Kremlin menolak klaim campur tangan Rusia dalam pemilihan AS sebagai tidak berdasar
Kremlin menolak klaim campur tangan Rusia dalam pemilihan AS sebagai tidak berdasar
Kremlin menganggap klaim atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2020 sebagai tidak berdasar, Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan, pada hari Rabu, 17/03/2021.
Pada hari Selasa, Kantor Direktur Intelijen Nasional menerbitkan penilaian komunitas intelijen tentang ancaman asing terhadap pemilihan federal AS 2020. Antara lain, laporan AS mengklaim bahwa pihak berwenang Rusia diduga berusaha merendahkan presiden petahana Joe Biden dan Partai Demokratnya selama kampanye pemilu tahun lalu. Otoritas AS akan menjatuhkan sanksi berdasarkan temuan tersebut, kata dokumen itu.
Rusia tidak pernah ikut campur dalam pemilihan AS, Peskov mengatakan kepada wartawan. "Kami tidak setuju dengan kesimpulan laporan tentang negara kami," kata juru bicara kepresidenan Rusia. "Rusia tidak ikut campur dalam pemilu sebelumnya, dan tidak ikut campur dengan pemilu 2020 yang dirujuk laporan itu," Peskov menekankan. "Rusia tidak terlibat dalam kampanye melawan salah satu kandidat," tambahnya.
"Kami menganggap laporan ini salah," kata juru bicara Kremlin. "Itu sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki bukti," tegasnya.
Kremlin menyesalkan bahwa klaim tidak berdasar atas "campur tangan" Rusia dalam pemilihan presiden AS, yang didasarkan pada file berkualitas buruk, digunakan sebagai alasan untuk kemungkinan sanksi baru, kata Peskov kepada wartawan.
"Secara umum, kami hanya dapat sekali lagi menyuarakan penyesalan bahwa file-file semacam itu, yang jauh dari kualitas tinggi - digunakan, kemungkinan besar, sebagai alasan untuk memasukkan masalah sanksi baru terhadap negara kami ke dalam agenda," kata Peskov. .
Menurut dia, "kalimat ini melukai hubungan Rusia-AS yang sudah sakit." "Dan, tentu saja, garis seperti itu jauh dari mendorong setidaknya beberapa upaya, manifestasi dari setidaknya beberapa kemauan politik untuk menormalkan hubungan ini," kata Peskov.
Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Media Massa (Roskomnadzor) akan memblokir jaringan sosial Twitter di Rusia dalam sebulan jika layanan tersebut tidak menghapus informasi terlarang, kata wakil kepala badan tersebut Vadim Subbotin kepada TASS.
"Jika Twitter tidak memenuhi persyaratan Roskomnadzor, persyaratan undang-undang Rusia masing-masing, kami akan mempertimbangkan opsi untuk memblokir sepenuhnya layanan di wilayah Rusia," tambahnya.
Pejabat itu mencatat, jika perusahaan memenuhi semua persyaratan, sanksi terhadapnya akan dicabut.
Pada 10 Maret, agen federal mengambil tindakan untuk awalnya memperlambat kecepatan memuat Twitter secara nasional karena pelanggaran undang-undang Rusia di jaringan sosial.
Regulator menetapkan bahwa pada 10 Maret, jejaring sosial belum menghapus 3.168 konten yang berisi informasi terlarang. Agensi tersebut mengatakan bahwa jika layanan Internet Twitter terus mengabaikan persyaratan hukum, tindakan (penegakan) ini akan terus sejalan dengan peraturan (bahkan hingga menerapkan blokir) hingga hasutan bunuh diri yang ditujukan pada anak di bawah umur, pornografi anak, serta informasi tentang penggunaan narkoba dihapus.
Kepala departemen badan kendali komunikasi elektronik Yevgeny Zaitsev mengatakan, pengawas siap untuk melakukan dialog dengan perusahaan, tetapi Twitter tidak menanggapi pertanyaan dan tuntutan.
Pada 1 Februari, undang-undang mulai berlaku di Rusia, yang mewajibkan jejaring sosial untuk secara independen mengidentifikasi dan memblokir konten terlarang. Jejaring sosial diharuskan mengambil tindakan segera untuk membatasi akses ke informasi terlarang tersebut. Jika tidak memungkinkan untuk menilai konten secara independen dalam waktu 24 jam, administrasi jaringan sosial harus mengirim data ke media federal dan pengawas komunikasi.
Ribuan Wartawan Se-Jabodetabek Mulai Vaksinasi Kedua
Ribuan Wartawan Se-Jabodetabek Mulai Vaksinasi Kedua
Ribuan Wartawan se Jabodetabek Mulai Terima Vaksinasi Kedua./Foto: RB
Ribuan pekerja media menerima vaksinasi massal dosis kedua untuk wartawan Jabodetabek di GBK Basketball Hall, hari Selasa 16/03/2021.
