with international efforts seeking to spread the values of tolerance and moderation.
During the meeting, the Cabinet also reviewed the Kingdom’s participation in Italy’s international conference on migration held on Sunday to discuss the migration crises and Riyadh’s support in joint UN efforts to address security challenges, calling on the international community to stand in solidarity and cooperation.
Attending the conference on behalf of the crown prince in Rome was Saudi Arabia’s Minister of Interior Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif.
The Cabinet also commended the results of the 18th Gulf Cooperation Council and Central Asian countries summit hosted in Jeddah, which resulted in the strengthening of joint Gulf action on regional and international security efforts facing global concern.
The Council of Ministers also commended the Kingdom’s active international participation in combating the effects of climate change through various efforts to reduce emissions including diversifying the energy mix use and promoting the use of clean technologies.
Saudi Arabia recently participated in the UN High-level Political Forum 2023 held from July 10-19 in New York in an effort to achieve sustainable development goals.
During the meeting, the Kingdom highlighted Vision 2030 initiatives under the framework of achieving the Sustainable Development Goals including in areas of human development, healthcare, and diversification of the economy.
Ministers approved a number of memorandums of understanding during the meeting, including a tax management MoU between the Zakat, Tax, and Customs Authority in the Kingdom and the Tax Office of Australia.
The Cabinet also approved a MoU between the Radio and Television Authority and the China Media Group for cooperation in the fields of radio and television.
Also approved was an MoU in the field of combating terrorism and its financing between Saudi Arabia and Qatar.
6
The ministers discussed a draft of MoUs between the Ministry of Environment, Water and Agriculture and the Ministry of Environment of Iraq. Also discussing Iraq the cabinet also highlighted a potential for investment through the Saudi Public Investment Fund.
The Cabinet also discussed a protocol draft of an MoU between the Ministry of Environment, Water and Agriculture and the General Authority of Customs of China regarding health requirements for exporting products from the Kingdom to China.
Cabinet members also authorized the Saudi Ministry of Investment to sign a draft agreement with Dijbouti on the mutual encouragement and protection of investment.
The Cabinet authorized the Saudi Ministry of Transport and Logistics Services to sign a draft agreement with the government of Barbados in the area of air transport services.
The Cabinet also approved assigning the Deputy Minister of Transport and Logistics for Roads Affairs Badr bin Abdullah Al-Dulami to carry out the work of the CEO of the Public Authority for Roads.
Coming back to the grain deal is now impossible, since its conditions regarding Russia have not been met, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters on Tuesday.
When asked to comment on the proposals of UN Secretary General Antonio Guterres to extend the Black Sea initiative, he said: "Indeed, Mr. Guterres’ letter [to Russian President Vladimir Putin] once again outlined a certain plan of action and a promise that one day it would be possible to fulfill the Russian part of these agreements. Unfortunately, at the moment it is impossible to return to this deal, because it is not being implemented," the Kremlin spokesman said.
According to him, de facto the deal was never executed.
"However, President Putin made it clear that Russia is ready to immediately resume the deal as soon as it is executed," Peskov stressed.
The grain deal, which provided for the safe export of Ukrainian grain across the Black Sea and created conditions for the export of agricultural products and fertilizers from Russia, was concluded on July 22, 2022 in Istanbul. Since then it has been extended several times.
On July 17, Russia refused to continue participating in the initiative, since the other parties did not fulfill their obligations in that part of the agreement that concerned the supply of Russian products to the world market. Putin assured that Moscow could resume the grain deal if all the promises made to it were fully fulfilled.
The second Russia-Africa Summit and Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum will take place in St. Petersburg on July 27-28, with President Putin expected to meet with the leaders and representatives of 49 different African countries which have confirmed plans to take part.
Russia will be offering African countries an alternative to the defunct Black Sea Grain Deal to ensure the continent's continued food security, Russian Foreign Ministry ambassador-at-large Oleg Ozerov has said.
"Of course, it will be not only a discussion as such, but the discussion with solutions for African nations so that they leave St. Petersburg with clear understanding how these issues will be resolved," the Russian diplomat, who heads the Russia-Africa Partnership Forum, told Sputnik.
Russia has already provided assistance to some African countries earlier, including gratis fertilizer shipments to countries including Malawi and Kenya, Ozerov added.
