Wali Kota Surabaya Marah ke Karyawan RSUD Soewandhi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak ke RSUD dr Soewandhie. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi marah ke sejumlah staf dan manajemen RSUD Dr. Soewandhie Surabaya lantaran pelayanan yang dinilai lambat, pada hari Senin , 28/11/2022. Ketika Walkot melakukan sidak.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi marah ke karyawan RSUD dr Soewandhi bukan tanpa sebab, Eri berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peristiwa ini terjadi ketika Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan sidak ke RSUD Soewandhie, pada hari Senin, 28/11/2022. Saat tiba di lokasi, Eri awalnya menanyakan kepada dua ibu lanjut usia yang hendak pulang seusai mendapatkan perawatan di Poli Orthopedi.

"Bagaimana Bu pelayanannya? Apakah lebih cepat atau bagaimana?" tanya Wali Kota Eri kepada ibu lanjut usia tersebut.

Kemudian, dua ibu tersebut menjelaskan bahwa pelayanannya sangat lama. Mereka sudah antri sejak pagi dan baru dilayani siang harinya.

Mendapatkan keluhan itu, lalu dengan sopannya Eri mengajak dua ibu lanjut usia itu menuju Poli Orthopedi lagi.

Di poli tersebut,Eri langsung menanyakan kepada para perawat yang sedang bertugas tentang masalah lamanya antrian di poli tersebut.

Antara

Ia juga menanyakan televisi yang menunjukkan nomor antrian, karena di poli tersebut tidak ada.

Perawat itu pun menjelaskan bahwa yang membuat lama hingga ibu setengah baya itu baru bisa dilayani karena berkas rekam medisnya baru datang juga.

"Oh berarti ini perkara rekam medisnya yang lama," kata Wali Kota Eri sembari meminta ajudannya untuk memanggil manajemen RSUD dr. Soewandhie.

Tiba di ruang berkas rekam medis itu, Eri tambah marah karena pelayanan di tempat tersebut sedikit.Padahal, pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangat banyak.

Selanjutnya, Eri pun memasuki ruangan yang penuh berkas rekam medis itu. Ia semakin marah karena berkas-berkas itu miring-miring dan seakan kurang tertata.

"Ya pantas saja lama carinya, wong penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu gak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu gak?" tanya Eri kepada para staf yang bagian mencari rekam medis di ruang tertutup itu.

Di ruangan tersebut, ia nampak sangat kecewa dengan para staf itu. Sebab, berkali-kali Eri bertanya seakan tidak menemukan solusi.

Selanjutnya, Eri pun memasuki ruangan yang penuh berkas rekam medis itu. Ia semakin marah karena berkas-berkas itu miring-miring dan seakan kurang tertata.

"Ya pantas saja lama carinya, wong penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu gak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu gak?" tanya Eri kepada para staf yang bagian mencari rekam medis di ruang tertutup itu.

Di ruangan tersebut, ia nampak sangat kecewa dengan para staf itu. Sebab, berkali-kali Eri bertanya seakan tidak menemukan solusi.

Rasa kecewa itu pun ditunjukkan dengan membanting berkas rekam medis itu ke lantai.

Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada salah seorang ASN perempuan yang berbisik-bisik sesama staf lainnya, mereka seakan membela diri soal penataan ruang rekam medis itu, dan ternyata hal itu didengar oleh Eri. Akhirnya, ASN itu dipanggilnya.

"Masak penataannya seperti ini masih dibilang rapi? Ayo kalian semua ikut saya biar kalian tahu bagaimana warga saya yang sakit antri, kasihan warga saya itu," kata Eri sambil mengajak dan menggandeng ASN perempuan itu naik lift menuju Poli Orthopedi.

Ia juga mengajak semua staf di ruang rekam medis itu untuk ikut serta ke Poli Orthopedi.

Tiba di depan Poli Orthopedi, Eri menunjukkan betapa lamanya antrean di poli tersebut hanya karena berkas rekam medis yang tidak dikirim-kirim oleh mereka.

"Ini dilihat. Mereka ada yang sudah antri dari pagi baru dilayani karena rekam medisnya gak datang-datang. Kalian itu kerja di sini dibayari oleh APBD, jangan disia-siakan wargaku," kata Wali Kota Eri dengan nada tinggi.