Proses vaksinasi ini berjalan dengan tertib dan lancar.
Antrean bermula dari pintu masuk. Para penerima vaksin diminta menunjukkan kartu atau bukti telah menjalani vaksinasi kedua, dua pekan sebelumnya. Bisa dengan menunjukkan pesan singkat (sms) atau kartu vaksin yang telah diterima.
Kendati demikian, penerima vaksin juga bisa mengeceknya secara langsung melalui situs Pedulilindungi.org. Panitia juga menyediakan barcode untuk discan agar langsung diarahkan ke situs tersebut. Peserta tinggal menginput data nama lengkap dan NIK.
Hasilnya akan menunjukkan bahwa peserta telah vaksin pertama atau belum . Setelahnya, mereka bisa mengantre di beberapa kursi yang telah disediakan. Posisinya pun diatur sedemikian rupa agar terpisah dengan jarak aman. Penerima vaksin menunggu araharn dari panitia yang standby di semua titik.
Salah seorang penerima vaksin, Septi Nulawam merasa bersyukur dengan agenda kedua tersebut. Meskipun sebenarnya jadwal vaksinasi yang diterimanya berbeda. Lantaran, pesan yang masuk mematok jadwal pada hari Sabtu lalu, 13/03/2021.
“Kalau sabtu kan waktunya agak lowong karena weekend ya. Hari ini kebetulan bersamaan dengan waktu kerja, jadi harus meluangkan waktu bolak-balik Jakarta – Bogor,” ungkapnya.
Ia mengikuti antrean sejak pukul 08.00 WIB. Meski banyak penerima vaksin yang lain, prosesnya terbilang cukup rapi. Menurutnya, tak ada kesulitan khusus. Lantaran sekua petunjuk sudah dipaparkan dengan sangat gamblang.
Massa Emak-emak Cekcok dengan Aparat di Sidang Rizieq Shihab
Massa Emak-emak Cekcok dengan Aparat di Sidang Rizieq Shihab
Puluhan ibu rumah tangga melantunkan selawat saat diminta membubarkan diri dari arena sidang perdana Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Foto: CNN Indonesia/Thohirin
Puluhan orang yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu melantunkan selawat saat diminta membubarkan diri dari sidang perdana Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari Selasa, 16/03/2021.
Mereka ngotot bertahan dan menolak membubarkan diri. Cekcok antara aparat keamanan dan massa Rizieq sempat terjadi sehingga kerumunan tak bisa dihindarkan.
Kerumunan massa Rizieq terjadi di depan gerbang PN Jaktim. Polisi sendiri telah melarang massa maupun media untuk meliput secara langsung sidang perdana Rizieq Shihab.
Eskalasi massa sempat memanas saat suara Rizieq secara virtual lamat-lamat terdengar dari area sidang hingga kerumunan massa yang ada di area depan PN Jaktim. Rizieq memastikan dirinya hadir di sidang dan seolah-olah mengetahui massa yang tengah menghadiri sidangnya.
Suara Rizieq tersebut sontak memancing emosi massa dan meneriakkan hal serupa. Mayoritas ibu-ibu lantas kembali bersalawat dan melanturkan takbir.
Hingga berita ini ditulis, puluhan massa tersebut masih enggan meninggalkan lokasi meski polisi telah meminta mereka untuk bubar. Pantauan CNNIndonesia.com, kondisi tersebut mengakibatkan kerumunan tak bisa dihindarkan.
Selain ibu-ibu, massa yang hadir dalam sidang perdana Rizieq ini juga terdiri dari orang tua dan remaja.
Rizieq berserta enam terdakwa lain menjalani awal November lalu. Mantan pentolan FPI itu dijerat langsung dengan menggunakan lima dakwaan alternatif, mulai dari pasal karantina kesehatan hingga hasutan.
Para terdakwa yang akan disidangkan ialah Muhammad Rizieq Shihab; Haris Ubaidillah; Ahmad Sabri Lubis; Ali Alwi Alatas; Idrus alias Idrus Al-Habsyi; Maman Suryadi di kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat.
Korut kepada AS: Jangan bikin kesal kalau ingin damai
Korut kepada AS: Jangan bikin kesal kalau ingin damai
@Reuters
Saudari pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, mengkritik latihan militer yang sedang berlangsung di Korea Selatan dan memperingatkan pemerintahan baru Amerika Serikat untuk "jangan membuat kesal" kalau ingin berdamai, kantor berita negara Korut melaporkan, pada hari Selasa, 16/03/2021.
“Makanya kita tahu tidak semua daerah akan mengajukan formasi PPPK, karena mereka berharapnya formasi CPNS yang dibuka, formasi guru CPNS,” ujarnya.
Pernyataan itu keluar sehari sebelum menteri luar negeri dan menteri pertahanan AS akan tiba di Seoul untuk pembicaraan pertama dengan mitra-mitra mereka di Korea Selatan.
