Teheran mengatakan tidak ada pembicaraan saat ini dengan AS - menjawab bualan donald trump

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan terkait pembicaraan dengan AS, tidak ada rencana untuk menerima delegasi atau mengirim delegasi Iran. Baghaei menambahkan bahwa rute Hormuz baru yang sedang dibahas dengan Oman akan berupa jalur tunggal dengan jalur masuk dan keluar.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump kembali membuat bualan dengan mengatakan kesepakatan dengan Iran sudah dekat, dengan negosiasi yang akan dimulai pada hari Senin.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendesak AS untuk "tetap berkomitmen" pada MoU yang ditandatangani antara kedua negara pada bulan Juni dan mengatakan kesepakatan sementara itu "akan menjadi pusat gravitasi" dari "hubungan luar negeri Teheran di masa depan".

Iran bertaruh bahwa mereka dapat bertahan lebih lama dari Washington dengan mengubah jalur perdagangan, jalur pelayaran, dan infrastruktur energi Timur Tengah menjadi titik tekanan yang secara bertahap meningkatkan biaya konfrontasi, menurut para pejabat dan analis Teluk.

Alih-alih mencari kemenangan militer yang menentukan, Teheran mengejar strategi eskalasi terukur yang bertujuan untuk memperluas konflik tanpa memicu perang skala penuh.

Tujuannya, kata mereka, adalah untuk meyakinkan Amerika Serikat dan sekutunya bahwa menahan krisis lebih mahal daripada mengakomodasi tuntutan Iran atas Selat Hormuz.

Pesan dari Teheran adalah bahwa kecuali Washington menerima status quo baru yang memberi Iran peran yang lebih besar di Hormuz, konflik dapat menyebar ke luar Teluk.

Dengan mempertaruhkan beberapa titik strategis maritim dan aset energi, Iran percaya dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi di masa depan.

"Iran, sejak awal, telah mencoba untuk melampaui eskalasi Amerika Serikat dengan memperluas opsi eskalasinya sehingga selalu memiliki sesuatu yang baru untuk dibawa setiap minggu -- geografi baru, jenis senjata baru, jenis target baru," kata Michael Knights dari Washington Institute kepada Reuters.

"Keuntungan terbesar mereka bukanlah bahwa mereka dapat menyakiti Amerika atau Israel," tambah Knights. "Keuntungan besar mereka adalah bahwa mereka dapat menyakiti negara-negara regional dan ekonomi global."

Ancaman Yang Meluas di Luar Hormuz

Setelah menunjukkan kemampuannya untuk mengganggu lalu lintas melalui Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak global sebelum perang, Teheran telah memberi sinyal bahwa tidak ada titik rawan maritim yang tidak dapat diganggu.

Ancaman terhadap Laut Merah dan infrastruktur energi Saudi menunjukkan upaya yang lebih luas untuk meningkatkan biaya perlindungan perdagangan global sambil menguji toleransi Washington terhadap gangguan.

Pendekatan Iran mencerminkan apa yang digambarkan oleh salah satu sumber Teluk sebagai keyakinan di antara para komandan Garda Revolusi bahwa "mereka dapat memperoleh lebih banyak".

Mereka melihat peluang dalam apa yang mereka anggap sebagai keengganan Presiden Donald Trump untuk terlibat secara mendalam dalam konflik Timur Tengah lainnya menjelang pemilihan paruh waktu November.

"Orang Iran...percaya bahwa dengan memperluas perang dan meningkatkan tekanan, dia akhirnya akan menyerah," kata sumber Teluk. "Trump berpikir dia dapat menyerang Iran dengan keras dan membawa mereka ke meja perundingan, tetapi mereka tidak akan bergeming."

Meningkatkan Kekerasan Untuk Memaksa KONSESI

Perhitungan itu mendasari strategi negosiasi Teheran.

Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran akan berlangsung pada hari Senin setelah sebelumnya mengatakan dia telah membatalkan serangan yang akan segera terjadi dengan harapan mengamankan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran mengatakan saat ini tidak mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Seorang sumber senior Iran mengatakan kepemimpinan Teheran telah menyimpulkan bahwa upaya fleksibilitas sebelumnya hanya menghasilkan tekanan yang lebih besar dari Washington, memperkuat pandangan bahwa pengaruh harus dibangun sebelum negosiasi yang berarti dapat dimulai.

Menurut penilaian Teheran, kata sumber tersebut, Trump menafsirkan konsesi sebagai kelemahan dan hanya menanggapi tekanan.

