Pelatih Persib Bandung Luis Milla berbicara dalam jumpa pers. (Foto: Liga Indonesia Baru)
Energi Persib Bandung bertambah jelang laga kontra Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 2 Oktober 2022 nanti.
Dua penggawa persib yang tergabung di Tim Nasional U-19 Indonesia, Kakang Rudianto dan Robi Darwis kini telah kembali bergabung bersama Persib.
Keduanya pun mendapat sambutan hangat dari pelatih Luis Milla. Menurutnya, Kakang dan Robi Darwis menjadi tambahan energi buat timnya untuk menatap laga terdekat Persib yakni menjamu Persija.
Laga pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 tersebut adalah pertandingan sarat gengsi. Kondisi tim pun diharapkan prima sehingga ia memiliki banyak pilihan pemain untuk diturunkan.
“Saya sangat senang dengan kembalinya dua pemain ini. Mereka memberikan banyak energi bagi tim dan mereka bisa membantu tim ini,” kata Luis Milla dikutip dari laman resmi Persib, pada hari Jumat, 23/09/2022.
Namun, dia mengakui, keduanya perlu adaptasi bersama PERSIB sekembalinya membela Garuda Nusantara. Tapi dia menilai adaptasi tidak akan berjalan lama.
“Mereka sekarang butuh adaptasi setelah fokus bersama tim nasional,” ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Luis Milla terus menggenjot fisik dan mental pemain pada masa jeda kompetisi Liga 1 2022/2023 yang meliburkan laga hingga sekitar dua pekan.
Waktu dua pekan akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan "feeling ball", sebab Milla mengaku ingin menanamkan konsep bermain kepada anak asuhnya.
"Bagi kami, pekan ini tujuan utamanya adalah menanamkan konsep bermain dan juga membenahi kondisi fisik para pemain," kata Luis Milla.
Milla mengaku sebelum menanamkan konsep tersebut pelatih Spanyol itu ingin kondisi fisik dan mental pemain ditingkatkan dulu.
Milla mengatakan bahwa intensitas latihan dalam dua pekan ini bakal terus meningkat, kemudian baru menjelang pertandingan ia akan fokus pada mematangkan taktik.
"Namun yang menjadi prioritas adalah kondisi fisik. Setelah itu mematangkan taktik untuk siap bertanding melawan Persija," katanya.
Penduduk republik rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), serta wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Kherson dan Zaporozhye, akan memberikan suara mereka dalam referendum tentang aksesi ke Rusia antara 23 dan 27 September.
Isu menggelar referendum langsung dilontarkan awal pekan ini oleh kamar-kamar umum DPR dan LPR. Pada hari Senin, mereka mengajukan permintaan resmi kepada kepala republik mereka. Tanggal referendum ditetapkan pada hari Selasa, dan legislatif lokal dengan suara bulat mengesahkan undang-undang referendum, sementara otoritas pemilihan menyetujui prosedur tersebut.
Pada hari Selasa, penduduk wilayah Zaporozhye dan Kherson bergabung dengan inisiatif tersebut ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan serupa kepada otoritas mereka. Dekrit Yegeny Balitsky, kepala administrasi militer-sipil wilayah Zaporozhye, diposting di saluran Telegramnya. Keputusan kepala administrasi militer-sipil regional Kherson Vladimir Saldo juga mulai berlaku, kata pemerintah daerah kepada TASS.
Dalam pidato video pada Rabu pagi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia akan mendukung keputusan yang dibuat selama referendum.
Tempat pemungutan suara untuk bekerja selama satu hari
Format plebisit menjadi bahan diskusi paling panas menjelang pemungutan suara. Karena keterbatasan waktu dan masalah teknis, keputusan dibuat untuk menggunakan kertas suara tradisional dan menahan diri dari pemungutan suara digital. Pemungutan suara secara langsung akan dilakukan secara eksklusif pada 27 September, sedangkan pada hari-hari lainnya, pemungutan suara akan diselenggarakan di komunitas dan secara door-to-door untuk alasan keamanan.
Warga DPR dan LPR akan ditanya apakah mereka "mendukung aksesi republik mereka ke Rusia sebagai subjek federal."
Penduduk Zaporozhye dan Kherson akan ditanya apakah mereka "mendukung pemisahan wilayah dari Ukraina, pembentukan negara merdeka dan aksesi berikutnya ke Rusia sebagai subjek federal."
Di DPR dan LPR, di mana bahasa Rusia adalah satu-satunya bahasa resmi negara, surat suara akan dicetak dalam bahasa Rusia. Di wilayah Zaporozhye dan Kherson, pertanyaan akan diajukan dalam bahasa Ukraina dan Rusia.