"Kami mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan pemerintahan baru AS yang berusaha keras melakukan perbuatan tak menyenangkan di negeri kami," kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara, KCNA.
"Kalau AS ingin berada dalam keadaan damai selama empat tahun mendatang, pertama-tama lebih baik jangan sampai membuat kesal."
Korea Utara sejauh ini menolak permintaan Amerika Serikat untuk melakukan dialog, Gedung Putih mengatakan pada Senin (15/3).
Pernyataan itu muncul pada saat ketaknyamanan hubungan AS-Korut, yang dimulai di bawah Presiden Donald Trump, telah menjalar ke kepresidenan Joe Biden.
Pemimpin Korut Kim Jong Un sempat mengadakan tiga pertemuan puncak tingkat tinggi dengan Trump dan saling bertukar surat beberapa kali.
Tapi, negara bersenjata nuklir itu kemudian mengakhiri pembicaraan dan mengatakan tidak akan berhubungan lebih jauh kecuali Amerika Serikat mencabut kebijakan-kebijakannya yang bermusuhan.
Pasukan Korea Selatan dan AS sudah memulai latihan militer bersama pada musim semi, yang terbatas pada simulasi komputer karena risiko virus corona --juga karena ada ikhtiar yang berlangsung untuk merangkul Korea Utara.
"Latihan perang dan permusuhan tidak akan pernah bisa berjalan dengan dialog dan kerja sama," kata Kim Yo Jong, yang telah menjadi pengkritik tajam terhadap Seoul, dalam siaran media pemerintah.
Dia mengejek Korea Selatan karena "mengandalkan latihan perang yang menyusut, sekarang mereka berada dalam rawa krisis politik, ekonomi, dan epidemi."
Keterhubungan antar-Korea yang telah meningkat pada 2018 dan saat ini sedang diikhtiarkan oleh Korea Selatan "tidak akan lagi datang dengan mudah" dan Korea Utara akan menyimak untuk melihat apakah ada provokasi lebih lanjut, katanya.
Korea Utara akan mempertimbangkan untuk menarik diri dari perjanjian militer antar-Korea, yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan di sepanjang perbatasan bersama, dan akan meninjau kemungkinan membubarkan beberapa organisasi --yang diniatkan untuk bekerja sama dengan Korea Selatan, kata Kim.
Perhimpunan Guru Minta Nadiem Buka Rekrutmen CPNS 2021 Sesuai Janji
Perhimpunan Guru Minta Nadiem Buka Rekrutmen CPNS 2021 Sesuai Janji
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyadari bahwa salah satu alasan pemerintah daerah (pemda) tidak memaksimalkan usulan formasi rekrutmen 1 juta guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan daerah. Sebab, terdapat daerah yang berharap, formasi guru yang akan diusulkan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Makanya kita tahu tidak semua daerah akan mengajukan formasi PPPK, karena mereka berharapnya formasi CPNS yang dibuka, formasi guru CPNS,” ujarnya.
Pihaknya berharap dari 1 juta alokasi rekrutmen guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada alokasi untuk guru PNS. Apalagi, sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa rekrutmen guru CPNS akan tetap ada dan tidak dihapuskan.
“Sebagaimana janjinya Mas Menteri yang Januari kemarin dengan BKN, apakah misalnya 20 persen atau 10 persen gitu ya kami berharap,” ujar dia.
Kemudian juga dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI pada Januari juga merekomendasinkan agar pemerintah tetap membuka rekrutmen CPNS 2021. Adapun, RDP saat itu dihadiri oleh Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri, BKN serta KemenPAN-RB.
Kemudian juga dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI pada Januari juga merekomendasinkan agar pemerintah tetap membuka rekrutmen CPNS 2021. Adapun, RDP saat itu dihadiri oleh Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri, BKN serta KemenPAN-RB.
“Karena kekurangan guru itu tidak bisa dipenuhi ditutupi dengan guru PPPK semuanya, karena sifatnya kontrak 5 tahun maksimal, kalau diperpanjang 5 tahun, kalau nggak gimana kan, makanya tetep kita butuh PNS,” pungkas Satriwan.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa rekrutmen formasi guru CPNS akan tetap ada. Hal tersebut akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 ini.
“Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK,” kata dia dalam akun Instagram-nya @nadiemmakarim yang dikutip JawaPos.com, Rabu, 06/01/2021.
Tedros terpukul setelah Jerman, Italia, Prancis menangguhkan suntik vaksin AstraZeneca Kampanye WHO jadi kacau balau
Tedros terpukul setelah Jerman, Italia, Prancis menangguhkan suntik vaksin AstraZeneca Kampanye WHO jadi kacau balau
Setelah Italia, kini giliran Jerman dan Prancis mengatakan, bahwa mereka akan menunda suntik vaksin AstraZeneca COVID-19 setelah beberapa negara melaporkan kemungkinan efek samping yang serius, membuat kampanye vaksinasi Eropa yang sudah berjuang menjadi berantakan.