Michael Singh, peneliti senior di Washington Institute, mengatakan Teheran percaya bahwa mereka masih memegang inisiatif, sebagian karena pemerintahan Trump tampaknya tidak yakin seberapa jauh mereka bersedia bertindak secara militer.

"Iran mencoba memanfaatkan keunggulan mereka," tambahnya. "Mereka tertarik untuk membangun kedaulatan atas selat tersebut dan menjalankan kendali selektif atas jalur air tersebut."

Alan Eyre, mantan diplomat AS dan pakar Iran, mengatakan Teheran sedang mengejar strategi pencegahan yang bertujuan untuk memaksa Washington mencabut blokade dan menghentikan serangan militer. "Mereka tidak ingin AS mendikte laju peristiwa," katanya.

Di pusat perselisihan ini adalah tata kelola Hormuz di masa depan. Oman telah mengajukan proposal yang didukung negara-negara Teluk kepada Iran untuk mengelola jalur air tersebut, termasuk biaya pengguna sukarela, menurut sumber-sumber regional.

Namun, Teheran berupaya memperoleh wewenang administratif atas selat tersebut dan kemampuan untuk memungut biaya layanan pada kapal. Washington telah menolak segala bentuk pungutan, dan bersikeras bahwa Hormuz tetap menjadi jalur air internasional yang bebas dari kendali Iran.

Taktik Ketahanan

Kampanye Iran telah menghasilkan konsekuensi yang mencerminkan logika strateginya. Seiring ancaman meluas melampaui Hormuz, kekuatan regional dan Barat semakin fokus pada perlindungan jalur perdagangan dan infrastruktur energi daripada meningkatkan tekanan pada Iran.

Koalisi maritim pimpinan Saudi yang muncul merupakan contoh pergeseran tersebut. Sumber-sumber Teluk menggambarkannya sebagai kerangka kerja defensif yang berfokus pada pengawalan kapal komersial, berbagi intelijen, dan pengamanan jalur laut daripada menghadapi Iran secara langsung.

Knights membandingkan upaya tersebut dengan misi Aspides Eropa di Laut Merah, yang dibentuk untuk melindungi lalu lintas kapal dagang daripada mengubah keseimbangan militer.

Bagi Teheran, dinamika tersebut merupakan ukuran keberhasilan. Karena tidak mampu menandingi kekuatan militer AS secara langsung, Iran masih dapat menimbulkan kerugian dengan memaksa pemerintah dan angkatan laut untuk mengambil posisi defensif.

Setiap ancaman baru, baik di Hormuz, Bab al-Mandeb — yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden — atau di tempat lain, meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran perdagangan global.

Para pemimpin Iran tampaknya percaya bahwa mereka dapat mentolerir tekanan ekonomi lebih lama daripada koalisi pimpinan AS yang dapat mentolerir gangguan berulang terhadap perdagangan global dan pasar energi.

Strategi ini juga membawa tujuan diplomatik. Dengan menunjukkan bahwa mereka dapat memperluas krisis bila perlu, Teheran berharap dapat membentuk syarat-syarat negosiasi yang mungkin terjadi.

"Jika akan ada negosiasi, mereka akan menentukan syarat-syaratnya," kata Ray Takeyh dari Council on Foreign Relations dan mantan penasihat Iran di Departemen Luar Negeri AS. "Kedua belah pihak membalas eskalasi dengan eskalasi."

Namun, tampaknya tidak ada pihak yang bersedia mundur. Saat Washington dan Teheran terus menguji tekad satu sama lain, risikonya tetap ada bahwa strategi yang dirancang untuk memaksimalkan pengaruh dapat berujung pada konflik yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kedua belah pihak.

Aksi Nekad! Seorang Pria Ledakan diri di tengah Kerumunan Demontsran

Seorang pelaku bom bunuh diri menewaskan 13 orang dan melukai 22 orang dalam serangan di dekat kantor polisi selama demonstrasi di distrik Swat, Pakistan utara, kata polisi. ©AFP

Seorang pelaku bom bunuh diri menyerang area ramai dekat kantor polisi selama demonstrasi di distrik Swat, Pakistan utara, menewaskan 13 orang dan melukai 22 lainnya, kata polisi pada hari Minggu, 02/08/2026.

Ledakan itu terjadi di persimpangan yang ramai dekat kantor polisi di Swat selama demonstrasi masyarakat sipil, kata polisi.

"Tiga belas orang, termasuk delapan petugas polisi, tewas dalam serangan bom bunuh diri itu," kata Wakil Inspektur Jenderal Polisi Swat, Fida Hussain, kepada AFP.

Ia menambahkan bahwa 22 orang terluka dan satu jenazah lagi, yang diduga sebagai pelaku bom bunuh diri, telah dibawa ke rumah sakit.

