Wednesday, 29 March 2023

Polisi sebut eks Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dibacok saat tiba di rumah

Polisi sebut eks Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dibacok saat tiba di rumah

Polisi sebut eks Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dibacok saat tiba di rumah




Kepala Polresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo meninjau rumah eks ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus di kompleks GBA, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa malam, 28 Maret 2023.
Sumber:ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi






Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyebut mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dibacok sesaat setelah memarkir mobil ketika tiba di rumahnya, Selasa.







Rumah Jaja berada di Komplek Perumahan Griya Bandung Asri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusworo, pelaku diduga telah mengikuti Jaja sebelum tiba di rumahnya.


"Tersangka diduga sudah menunggu korban saat tiba di rumah. Seketika korban masuk ke dalam rumah, dan memarkir kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan, melakukan pembacokan terhadap korban," kata Kusworo saat ditemui di lokasi.


Menurutnya aksi pembacokan itu diduga terjadi di area parkir rumah Jaja tersebut. Sejauh ini pelaku pembacokan terhadap mantan pejabat negara itu berjumlah satu orang.


Saat kejadian, putri dari Jaja yang bernama Tami (22) turut menjadi korban. Polisi telah mengamankan senjata tajam yang diduga digunakan oleh pelaku.


"Sang anak juga melakukan pembelaan kepada ayahnya, dan juga mengalami luka-luka," katanya.


Akibat pembacokan itu, katanya, Jaja mengalami luka di kepala dan leher bagian belakang. Polisi kini masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Mayapada yang menjadi tempat Jaja menjalani perawatan medis.


"Ada empat orang (saksi), nanti kita cocokkan lagi dengan saksi yang lain," kata dia.


Sementara itu, salah seorang warga yang menjadi saksi, Dion (59) menyebut Jaja itu kini dalam kesehariannya beraktivitas sebagai dosen di Universitas Pasundan. Dion pun menduga Jaja itu dibacok sepulang dari kampus setelah mengisi kuliah.







"Kondisi rumahnya saya nggak lihat persis, tapi kayaknya nggak ada barang yang hilang," kata Dion.



Warga ungkap kondisi parah mantan Ketua KY dan anaknya saat dievakuasi



Salah seorang warga Perumahan Griya Bandung Asri (GBA) 2 Blok F Dion mengungkapkan kondisi mengenaskan korban pembacokan di perumahan itu yang merupakan mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dan putrinya saat dievakuasi.


Dion (59) mengungkapkan bahwa Jaja dan sang putri Rahmi Dwi Utami (Tami) yang berusia 22 tahun, saat dievakuasi oleh dirinya dan warga lain menderita luka sabetan benda tajam di bagian kepala, leher dan lengan.


"Saya melihatnya setelah kejadian dan akan mengevakuasi, kedua korban lukanya banyak dan berlumuran darah, penuh darah dan mungkin kalau telat sedikit bisa meninggal," kata Dion saat ditemui di lokasi kejadian.


Dion menyebut kedua korban diduga mengalami luka akibat bacokan senjata berjenis celurit.


"Karena pak haji (Jaja Ahmad) ketika dibawa ke rumah sakit sempat berbicara ke saya bahwa celurit (yang digunakan pelaku) ada di dapur (bagian belakang rumah)," ucapnya.


Saat kejadian, Dion menduga bahwa kondisi rumah korban sedang sepi di mana Jaja yang kini berprofesi sebagai dosen baru pulang bersama putrinya, sementara sang istri sedang mengajar di salah satu universitas di Bandung.


"Jadi saat kejadian hanya ada berdua dan keduanya ketika dievakuasi berada di depan rumah," ucap Dion.


Dion mendapatkan informasi bahwa pelaku sempat dikejar oleh beberapa tetangga yang melihat kejadian tersebut, namun pelaku yang diduga seorang diri tersebut, berhasil lolos karena membuat takut warga dengan cara mengacungkan senjata tajam.


Jaja sendiri tidak mengetahui pasti apakah kediaman korban mengalami kerusakan atau ada kehilangan atas kejadian tersebut, mengingat dirinya mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Mayapada Buah Batu, Bandung.


"Kondisi rumah saya tidak tahu persis, karena fokus saya dan warga lain adalah keselamatan Pak Haji dan Tami untuk segera mendapatkan pertolongan," ucap Dion.








Sebelumnya, kasus pembacokan yang menimpa Jaja itu diketahui terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum dibacok, diduga korban dikuntit oleh pelaku sampai ke rumah korban sebelum akhirnya diserang menggunakan senjata tajam.


Rumah eks Ketua KY itu berada di Komplek GBA Blok F yang letaknya berbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.


