Indonesia perkirakan bantuan Palestina-Sudan tiba di Mesir pada Kamis

Indonesia perkirakan bantuan Palestina-Sudan tiba di Mesir pada Kamis.
Sumber :ANTARA

Pemerintah Indonesia melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memperkirakan pengiriman seluruh bantuan sosial kemanusiaan untuk warga sipil yang menjadi korban konflik Palestina dan Sudan akan tiba di Kairo, Mesir dan Port of Sudan tiga hari ke depan, hari Kamis, 04/04/2024.

Kepala BNPB, Suharyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pada Senin malam (1/4) atau Selasa dini hari (2/4) Indonesia akan memberangkatkan Tim Aju ke Kairo, Mesir dipimpin oleh Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja dan Port of Sudan dipimpin oleh Brigjen TNI Lukmansyah.

Pemberangkatan Tim Aju tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak otoritas di Sudan dan Mesir dengan bantuan KBRI Khartoum dan KBRI Kairo dalam rangka kesiapan delegasi Indonesia yang akan membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Sudan dan Palestina melalui Pemerintah Mesir.

Selanjutnya, pada Rabu (3/4) Indonesia akan memberangkatkan dua delegasi bantuan kemanusiaan ke Sudan dan Mesir yang rencananya dilepas oleh Presiden Joko Widodo dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta.

Pengiriman ke Kairo Mesir akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sedangkan untuk delegasi ke Port of Sudan, Sudan, akan dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

“Seluruh delegasi akan tiba di Kairo dan Port of Sudan pada Kamis, 4 April 2024 untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan serta melakukan beberapa kegiatan pertemuan dengan otoritas yang terkait di Mesir dan Sudan,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menerima nota diplomatik dari Mesir dan Sudan perihal permohonan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di sana yang sedang menghadapi konflik dan wabah penyakit.

Dalam nota tersebut Pemerintah Mesir mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pengungsi warga Palestina yang masuk ke wilayah Mesir, sekitar Rafah Mesir (Gurun Sinai Utara), akibat adanya invasi Israel ke wilayah Gaza, Palestina.

Sampai dengan Maret 2024, korban invasi Israel di wilayah Gaza berjumlah 32.333 orang meninggal dunia (12.900 anak dan 8.400 wanita), 74.694 orang luka dan 8.100 orang hilang. Pasca-invasi darat Israel ke wilayah Gaza Utara dan Tengah, penduduk Gaza mengungsi ke wilayah Gaza Selatan - Rafah yang menjadi wilayah paling aman terakhir bagi mereka.

Saat ini di Kota Rafah, Mesir menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina, untuk itu Pemerintah Mesir mengirimkan daftar permohonan bantuan berupa beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan di pengungsian.

Pemerintah Sudan juga mengharapkan bantuan serupa kepada Pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya yang menjadi korban konflik internal pemerintahan serta berjangkitnya wabah penyakit Kolera. Sudan mengumumkan setidaknya ada 2.525 kasus dugaan diare atau kolera cair akut yang diderita masyarakat setempat, sehingga membutuhkan peralatan medis, jika tidak segera ditangani, jumlahnya akan semakin meningkat.

Atas dasar kemanusiaan, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Mesir dan Sudan berupa barang-barang sesuai dengan daftar permintaan yang diajukan oleh masing-masing negara, dengan nilai bantuan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 15 miliar per negara.

Donate for Palestine

BANK	Account Number
BANK BRI:	001201247978508
BANK BCA :	0952397051
BANK BNI :	1791507534
BANK Cimb Niaga :	707454936800
BANK RAYA :	001001424796315
BTN :	1501700001999
HANA's BANK :	14755057480
Bank Mandiri :	1330027242122
DIGIBANK : Foreign Currency A.N	2074864818
Confirm :	ahahanafiah5@gmail.com

HNW Soroti Pencabutan Pramuka dari Ekskul Wajib: Sayang Sekali Mas Menteri

Politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid/Net

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mencabut kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Alhasil, kebijakan tersebut menuai kritik dari banyak kalangan. Pasalnya, kegiatan Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib sejak lama.

Wakil Ketua MPR sekaligus politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid angkat bicara mengomentari kebijakan tersebut.

“Sayang Sekali Kalau Ekstrakurikuler Pramuka Benar Resmi Dihapus Mas Menteri dari Kurikulum. Saya dulu aktif di Pramuka sejak usia SD (Siaga),” kata HNW akrab disapa dalam akun media X pribadinya, pada hari Minggu, 31/03/2024.

“Saya merasakan banyak sekali manfaatnya bagi pembentukan karakter positif dan alternatif kegiatan yg visioner,” tambahnya.