Tempat pemungutan suara di Rusia
Karena serangan penembakan Ukraina yang sedang berlangsung, sejumlah besar penduduk Donbass, Zaporozhye dan Kherson terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka akan memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka di luar wilayah tersebut, termasuk di Rusia.
Sebanyak 450 TPS akan didirikan di seluruh DPR dan 200 lainnya akan didirikan untuk orang-orang yang dievakuasi ke Rusia.
Di DPR dan LPR, di mana bahasa Rusia adalah satu-satunya bahasa resmi negara, surat suara akan dicetak dalam bahasa Rusia. Di wilayah Zaporozhye dan Kherson, pertanyaan akan diajukan dalam bahasa Ukraina dan Rusia.
Otoritas Wilayah Zaporozhye mengumumkan pendirian 394 TPS di seluruh wilayah dan 58 lainnya di Rusia, LPR, DPR, dan Wilayah Kherson.
Penduduk Wilayah Kherson akan memiliki kesempatan untuk memilih di Krimea dan sejumlah kota Rusia, termasuk Moskow, selain dari wilayah asal mereka, di mana delapan komisi pemilihan teritorial dan 198 distrik telah dibentuk.
Komisi Pemilihan Pusat Kherson
memperkirakan sekitar 750.000 orang akan ambil bagian dalam pemungutan suara. Wilayah Zaporozhye memiliki sekitar 750.000 pemilih terdaftar. DPR telah mencetak sekitar 1,5 juta surat suara untuk warganya.
Observasi
Keempat wilayah menyatakan komitmen mereka untuk transparansi dan legitimasi maksimum, terbuka untuk pemantauan oleh pengamat internasional.
Ketua Komisi Pemilihan Pusat (CEC) LPR Yelena Kravchenko mengatakan pada hari Rabu bahwa CEC menerima dan "mempertimbangkan" aplikasi dari pengamat asing meskipun dia tidak menyebutkan negara mereka. Menurut petugas pemilu, pemantau dan pemantau asing yang mewakili Kamar Sipil akan hadir di tempat pemungutan suara maupun di luarnya pada hari pemungutan suara.
DPR CEC mengatakan bahwa mereka mengharapkan pengamat asing, dan berjanji untuk memberikan informasi lebih lanjut setelah akreditasi mereka.
Ketua komisi pemilihan Wilayah Kherson Marina Zakharova mengatakan bahwa undangan telah dikirim "ke sejumlah besar negara."
CEC Rusia juga berjanji untuk mengirim pengamatnya sendiri untuk memantau referendum. Duma Negara (majelis rendah parlemen) mengatakan bahwa anggota semua fraksi parlemen akan menerima undangan untuk ikut memantau pemungutan suara.
Langkah-langkah keamanan harus ditingkatkan
Karena perlakuan penembakan Ukraina dan tindakan subversif, otoritas lokal dari semua wilayah bersiap untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan selama hari pemungutan suara.
Vladimir Rogov, ketua gerakan sipil 'We Are Together with Russia,' mengatakan bahwa Wilayah Zaporozhye telah, pada kenyataannya, "beralih ke rezim operasi kontra-terorisme dalam bentuk latihan," dengan keterlibatan militer berat. peralatan dan pertahanan udara yang ditingkatkan. Pintu masuk ke kota-kota di Wilayah Zaporozhye akan dikendalikan selama referendum, sementara kelompok petugas pemungutan suara yang pergi dari pintu ke pintu akan didampingi oleh petugas polisi. Sebelum pemungutan suara, semua tempat pemungutan suara diperiksa oleh unit anjing dan regu penjinak bom, kata Kepala Administrasi Militer-Sipil Daerah Zaporozhye Yevgeny Balitsky.
Di wilayah Kherson, TPS akan dijaga oleh polisi dan Garda Nasional Rusia.
LPR berencana untuk meminta bantuan pasukan Kementerian Pertahanan dalam kegiatan keamanan bersama dengan polisi. Aparat DPR mengatakan, pasukan Rusia akan membantu aparat penegak hukum dan Milisi Rakyat dalam memastikan keamanan di tempat pemungutan suara.
Harapan untuk keselamatan dan perkembangan
Warga Donbass berharap aksesi ke Rusia akan membawa mereka keamanan, perdamaian dan pembangunan, kata pemimpin DPR Denis Pushilin. Kepala Republik Rakyat Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik mengatakan rakyat republik telah menantikan referendum sejak konflik pecah di wilayah tersebut pada tahun 2014, masa depan bersama. Dan sekarang akan dipraktikkan," kata pemimpin LPR itu.