(WHO) mengatakan tidak ada kaitan yang terbukti dan masyarakat tidak perlu panik.
Namun, keputusan tiga negara terbesar Uni Eropa untuk menunda suntikan AstraZeneca membuat kampanye vaksinasi yang sudah bermasalah di 27 negara Uni Eropa menjadi kacau balau.
Denmark dan Norwegia berhenti memberikan suntikan minggu lalu setelah melaporkan kasus perdarahan yang terisolasi, pembekuan darah dan jumlah trombosit yang rendah. Islandia dan Bulgaria mengikuti dan Irlandia serta Belanda mengumumkan penangguhan pada Minggu.
Spanyol akan berhenti menggunakan vaksin setidaknya selama 15 hari, radio Cadena Ser melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Ilmuwan top WHO menegaskan pada hari Senin bahwa tidak ada kematian yang terdokumentasi terkait dengan vaksin COVID-19.
“Kami tidak ingin orang panik,” kata Soumya Swaminathan pada konferensi media virtual, seraya menambahkan sejauh ini tidak ada hubungan antara apa yang disebut “peristiwa tromboemboli” yang dilaporkan di beberapa negara dan penembakan COVID-19.
Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pertemuan komite penasihat di AstraZeneca akan diadakan pada hari Selasa. Regulator obat UE EMA juga akan bersidang minggu ini untuk menilai informasi yang dikumpulkan mengenai apakah suntikan AstraZeneca berkontribusi pada kejadian tromboemboli pada mereka yang diinokulasi.
Tindakan beberapa negara terbesar dan terpadat di Eropa akan memperdalam kekhawatiran tentang lambatnya peluncuran vaksin di wilayah tersebut, yang telah diganggu oleh kekurangan karena masalah produksi vaksin, termasuk milik AstraZeneca.
Jerman memperingatkan pekan lalu bahwa mereka menghadapi gelombang ketiga infeksi, Italia mengintensifkan penguncian dan rumah sakit di wilayah Paris hampir kelebihan beban.
Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengatakan bahwa meskipun risiko pembekuan darah rendah, hal itu tidak dapat dikesampingkan.
"Ini adalah keputusan profesional, bukan politik," kata Spahn, seraya menambahkan bahwa dia mengikuti rekomendasi dari Institut Paul Ehrlich, regulator vaksin Jerman.
Prancis mengatakan pihaknya menangguhkan penggunaan vaksin sambil menunggu penilaian oleh EMA.
"Keputusan yang diambil, sesuai juga dengan kebijakan Eropa kami, adalah untuk menangguhkan, karena tindakan pencegahan, vaksinasi dengan suntikan AZ, berharap bahwa kami dapat melanjutkan dengan cepat jika panduan EMA memungkinkan," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Italia mengatakan penghentiannya adalah "tindakan pencegahan dan sementara" menunggu keputusan EMA.
“EMA akan segera bertemu untuk mengklarifikasi segala keraguan sehingga vaksin AstraZeneca dapat dilanjutkan dengan aman dalam kampanye vaksinasi sesegera mungkin,” kata Gianni Rezza, Direktur Jenderal Pencegahan di Kementerian Kesehatan Italia.
Austria dan Spanyol telah berhenti menggunakan batch tertentu dan jaksa penuntut di wilayah utara Italia Piedmont sebelumnya menyita 393.600 dosis setelah kematian seorang pria beberapa jam setelah dia divaksinasi. Itu adalah wilayah kedua yang melakukannya setelah Sisilia, tempat dua orang tewas tak lama setelah ditembak.
WHO mengimbau negara-negara untuk tidak menghentikan vaksinasi terhadap penyakit yang telah menyebabkan lebih dari 2,7 juta kematian di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros mengatakan ada sistem untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Ini tidak berarti peristiwa ini terkait dengan vaksinasi COVID-19, tetapi ini adalah praktik rutin untuk menyelidikinya, dan itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan berfungsi dan kontrol yang efektif sudah ada, "katanya kepada media briefing.
Inggris mengatakan tidak memiliki kekhawatiran, sementara Polandia mengatakan manfaatnya lebih besar daripada risiko apa pun.
EMA mengatakan bahwa per 10 Maret, total 30 kasus pembekuan darah telah dilaporkan di antara hampir 5 juta orang yang divaksinasi dengan suntikan AstraZeneca di Wilayah Ekonomi Eropa, yang menghubungkan 30 negara Eropa.
Michael Head, peneliti senior kesehatan global di University of Southampton, mengatakan keputusan oleh Prancis, Jerman, dan lainnya tampak membingungkan.
“Data yang kami miliki menunjukkan bahwa jumlah efek samping yang terkait dengan pembekuan darah adalah sama (dan mungkin, pada kenyataannya lebih rendah) pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan populasi yang tidak divaksinasi,” katanya, menambahkan bahwa menghentikan program vaksinasi memiliki konsekuensi.