Dari informasi yang dihimpun kedua korban kini masih dalam perawatan oleh pihak Rumah Sakit Mayapada, Buah Batu, Bandung.



Usut dan Tangkap Pelakunya, Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus Terluka di Kepala dan Leher Belakang



Usut dan tangkap pelakunya. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus yang menjadi korban pembacokan di rumahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa, mengalami luka di kepala bagian belakang dan leher bagian belakang, kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo.


Kusworo menyebut pihaknya masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Pasca kejadian, menurutnya Jaja beserta anaknya yang juga turut jadi korban itu telah dilarikan ke Rumah Sakit Mayapada, Kota Bandung, Jawa Barat.


"Korban sekarang sudah berada di Rumah Sakit Mayapada, dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku," kata Kusworo saat ditemui di lokasi.


Sejauh ini, dia menduga pelaku pembacokan terhadap mantan pejabat negara itu berjumlah satu orang, sementara senjata tajam yang dibawa pelaku itu berhasil diamankan oleh polisi.


"Senjata milik tersangka sudah kami amankan, dan kami kirim ke laboratorium forensik," kata dia.


Kusworo mengatakan polisi juga telah memeriksa empat orang saksi dari lokasi. Selain itu, rumah Jaja yang menjadi tempat kejadian perkara pun telah dipasang garis polisi.


"Ada empat orang, nanti kita cocokkan lagi dengan saksi yang lain," katanya.


Sebelumnya, kasus pembacokan yang menimpa Jaja itu diketahui terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Rumah eks Ketua KY itu berada di Komplek GBA Blok F yang letaknya berbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. "Ada empat orang, nanti kita cocokkan lagi dengan saksi yang lain," katanya.


Sebelumnya, kasus pembacokan yang menimpa Jaja itu diketahui terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Rumah eks Ketua KY itu berada di Komplek GBA Blok F yang letaknya berbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.


"Ada empat orang, nanti kita cocokkan lagi dengan saksi yang lain," katanya.


Sebelumnya, kasus pembacokan yang menimpa Jaja itu diketahui terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Rumah eks Ketua KY itu berada di Komplek GBA Blok F yang letaknya berbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.














Tuesday, 28 March 2023

Lawmakers to Grill Regulators on Silicon Valley Bank Collapse

Lawmakers to Grill Regulators on Silicon Valley Bank Collapse

Lawmakers to Grill Regulators on Silicon Valley Bank Collapse




An employee holds the door open at the Silicon Valley Bank branch office in downtown San Francisco, California, U.S., March 13, 2023. REUTERS/Kori Suzuki/






Why did the country’s 16th-largest bank implode in a matter of days earlier this month? And how did federal regulators let it happen?







A top U.S. regulator told a Senate panel on Tuesday that Silicon Valley Bank executives did a "terrible" job of managing risk before the lender collapsed, as lawmakers demanded to know why warning signs of trouble were missed.


On Tuesday, lawmakers on the Senate’s banking committee will get a chance to interrogate officials in charge of regulating the nation’s banks about those topics as they probe the collapse of Silicon Valley and Signature banks. On the guest list for the hearing: Martin Gruenberg, chairman, Federal Deposit Insurance Corporation; Michael Barr, vice chairman for supervision at the Federal Reserve; and Nellie Liang, undersecretary for domestic finance, at the Department of the Treasury.


The hearing could shed light on the government’s efforts to understand why Silicon Valley Bank failed, and what it might do to prevent a repeat. It will also highlight the partisan divide on the banking debacle: While both parties have blasted the bank’s leadership, Democrats have blamed the Trump-era rollback of banking regulations for the failure, while Republicans have focused on accusing regulators of being asleep at the switch.



‘A Textbook Case of Mismanagement’



The Fed’s Barr will tell lawmakers Silicon Valley Bank’s collapse was a “ textbook case of mismanagement,” according to prepared remarks released Monday. Barr is expected to describe how the bank failed to adequately manage two major risks: its investments—largely held in long-term securities—would lose value if interest rates rose; and its deposits, which were mainly by venture capital firms and tech businesses, could be volatile.


The Fed’s ongoing investigation is also looking into whether the Fed’s own supervision of the bank was appropriate. Fed supervisors took several actions against the bank in 2021and 2022, and warned the bank in November 2022 about its interest rate risk management, according to Barr’s statement. Regulators did not realize the full extent of the bank’s vulnerability until the March 9 bank run that brought it down.


The Fed is also looking into whether the bank would have failed if the older, tougher Dodd-Frank regulations had remained in place instead of being weakened by the Crapo Act in 2018.