"Seorang pelaku bom bunuh diri mencoba memasuki kantor polisi yang terletak di persimpangan (chowk), tetapi dihentikan oleh polisi di gerbang utama," katanya.

Serangan itu terjadi di provinsi perbatasan utara Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa, di mana pihak berwenang sedang memerangi pemberontakan yang semakin meningkat oleh Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Tidak ada kelompok yang segera mengaku bertanggung jawab.

Ledakan bom rakitan di ibu kota provinsi Peshawar melukai empat petugas polisi, kata kepala polisi kota itu kepada AFP pada hari Minggu dalam serangan yang diklaim oleh TTP.

Seorang juru bicara militer mengatakan pada hari Jumat bahwa serangan militan dan operasi yang menyertainya telah menewaskan 819 personel keamanan dan warga sipil tahun ini.

Pakistan sebelumnya menyalahkan kekerasan di provinsi-provinsi perbatasan pada aktivitas militan yang berasal dari Afghanistan. Pemerintah Taliban di Kabul membantah keterlibatan Afghanistan.

Tuduhan tersebut telah memicu keretakan yang pahit dan bahkan konflik bersenjata antara negara-negara tetangga. Pakistan telah melakukan serangan udara mematikan yang menurut mereka menargetkan militan di wilayah Afghanistan.

Pemerintah Taliban dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan puluhan warga sipil tewas dalam serangan terbaru Pakistan di Afghanistan timur pada bulan Juni.

Koalisi Pejalan Kaki Nilai Zebra Cross Lebih Mendesak Dibangun Dibanding JPO di Jakarta

Foto: (Sumber :Warga menyeberangi jalan menggunakan pelican crossing di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyediakan fasilitas pelican crossing sementara untuk menggantikan jembatan penyeberangan orang yang dibongkar karena mengalami kerusakan berat akibat ditabrak truk. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU..)

Koalisi Pejalan Kaki menilai lebih mendesak pembangunan zebra cross yang aman dan mudah diakses lebih dibandingkan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO), terutama di sejumlah ruas jalan yang masih minim fasilitas bagi pejalan kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan pemerintah sebaiknya lebih dulu membangun zebra cross yang dilengkapi pita kejut untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

"Kami sarankan bangun saja dulu zebra cross dengan intervensi pita kejut, misalkan 100 meter sebelum itu kan ada pita kejut. Itu kan sebenarnya lebih lambat memberikan warning kepada para pengendara agar bisa melambat," ungkap Alfred.

Ia menilai penyediaan trotoar dan penyeberangan sebidang harus menjadi prioritas selama kondisi jalan masih memungkinkan.

Alfred menyebut koridor Halte Pasar Santa hingga Mampang Prapatan menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian karena masih kekurangan trotoar yang layak.

"Saya hanya bisa menyampaikan ke Mas Pj selaku Pj Gubernur DKI Jakarta, 'Pak yang lebih urgensi itu adalah dari mulai Santa sampai Mampang trotoarnya tidak ada'. Jadi itu dulu yang paling utama dicarikan pendanaannya," ujarnya.

JPO Harus Ramah Semua Pengguna

Menurut Alfred, fasilitas seperti zebra cross dan pelican crossing lebih mudah diakses oleh lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun masyarakat dengan keterbatasan mobilitas dibandingkan JPO yang mengharuskan pengguna naik dan turun tangga.

"Ya lebih bagus dan lebih dapat diakses zebra cross dengan pelican crossing dibanding JPO," katanya.

Ia menambahkan pembangunan JPO seharusnya dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan, seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan menjadi solusi utama di setiap ruas jalan.

Apabila JPO tetap dibangun, Alfred menegaskan fasilitas tersebut harus dilengkapi akses yang memadai seperti lift yang berfungsi penuh atau jalur landai (ramp) agar dapat digunakan seluruh masyarakat.

Saat ini terdapat 230 unit JPO yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Koalisi Pejalan Kaki juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit sedikitnya 30 JPO yang dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum guna menjamin keselamatan pengguna.

PT GNI kembali PHK 1900 Pekerja Total terkena PHK 3700 Pekerja

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)/F-IST Doc Perusahaan GNI

PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) kembali melakukan efisiensi besar-besaran dengan merencanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 karyawan pada Agustus 2026, dengan alasan kondisi operasional dan keuangan perusahaan yang belum kunjung membaik.

Sebelumnya Perusahaan tersebut telah mem-PHK 1800 pekerja dengan alasan diakuisisi Perusahaan China.masuk dalam rencana PHK mulai 5 Agustus 2026. Jika seluruh rencana PHK tersebut terealisasi, total pekerja yang terdampak mencapai sekitar 3.700 orang.