“Hal ini mengakibatkan penundaan dalam melindungi orang, dan potensi peningkatan keragu-raguan vaksin, sebagai akibat dari orang-orang yang telah melihat berita utama dan dapat dimengerti menjadi prihatin. Belum ada tanda-tanda data yang benar-benar membenarkan keputusan ini. "
Seorang dokter penyakit menular senior Jerman, bagaimanapun, mengatakan kejadian latar belakang 2-5 trombosis per juta per tahun secara signifikan lebih rendah daripada jumlah 7 dari 1,6 juta orang yang divaksinasi yang dikutip oleh kementerian kesehatan Jerman.
“Ini seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan vaksinasi di Jerman sampai semua kasus, termasuk kasus yang dicurigai di Jerman dan Eropa, telah benar-benar bersih,” kata Clemens Wendtner, kepala unit khusus untuk infeksi yang mengancam nyawa yang sangat menular di Klinik Schwabing di Munich.
GEJALA 'TIDAK BIASA'
Suntikan AstraZeneca termasuk yang pertama dan termurah untuk dikembangkan dan diluncurkan dalam jumlah besar sejak virus korona pertama kali diidentifikasi di China tengah pada akhir 2019, dan akan menjadi andalan program vaksinasi di banyak negara berkembang.
Thailand mengumumkan rencana pada hari Senin untuk melanjutkan pengambilan gambar perusahaan Anglo-Swedia setelah menangguhkan penggunaannya pada hari Jumat, tetapi Indonesia mengatakan akan menunggu WHO untuk melaporkan.
WHO mengatakan panel penasehatnya sedang meninjau laporan terkait dengan tembakan itu dan akan merilis temuannya sesegera mungkin. Tetapi dikatakan tidak mungkin mengubah rekomendasinya, yang dikeluarkan bulan lalu, untuk penggunaan luas, termasuk di negara-negara di mana varian virus Afrika Selatan dapat mengurangi kemanjurannya.
EMA juga mengatakan tidak ada indikasi kejadian tersebut disebabkan oleh vaksinasi dan jumlah pembekuan darah yang dilaporkan tidak lebih tinggi daripada yang terlihat pada populasi umum.
Tetapi beberapa efek samping yang dilaporkan di Eropa telah mengganggu program vaksinasi yang telah tersandung karena peluncuran yang lambat dan skeptisisme vaksin di beberapa negara.
Belanda mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah melihat 10 kasus kemungkinan efek samping yang merugikan dari suntikan AstraZeneca, beberapa jam setelah menunda program vaksinasi menyusul laporan potensi efek samping di negara lain.
Informasi terkini menunjukkan “bentuk trombosis yang sangat khusus dan jarang terjadi, di mana beberapa kasus tampaknya terjadi tidak lama setelah vaksinasi. Ini tentu saja mencurigakan dan harus diselidiki, ”kata Anke Huckriede, profesor vaksinasi di Universitas Groningen di Belanda.
Denmark melaporkan gejala "sangat tidak biasa" pada seorang warga negara berusia 60 tahun yang meninggal karena pembekuan darah setelah menerima vaksin, frasa yang sama digunakan pada hari Sabtu oleh Norwegia sekitar tiga orang di bawah usia 50 tahun yang dikatakan sedang dirawat di rumah sakit.
Salah satu dari tiga petugas kesehatan yang dirawat di rumah sakit di Norwegia setelah menerima suntikan AstraZeneca telah meninggal, kata otoritas kesehatan pada hari Senin, tetapi tidak ada bukti bahwa vaksin tersebut menjadi penyebabnya.
AstraZeneca sebelumnya mengatakan telah melakukan peninjauan yang mencakup lebih dari 17 juta orang yang divaksinasi di UE dan Inggris yang tidak menunjukkan bukti peningkatan risiko pembekuan darah.
Hasil yang telah lama ditunggu dari 30.000 orang uji coba vaksin AS milik AstraZeneca sekarang sedang ditinjau oleh pemantau independen untuk menentukan apakah suntikan itu aman dan efektif, kata seorang pejabat tinggi AS pada hari Senin.
Departemen Kesehatan AS Mengaku Menekan Brasil untuk Menolak Otorisasi Sputnik V
Departemen Kesehatan AS Mengaku Menekan Brasil untuk Menolak Otorisasi Sputnik V
Satu kotak vaksin AstraZeneca COVID-19 terlihat di lemari es di tengah kampanye vaksinasi di Ronquieres, Belgia 15 Maret 2021. REUTERS/Yves Herman
Pengembang vaksin Rusia telah mengutuk tindakan otoritas Amerika dan menekankan bahwa negara-negara harus berjuang sebagai front persatuan melawan pandemi.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS telah mengakui dalam laporan tahunannya bahwa mereka menggunakan "hubungan diplomatik" untuk memaksa Brasil, salah satu negara yang paling parah terkena pandemi, untuk menolak otorisasi dari virus corona Rusia, vaksin Sputnik V.