Sementara itu, Kepala Administrasi Militer-Sipil Wilayah Zaporozhye Yevgeny Balitsky menggambarkan referendum di wilayahnya sebagai "sekedar teknis", karena penduduknya sudah menganggap diri mereka bagian dari Rusia.
Menurut survei telepon yang dilakukan oleh Institute of Social Marketing (INSOMAR) pada 19 September di antara 4.000 responden, sekitar 80% penduduk Zaporozhye dan Kherson Region, 90% penduduk LPR, dan 91% penduduk DPR mendukung aksesi ke Rusia.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menargetkan menambah 70 titik kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) baru pada 2023.
"Jadi di luar yang ada sekarang, nanti ada 70 titik lagi untuk pengawasan terhadap ruas jalan belum ada ETLE," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Jakarta, pada hari Kamis, 22/09/2022.
Latif mengatakan pemasangan 70 titik kamera tilang elektronik baru tersebut ditargetkan terlaksana pada 2023.
"2023 nanti sekitar 70 ETLE statis dipasang," ucapnya.
Lebih lanjut, Latif mengatakan titik ETLE tersebut akan difokuskan pada jalan besar yang menjadi jalur aktivitas masyarakat selama 24 jam.
Beberapa titik lainnya akan ditempatkan di daerah penyangga Jakarta, yakni Depok, Tangerang dan Bekasi.
"Nanti akan kita ajukan kepada Korlantas ataupun ada dukungan dari pemerintah daerah, itu akan dikembangkan," kata Latif.
Dia juga mengatakan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menargetkan akan menghapus tilang manual jika seluruh jalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya terawasi oleh kamera tilang elektronik.
Rencana penghapusan tilang manual tersebut dapat membuat penegakan hukum lalu lintas menjadi transparan dan menekan potensi pelanggaran oleh anggota polisi lalulintas.
"Jadi tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang, dan transparansi penegakan hukum bisa terwujud," ujarnya.
Lebih lanjut saat dikonfirmasi terkait target penghapusan tilang manual, Latif mengatakan pembahasan hal itu baru bisa dimulai setelah sistem ETLE dinilai memadai.
"Target secepatnya kalau sudah terdukung semuanya. Tahun ini belum bisa karena butuh anggaran, butuh perencanaan," tuturnya.
Korps Lalu Lintas Polri saat ini telah mengoperasikan sebanyak 270 kamera ETLE statis, 806 kamera ETLE mobile, dan 58 kamera pengawas kecepatan (speed cam) di seluruh Indonesia.
Saat ini terdapat pengembangan dan pembaruan berupa ETLE mobile device, yakni perangkat elektronik yang digunakan secara portabel dan mobile. Sistem mobile device terbagi menjadi tiga, yakni ETLE mobile on board, ETLE mobile hand held, dan ETLE mobile apps.
ETLE mobile on board adalah kamera ETLE portable yang dapat melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas di titik rawan yang tidak terjangkau ETLE statis.
Sementara ETLE mobile hand held adalah perangkat elektronik pintar yang berfungsi sebagai alat capture pelanggaran lalu lintas yang langsung terintegrasi dengan data ETLE nasional.
Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kehadiran ETLE di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendorong jajaran Korlantas Polri untuk meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat serta membuat Korlantas semakin baik ke depannya.
Kondisi angkot dan minibus usai bertabrakan di Jalan Raya R.A Kosasih, Desa/Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jabar, pada hari Kamis, 22/9/2022, yang mengakibatkan tiga korban meninggal dunia. (ANTARA/Aditya Rohman)
Kecelakaan di Jalan Raya RA Kosasih tepatnya di depan Perumahan Pesona Cibeureum Permai, Sukabumi, Jawa Barat pada hari Kamis, 22/09/2022, yang menewaskan tiga warga akibat sopir minibus Xpander F 1349 OJ hilang kendali, kata Kanit Gakum Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota Ipda Jajat Munajat.
"Saat hendak keluar dari perumahan minibus melaju dengan kecepatan tinggi, diduga sang sopir yang berinisial EH tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu menabrak angkot 01 jurusan Sukabumi-Sukaraja yang melaju dari arah Kota Sukabumi dan menyeruduk warung. Tidak hanya itu gerobak dan pedagang cakue juga tertimpa badan angkot yang terpental setelah ditabrak minibus," kata Jajat di Sukabumi, hari Kamis, 22/09/2022.
Menurut Jajat, dari keterangan sejumlah saksi serta tayangan CCTV yang berada di pos satpam Perumahan Pesonan Cibeureum Permai, saat melewati pos minibus yang dikendarai EH melaju dengan cepat.