Rencana PHK itu tertuang dalam surat pemberitahuan efisiensi bernomor 4760/EKSTERNAL/HRD/GNI-SITE/2026. Dalam surat tersebut disebutkan, sekitar 1.900 pekerja akan terdampak dari total 6.325 karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan pengolahan nikel yang berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Manajemen menyatakan kebijakan rasionalisasi tenaga kerja terpaksa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan di tengah tantangan bisnis yang dihadapi.

Dalam surat tersebut, PT GNI mengungkapkan sejumlah alasan yang menjadi dasar pelaksanaan efisiensi.

• Pertama, perusahaan saat ini tengah menghadapi kesulitan keuangan yang ditandai dengan berlangsungnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).



• Kedua, perusahaan perlu melakukan penghematan biaya operasional agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan.



• Ketiga, biaya tenaga kerja dinilai menjadi salah satu komponen pengeluaran yang perlu disesuaikan dengan kondisi usaha dan kemampuan keuangan perusahaan.

Selain itu, manajemen menyebut telah mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum memutuskan melakukan PHK. Langkah-langkah tersebut antara lain pengurangan biaya operasional, penghentian rekrutmen, pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, mutasi karyawan, hingga berbagai upaya efisiensi lainnya.

Perusahaan juga menyatakan jumlah tenaga kerja saat ini tidak lagi sejalan dengan kebutuhan operasional yang hanya ditopang oleh satu smelter dan satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Meski demikian, PT GNI menyatakan akan memprioritaskan mantan karyawan yang terdampak efisiensi untuk direkrut kembali apabila kondisi operasional perusahaan kembali normal.

Proses PHK dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus 2026. Dalam surat pemberitahuan tersebut, manajemen menegaskan seluruh proses efisiensi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Proses PHK dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus 2026. Dalam surat pemberitahuan tersebut, manajemen menegaskan seluruh proses efisiensi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Perusahaan juga memastikan seluruh hak karyawan yang terdampak PHK akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gejolak PT GNI mulai terjadi sejak 2025. Kepala Disnakertrans Morowali Utara Yakanis Lakawa mengatakan kondisi keuangan perusahaan mulai terguncang setelah pemilik awal perusahaan menghadapi persoalan dan kembali ke China.

"PT GNI pada tahun 2025 itu sudah mulai kolaps. Jadi pada waktu itu, karena yang punya GNI pertama itu, Mister Toni ada masalah sehingga beliau balik ke China. Nah, di situ mulailah goyang," kata Yakanis.

Menurut Yakanis, perubahan kepemilikan PT GNI kepada badan usaha milik negara (BUMN) China kemudian menjadi salah satu pemicu penataan tenaga kerja.

Setelah akuisisi, pekerja yang berada di fasilitas smelter disebut sebagai karyawan PT GNI, sedangkan pekerja yang sebelumnya ditempatkan di perusahaan lain seperti PT SEI, PT SAH, dan PT ALL ikut terdampak. Dari kelompok tersebut, pekerja PT ALL menjadi salah satu yang paling banyak terkena PHK, yakni hampir 1.000 orang.

"Setelah diakuisisi oleh BUMN China, hanya karyawan smelter yang diakui karyawan perusahaan (PT GNI). Maka otomatis karyawan (PT GNI) yang kemarin didistribusi ke PT SEI, PT SAH, dan PT ALL mau dikemanakan? Mereka bekerja di PT ALL, tetapi lambangnya PT GNI," ujar Yakanis.

Pada Juni 2026, jumlah pekerja terdampak PHK yang terungkap mencapai sekitar 1.200 orang. Dampaknya kemudian meluas ke perekonomian masyarakat sekitar kawasan industri. Usaha kos, perdagangan, dan sektor informal lainnya ikut kehilangan pelanggan karena berkurangnya jumlah pekerja yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan PT GNI.

Hingga Juli 2026, jumlah pekerja PT GNI yang telah terkena PHK dalam kurun satu tahun terakhir mencapai sekitar 1.800 orang. Yakanis mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan perusahaan memperbaiki fasilitas smelter serta rencana masuknya investor baru. Perbaikan fasilitas tersebut membuat kegiatan produksi harus dihentikan sementara sehingga perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.

"Jadi ini sudah melakukan tahap sosialisasi. Sehingga ketika teman-teman karyawan diberikan pemahaman dari pihak perusahaan, ini (PHK) dapat diterima. Karena di satu sisi, kita mau menunggu perusahaan itu memperbaiki smelter, kita tidak tahu kapan selesai perbaikan, mau dirumahkan, kasihan juga perusahaan karena kondisi keuangannya tidak baik-baik saja, makanya tidak jadi dirumahkan dan akhirnya di-PHK," ungkap Yakanis.