Otoritas Amerika menempatkan tindakan mereka pada kebutuhan untuk "mengurangi upaya" oleh Rusia untuk meningkatkan "pengaruh" di wilayah tersebut, yang, seperti dikatakan oleh surat kabar departemen itu, akan merugikan "keselamatan dan keamanan AS". Laporan itu tidak merinci bagaimana persetujuan Brasil atas vaksin tambahan untuk melawan pandemi akan merusak keamanan AS.
Brasil sejauh ini telah mengesahkan dua vaksin untuk penggunaan darurat, obat AstraZeneca dan obat Cina Sinovac. Ini telah memberikan persetujuan penuh Amerika yang dikembangkan bersama oleh Pfizer Inc dan BioNTech SE.
Negara itu mengatakan pada Februari bahwa sedang dalam pembicaraan untuk membeli 20 juta dosis suntikan Sinovac meskipun uji coba domestik menunjukkan sekitar 50% kemanjuran. Brasil juga telah berjuang untuk mendapatkan suntikan AstraZeneca, mencoba membeli pengirimannya dari negara lain.
Pada Februari, negara itu berhasil mendapatkan 2 juta dosis, tetapi mengatakan itu hanya "menggores permukaan kekurangan". Pengiriman 8 juta dosis lainnya dihentikan oleh pemerintah India.
Sputnik V : "Dep. AS dari Health secara terbuka mengonfirmasi bahwa mereka menekan Brasil terhadap Sputnik V. Kami percaya negara harus bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa. Upaya untuk melemahkan vaksin tidak etis dan memakan korban jiwa.
US Dep. of Health publicly confirmed that it pressured Brazil against Sputnik V. We believe countries should work together to save lives. Efforts to undermine the vaccines are unethical and are costing lives. 👇https://t.co/Ga5i4zvbCt P.48 pic.twitter.com/A6wyKOkc8t
Situasinya bahkan lebih buruk dengan vaksin Pfizer buatan AS karena sejauh ini Brasil hanya mampu memperoleh satu botol. Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengkritik persyaratan kesepakatan yang diajukan oleh raksasa medis itu, mengutuk pembebasan perusahaan dari tanggung jawab jika pengiriman obat mengalami kesalahan dalam beberapa hal. Meskipun demikian, negara tersebut mencapai kesepakatan untuk 100 juta dosis pada 3 Maret.
Pfizer pertama kali mengusulkan kesepakatan untuk membeli kembali vaksinnya pada tahun 2020, tetapi Brasil menolak tawaran aslinya, sekarang tampaknya telah berubah pikiran.
Perusahaan farmasi Brasil, União Quimica, berencana untuk memproduksi suntikan anti-coronavirus Sputnik V di dalam negeri dan mengharapkan otorisasi yang cepat oleh pihak berwenang. Namun, regulator medis negara tersebut sejauh ini tidak menyetujui otorisasi penggunaan darurat untuk Sputnik V, meskipun keefektifan obat tersebut telah dikonfirmasi dalam uji klinis. Hasil yang terakhir sebelumnya diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet.
Jaksa Italia sita vaksin AstraZeneca setelah kematian seorang pria
Jaksa Italia sita vaksin AstraZeneca setelah kematian seorang pria
Satu kotak vaksin AstraZeneca COVID-19 terlihat di lemari es di tengah kampanye vaksinasi di Ronquieres, Belgia 15 Maret 2021. REUTERS/Yves Herman
Roma- Jaksa penuntut di wilayah utara Italia Piedmont mengatakan pada Senin bahwa mereka telah menyita 393.600 dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca setelah kematian seorang pria beberapa jam setelah dia menerima suntikan itu.
Langkah tersebut merupakan pukulan lain bagi citra vaksin AstraZeneca di Italia dan selanjutnya akan menghambat kampanye anti virus corona pemerintah.
Pada hari Minggu, 14/3, pemerintah daerah Piedmont menangguhkan penggunaan vaksin tersebut setelah Sandro Tognatti, seorang guru musik berusia 57 tahun, jatuh sakit dan meninggal dalam keadaan yang belum dijelaskan.
Tognatti melakukan pemotretan pada Sabtu sore hari, 13/03/2021, kata istrinya kepada surat kabar Italia. Dia mengeluhkan suhu tubuh yang tinggi pada malam hari dan merasa sakit lagi pada Minggu pagi. Sebuah ambulans dipanggil, tetapi pria itu meninggal tak lama kemudian.
"Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemberian obat secara terus-menerus di seluruh negeri tidak menyebabkan konsekuensi lebih lanjut (berbahaya atau fatal) sampai kami benar-benar yakin bahwa kematian (Tognatti) tidak dapat dikaitkan dengan inokulasi yang disebutkan di atas," kata jaksa Teresa Angela Camelio dalam sebuah pernyataan.