Fed’s Actions Under the Microscope



Lawmakers in both parties have voiced concerns about the Fed’s supervision of banks. Elizabeth Warren, a progressive Democrat from Massachusetts and a member of the banking committee, and Republican Rick Scott of Florida co-sponsored a bill to create an independent inspector-general to oversee the Fed.







Last week, Republican lawmakers including banking committee member Senator John Kennedy of Louisiana, wrote to Fed leaders demanding records about the San Francisco Fed’s supervision of Silicon Valley Bank.


“The American people deserve transparency and accountability from their government officials, and they are entitled to understand precisely what Federal Reserve officials knew about the apparent risks associated with SVB, when they knew it, and why they failed to act to prevent the bank failure from occurring,” the letter said.



Bank Executives Will Likely Be Absent



Two major figures involved in the banking crisis will likely not be involved: Gregory Becker, former CEO of Silicon Valley Bank, and Joseph DePaolo, former CEO of Signature Bank, have both told the committee they won’t attend Tuesday’s hearing, according to letters sent to the former executives by lawmakers.



Access to World-Class Learning From Top Universities



Are you interested in developing skills related to banking, investment management, or other fields related to finance? Browse hundreds of online certificate programs the world’s leading universities offer in partnership with Emeritus. From core fundamentals to the latest research studies, you’ll find a range of courses taught by industry experts. Learn more about developing future-ready skills and get started.















Serbian leader admits he is 'very afraid' about current situation in the world

Serbian leader admits he is 'very afraid' about current situation in the world

Serbian leader admits he is 'very afraid' about current situation in the world




Serbian President Aleksandar Vucic
©EPA-EFE/ANDREJ CUKIC






Serbian President Aleksandar Vucic said on Tuesday that he was ‘very afraid’ about what is going on in the world.







"I am not much of an optimist, I am a small leader of a small country. There are many leaders from big countries in Europe who know better about everything," Vucic said at a joint news conference with Greek President Katerina Sakellaropoulou. "I fear that the consequences of this will be far worse than what we have seen so far," he stressed.


"But I am a small man from a small country, and I believe that the giants from other countries know better and can solve things. As for our little Serbian ship, we will steer it with a firm hand to preserve peace and stability," Vucic stressed.


On March 17, the Slovak government approved the transfer of 13 MiG-29 fighters to Ukraine, Prime Minister Eduard Heger said. At the same time, it was stressed that the fighters were transferred for defense purposes, not for attacking. The country’s Defense Ministry announced that for the shipment of MiG-29 to Kiev, Slovakia expects to be paid back by the European Union in the amount of $900 million. Earlier, Polish authorities also said they were planning to supply MiG-29 to Ukraine.



West’s labeling of Russia as ‘imperialist’ disgusts most Africans – senior Russian diplomat to RT



African countries are beginning to recognize their own national interests and are breaking away from the West’s forcefully imposed democratic world order, Oleg Ozerov, the head of the Secretariat of the Russia-Africa Partnership Forum, claimed in an exclusive interview to RT.


Speaking to RT host Oksana Boyko, Ozerov noted that African-Russian relations have been on a significant upswing in recent years and that Russia is treating its African partners in a dramatically different manner than Western countries, which have retained a colonial mindset in their dealings with the continent.







This mindset “manifests itself in the form of patronizing attitudes, lecturing and moralizing, insisting that the Western model alone should be accepted as a gift from the gods by our African friends” the diplomat explained, adding that this “aura of arrogance” is backed by a desire to keep African nations dependent and subservient to the West.


Meanwhile, Ozerov pointed out that many African people are “aware of the role Russia has played in liberating them from colonial bondage,” which is why the majority of Africans feel nothing but “disgust and revulsion” when they witness attempts to label Russians as imperialist or claims that Russia aims to plunder the continent.


According to Ozerov, contrary to the West’s belief that its political model is the only acceptable one, Russia, as well as China, is promoting a new model of international order that recognizes different forms of political governance and treats them with respect.


Deputy Director of the African Department of the Russian Foreign Ministry Oleg Ozerov
©Nina Zotina; RIA Novosti


Ozerov noted that while Russia uses the same diplomatic tools to negotiate with Africa as the West, what sets it apart is that Moscow has no hidden agendas in its dealings.


One example provided by Ozerov is the West’s attempts to impose green energy policies on the African continent while simultaneously “sucking out” its natural resources such as oil, gas and coal to use back in Europe. The diplomat argued that African nations are beginning to realize that this approach is ultimately meant to prevent real industrialization on the continent.


Russia, however, is instead offering its extensive expertise in nuclear power to help the continent establish a reliable source of clean energy and further develop its industry, Ozerov said.