Pencabutan itu dilakukan lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Pramuka ditempatkan sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi Pasal 34 Bab V Bagian Ketentuan Penutup Permendikbudristek 12/2024 tersebut.

Nadiem Cabut Aturan Pramuka sebagai Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim mencabut kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pramuka ditempatkan sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi Pasal 34 Bab V Bagian Ketentuan Penutup Permendikbudristek 12/2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 25 Maret 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 Maret 2024.

Dengan demikian aturan tersebut menganulir Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Ekstrakurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar serta ditujukan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.

Adapun pengembangan ekstrakurikuler mengacu pada komponen, jenis dan format kegiatan, prinsip pengembangan, mekanisme, evaluasi, daya dukung, dan pihak yang terlibat.

Sementara itu, fungsi ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memuat fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karier.

Dalam Permendikbudristek 12/2024 termuat jenis ekstrakurikuler seperti:

1. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;



2. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;



3. Latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;



4. Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retret; atau;



5. Bentuk kegiatan lainnya.

Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai berikut;

1. Individual, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan.



2. Kelompok, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik.



3. Klasikal, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.



4. Gabungan, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik antar rombongan belajar.



5. Lapangan, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

Aturan mengenai ekstrakurikuler ini bisa diakses publik di situs resmi kemendikbudristek pada laman https://jdih.kemdikbud.go.id/.

Investigators find evidence of Ukrainian trail in recent terror attacks — foreign ministry

©Sergei Bobylev/TASS

Russian investigators have found evidence of the Ukrainian trail in the recent acts of terrorism in Russia, including the terror attack on Moscow’s Crocus City Hall. Bearing this in mind, Moscow has demanded that Ukraine arrest and extradite to Russia all those involved in them, the Russian foreign ministry said.

"The March 22 bloody terror attack on Moscow’s Crocus City Hall, which shocked the entire world, is not the first terrorist attack on our country in recent time. The investigation conducted by Russian competent agencies reveals the Ukrainian trail in these crimes," it said.

"Bearing this in mind, the Russian foreign ministry issued a request to Ukraine’s authorities for an immediate arrest and extradition of all those involved in terror attacks under the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism," the ministry said. "Among them is SBU chief Vasily Malyuk, who on March 25 acknowledged that Ukraine had organized the attack on the Crimean Bridge in October 2022 and revealed details of other terror attacks in Russia."

"Fighting international terrorism is an obligation of each country. The Russian side demands that the Kiev regime immediately stop any support for terrorist activities, extradite those responsible and compensate the victims for the damage done to them. Ukraine’s breach of its obligations under anti-terrorist conventions will entail responsibility under international law," the ministry stressed.

Also, the Russian foreign ministry said that Russia demands that Ukraine immediately stop supporting terrorism, extradite terrorists and compensate for the damage done to victims of terror attack.

"Fighting international terrorism is an obligation of each country. The Russian side demands that the Kiev regime immediately stop any support for terrorist activities, extradite those responsible and compensate the victims for the damage done to them. Ukraine’s breach of its obligations under anti-terrorist conventions will entail responsibility under international law," it said.

Moreover, Russia demands that Ukraine arrest and extradite to Russia all those involved in recent terror attacks, including chief of the Ukrainian Security Service (SBU) Vasily Malyuk, the Russian foreign ministry said.

"The Russian foreign ministry issued a request to Ukraine’s authorities for an immediate arrest and extradition of all those involved in terror attacks under the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism," the ministry said. "Among them is SBU chief Vasiily Malyuk, who on March 25 acknowledged that Ukraine had organized the attack on the Crimean Bridge in October 2022 and revealed details of other terror attacks in Russia.".

Russia Demands That Ukraine Arrests Secret Service Head for Terrorist Attacks

The Russian Foreign Ministry said on Sunday that it had conveyed to Ukraine its demand that those involved in terrorist attacks on Russian territory, including Ukrainian Security Service (SBU) head Vasyl Malyuk, be arrested and ceded to Moscow.

"The Russian Foreign Ministry conveyed to the Ukrainian authorities demands under the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism for the immediate arrest and handover of all persons involved in these terrorist attacks," the statement read.

The list of wanted people includes Malyuk, who admitted on March 25 to have been involved in organizing the Crimean Bridge explosion and revealed details of several other terrorist attacks in Russia.

The Russian Foreign Ministry also demanded that Kiev stop any support of terrorism and compensate the victims for the damage.

In addition, the ministry said, citing Russian investigators, that the traces of the recent terrorist attack on the Crocus City Hall venue near Moscow lead to Ukraine as well.

The March 22 atttack, which claimed at least 144 lives, was one of the biggest in Russia's modern history. Four suspects were arrested before they were able to cross the Ukraine border and Russian investigators noted that all perps received payments from Ukraine.