Tak lama kemudian, Wali Kota Eri meminta maaf kepada warga yang sudah antri lama. Setelah itu, ia langsung mengajak manajemen Soewandhie untuk rapat internal.

Dalam rapat internal itu, Wali Kota Eri meminta manajemen RSUD dr. Soewandhie untuk menyiapkan berkas rekam medis itu sehari sebelum pasien itu berobat, karena sebagian besar dari mereka sudah daftar satu hari sebelumnya di aplikasi mereka.

"Jadi, saya minta sebelum poli-poli ini buka, berkas rekam medisnya sudah harus ada di mejanya poli. Itu bagi yang sudah daftar online. Bagi yang baru daftar bisa dipisahkan dan langsung disiapkan juga dengan terpisah," tegasnya.

Wali Kota Eri Siapkan Kontrak Kerja dan Komitmen Pelayanan RSUD Soewandhie

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak pelayanan medis di RSUD dr Soewandhie. Ia mendapati pelayanan rekam medis yang lamban. Eri bahkan menyiapkan kontrak kerja dan komitmen pelayanan rumah sakit milik pemkot tersebut.

"Sidak hari ini alhamdulillah di puskesmas sudah berubah. Tapi yang ada di RSUD BDH minggu lalu dan RSUD dr Soewandhie belum ada perubahan signifikan," kata Eri kepada wartawan di RSUD dr Soewandhie, Senin, 28/11/2022.

Kemudian, Eri baru mengetahui hal itu dari Dirut RSUD dr Soewandhie, dr Billy Daniel Messakh, jika ternyata pengambilan rekam medis terlalu lama. Buktinya ada aduan dari pasien yang antre sejak pukul 07.30 WIB namun baru dilayani siang hari.

"Apa buktinya, ketika tadi ortopedi dia 07.30 WIB dokternya sudah siap, pasien sudah siap, tapi berkas dari bawah naik ke atas itu baru 5 menit yang lalu. Mungkin ketlisut isok (hilang bisa), mungkin doleki berkas ngga onok, yo isok (cari berkas tidak ada, ya bisa). Di situlah masalahnya. Makanya saya sampaikan ini sudah," ujarnya.

Permasalahan lainnya, yakni kurangnya dokter di suatu poli, seperti di Poli Ortopedi dan Poli Bedah. Semestinya jika ada 4 dokter bisa melayani 1.000 pasien dengan cepat, namun jika 2 dari 4 dokter itu sedang melakukan tindakan operasi, maka tersisa hanya 2 dokter.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak ke RSUD dr Soewandhie. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

"Sehingga yang tadi kita rencanakan sampai 3 jam, bisa jadi sampai 6 jam (pelayanan). Nah, tadi sudah kita ubah, kita sepakati, kalau kita hitungnya dokter 4, maka jam 08.00-14.00 WIB poli tidak boleh kurang dari 4 dokter. Terus sebelum poli itu dibuka, maka statusnya (rekam medis) pasien sudah ada di meja poli, jadi orangnya nggak riwa-riwi (mondar-mandir). Insyaallah dibuka," jelasnya.

Kesepakatan itu juga sudah masuk dalam kontrak kinerjanya dengan manajemen RSUD dr Soewandhie yang dilakukan sepekan lagi. Sambil ia memastikan satu poli ada berapa orang maksimal yang datang. Sehingga, dapat dilihat dari hari-hari sebelumnya poli tersebut menyediakan berapa dokter.

"Nanti kontrak kinerjanya adalah poli ini jam sekian sampai jam sekian tidak boleh ada sekian dokter. Sebelum poli dibuka, setiap meja poli ada rekam medis pasien. Kalau tidak datang, rekam medis di poli ditaruh di sebelahnya. Setiap poli harus ada TV, insyaallah TV," urainya.

Jika tidak ada komitmen dari RSUD dr Soewandhie, ia tak segan mencobot jabatan.

"Ya kontrak kinerja, berarti melorot, copot jabatan kan. Sudah," tukasnya.