Menurut Jajat, dari keterangan sejumlah saksi serta tayangan CCTV yang berada di pos satpam Perumahan Pesonan Cibeureum Permai, saat melewati pos minibus yang dikendarai EH melaju dengan cepat.
Namun saat hendak masuk ke Jalan Raya RA Kosasih yang merupakan jalur utama Sukabumi-Bandung, kecepatan minibus malah bertambah dan langsung menabrak angkot 01 bernopol F 1959 TZ yang dikemudikan oleh Hapid Mulyana (53) yang sedang melintas dari arah Kota Sukabumi.
Kerasnya benturan mobil angkot sempat terpental ke kanan jalan yang kemudian badan angkot itu menimpa gerobak dan pedagang cakue yang tengah mangkal di pinggir jalan. Setelah menabrak angkot, minibus langsung menyeruduk warung milik Hendra.
Akibat dari kejadian ini, sopir dan satu penumpang angkot serta pedagang cakue meninggal karena luka yang cukup parah hampir di seluruh tubuhnya. Untuk pengemudi minibus Xpander hanya mengalami luka ringan saja.
Keterangan dari keluarga dan saudara wanita yang merupakan sopir minibus itu, EH sudah biasa membawa kendaraan. Untuk kepentingan penyelidikan kami sudah mengamankan sopir minibus itu untuk dimintai keterangan," tambahnya.
Jajat menegaskan akibat kelalaiannya itu pengemudi minibus bisa dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta".
Presiden AS Joe Biden menggunakan pidatonya di Majelis Umum PBB untuk mengecam satu negara, Rusia, dan satu pemimpin, Presiden Vladimir Putin, dengan mengklaim bahwa mereka "tanpa malu-malu melanggar prinsip inti" dari piagam PBB. Alfred de Zayas, mantan pakar independen PBB, telah memberikan penilaian terhadap tuduhan Biden tersebut.
"AS telah menerapkan standar ganda di semua forum Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Alfred de Zayas, profesor hukum internasional di Jenewa, mantan Pakar Independen PBB untuk Tatanan Internasional (2012-18), dan pensiunan pengacara senior di Office of International Order. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. "Terlalu jelas bahwa agresi AS dan negara-negara NATO lainnya di Yugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB."
“Semua orang yang cinta damai ingin melihat Piagam PBB dipatuhi di seluruh dunia. Memang, jika pasal 2(3) Piagam telah dihormati oleh Biden dan negara-negara NATO, krisis Ukraina akan diselesaikan dengan negosiasi damai. Jika OSCE dan Format Normandia bersikeras pada pelaksanaan Kesepakatan Minsk oleh Ukraina, krisis bisa diselesaikan," lanjut mantan pakar PBB itu.
Presiden AS menyampaikan pidatonya menyusul pengumuman Vladimir Putin tentang mobilisasi parsial di Rusia dan keputusan Moskow untuk menanggapi permintaan wilayah Donbass, Kherson dan Zaporozhye untuk mengadakan referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Dalam pengumuman mobilisasi parsial, presiden Rusia menjelaskan bahwa Moskow harus melindungi sekitar lima juta warga sipil Donbass, Kherson dan Zaporozhye dari kekejaman, serangan teror dan penembakan membabi buta yang dilakukan oleh militer Ukraina dan pasukan neo-Nazi. "Kami tidak bisa, kami tidak memiliki hak moral untuk membiarkan kerabat dan keluarga kami dicabik-cabik oleh tukang jagal; kami tidak bisa tidak menanggapi upaya tulus mereka untuk memutuskan nasib mereka sendiri," kata Putin.
Namun, Biden menggunakan podium Majelis Umum untuk mengecam referendum penentuan nasib sendiri sebagai "palsu" dan mendesak para pemimpin dunia untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas krisis Ukraina. Namun, krisis yang sedang berlangsung harus diletakkan dalam konteks sejarah yang tepat, yang melihat AS memainkan peran penting di dalamnya, catat de Zayas.
Krisis Ukraina Diprovokasi oleh AS, Dimulai pada Februari 2014
“Konflik bersenjata tidak dimulai pada 24 Februari 2022, tetapi sudah pada Februari 2014, ketika negara-negara AS dan Uni Eropa mendanai kudeta yang tidak demokratis terhadap Presiden Ukraina Victor Yanukovych yang terpilih secara demokratis, hanya untuk dipasang di Kiev menggadaikan AS dan Uni Eropa," catat pengacara itu. '"Euromaidan' tidak ada hubungannya dengan demokrasi atau penentuan nasib sendiri rakyat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspansionisme hegemonik. Ini jelas merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional untuk tujuan pasal 39 Piagam PBB."