Persoalan PT GNI berlanjut ketika perusahaan menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Di tengah kondisi tersebut, PT GNI berencana melakukan efisiensi lanjutan terhadap sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 karyawan.

PHK dijadwalkan mulai Rabu (5/8/2026) dan berlangsung secara bertahap selama empat hari. Dengan demikian, apabila seluruh rencana tersebut terealisasi, jumlah pekerja yang terdampak PHK dalam rangkaian efisiensi PT GNI mencapai sekitar 3.700 orang. Namun, angka tersebut merupakan akumulasi PHK yang telah terjadi dan rencana PHK baru, bukan jumlah PHK yang seluruhnya sudah terealisasi.

Ketua Dewan Pengurus Komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPK FPE KSBSI) PT GNI, Ismail, mengatakan serikat pekerja telah meminta manajemen mengurangi jumlah karyawan yang terdampak PHK. Namun, kondisi keuangan perusahaan yang masih tertekan membuat permintaan tersebut sulit diwujudkan.

"Kami dari pengurus sudah mencoba meminta agar diminimalisasi angka efisiensi ini. Namun, mengingat keuangan perusahaan benar-benar sedang tidak baik-baik saja, maka terpaksa dilakukan oleh perusahaan," kata Ismail.

Ismail mengatakan serikat pekerja memahami keputusan perusahaan melakukan efisiensi karena PT GNI masih menjalani proses PKPU. Menurut dia, rasionalisasi tenaga kerja diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjalankan operasionalnya.

"Kebijakan efisiensi yang diputuskan perusahaan adalah situasi yang harus diambil dan tidak bisa terhindarkan, mengingat perusahaan saat ini sedang dalam masa PKPU. Efisiensi tersebut harus dilakukan agar perusahaan bisa tetap beroperasi," ujarnya.

"Secara pribadi saya sangat menyayangkan terjadinya PHK massal di PT GNI, karena kami selalu mendesak perusahaan bahwa opsi PHK adalah opsi terakhir. Jangan pihak perusahaan berpikir opsi PHK yang paling mudah diambil dalam menyikapi kondisi perusahaan yang terjadi saat ini," kata Arman.

Arman meminta Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya Disnakertrans, mengawasi proses PHK dan memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai peraturan ketenagakerjaan. Ia juga mengingatkan dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri.

"Kami berharap Pemda Morowali Utara, khususnya Disnakertrans betul-betul memantau dan mengikuti PHK massal ini dan memastikan hak-hak pekerja yang di-PHK tetap dibayarkan sesuai undang-undang yang berlaku," ujar Arman.

Dari sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak PHK.

Disnakertrans Morowali Utara memfasilitasi pekerja terdampak untuk memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan serta menyediakan pelatihan, antara lain pengelasan dan kelistrikan. Pemerintah daerah juga menyebut mantan pekerja PT GNI berpeluang menjadi prioritas perekrutan kembali apabila operasional perusahaan kembali normal.

Hingga awal Agustus 2026, sekitar 1.800 pekerja telah terkena PHK, sementara 1.900 pekerja lainnya masuk dalam rencana PHK mulai 5 Agustus 2026. Jika seluruh rencana tersebut terealisasi, total pekerja yang terdampak mencapai sekitar 3.700 orang.

AS dan Israel merekayasa invasi migrasi migran Maroko ke Spanyol – Iran

Kedutaan Besar Iran di Kenya menduga bahwa AS dan Israel mengatur penyeberangan migran massal dari Maroko ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, untuk menghukum Madrid atas penolakannya untuk tunduk pada tekanan terkait konflik Timur Tengah. Spanyol telah berselisih dengan Washington dan Yerusalem Barat terkait perang Gaza dan serangan terhadap Iran.

Selama beberapa hari terakhir, sekitar 50.000 hingga 60.000 migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta melalui darat dan laut, jumlah yang setara dengan sekitar 70% dari populasi tetap wilayah kantong tersebut. Otoritas setempat mengakui bahwa mereka "benar-benar kewalahan" oleh lonjakan mendadak tersebut.

Krisis tersebut, invasi perdagangan manusia terbesar dalam sejarah Uni Eropa, merenggut nyawa sedikitnya 86 orang, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Banyak korban tenggelam di laut atau terinjak-injak dalam desak-desak di pos pemeriksaan perbatasan.