Former Reagan Aide Reveals How Congress Could End Ukraine Crisis, ‘Win Nobel Prize’

©AP Photo / J. Scott Applewhite

NATO proxy conflict in Ukraine enters its ninth month and the security and economic consequences of the crisis continue to sharpen, some Western policymakers and pundits have begun brainstorming ways to end the confrontation before it escalates into World War III.

The US Congress could end the bloodletting in Ukraine at the stroke of a pen and perhaps even win a Nobel Peace Prize by withdrawing from NATO and transforming the alliance “from a mighty offensive oak to a tiny acorn unalarming to Russia,” Bruce Fein, a former senior official in the Reagan administration Justice Department, has suggested.

In a recent op-ed in the Washington Beltway’s top media outlet, Fein, an international law specialist and outspoken critic of US wars of aggression abroad from George W. Bush to Barack Obama, suggested that NATO became “obsolete” after 1991, “when its raison d’etre – the Soviet Empire – dissolved.”

The observer stressed that the US-led expansion of the Western bloc toward Russia’s borders “provoked” Moscow to start its military operation in Ukraine, and that Kiev’s membership in the alliance would “fortify the encirclement of an already diminished Russia,” thereby “constituting a greater existential threat to it than the existential threat the Cuban missile crisis posed to the United States.”

Moscow hinted as much late last year, after it sent twin comprehensive security treaty proposals to the US and NATO offering a series of steps which would dramatically deescalate tensions between the West and Russia. The proposals included conditions for the mutual pullbacks of troops, missiles, aircraft and warships from areas where they could be considered a threat to the other side, a request that NATO halt its attempts to expand into Ukraine and other post-Soviet states, and limits on the deployment of alliance troops along the bloc’s eastern flank. Washington and NATO rejected the security proposals, saying that the alliance would not give close its “open door” policy for inviting new members.

Russian President Vladimir Putin warned in December 2021 that NATO had “squeezed” Russia up to its security “red lines,” leaving Moscow with “nowhere to fall back to.” “I have already said – they’ll put missile systems in Ukraine, 4-5 minutes flight time to Moscow. Where can we move? They have simply driven us to such a state that we have to tell them: stop,” Putin said.

But US lawmakers could allay all of Russia’s security concerns at the stroke of a pen, Fein believes. “By withdrawing from NATO, Congress would end the existential crisis” that kicked off the Ukraine crisis “and extinguish the executive branch’s ambition for regime change or weakening Russia,” he wrote.

Emphasizing that “the United States is NATO’s locomotive and the other members collectively the caboose,” the pundit pointed out that a push by Congress to quit the alliance would give Moscow the opportunity to halt its military operation in Ukraine, and assert that it achieved its goals of defending the Donbass and stopping NATO encroachment.

Pointing to the gargantuan amounts of cash available to the Pentagon, which he noted constitute a whopping $1.64 trillion in fiscal year 2022, Fein stressed that “NATO without the United States is a paper tiger and no existential threat to Russia with or without Ukraine.”

Russia is no threat to Europe either, the observer noted, pointing out that Moscow spends “a fraction” even of what Europe’s NATO members collectively lay out for defense each year, has a GDP considerably smaller than the EU’s, and has demonstrated on the ground that its military is no match for its Soviet-era precursor.

“In sum,” Fein wrote, “Russia is no military threat to Europe’s NATO members,” and a US departure from the alliance “would not leave them in the lurch.” Instead, he predicts, it would save America “hundreds of billions of dollars” in needless defense spending, including $100 billion in assistance to Ukraine, which could “drag on indefinitely” unless the conflict is stopped.

“Congress would burnish its own image and be lauded as peacemakers worldwide if it set in motion the termination of the Ukraine war by a statute ending United States NATO membership. It would also begin a desperately needed challenge to an imperial presidency,” Fein concluded.

Questions Abound

Fein did not specify how Congress could pull out of NATO, pointing to the obscure precedent set by the 1798 Congressional action which annulled a defense treaty with France. After former President Donald Trump hinted interest at withdrawing from NATO during the 2016 presidential campaign, lawmakers from both parties rushed to shore up support for the alliance, including via the NATO Support Act of 2019, effectively blocking the president from unilaterally withdrawing the US from the bloc.

Congressional support for Washington’s imperial foreign policy agenda crystalized during the debate over a $40 billion supplemental aid bill in May, when 57 House Republicans and 11 GOP senators voted against the new package of Ukraine assistance.