Lebih buruk lagi, baik Presiden Petro Poroshenko maupun Volodymyr Zelensky tidak menerapkan kewajiban perjanjian mereka di bawah perjanjian Minsk, yang ditengahi oleh Empat Normandia: Jerman, Rusia, Prancis, dan Ukraina. Perjanjian tersebut menciptakan peta jalan untuk rekonsiliasi antara Kiev dan republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri, dengan Berlin, Moskow dan Paris sebagai penjamin kesepakatan.
Ketika Kiev menyabotase kesepakatan Minsk, menggunakan militerisasi dan menggoda gagasan keanggotaan NATO, Rusia muncul dengan inisiatif lain pada Desember 2021. Moskow mengusulkan rancangan perjanjian keamanan untuk meredakan ketegangan yang dipicu oleh ekspansi aliansi transatlantik selama beberapa dekade ke arah timur dan upaya Washington, untuk mempersenjatai Ukraina dan membuat instalasi militer baru di depan pintu Rusia.
“Putin mengusulkan dua perjanjian pada Desember 2021 – keduanya moderat, mencari jaminan tentang keamanan nasional Rusia dan sepenuhnya kompatibel dengan Piagam PBB,” kata de Zayas. “Penolakan arogan terhadap negosiasi atas dua perjanjian oleh kepala NATO Jens Stoltenberg dan oleh Joe Biden mengarah langsung ke pecahnya permusuhan, seperti yang telah diramalkan oleh diplomat Amerika terkemuka termasuk George F. Kennan, Jack Matlock dan Henry Kissinger. Penolakan untuk memberikan jaminan semacam itu merupakan provokasi yang bertentangan dengan pasal 2(4) Piagam PBB – dan lebih umum lagi bertentangan dengan isi dan semangat Piagam.”
Setelah meluncurkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, yang menjadi sasaran penembakan berat oleh militer Ukraina, Rusia sekali lagi mendesak Kiev untuk datang ke meja perundingan pada bulan Maret. Pembicaraan Istanbul Rusia-Ukraina membuka pintu untuk perjanjian perdamaian awal, dengan Moskow menarik pasukannya dari wilayah Kiev sebagai isyarat niat baik. Namun, kepemimpinan Ukraina tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Secara bersamaan, para pemimpin Barat meningkatkan pasokan senjata ke Kiev sambil menyerukan penyelesaian konflik di medan perang dan membuat Rusia marah.
,
"Jauh dari melakukan apa pun untuk mencegah (konflik) di Ukraina, AS telah memprovokasinya bahkan sebelum Maidan," kata de Zayas. "Ini membingungkan bahwa seorang Presiden AS bisa berbohong kepada seluruh dunia ketika mengatakan 'tidak ada yang mengancam Rusia dan tidak ada orang lain selain Rusia yang mencari konflik ... kami bekerja untuk mencoba mencegahnya.' Singkatnya, pidato Presiden Biden adalah surealistik dan tidak memungkinkan pemahaman yang matang tentang situasi dunia saat ini. Ini adalah propaganda belaka."
Piagam Pelanggaran AS dan NATO, Badan-Badan PBB yang Diinstrumentasi
De Zayas menggambarkan Piagam PBB, "yang harus dianggap sebagai konstitusi dunia," sebagai "sebuah tatanan internasional berbasis aturan yang kuat dan dapat diterapkan."
,
"Masalahnya adalah AS secara sistematis melanggar prinsip-prinsip inti Piagam sejak diadopsi pada 24 Oktober 1945," kata mantan pakar PBB itu. "AS hanya memberikan lip service pada Piagam dan pada saat yang sama mencoba untuk meminta 'aturan berbasis aturan' yang berbeda yang tidak lain adalah seperangkat aturan yang secara sepihak diberlakukan di seluruh dunia oleh AS dan sekutunya. "
Selain itu, Washington secara de facto telah memperalat badan-badan PBB untuk memajukan kepentingan geopolitik AS dan NATO yang "telah menghancurkan kepercayaan yang dimiliki banyak orang di PBB," kata mantan pakar PBB itu. Menurut de Zayas, "telah menjadi sangat jelas bahwa Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagian besar melayani Washington dan Brussels."
"Memang, ketika organisasi seperti Dewan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Kriminal Internasional, Organisasi Pelarangan Bahan Kimia mengkhianati prinsip dasar objektivitas dan ketidakberpihakan, mereka kehilangan otoritas dan kredibilitas mereka," ulas tersebut menyoroti. “Ketika mereka menerapkan standar ganda dan mengkhianati mandat mereka, mereka membenarkan sinisme dan menyebabkan kerugian besar pada hak universal atas kebenaran, kebutuhan untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Adalah fakta bahwa industri hak asasi manusia telah muncul, sebagian besar dibiayai oleh neo-negara-negara liberal, yang memajukan narasi palsu tentang hak asasi manusia. Media arus utama terlibat dalam disinformasi sistematis dan cuci otak yang lazim di banyak negara dan bahkan di antara anggota sekretariat PBB."