Pada hari Jumat, Kedutaan Besar Iran di Nairobi menggambarkan gelombang migran tersebut sebagai “operasi yang diorganisir oleh Washington dan Tel Aviv – yang dikoordinasikan dengan otoritas negara tetangga tertentu – untuk menggoyahkan stabilitas Spanyol.”

Mereka juga menyebut krisis tersebut sebagai “hadiah bagi sayap kanan ekstrem Eropa” dan “hukuman bagi negara yang berani menantang Kekaisaran Amerika dan antek-antek Israelnya,” memperingatkan bahwa “kekaisaran tidak pernah mentolerir pembangkangan.”

Baik AS maupun Israel tidak berkomentar mengenai tuduhan tersebut. Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam penanganan krisis oleh Spanyol.

“Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memberi ceramah kepada Israel, telah menyatakan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya,” tulis Danon di X. “Mungkin sebelum terus memberi ceramah kepada kita, sudah saatnya mereka menjelaskan kepada dunia mengapa mereka masih mempertahankan kantong-kantong kolonial di Afrika.”

Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente menanggapi unggahan tersebut dengan mengatakan, “Yah, semuanya tampaknya menjadi cukup jelas.” Komentator sayap kanan AS Alex Jones secara terpisah mengklaim “Israel melancarkan invasi Islam ke Spanyol,” menuduh Washington mendukung langkah tersebut.

Juru bicara parlemen Partai Kiri Republik Catalan (ERC), Gabriel Rufian, juga menyatakan bahwa krisis migrasi tersebut melayani kepentingan AS dan Israel.

Komentar-komentar tersebut muncul di tengah permusuhan yang mendalam antara Madrid dan Israel terkait konflik Gaza dan perang AS-Israel terhadap Iran. Spanyol mengakui Palestina pada Mei 2024, menuduh Israel melakukan “genosida” di Gaza, dan telah secara permanen menarik duta besarnya dari Israel karena penentangannya terhadap serangan terhadap Iran sambil menutup wilayah udaranya bagi pesawat AS yang terlibat dalam serangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menuduh Madrid “berpihak pada para tiran” sementara Presiden AS Donald Trump mengecam Spanyol, mengatakan bahwa negara itu “sangat buruk” terhadap NATO. Sementara itu, Iran memuji Spanyol atas pendiriannya yang “berprinsip” mengenai perang tersebut.

Pada saat yang sama, Spanyol dan Perdana Menteri Pedro Sanchez – yang pemerintahannya baru-baru ini memberikan status hukum kepada 500.000 imigran ilegal – mendapat kecaman dari beberapa pemimpin Eropa, yang menyalahkan krisis tersebut pada kebijakan lunaknya.

Dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Sanchez mengatakan bahwa ia memiliki "kekhawatiran serius" tentang beberapa pemerintah Uni Eropa, mencatat bahwa sementara sebagian besar negara Uni Eropa telah menunjukkan "dukungan dan solidaritas," yang lain telah menanggapi dengan "reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum" yang didorong oleh "prasangka, berita palsu, ketidaktahuan, atau kepentingan politik."

Selain teori dugaan keterlibatan AS-Israel, beberapa penjelasan lain mengenai krisis ini telah beredar. Otoritas Spanyol menunjuk pada jaringan perdagangan manusia kriminal yang mereka klaim memanfaatkan putusan Mahkamah Agung yang melarang "pemulangan paksa" migran dan merekayasa kampanye media sosial viral untuk memikat mereka ke perbatasan.

Pada saat yang sama, sumber intelijen Barat yang dikutip oleh The Telegraph menyatakan bahwa Maroko mungkin telah melonggarkan kontrol perbatasan sebagai pembalasan atas upaya Sanchez untuk melakukan pendekatan historis dengan Aljazair yang merupakan saingannya.

Api Kecil 43 Kambing Hangus terbakar Pemilik Ikhlas

HANGUS TERBAKAR - Kandang ternak milik Supri yang rata dengan tanah usai kebakaran hebat di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, Minggu (2/8/2026). Insiden yang menghanguskan lahan seluas 15 x 20 meter tersebut mengakibatkan 43 ekor kambing mati terpanggang dengan total kerugian diperkirakan menembus angka Rp200 juta lebih. (Posbelitung.co/ Kautsar Fakhri Nugraha/Kautsar Fakhri Nugraha)

Tragedi memilukan terjadi di Dusun Rasau, Desa Gantung, Belitung Timur. Kebakaran yang berawal dari api kecil menghanguskan kandang dan 43 kambing milik Supri hingga menyebabkan kerugian lebih dari Rp200 juta. Kebakaran itu menyisakan tanda tanya mengenai penyebabnya.