Moscow suspended its participation in the Black Sea grain deal last week, citing Western countries' failure to facilitate Russian food and fertilizer exports, and pointing out that just 3 percent of the grain shipped out of Ukraine under the agreement actually went to countries in need in Africa and Asia, with the vast majority instead ending up in Europe and Turkiye.
Failure to Bully Africa Into Submission
Western powers have failed to bully African countries into submission and to persuade them not to attend the upcoming summit in St. Petersburg, Ozerov said.
“Pressure is being exerted. It is of a permanent character. This pressure was exerted through various channels – through the diplomatic corps of Western nations, which literally on a daily basis are trying to dissuade representatives of African states from traveling to Russia, and which demand that African countries firmly pick a camp,” Ozerov said.
The West’s demands look “very strange,” the diplomat said, as they’re coming “from those countries which publicly proclaim democracy and freedom of choice, but in practice demand submission to their dictates.”
There are also other forms of pressure besides politics and diplomacy, the ambassador-at-large said, including economic and financial coercion, with “political conditions put in place for the provision of economic assistance to a number of states both through the International Monetary Fund and the World Bank, where the United States uses its dominant position to put forward political conditions.”
Similar conditionalities are being set up by the European Union, “when the allocation of loans is conditioned on the termination of contacts with the Russian side, or their reduction to a minimum, the non-attendance of a summit or the non-participation in [other] events,” Ozerov said.
Nevertheless, the diplomat stressed that Russia has not seen “African states following this dictate en masse.”
“It’s now obvious that that the Western bloc cannot bend all other countries to its will, for objective reasons,” Ozerov said, likely alluding to the G7’s falling political and economic weight in the world as the BRICS countries slowly move the planet in the direction of genuine political and economic multipolarity.
Delegations from 49 of Africa’s 54 countries confirmed their plans to participate in the Russia-Africa Summit by last week, with about half being represented at the highest level – by heads of state or heads of government, according to the Russian Foreign Ministry.
Ahead of the summit, Russian President Putin penned an article outlining his vision on the prospects for cooperation between Russia and African countries.
Policy Declaration
Ozerov indicated that Russian and African leaders will be adopting an overarching policy declaration, joint action plan, as well as three documents on sectoral cooperation at the summit, with the latter concerned with "the fight against terrorism, the non-deployment of weapons in space and international information security."
The Russian Foreign Ministry expects that these document will become a platform for joint work with African countries on the creation of a new configuration of international relations, based on equality and a multipolar world rather than on a "unilateral dictatorship," the diplomat noted.
Security Cooperation
In the security sphere, the Russian ambassador-at-large pointed out that Russia has no military presence in Africa, with requests of certain African countries concerning only security assistance.
"We do not have military presence there. There are requests to Russia to provide security assistance. But it is not military presence. Military presence is when one sends troops. We are not sending them. We are sending instructors at the request of African states," Ozerov said.
BRICS can play an important stabilizing role in international relations unlike US-led NATO, Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev said on Tuesday.
"Unlike US-led NATO, BRICS can play an important stabilizing role in international relations. Our five countries give convincing examples of an effective work on relevant global issues based on principles of openness, equality, mutual respect and lack of hidden agenda," Patrushev stressed at a high-level security meeting between representatives of the BRICS states.
BRICS can also undertake a key role in shaping the global development agenda as a platform for equal dialogue and collective efforts to resolve issues of global security, the Russian official added.
Earlier on Tuesday, Patrushev held a meeting with his Saudi counterpart, National Security Adviser, Musaed Al-Aiban where the officials discussed deepening security cooperation between Moscow and Riyadh.
"Security Council Secretary Nikolai Patrushev held talks with National Security Adviser to the King of Saudi Arabia Musaed Al-Aiban in Johannesburg. The dynamic development of bilateral relations between the Russian Federation and the Kingdom of Saudi Arabia in various fields was confirmed. Prospects for deepening cooperation in the field of ensuring the security of the two countries were discussed in detail," the council noted.
Moreover, Patrushev and his Iranian counterpart, Ali Akbar Ahmadian, have discussed fight against terrorism.
"At the first meeting after Ahmadian's appointment to a new position, issues of continuing a regular dialogue between the security councils of the two countries were discussed, which makes it possible to coordinate Russian-Iranian cooperation on a wide range of issues of international and regional security. The issues of combating terrorism, countering ‘color revolutions’ and expanding trade and economic ties were also discussed," an official statement read.