All 11 of these Senate Republicans and a majority of their House colleagues will remain in the new Congress when it convenes on January 3. However, it seems unlikely bordering on the fantastical that this anti-interventionist, MAGA-bent wing of the party will be able to convince the traditional neocon GOP majority on a change of Ukraine policy, much less the much more radical step of quitting NATO, as Fein recommends.

Putin, Kazakh president to meet in Moscow, speak at interregional forum

Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev, Russia's President Vladimir Putin
©Valery Sharifulin/TASS

Russian President Vladimir Putin will hold talks with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev on Monday who arrived in Moscow on Sunday at the Russian president’s invitation.

This is Tokayev’s first visit following his re-election. As the Kremlin press service notes, "During the talks, the two leaders are expected to discuss further development of Russian-Kazakhstani relations of strategic partnership and alliance, as well as prospects for cooperation within the framework of integration alliances in the Eurasian space." "This will be a full-fledged visit extremely important for us and for bilateral Russian-Kazakh relations," Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said.

According to the Kremlin official, following the official talks, the heads of state will continue their interaction during a working breakfast. It is planned to sign a number of bilateral documents, including a Russian-Kazakh declaration marking the 30th anniversary of diplomatic relations between the two countries.

The two leaders will also participate via a video link in the 18th Russia-Kazakhstan Interregional Cooperation Forum held in Orenburg.

Kazakh president to pay 1st foreign visit to Russia after his reelection early this week

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev will pay his first foreign visit to Russia after his reelection early this week, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Friday.

Speaking at a press briefing in Moscow, Peskov said Tokayev will pay an official visit, during which he plans to hold talks with Russian President Vladimir Putin, and together with him to address the Russian-Kazakh interregional cooperation forum via videoconference.

"This will be a full-scale, very, very important visit for us and for bilateral Russian-Kazakh relations," he stressed.

In a separate statement, the Kazakh presidential press service confirmed the information, noting that after visiting Russia, Tokayev will also pay a two-day official visit to France.

Turning to remarks by Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy about the "non-military" return of Crimea, Peskov said "such statements once again speak of the unreadiness, unwillingness, and inability of the Ukrainian side to be ready to resolve the problem by non-military methods."

Peskov added that media interpretations, showing Zelenskyy's words as a desire to start peace talks, are not correct.

He recalled that the force scenario of Crimea's return was cemented in Ukraine's constitution and this document has not been changed.

"You know that from the very beginning, (...) even before the start of a special military operation, in the constitution of Ukraine it was said that Crimea has to be returned to Ukraine by force. And de facto Ukraine has not given up on this," he said.

Asked about the future gas deliveries from Russia to Moldova via Ukraine, Peskov advised contacting the energy company Gazprom, noting that it is not his area of expertise.

Turning to the Azerbaijan-Armenia peace talks, Peskov said Russia is ready to provide a platform for a meeting of the leaders of the two countries.

"Russia constantly continues its work to assist the two states (Armenia and Azerbaijan) in resolving the situation and signing a peace treaty," he said.

President of Azerbaijan Ilham Aliyev said on Friday that his meeting with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, scheduled for Dec. 7 in Brussels, will not happen, because Pashinyan invited French President Emmanuel Macron, who took Yerevan's side in the conflict and so cannot be neutral and impartial.

Xi Jinping Dituntut Mundur Dalam Protes Anti-Lockdown yang Kian Membesar di China

Aksi protes di Beijing, China, pada, Senin, 28/11/. (Michael Zhang / AFP)

Pembatasan gerak masyarakat di China disambut protes keras elemen massa anti-lockdown. Gerakan protes ini terus membesar dalam beberapa hari terakhir.

Protes ini menyeruak di tengah lonjakan kasus infeksi Covid-19 di negeri itu. Kebijakan ketat lockdown membuat masyarakat kian terbatasi ruang geraknya sehingga membuat mereka kian resah.

Para demonstran di Shanghai menyerukan permintaan yang jarang terjadi sebelumnya, agar Presiden Xi Jinping mundur, menurut saksi dan video yang dibagikan di media sosial.

Di Shanghai, ratusan orang berkumpul pada Minggu malam untuk unjuk rasa yang diadakan selama dua hari berturut-turut, dengan para peserta melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang.

Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti "Turunkan Xi Jinping" dan "Turunkan kaisar" yang mengacu pada pemimpin negara tersebut.

Banyak petugas polisi yang dikerahkan di lokasi untuk mengepung para pengunjuk rasa dan beberapa dari mereka ditahan. Di China, gerakan protes besar jarang terjadi karena mengkritik pemerintah secara terbuka dianggap ilegal.

Kota Shanghai, yang merupakan pusat keuangan dan komersial negara itu, telah menjalani penguncian (lockdown) selama dua bulan pada awal tahun ini.

Banyak aksi unjuk rasa di seluruh China dipicu oleh kebakaran mematikan yang terjadi di Urumqi, ibu kota Xinjiang.

Sejumlah demonstrasi berikutnya di kota itu berlangsung dengan spekulasi yang berkembang bahwa upaya evakuasi dan penyelamatan dalam peristiwa kebakaran itu mungkin terhambat akibat langkah penguncian.

Mahasiswa Universitas Tsinghua, sebuah sekolah tinggi elit di Beijing yang adalah almamater Xi, mengadakan demonstrasi pada Minggu untuk menyerukan kebebasan.

Nyala lilin juga diadakan di sebuah universitas Nanjing pada Sabtu untuk meratapi 10 korban kebakaran yang terjadi di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi di Urumqi.

Menurut video yang beredar, aksi protes juga dilakukan di pusat kota Wuhan -- tempat wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019, kota Shenzhen -- pusat kegiatan teknologi di China selatan, kota Lanzhou di barat laut, dan Jilin di timur laut.

Protesters circling around people holding up white papers to support them in the ongoing protest in #Beijing while police was stationed not far from them. https://t.co/Q6ugdhq3y2

— William Yang (@WilliamYang120) November 27, 2022

Di Shanghai, lebih dari 100 orang turun ke sebuah jalan lokal bernama Urumqi pada Sabtu malam. Mereka menawarkan lilin dan bunga untuk memberi penghormatan kepada para korban kebakaran.

Orang-orang juga menyerukan keluhan mereka tentang langkah-langkah pencegahan COVID yang radikal, menolak kediktatoran dan mendorong upaya demokrasi.

Namun, polisi kemudian turun tangan dan menahan beberapa demonstran, menurut sejumlah saksi dan video.

Seorang pria berusia 20-an yang datang untuk meletakkan bunga di jalan mengatakan dia yakin langkah pembatasan COVID yang diterapkan Pemerintah China terlalu ketat karena penyakitnya sekarang sudah dianggap seperti flu biasa. Dia juga menyesalkan kurangnya kebebasan berbicara di China.

突发 上海 乌鲁木齐中路路牌被紧急拆除 pic.twitter.com/byn0Vldv6v

— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022

Hingga Sabtu (26/11), China telah mencatat kasus virus corona harian lebih dari 38.000 di daratan, menurut Komisi Kesehatan Nasional negara itu.

Angka kasus tersebut mencapai tingkat tertinggi untuk hari keempat berturut-turut dibandingkan dengan saat pemerintah mulai merilis data pada musim semi 2020.

Di China, orang-orang di daerah yang menjalani lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan seringkali kesulitan mendapatkan makanan yang cukup dan kebutuhan sehari-hari.

Menghadapi kemarahan publik yang semakin meningkat, pemerintah China baru-baru ini mengatakan akan menahan diri untuk tidak menerapkan penguncian di seluruh kota dan sebagai gantinya mengisolasi bangunan tempat kasus COVID dilaporkan.

Kepemimpinan Xi Jinping diyakini khawatir dengan penyebaran aksi protes terhadap kebijakan nol-COVID dan meningkatnya kritik terhadap pemerintah.

Xi memulai masa jabatan lima tahun sebagai presiden untuk ketiga kalinya, di mana hal itu melanggar norma. Xi kembali menjabat sebagai ketua Partai Komunis yang berkuasa pada Oktober.

Daerah otonom Xinjiang pada Sabtu memutuskan untuk menindak aksi kekerasan yang bertujuan menghalangi penerapan langkah-langkah anti-virus.