Bau hangus masih menyelimuti bekas peternakan kambing milik Edy Supryanto alias Supri di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pada hari Minggu, 02/08/2026.

Di atas tanah yang menghitam, hanya tersisa tiang-tiang kayu yang hangus dan lembaran seng yang berserakan.

Meski kehilangan seluruh ternaknya, Supri memilih tegar dan bertekad kembali melanjutkan usaha peternakan yang menjadi sumber penghidupannya.

Kandang yang sebelumnya menjadi tempat Supri menggantungkan hidup kini rata dengan tanah.

Sabtu Danil (43), warga Desa Gantung, menjadi salah satu orang yang sempat melihat titik api sebelum peternakan tersebut terbakar hebat.

Pada hari Sabtu malam, 01/08/2026, sekitar pukul 21.00 WIB, Danil baru saja pulang memancing dari kawasan Air Itam.Saat melintas di jalan perkebunan sawit yang berada di belakang kandang, ia melihat cahaya terang dari arah peternakan.

Awalnya, Danil mengira cahaya tersebut berasal dari lampu kandang yang memang biasa menyala pada malam hari. Namun, setelah memperhatikan lebih dekat, ia melihat api kecil di sekitar bangunan.

HANGUS TERBAKAR - Kandang ternak milik Supri yang rata dengan tanah usai kebakaran hebat di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, Minggu (2/8/2026). Insiden yang menghanguskan lahan seluas 15 x 20 meter tersebut mengakibatkan 43 ekor kambing mati terpanggang dengan total kerugian diperkirakan menembus angka Rp200 juta lebih. (Posbelitung.co/ Kautsar Fakhri Nugraha/Kautsar Fakhri Nugraha)

"Ada api, tapi tak besar. Aku pikir itu biasa kan karena saat itu lampu di kandang juga masih menyala. Pokoknya masih normal lah kandang saat itu," kata Danil.

Saat itu, kondisi di sekitar kandang masih tampak tenang.

Tidak ada suara gaduh kambing. Asap tebal juga belum terlihat. Api yang muncul hanya tampak kecil, sehingga Danil menduga ada aktivitas membakar sampah.

"Tak ada suara kambing, belum terbakar semak-semak tuh. Asap belum ada juga, cuman ada api kecil-kecil, kayak membakar sampah," ujarnya.

Danil juga mengaku tidak melihat ada orang di sekitar lokasi.

Cuaca yang berangin malam itu diduga membuat api kecil tersebut dengan cepat membesar.

Tanpa disadari, kobaran api kemudian melahap kandang dan seluruh ternak yang berada di dalamnya.

Danil baru mengetahui bahwa api kecil yang dilihatnya malam itu telah berubah menjadi bencana besar setelah selesai menunaikan ibadah di masjid pada Sabtu pagi.

43 Kambing Tak Bisa Diselamatkan

Supri sendiri baru mengetahui kandangnya terbakar pada Minggu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

TERIMA KEADAAN - Edy Supryanto saat diwawanvarai di lokasi bekas terbakar kandangnya di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Minggu malam, 02/08/2026. Meski diterpa musibah, Supri memilih pasrah dan enggan melaporkan insiden tersebut ke aparat penegak hukum guna menghindari perselisihan

Seperti biasa, ia hendak datang untuk memberikan pakan dan merawat ternaknya. Namun, yang dilihatnya bukan lagi kandang yang berdiri kokoh. Yang tersisa hanya puing-puing dan sisa asap.

Kandang kambing yang sebelumnya menjadi tempat Supri menggantungkan hidup kini rata dengan tanah. Yang paling menyayat hati, 43 ekor kambing miliknya ditemukan mati terpanggang.

Tak ada satu pun yang berhasil diselamatkan dari kobaran api yang melahap kandang pada hari Sabtu malam, 01/08/2026.

Namun, di tengah kehancuran itu, Supri berusaha tetap tegar. Dengan gerobak dorong roda tiga, ia mengumpulkan satu per satu bangkai kambing yang hangus.

Tidak ada amarah yang ditunjukkan. Tidak pula ada tangisan yang pecah.

Hanya wajah lelah seorang peternak yang baru saja kehilangan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun.

Padahal, peternakan itu bukan sekadar kandang bagi Supri. Di sanalah ia mencari nafkah dan menghidupi keluarganya.

"Kalau untuk tahunya itu yang jelas pagi tadi jam 7, waktu mau perawatan dan kasih makan. Ternyata sudah rata dengan tanah begini, ndak ada lagi tanda percikan api, tinggal sisa asap," tuturnya.