Petugas memotret warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/9/2022). Foto: Oky Lukmansyah/Antara Foto
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengaku geram terkait pemotongan uang bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) untuk masyarakat yang dilakukan istri oknum perangkat desa di Kabupaten Blora.
Dengan tegas, Ganjar memperingatkan seluruh jajarannya untuk tidak main-main ihwal bantuan yang diberikan untuk rakyat ditengah situasi ekonomi yang tidak stabil.
"Saya bilang tindak tegas. Jadi mulai besok kalo ada yang seperti itu lagi langsung tindak tegas. Jangan main-mainlah untuk urusan rakyat ini," tegas Ganjar saat ditemui usai menghadiri acara di UNDIP Semarang.
Ganjar pun langsung menghubungi Bupati Blora untuk menyelesaikan kasus pemotongan uang BLT BBM tersebut. Istri oknum perangkat desa yang melakukan pemotongan BLT BBM tersebut juga telah diperiksa polisi.
Tak hanya itu, Ganjar juga langsung meminta Bupati Blora untuk mengumpulkan seluruh perangkat desa untuk diberikan peringatan terkait kasus tersebut.
Video penyunatan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 20.000 oleh istri perangkat desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi sorotan.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 2 menit 50 detik yang memperlihatkan adanya sejumlah warga penerima uang BLT, menyetorkan uang Rp20.000 ke seorang wanita berpakaian hijau.
Dalam video itu terlihat juga percakapan antara ibu-ibu yang menggunakan bahasa jawa terkait kegunaan uang yang disetorkan tersebut. Kejadian itu terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
Kasus pemotongan BLT BBM itu bahkan membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan reaksi keras.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, istri perangkat desa tersebut sudah meminta maaf.
Di samping itu, Arief menuturkan bahwa uang potongan BLT BBM sekitar Rp 800.000 yang dikumpulkan pelaku sudah dikembalikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Terkait kejadian itu, Arief memperingatkan untuk tidak memotong bantuan pemerintah dengan alasan apa pun.
"Ini sebagai peringatan untuk tempat-tempat lainnya, jangan melakukan hal ini. Kalau melakukan hal ini ya kita tidak tolerir lagi," ujarnya, pada hariRabu, 21/09/2022.
Ia menerangkan, pihaknya telah memanggil oknum tersebut untuk dimintai keterangan. Langkah yang sama juga dilakukan kepolisian.
"Kita sudah panggil dari dinas dan dari kepolisian, yang bersangkutan sudah minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi," ucapnya.
Kronologi pemotongan BLT BBM
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Randublatung AKP Les Pujianto menyampaikan, peristiwa itu terjadi setelah warga menerima uang BLT BBM.
"Pelaksanaan pencairan BLT BBM pada hari Sabtu, 17/09/2022, di kantor balai Desa Pilang, kurang lebih jumlah 446 KPM," ungkapnya, hari Selasa, 20/09/2022.
Dari 446 KPM, tidak semuanya menerima bantuan karena persyaratannya kurang lengkap.
Selang beberapa saat, pelaku mengumpulkan warga di rumahnya. Kemudian terjadilah peristiwa itu.
"Terus malamnya ada viral, kemudian anggota kami tak suruh melacak, memang sebelumnya informasinya sudah ada komunikasi dari istrinya kadus (kepala dusun) Nglego (Desa Sumberejo)," tuturnya.
Pujianto mengungkapkan, seusai kepolisian turun tangan, istri perangkat desa tersebut lantas mengembalikan uang pungutan yang diterimanya.
"Memang dia menyadari terus akhirnya uang itu dikembalikan, dan informasi terakhir kemarin sudah diadakan pemeriksaan dari pihak Satreskrim Polres Blora, dan anggota kami. Dan sudah ditangani dan direspons," jelasnya.
Mobilisasi parsial yang ditetapkan oleh Rusia adalah cara untuk 'memperkuat' referendum yang diumumkan oleh republik Donetsk dan Lugansk dan provinsi Kherson dan Zaporozhye dalam menghadapi kemungkinan tanggapan militer Ukraina, analis Argentina Marcelo Montes mengatakan kepada Media.
Pakar, seorang dokter Hubungan Internasional, menganggap bahwa mobilisasi parsial menanggapi fakta bahwa, bagi Rusia, "itu adalah penghinaan bahwa Ukraina terus mengancam atau mencoba mengembalikan wilayah ini," sehingga perlu untuk "otoritas politik untuk menanggapi itu."