Another US Abrams Tank Destroyed by Russia's Forces Near Avdeyevka

Russian Armed Forces hit another Ukrainian Abrams tank near Avdeyevka, a source said.

Footage provided to the news agency shows the Lancet kamikaze drone hitting the tank in a wooded area.

"Today a Ukrainian M1A1SA Abrams was hit by a Russian Lancet UAV near Avdeyevka. The servicemen of the Center group of forces did their job", - said the source.

According to him, it remains to be seen whether the tank was destroyed. It will take some time to confirm the destruction, the source explained.

"However, you can see with your own eyes our loitering ammunition hammering the American machine," the source concluded.

Earlier, the Russian Defense Ministry reported that five Abrams tanks had been destroyed in the special military operation zone.

M1 Abrams is a US main battle tank produced since 1980 and currently used by the US Army as well as the Egyptian, Australian and Moroccan armed forces. Abrams tank weighs over 62 tons and is armed with 120 mm cannon.

The US vowed to supply the Kiev regime with 31 Abrams, while the media reported that the deliveries began in September 2023. Russian officials repeatedly stressed that arms deliveries to Ukraine would only fuel and prolong the conflict, with no chance of influencing the course of the special military operation.

Watch Russian Rapira Cannon Hammer Ukrainian Positions Near Kupyansk

Russia’s Ministry of Defense has published footage that shows artillery in combat action, wreaking havoc on Ukrainian positions. 100mm Rapira cannons destroyed masked dugouts in moments.

The Rapira cannon is often called a 'sniper rifle for artillerymen' due to its precision and reliability. Rapira can fire up to six rounds a minute, destroying targets at seven kilometers.

Earlier, Western media reported that Russia had boosted its production capacity to 250,000 artillery munitions per month which amounts to 3 million shells annually. The US and Europe collectively can manufacture million and a half million shells per year, leaving Ukraine outgunned.

Russia destroys three Ukrainian warplanes – MoD

The Russian Defense Ministry reported on Sunday that it has destroyed three Ukrainian Su-25 close air support warplanes. The military jets were stationed at the Voznesensk airfield in Nikolaev Region, a strategically important area in the south of the country.

The operation was conducted using tactical aircraft, missile forces and troops’ artillery, the ministry said without providing details. It also reported the destruction of a guidance radar array, a combat control vehicle, three S-300 anti-aircraft missile system launchers and two ammunition warehouses. In addition, it damaged a storage facility for unmanned aerial vehicles. The Ukrainian Armed Forces and its military equipment were targeted in 126 areas, according to the briefing.

In total, Russia has shot down 580 Ukrainian warplanes, 270 helicopters, and 17,951 drones since the start of the conflict in February 2022, the Defense Ministry claimed.

In October, Russian Defense Minister Sergey Shoigu said Moscow’s forces had received new military systems, which at the time allowed them to shoot down 24 Ukrainian planes in just five days. He did not provide further details.

TASS news agency later reported, citing sources, that Russia had used an S-400 Triumph air defense system, which has a 400km range.

Ukraine’s dwindling jet fleet is believed to consist mainly of Soviet-era Su-27 and MiG-29 fighters, Su-24 frontline bombers, as well as a handful of Su-25 close air support planes.

Several NATO member states have promised to donate their F-16 fighter jets to Kiev and have trained Ukrainian pilots to fly them, but no deliveries have been made yet. Russia has warned the West that fielding the nuclear-capable jets will represent an unacceptable escalation of the Ukraine conflict.

Worthy Use of NASA Budget: Mars Program Technology Found in Ukrainian Drones

©Sputnik/Stanislav Krasilnikov/Go to the mediabank

Russian experts have identified batteries and aluminum alloys used by the US space agency NASA in the Mars program while studying captured Ukrainian drones.

Russian experts have found batteries used by the US space agency in the Mars program while reverse engineering captured Ukrainian drones, Dmitry Kuzyakin said, general director of the Center for Development of Integrated Unmanned Solutions.

The center deals with the full cycle of first-person view (FPV) combat applications, from drone production to training and piloting unmanned aerial vehicles (UAV).

"The first FPV drone we acquired had a battery similar to the one used by the US in NASA's Mars mission. It seems that Ukraine assembled FPV drones with its US 'partners', and these batteries were installed in order to use the drones in winter with severe negative temperatures," Kuzyakin explained.

He also said that these batteries are extremely expensive to use in such makeshift devices.

The developer added that aluminum alloys similar to those used in the US space program were also found in the captured Ukrainian drones. According to Kuzyakin, the special properties of such an alloy are crucial in space, but useless in an ordinary drone.

“It (aluminum alloy) consists of 70% ordinary alloys and 30% various homeopathic additives that provide aluminum stability in a vacuum. Why does an FPV drone need such aluminum?" Kuzyakin wondered.