Seorang jurnalis China mengatakan pihak berwenang mungkin mengklaim bahwa "pasukan asing" berada di belakang aksi protes dan secara ketat mengontrol aksi unjuk rasa.

Media barat sangat antusias mempublikasikan berita ini, mereka seragam dan serentak dihampir waktu yang bersamaan.

Helikopter Polri Jatuh di Bangka Belitung - Tim SAR temukan satu korban

©Antara

Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri berhasil menemukan satu personil korban kecelakaan Helikopter tipe NBO-105 milik Polri atas nama Bripda Anam di Pantai Burung Mandi Kabuapten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin pagi, 28/11/2022.

"Betul, satu personil korban kecelakaan helikopter sudah ditemukan dan saat ini sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Manggar Kabupaten Belitung Timur," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Babel Kombes Pol Maladi melalui pesan singkat diterima Perum LKBN Antara Babel, Senin.

Pihak Kepolisian menemukan jenazah salah satu kru helikopter 105/P-1103 milik Korps Polairud Baharkam Polri yang hilang kontak di kawasan perairan Bangka Belitung.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan identitas korban tersebut adalah Bripda Khoirul Anam.

"(Nama korban) Bripda Khoirul Anam," ujar Ramadhan saat dikonfirmasi, hari Senin, 28/11/2022.

Diketahui, Polri sebelumnya menemukan titik koordinat salah satu kru helikopter yang hilang di perairan Pantai Burung Mandi, Bangka Belitung.

Kronologis

Helikopter Polr sempat hilang kontak pada hari Minggu, ternyata jatuh di Bangka Belitung pada hari Minggu, 27/11/2022.

Peristiwa kejadian diperkirakan pada siang hari itu terjadi pada helikopter dengan nomor registrasi P-1103 tipe NBO 105 atau helikopter 105/P-1103 milik Badan Pertahanan dan Keamanan (Baharkam) Polri.

Peristiwa bermula dari dua helikopter Baharkam Polri yang terbang dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Minggu.

Helikopter dengan nomor registrasi NBO 105/P-1103 dan NBO 105/P-1113 ini menjalani tugas perbantuan atau BKO di Pangkalan Bun.

Keduanya terbang beriringan depan dan belakang sekitar pukul 11.00 WIB dengan tujuan Tanjung Pandan, Belitung, Kepulauan Babel.

Saat itu, helikopter P-1103 berada di depan P-1113. Pada posisi 37 NM dari sebelum Tanjung Pandan Belitung, helikopter melewati cuaca buruk.

P-1113 kemudian memutuskan untuk naik ke ketinggian 5.000 kaki. Sementara P-1103, pilot melaporkan bahwa helikopternya gagal menaikkan ketinggian dan terus turun menuju ketinggian 3.500 kaki.

Setelah berupaya menghindari cuaca buruk pada pukul 14.00 WIB, kapten pilot di helikopter P-1113 berusaha menghubungi kru di P-1103 melalui frekuensi radio helikopter. Namun, tidak ada jawaban.

Sekitar pukul 14.24 WIB, helikopter P-1113 pun berhasil mendarat di Bandara Tanjung Pandan.

Namun, helikopter P-1103 masih belum diketahui keberadaannya, sehingga dinyatakan hilang kontak di wilayah Pulau Bukulimau, Belitung Timur.

Hingga kini, masih belum diketahui penyebab hilang kontaknya helikopter P-1103 milik Baharkam Polri.

Kisah Bayi Kades Ciputri Selamat dari Gempa Cianjur

Relawan menyalurkan logistik bantuan bencana gempa bumi di Sarampad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hari Sabtu, 26/11/2022. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp)

Gempa 5,6 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggalkan kisah haru, seperti kisah Naurah, bayi berusia dua bulan anak Kepala Desa Ciputri Nia Novi Hertini.

Nia ditemui di posko utama korban gempa Desa Ciputri Sarongge Valley, Minggu, mengisahkan bayinya diselamatkan oleh tetangganya.

Saat kejadian sang bayi ditinggal di rumah bersama pengasuhnya, Nia pergi ke Balai Desa mendampingi kunjungan Bupati Cianjur Herman Suherman.

Nia menyebutkan saat gempa terjadi dirinya baru saja melepas Bupati meninggalkan kantor desa.