Para hakim di Sisilia juga memerintahkan penyitaan vaksin AstraZeneca minggu lalu menyusul kematian mendadak dua pria yang baru-baru ini diinokulasi.
Pemerintah Italia mengatakan tidak ada bukti hubungan antara kematian dan suntikan dan telah mengizinkan vaksin AstraZeneca untuk terus diberikan.
Sebaliknya, Irlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia semuanya telah menangguhkan penggunaan vaksin setelah masalah pembekuan darah, beberapa di antaranya berakibat fatal, pada orang-orang yang telah menggunakannya.
Sementara WHO mendesak dunia untuk tidak menghentikan vaksinasi karena suntikan AstraZeneca membelah Eropa
Organisasi Kesehatan Dunia mengimbau negara-negara pada hari Senin untuk tidak menjeda kampanye vaksinasi setelah dua negara Eropa dan satu di Asia bergabung dengan segelintir yang telah menangguhkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca karena kekhawatiran keamanan.
Thailand mengumumkan rencana pada hari Senin untuk melanjutkan pengambilan gambar perusahaan Anglo-Swedia tetapi Indonesia mengatakan akan menunggu setelah Irlandia dan Belanda mengumumkan penangguhan pada hari Minggu.
Denmark dan Norwegia telah melaporkan kasus perdarahan yang terisolasi, pembekuan darah dan jumlah trombosit yang rendah setelah vaksin AstraZeneca. Islandia dan Bulgaria sebelumnya menangguhkan penggunaannya sementara Austria dan Italia berhenti menggunakan bets tertentu.
Prancis, Jerman, dan Inggris mengatakan mereka tidak khawatir.
SMA 2 Cibinong Bogor Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Begini Suasananya (Republika)
170 sekolah mulai dari SD hingga SMA di Kabupaten Bogor melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) mulai hari ini, hari Senin, 15/03/2021, hingga 10 hari ke depan. Salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menggelar simulasi PTM yakni SMAN 2 Cibinong, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
Simulasi PTM hari ini dimulai sejak pukul 07.30 WIB hingga 09.30 WIB. Untuk hari ini dan hari Selasa, 16/03/2021, PTM diberikan kepada siswa kelas X. Lalu untuk hari Rabu, 17/03/2021, dan Kamis, 18/03/2021, PTM ditujukan kepada siswa kelas XI. Sedangkan pada Jumat, 19/03/2021, serta hari Senin, 22/03/2021, pekan depan, PTM dilaksanakan untuk siswa kelas XII.
Di SMAN 2 Cibinong, hari ini total 12 kelas yang terdiri dari sembilan kelas jurusan MIPA dan tiga kelas jurusan IPS. Dari masing-masing kelas itu, hanya 50 persen dari jumlah siswa yang diperbolehkan belajar di kelas. Yakni sejumlah 18 siswa, dari jumlah seharusnya 36 siswa. Namun, ada beberapa kelas yang hanya dihadiri dua orang dan enam orang siswa setiap kelasnya.
Pantauan awak media Republika.co.id-jejaring ayobogor.com di lokasi, SMAN 2 Cibinong telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari suhu kepada siswa dan guru, menyediakan wastafel cuci tangan di depan kelas dan beberapa titik tertentu, serta memastikan sekat berbahan akrilik di meja kelas. Siswa juga tidak melakukan cium tangan secara langsung kepada guru.
Kepala Sekolah SMAN 2 Cibinong, Eulis Nurhayati, mengatakan, meski sekolah sudah siap dalam simulasi PTM, namun izin orang menjadi salah satu syarat bagi siswa yang mengikuti simulasi ini. Perizinan tersebut, harus diberikan orang tua melalui surat bertuliskan.
"Walaupun sekolah saat ini mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi anak tersebut terjadwal masuk dan tua tidak setuju, tetap tidak boleh datang dan tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran secara berani," ujar Eulis kepada Republika.co.id saat ditemui di SMAN 2 Cibinong, hari Senin, 15/03/2021.
Meski sudah memulai simulasi PTM, Eulis menjelaskan, pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler belum bisa dilaksanakan. Tak hanya itu, kantin sekolah pun belum dibuka, sehingga para siswa dianjurkan untuk membawa bekal sendiri. Dalam pelaksanaan simulai PTM, guru-guru pun berkeliling ke sekitar sekolah untuk mengawasi jalannya simulasi.
"Kami keliling mengimbau masyarakat agar tetap menjaga jarak, kemudian mengecek apakah membawa makanan atau tidak karena disampaikan sekolah selama masa pandemi Covid-19 ini tidak diperkenankan buka kantin agar tidak ada kerumunan. Pelajaran olahraga pun tidak di lapangan dan ekskul pun masih belum kecuali pramuka dan itupun secara virtual," ucapnya.