However, thanks to such a "filling", Russian engineers can obtain "a lot of useful information" and data, Kuzyakin concluded.

He Who Laughs Last: Russian 'Joker' Drones May Double Up as Air Defenses

“Joker-10” drones have reportedly been adjusted to act as air defenses – they can shoot down Ukrainian UAVs or simply ram them, becoming a cheap alternative to expensive missile interceptors.

©Sputnik/Stanislav Krasilnikov/Go to the mediabank

Russian “Joker-10” first-person view (FPV) drones have been adapted to double up as air defenses, according to Dmitry Kuzyakin, general director of the Center for Integrated Unmanned Solutions.

“We’ve come up with a new scenario and implemented it – the FPV air defense and security in inner airspace. Currently, it’s a new project of air defense and it is underway," he said.

Kuzyakin explained that the drones create a cloud of shards that destroys enemy projectiles. However, they can also ram them directly.

“Direct fire is not the only way to down enemy drone. The most effective way to destroy aerial targets is ramming, as always. That’s how we may have effective and cheap air defense systems,” he added.

Experts from the Center for Integrated Unmanned Solutions explained that enemy drones are often made of plastic and thus cannot be detected by radars, while surface-to-air missiles are extremely expensive.

“Electronic warfare systems are not that effective (against enemy drones) because such UAVs do not use vulnerable radio channels. Downing such drones and even small jets with air defense missiles may be costly from an economic standpoint. Single air defense missiles cost as much as a private house, while one drone may be cheaper than a bicycle.”

According to reports, the "Joker" drones, which are already being used by the Russian Armed Forces on the battlefield, can fly up to 200 km per hour if empty. During tests, this model managed to consistently down hostile UAVs.

How Barack Obama’s ‘Minstrel Imperialism’ Gave Cover to US Foreign Policy - Journalist

©Pete Souza/The White House

As countries throughout the Global South work to overthrow the legacy of colonialism and imperialist subjugation, the US empire still searches for a token minority to launder its image as eloquently and effectively as Barack Obama.

Algeria vowed to secure full membership status for Palestine at the United Nations Monday.

“Algeria will soon return to address the Security Council, once again, to ensure that Palestine is in its rightful place as a full member of the United Nations,” said Algerian UN representative Amar Ben Jamai. The move comes as the UN Security Council passed a resolution calling for a ceasefire in the besieged Gaza Strip, where Israel’s military operation has killed nearly 33,000. Palestine currently holds observer status in the international body.

The precipitous decline of Israel’s international standing has brought renewed attention to the colonial roots of the crisis in Palestine, which was colonized by the British before Zionists declared a self-proclaimed Jewish state in 1948. Author and journalist Jon Jeter joined Sputnik’s The Critical Hour program Friday to discuss how the United States perpetuates Palestinians’ subjugation and how former President Barack Obama put a black face on US imperialism.

“The 60s called, they want their media back,” said the former Washington Post bureau chief and two-time Pulitzer Prize finalist as Western media is flooded with bigoted characterizations of Haitians and Palestinians.

Recently, false rumors about cannibalism in Haiti have flooded social media, while Israel continues to spread debunked atrocity propaganda about mass rapes alleged to have taken place on October 7. False accusations of sexual violence have historically been a prominent tactic used against non-white people to uphold racial supremacy.

“We continue to trot out the same answers, the same responses, the same orientalism – if I may quote the late, great Edward Said – the same orientalist narratives which qualify imperialism and colonialism,” said Jeter.

“And that's why we can't work our way out, or at least not yet because we've got these same narratives that govern us in a sense and we haven't quite figured out – as Malcolm [X] said, if you're not careful, the media will have you hating the people who are oppressed and love the people who are doing the oppressing.”

“And there's another element to this, Jon, that I think is very important,” added host Wilmer Leon. “Barack Obama. The image of Barack Obama and his selling us imperialism. That leads us to [US United Nations ambassador] Linda Thomas-Greenfield, it leads us to [House minority leader] Hakeem Jeffries, it leads us to [Representative] Gregory Meeks. It leads us to Kamala – all of these Black faces: as I have dubbed it, ‘minstrel imperialism.’”

The tradition of minstrel shows, in which racist depictions of African Americans were used to perpetuate bigoted stereotypes, is understood in the United States as implying that someone is upholding white supremacist power and narratives, even if they themselves are Black.

Leon’s accusation, shared by many, is that Obama strengthened the purchase of Western imperialism and its racist, colonial underpinnings by serving as a Black mascot for US policy. Massive racial disparities continue to exist within the United States while US foreign policy subjugates non-white peoples around the world, with one study by Brown University estimating that at least 3.6 million Arab and Muslim people have died as a result of the United States’ so-called “War on Terror.”