Peternakan yang berada cukup jauh di kawasan hutan membuat tidak ada warga yang mengetahui secara pasti kapan api mulai membesar.

Biasanya, lokasi tersebut tidak pernah benar-benar kosong pada malam hari. Supri maupun kedua anaknya bergantian menginap untuk menjaga peternakan.

Namun, malam itu menjadi pengecualian.

Tidak ada seorang pun yang berjaga.

"Ndak ada yang melihat kalau saat kejadian. Cuma sekitar jam 9 malam kemarin ada kawan-kawan sini pulang mancing, liat kobaran api kecil. Dikiranya bakar sampah, apalagi saat itu lampu di kandang ini masih terang dan hidup," kata Supri.

Supri juga membantah jika kebakaran terjadi akibat kelalaiannya.

Ia mengatakan selama musim kemarau tidak pernah melakukan aktivitas pembakaran di sekitar kandang.

Kalaupun membakar sampah, lokasinya berada sekitar 20 meter dari kandang dan api dipastikan telah benar-benar padam sebelum mereka meninggalkan tempat. Namun, apa pun penyebabnya, kerugian sudah terlanjur terjadi. Sebanyak 43 ekor kambing miliknya mati.

"Kondisi kambing waktu saya datang pagi tadi ya sudah mati semua, hangus semua tak ada yang tersisa sama sekali," ucapnya.

Musibah tersebut bukan hanya menghilangkan puluhan ternak. Supri juga kehilangan bangunan kandang yang selama ini menjadi bagian penting dari usaha peternakannya.

Jika dihitung dari nilai kambing dan bangunan, kerugiannya ditaksir mencapai lebih dari Rp200 juta.

"Total kerugian material kalau dari nilai kambing saja saat ini dikalikan Rp5 juta sudah sekitar Rp160 jutaan. Untuk fisik bangunan kandang kemarin habisnya Rp100 juta lebih. Jadi totalnya bisa Rp200 juta lebih," ungkapnya.

Bagi seorang peternak, angka tersebut bukanlah kerugian kecil. Itu merupakan modal yang dikumpulkan melalui kerja keras bertahun-tahun. Namun, Supri memilih tidak larut dalam kesedihan.

Ia masih ingin kembali beternak. Hanya saja, untuk saat ini, keterbatasan modal membuat rencana tersebut harus ditunda.

"Kalau semangat dan optimis, saya tetap semangat karena jalan satu-satunya kami cari makan ya cuma ini. Cuma berkenaan sekarang ada keterbatasan modal, ya masih tertunda dulu sambil nunggu rezeki," katanya.

Memilih Menerima, Tak Ingin Menambah Masalah

Di tengah ketidakpastian penyebab kebakaran, Supri juga mengambil keputusan yang cukup mengejutkan.

Ia mengaku tidak berniat melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Baginya, musibah itu ingin diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup.

"Ndak, ndak ada berniat melapor ke mana-mana," ujarnya.

Supri mengatakan dirinya sempat dihubungi pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Desa Gantung terkait kejadian tersebut.

Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa mengenai langkah selanjutnya.

Ia tidak ingin proses penyelidikan justru menimbulkan kecurigaan atau persoalan baru. Apalagi, hingga kini belum ada saksi yang mengetahui secara pasti bagaimana api pertama kali muncul.

Bagi Supri, kehilangan 43 kambing dan kandang senilai ratusan juta rupiah sudah cukup berat untuk dihadapi. Ia tidak ingin musibah tersebut berujung pada perselisihan.

"Yang jadi masalah itu kan kalau di-sidik-sidik, terus ketemu pelakunya atau penyebabnya. Kalau saat ini kan aku nrimo (menerima), sabar," katanya.

Namun, di balik sikap pasrah tersebut, ada kekhawatiran yang juga ia simpan.

Supri takut jika suatu hari penyebab kebakaran benar-benar diketahui dan orang yang dianggap bertanggung jawab ditemukan.

"Cuman kalau ketemu nanti, kan ndak tahu reaksi aku gimana. Masalahnya aku takut di situ," tambahnya.

Kini, yang tersisa bagi Supri hanyalah tanah hitam, puing kandang, dan kenangan tentang 43 ekor kambing yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya. Namun, ia masih menyimpan satu hal yang belum terbakar oleh api: harapan.

Dengan modal yang terbatas dan usaha yang harus dimulai kembali dari awal, Supri memilih untuk tetap bertahan. Sebab bagi dirinya, peternakan bukan sekadar usaha.

Itulah jalan yang selama ini dipilihnya untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Dan dari tengah puing-puing kebakaran itu, Supri kembali menunggu datangnya rezeki untuk membangun semuanya dari awal.