Hal pertama yang ada di pikirannya selain kondisi warganya yang berjumlah 12 ribu jiwa, juga putri bungsunya.

"Saya punya bayi di rumah, yang saya pikirkan pengasuhnya sama dia atau tidak," kata Nia.

Saat hendak berkeliling meninjau kondisi warga, kata Nia, ada warga yang berteriak kepadanya menyebutkan tentang kondisi anaknya.

"Ada yang teriak, ibu dedek ibu, itu dedek di rumah ketimpa," kata Nia menirukan teriakan warganya.

Ketika itulah Nia mengeraskan hati untuk pulang memastikan kondisi anaknya. Setibanya di rumah, ia mendapati rumah seperti kapal pecah, walau bangunan luar tampak kokoh, tetapi di dalamnya porak poranda.

Termasuk atap rumah di kamar tidur, tempat bayinya tidur siang itu, sudah penuhi reruntuhan plafon rumahnya.

Seketika Nia cemas melihat bayi dan pengasuhnya tidak ada di rumah. Beruntung salah satu warga menenangkan, kalau bayinya sudah aman digendong oleh tetangganya.

"Jadi pas gempa itu ternyata pengasuh anak saya ketakutan dan lari keluar rumah, tinggallah anak saya di kamar sedang tidur. Dia teriak-teriak minta tolong supaya anak saya diselamatkan. Alhamdulillah ada warga yang datang menyelamatkan," kata Nia.

Hati Nia lega setelah melihat bayi mungilnya tidur pulas di gendongan tetangga. Saat dipeluk olehnya, muka bayinya penuh dengan debu plafon rumah yang ambruk.

Nia mengabadikan kondisi kamar tempat bayinya tidur, beruntung lemari di kamarnya menghalangi runtuhan plafon menimpa bayinya.

"Jadi untungnya ada lemari itu, plafon itu jatuh tapi tersangkut di lemari, jadi bayi saya terlindungi," kata Nia.

Saat ini Nia fokus membantu warganya untuk pulih dari gempa, dengan mendistribusikan bantuan sandang maupun pangan.

Ironisnya, meski bantuan sudah masuk ke wilayah tersebut, tetapi kondisinya sangat jauh sehingga tidak banyak relawan yang datang dan mendirikan posko.

Di Desa Ciputri hampir seluruh warga mengungsi, terdapat 77 posko pengungsi di wilayah tersebut, dan hanya ada Pasukan 315 Garuda TNI AD yang turun membantu warga, termasuk anggota Bhabinkamtibmas dari Polsek Pacet.

Kondisi itu sangat berbeda dengan wilayah Cugenang hampir dibanjiri oleh relawan bahkan bantuan ikut melimpah. Diketahui memang kawasan Cugenang yang paling besar terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia sebanyak 318.

Sementara itu, untuk akumulasi korban luka-luka sebanyak sejak awal kejadian berjumlah 7.729 orang dengan rincian luka berat 545 orang, luka ringan 7.134 orang.

Korban luka berat yang masih dirawat hingga saat ini sebanyak 108 orang. Sementara untuk korban luka ringan yang sudah tertangani sudah kembali ke rumah masing-masing.

Selanjutnya untuk jumlah akumulasi warga mengungsi sebanyak 73.693 orang. Saat ini BNPB bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan UNFPA telah melakukan survei data pengungsi terpilah untuk mengetahui distribusi usia, jenis kelamin, dan kelompok rentan di pos pengungsian.

Titik pengungsian yang telah disurvei sebanyak 207 titik. Jumlah KK yang di survei sebanyak 21.566 KK dengan total pengungsi sebanyak 45.976 jiwa dengan rincian laki-laki 20.002 jiwa, wanita 25.974 jiwa, penyandang disabilitas 65 jiwa.

Chinese Foreign Minister Calls For Boosting SCO, BRICS Cooperation

©Wu Hong

It is necessary to strengthen cooperation between the members of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the BRICS, Chinese Foreign Minister Wang Yi said after a meeting with Russian Ambassador to China Igor Morgulov. BRICS is a group of five leading emerging economies consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa.