Menurut analis, seruan untuk cadangan dapat dijelaskan oleh kebutuhan Rusia untuk melindungi Donetsk dan Lugansk dalam menghadapi kemungkinan bahwa "Ukraina mungkin membalas" sebelum referendum.
Analis Argentina lainnya Martin Rodriguez Osses mengatakan kepada Sputnik bahwa keputusan Kremlin untuk memulai mobilisasi parsial juga menanggapi kebutuhan, jika referendum menguntungkan untuk digabungkan dengan Rusia, untuk menyediakan wilayah Donbass dengan "sumber daya yang tidak dapat mereka berikan. mereka sebelumnya."
Rodriguez Osses menekankan bahwa, jika bergabung dengan Rusia, “serangan oleh Ukraina di wilayah ini akan memicu jenis respons yang berbeda karena 'garis merah' akan dilanggar."
Kedua analis sepakat bahwa di balik posisi Putin adalah kekhawatiran Rusia tentang keterlibatan NATO dalam konflik tersebut.
Untuk Rodriguez Osses, ini diperjelas dalam pidato presiden Rusia pada 21 September, ketika "ia dengan jelas mengidentifikasi Washington, London dan Brussels (markas besar Uni Eropa) sebagai aktor utama dalam konflik, menggusur Ukraina, yang dilihatnya sebagai tempat kejadian."
Menurut Montes, NATO memikul "tanggung jawab besar" atas konflik di Ukraina, bahkan sebelum dimulainya operasi militer khusus pada 24 Februari.
"Antara Desember 2021 dan Februari 2022, Barat mendorong Ukraina, dan Rusia menanggapinya," katanya.
"Hari ini, Barat kembali memikul tanggung jawab, karena Uni Eropa dapat menekan Kiev untuk berunding, dan jika tidak, Washington harus melakukannya. Namun, apa yang dilakukan Barat adalah sebaliknya, mencoba menggagalkan upaya negosiasi," kata ahli.
Menurut Montes, sekarang "bola kembali berada di pihak Barat," mengingat bahwa "jika Barat bereaksi terhadap pidato Putin dengan semangat dan negativitas yang sama seperti pada periode Desember hingga Februari, apa yang akan kita lihat adalah sebuah eskalasi."
Rodriguez Osses, pada bagiannya, mencatat bahwa jika 300.000 tentara cadangan wajib militer Rusia, seperti yang telah dinyatakan Putin, hanya memperkuat posisi yang telah dipegang oleh tentara Rusia, maka posisi NATO tidak dapat diharapkan untuk berubah, karena aliansi tidak akan berjalan, untuk membantu apa pun selain pengiriman senjata ke pasukan Kiev.
Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari republik separatis Donetsk dan Lugansk untuk melindungi mereka dari serangan gencar pasukan Ukraina yang meningkat. Operasi tersebut, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hanya difokuskan pada infrastruktur militer Ukraina.
Republik Donbass serta wilayah Kherson dan Zaporozhye telah mengumumkan niat mereka untuk mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Pemungutan suara dijadwalkan pada 23-27 September.
Sputnik ditayangkan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu berpidato di depan negara pada 21 September.
Presiden mengumumkan mobilisasi parsial di Rusia untuk mempertahankan "tanah air kita, kedaulatannya, dan integritas teritorialnya," dengan mengatakan bahwa angkatan bersenjata sedang berperang melawan unit-unit Nazi di Ukraina, serta "mesin perang" kolektif Barat.
Presiden juga mengatakan bahwa dia akan mendukung hasil referendum yang diumumkan oleh Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye untuk bergabung dengan Rusia.
Pidato Putin diikuti oleh pidato Menteri Pertahanan Shoigu, yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus di Ukraina, dan bagaimana mobilisasi parsial akan terungkap:
Sorotan dari Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu selama pidato hari ini di Donbass:
Ukraina semakin sering menggunakan senjata yang dipasok Barat terhadap penduduk sipil;
Lebih dari 150 pakar militer barat beroperasi di Kiev;
Lebih dari 2.000 tentara bayaran tewas di Ukraina, lebih dari 1.000 tersisa.
Ukraina kehilangan setengah dari militernya; jumlah korban lebih dari 100.000 orang: 61.207 tewas dan 49.368 luka-luka;
Hilangnya Angkatan Bersenjata Rusia total 5.937 tewas;
Mobilisasi parsial terutama diperlukan untuk mengontrol jalur kontak 1.000 km dan wilayah yang dibebaskan.