Salah seorang siswi kelas 10 MIPA 3, Salwa Salsabila mengaku senang dengan diadakannya pembelajaran di sekolah. Menurutnya, belajar terasa lebih efektif jika berinteraksi langsung dengan guru.
Walaupun masih ada teman-teman yang belajar daring, lebih ngerasa seneng aja bisa ketemu teman-teman setelah satu tahun nggak ketemu,” ujar siswi berkerudung ini.
Salwa diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti simulasi PTM di sekolah karena sudah terbiasa mengikuti protokol kesehatan ketika masih belajar di rumah. Sehingga, ketika sekolah mengajukan izin PTM, orang tua Salwa langsung mengizinkan.
“Semoga ke depannya walaupun nanti sekolah offline, nggak pada nyelepein Covid. Tetap jaga protokol kesehatan,” ucapnya.
FOTO FILE: Pemandangan umum Lapangan Santo Petrus yang sepi pada Hari Natal selama penguncian virus corona, di Vatikan, 25 Desember 2020. REUTERS/Yara Nardi
Vatikan mengatakan pada hari Senin bahwa para imam tidak dapat memberkati perkawinan sesama jenis dan bahwa berkat semacam itu tidak sah, dalam keputusan yang sangat mengecewakan umat Katolik gay yang berharap Gereja mereka menjadi lebih ramah di bawah Paus Fransiskus.
Tetapi kaum konservatif di 1,3 miliar anggota Gereja telah menyatakan kekhawatirannya atas praktik-praktik ini, terutama di Jerman di mana setidaknya dua uskup, termasuk Kardinal Reinhard Marx dari Munich, salah satu penasihat tertinggi paus, telah menunjukkan dukungan untuk semacam "pastoral" berkat.
Menanggapi pertanyaan formal dari sejumlah keuskupan tentang apakah praktik itu diizinkan, kantor doktrinal Vatikan, Kongregasi untuk Doktrin Iman (CDF), mengeluarkan putusan: "Negatif".
Paus Fransiskus menyetujui tanggapan tersebut, kata CDF, menambahkan bahwa itu "tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi yang tidak adil, melainkan sebagai pengingat akan kebenaran ritus liturgi" sakramen pernikahan dan pemberkatan yang terkait dengannya.
Francis DeBernardo, Direktur Eksekutif dari kelompok gay Katolik New Ways Ministry, mengatakan, “Tidak mengherankan, tetapi tetap mengecewakan, bahwa Vatikan telah menjawab 'tidak'.”
Namun dia mengatakan bahwa "itu tidak akan menghentikan umat Katolik di bangku gereja, atau banyak pemimpin Katolik, yang ingin agar berkat seperti itu terjadi."
Sejak menjadi uskup agung di negara asalnya Argentina, Paus Fransiskus telah mendukung hak pasangan gay untuk mendapatkan perlindungan hukum sipil tetapi selalu menentang pernikahan gay.
Dia juga telah mengadakan pertemuan dengan pasangan gay dan pada tahun 2013 membuat pernyataan yang sekarang terkenal "Siapa saya yang harus dinilai" tentang gay yang mencoba untuk hidup menurut aturan Gereja.
Gereja mengajarkan bahwa menjadi gay tidak secara inheren berdosa tetapi melarang aktivitas seksual sesama jenis.
BERKAT INDIVIDU
Sebuah catatan penjelasan terpisah dari CDF mengatakan bahwa sementara pemberkatan pasangan sesama jenis tidak sah, keputusan tersebut “sama sekali tidak mengurangi pertimbangan manusiawi dan Kristiani di mana Gereja memegang setiap orang”.
Dikatakan juga bahwa Gereja dapat memberikan berkat pada individu gay.
“(Putusan) tidak menghalangi berkat yang diberikan kepada individu dengan kecenderungan homoseksual yang mewujudkan keinginan untuk hidup dalam kesetiaan pada rencana Allah yang diwahyukan seperti yang diusulkan oleh ajaran Gereja,” katanya.
Sebuah survei Pew Research tahun lalu menunjukkan bahwa mayoritas umat Katolik di Amerika Serikat dan Eropa Barat menyetujui pernikahan gay sementara mayoritas di Eropa Timur dan negara-negara bekas blok Soviet menentangnya.
Tahun lalu, Vatikan harus bergerak untuk mengklarifikasi komentar yang dikaitkan dengan Paus Fransiskus tentang undang-undang serikat sipil dalam sebuah film dokumenter, dengan mengatakan bahwa itu diambil di luar konteks dan tidak menandakan perubahan dalam doktrin Gereja tentang kaum gay atau dukungan untuk pernikahan sesama jenis.
Komentar yang dikaitkan dengan paus dalam film tersebut membuat khawatir kaum konservatif dan mereka memuji klarifikasi Vatikan.
Wartawan kemudian menemukan bahwa dua kutipan terpisah sebagai tanggapan atas pertanyaan terpisah disambung agar muncul sebagai satu