"It is necessary to strengthen coordination and cooperation between the SCO countries and the BRICS countries, maintain peace and stability in the region and around the world," Wang Yi said on Monday, as quoted by the Chinese Foreign Ministry.

The minister added that both China and Russia insist on promoting a multi-polar world order and do not agree with unipolar hegemony.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said on Friday that most countries continue to closely cooperate with Russia despite sanctions imposed by the West in response to Moscow's special military operation in Ukraine.

According to Lavrov, the countries that want to continue to work with Moscow include Russia's allies in the Eurasian Economic Union, the Commonwealth of Independent States (CIS), the SCO, the Collective Security Treaty Organization (CSTO), BRICS, and others.

Norwegian Defense Minister Says Country Maintains Some Contacts With Russia

Norwegian Defense Minister Bjorn Arild Gram says that, despite the situation around Ukraine, his country has retained some lines of communication with Moscow, including on the military level.

©CORNELIUS POPPE

The defense minister said he expected things to return back to normal at some point and pointed out that, at this time, Oslo does not see any specific direct military threat to Norway itself.

"Contacts between our countries, of course, changed after February 24. At the same time, we have maintained some lines of communication, we cooperate in the field of fishing and we are engaged in joint rescue operations at sea. We also maintain military ties, although with much less activity," Gram said in a Sunday interview with Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper.

On Wednesday, the defense ministers of the Northern Group (Northern European Defence Policy Forum) held a meeting in Oslo to discuss implications of the conflict in Ukraine for regional security and for Finland's and Sweden's bids for NATO membership.

Since Russia launched a military operation in Ukraine on February 24, Western countries have been providing Ukraine with humanitarian, military and financial aid. In July, Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store announced that Oslo would allocate 10 billion kroner (about $1 billion) to Ukraine in 2022 and 2023.

Moscow does not take to heart European Parliament’s resolution - Kremlin spokesman

Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov
©Sergei Bobylev/TASS

The European Parliament’s resolution recognizing Russia as a state sponsor of terrorism is not legally binding, Moscow does not take such decisions to heart, Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov told the "Moscow. Kremlin. Putin" program on Rossiya-1 TV channel on Sunday.

"The European Parliament is the kind of organization that rather bases its work on emotions, on an emotional approach," the spokesman said. "Of course, it's no secret to us that in the recent years the European Parliament has had little love for us. In return, we have had little desire to take into account what's going on there," and to take it very much to heart, Peskov stressed.

"The situation when such blatant Russophobia and hatred towards Russia are just running over. But this does not have any legally binding nature. That is how it should be treated," the Kremlin spokesman explained in a conversation with journalist Pavel Zarubin.

The Russian side sees "a huge lack of professional approach and a huge lack of professionalism" in the European Parliament, he went on to say. "And emotions is such a changeable thing. Today they are Russophobic, tomorrow there will be something else. And then, maybe a moment of clarity will come," he summed up.

European Parliament website affected by cyberattack

The European Parliament’s web site came under a cyberattack by a pro-Moscow group only hours after lawmakers overwhelmingly backed a resolution calling Russia a state sponsor of terrorism, the legislature’s president said Wednesday.

President Roberta Metsola said in a twitter statement that the parliament “is under a sophisticated cyberattack” and that a “pro-Kremlin group has claimed responsibility.”

The legislature’s spokesman Jaume Duch said that the website “is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.” He added that “this traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.”

In distributed denial of service attacks, the instigators render web sites unreachable by bombarding them with junk data packets. DDoS attacks do not damage networks because they do not penetrate them. But they can be a major nuisance, especially when targeting sites the public depends on for vital information and services.

Metsola said that the EU’s “IT experts are pushing back against it & protecting our systems.”

She note that it came “after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.” In a lopsided 494-58 vote with 48 abstentions, the EU legislature sought to increase pressure on Moscow to bring anyone responsible for war crimes committed from the Feb. 24 start of the invasion before an international court.

The 27-nation EU has condemned in the harshest terms the invasion and repeatedly said that several Russian actions over the past 9 months have amounted to war crimes. Sometimes, state-backed hackers have used DDoS attacks as a smokescreen for more serious attacks, as occurred in Ukraine prior to Russia’s Feb. 24 invasion. But mostly they are used as a “noisy” political tool by hacktivists whose affiliations may be murky.