Kepala LPR Leonid Pasechnik telah menekankan bahwa pemungutan suara, yang ditetapkan pada 23-27 September, tidak dapat ditunda karena pemboman terus-menerus terhadap penduduk sipil oleh rezim Kiev, yang menggunakan senjata yang dipasok NATO. Pemimpin DPR Denis Pushilin, pada bagiannya, menunjukkan bahwa DPR bergabung dengan Rusia akan memulihkan "keadilan historis."
Putin mengakui kemerdekaan DPR dan LPR pada 21 Februari 2022, tiga hari sebelum peluncuran operasi militer khusus untuk melindungi penduduk Donbass, "yang telah menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun."
ILUSTRSI - Aktivitas produksi di PT Sansan Saudaratex Kota Cimahi.(Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki)
Belasan ribu buruh terutama yang bekerja di sektor garmen di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kehilangan pekerjaan akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sudarno, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kabupaten Sukabumi mengatakan, dari data per 21 September 2022, jumlah buruh yang terkena PHK di daerah itu sudah mencapai 11.335.
"Sebagai informasi tambahan dapat saya sampaikan, update data per Rabu, 21-09-2022 Jam: 14.43 WIB, di wilayah Kabupaten Sukabumi, jumlah karyawan terkena PHK sebanyak 11.335 orang," ujarnya, pada hari Rabu, 21/09/2022.
Belasan ribu buruh ini dari 23 perusahaan sektor industri padat karya seperti pabrik dengan jumlah pekerja yang banyak. Sebagian besar berasal dari sektor industri tekstil atau garmen, lanjut Sudarno, termasuk didalamnya ada 2 perusahaan sektor industri elektronik.
Angka ini melonjak drastis, karena sebelumnya Sudarno menyebut per awal September 2022, jumlah pekerja pabrik yang harus di PHK demi efisiensi mencapai 5.200 orang. Pelaku usaha juga melakukan pengurangan waktu dan hari kerja, ada juga yang meliburkan seluruh atau sebagian aktivitas kerja bagian produksi, sebagai upaya mengurangi biaya produksi.
Apindo Kabupaten Sukabumi membuka data ini kepada publik agar semua stakeholder mengetahui jika sektor industri padat karya yang memiliki pasar atau buyer di luar negeri, khusus Eropa dan Amerika, saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.
"Pemicunya operasional produksi dari pabrik-pabrik tersebut saat ini sangat tidak stabil Order produksi dari buyer di luar negeri yang terdampak resesi ekonomi global mengalami penurunan. Khususnya dari negara-negara di Eropa dan Amerika dimana order produksi mereka ke Indonesia termasuk Sukabumi, masih belum normal," beber Sudarno.
Untuk itu, dia berharap kondisi yang merupakan dampak langsung dari pandemi covid-19 yang panjang dan perang Rusia - Ukraina ini segera berlalu, dan ekonomi negara-negara buyer pulih. Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah, ikut mencarikan solusi agar kondisi ini tidak berdampak makin buruk.
"Jelas kondisi ini menyumbang lonjakan angka pengangguran, khususnya di Sukabumi dan sekitarnya. Saat ini boro-boro rekruitmen atau buka lowongan kerja, yang ada saja terus dikurangi demi efisiensi," jelas Sudarno.
Apindo Kabupaten Sukabumi juga mengenang kembali bantuan keuangan dari negara kepada pelaku usaha khususnya sektor industri padat karya, yang terdampak covid-19 beberapa waktu lalu.
"Dulu ada yang namanya insentif pajak untuk pelaku usaha. Tapi sesuai aturan bantuan tersebut sudah tak lagi berlanjut untuk sektor industri tekstil. hanya untuk Klasifikasi perusahaan tertentu sesuai Klasifikasi Lingkup Usaha (KSU)," pungkas Sudarno.
Sebelumnya, Ayhan Kose, wakil presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi yang Berkeadilan, mencatat bahwa karena kenaikan suku bunga sangat sinkron di seluruh negara, mereka bisa "saling memperparah" dalam memperketat kondisi keuangan dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global.
"Para pembuat kebijakan di negara-negara emerging markets dan berkembang harus siap untuk mengelola potensi dampak dari pengetatan kebijakan yang sinkron secara global," kata Kose.
Serangkaian krisis keuangan di negara-negara emerging markets dan berkembang akan merugikan mereka, menurut penelitian tersebut.
"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di negara-negara emerging markets dan berkembang," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.
"Untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, stabilitas mata uang, dan pertumbuhan yang lebih cepat, pembuat kebijakan dapat mengalihkan fokus mereka dari mengurangi konsumsi ke meningkatkan produksi," kata Malpass.