The diplomat also touched upon the issue of hunger in Africa, stating that Russia has a large amount of agricultural and fertilizer products that it is willing to offer to the continent, but noted that such exports are currently blocked by the West’s “illegal” sanctions.




















A Christian school that 'celebrates childhood' becomes killing scene in Nashville

A Christian school that 'celebrates childhood' becomes killing scene in Nashville

A Christian school that 'celebrates childhood' becomes killing scene in Nashville




Students from the Covenant School wait to get off a bus to meet their parents at the reunification site following a mass shooting at the school in Nashville, Tennessee, U.S. March 27, 2023. Mark Zaleski/USA Today Network via REUTERST






The 200 young children enrolled at the Covenant School, a private Christian elementary school in Nashville, Tennessee, start each day at the chapel and study the Bible twice a week.







“The beauty of a PreSchool-6th school is in its simplicity and innocence,” the introductory paragraph of the school’s website reads. “Students are free to be children.”


On Monday, the school became the site of the latest mass shooting in the United States, when a 28-year-old former student opened fire with an assault weapon, killing three children and three adults before being shot dead by the police.






The three pupils killed were all nine years old: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs and William Kinney.


The adults were head of school Katherine Koonce, 60, a pickleball enthusiast, who had told the Nashville Tennessean that she added the sport to the school’s physical education initiatives; Cynthia Peak, who the police said was believed to be a substitute teacher; and custodian Mike Hill, both 61.


The carnage made a stark and horrible contrast to the images of everyday life on the school’s website and Facebook page.


Just a day before the shooting, administrators posted on Facebook pictures of staff sharing gifts and snacks as they celebrated the impending birth of the son of the assistant head of school.


The school also posted a notice that it was looking to hire two new employees – a kindergarten aide and a fourth-grade teacher. And photos proudly showed boys competing in the opening day of the school’s first golf season at the local Cheekwood Golf Course.







“Go Knights!” the posting cheered.


“Great job, boys,” a community member wrote.


For Ms Megan Hill, the day’s agony unfolded over six long hours, marked by posts on Facebook in which she identified herself as the niece of one of the victims.


“Shooting at the school where my Dad, my uncle and my stepmom work please pray right now,” she wrote at about noon local time.


Six hours later, she posted an update.


“I’m just in shock and disbelief,” wrote Ms Hill, who did not respond to requests for comment from Reuters. “My heart is broken I do not understand why someone would shoot up a school with precious babies inside.”


“My uncle lost his life in this shooting today,” she wrote. “My moms brother Lord help me and my family please pray for all my cousins.”


(Clockwise from left) The vehicle and the weapons used by the suspect. PHOTOS: REUTERS



The school is affiliated with Covenant Presbyterian Church, part of an evangelical movement that branched off from the more liberal Presbyterian Church in 1981. It offers enrichment classes in art, science and technology, leadership and music.


The school’s motto is “intentionality, authenticity, curiosity”, according to its website, which is filled with video images of smiling students singing, dancing and tumbling in a gymnasium. Its focus, the website says, is on “shepherding hearts, empowering minds and celebrating childhood”.


Classes are small, with an average size of 12 students, about a quarter of whom receive financial aid, the website says. Tuition starts at US$11,500 (S$15,200) per year for kindergarten and rises to US$16,500 for fifth and sixth grades.








No one answered the phone or responded to emails at the school on Monday.


Following the shooting, President Joe Biden called on Congress to pass an assault weapons ban.


“We have to do more to stop gun violence. It’s ripping our communities apart,” Mr Biden said at the White House.


“I call on Congress again to pass my assault weapons ban.”


Mr Biden, who is a Democrat, has repeatedly called for a renewed assault weapons ban and stricter rules on gun sales, measures that need to pass Congress.


The House of Representatives is controlled by Republicans; any new gun safety legislation is unlikely this year, key lawmakers say.


“How many more children have to be murdered before Republicans in Congress will step up and act to pass the assault weapons ban, to close loopholes in our background check system or to require the safe storage of guns?“ White House spokesman Karine Jean-Pierre told reporters before Mr Biden spoke.














Japan's Opposition Blasts PM Kishida's Silence on Depleted Uranium Ammo to Ukraine

Japan's Opposition Blasts PM Kishida's Silence on Depleted Uranium Ammo to Ukraine

Japan's Opposition Blasts PM Kishida's Silence on Depleted Uranium Ammo to Ukraine




©AFP 2023/KAZUHIRO NOGI






Japanese Prime Minister Fumio Kishida paid a surprise visit to Ukraine to meet with Volodymyr Zelensky a day after Russian President Vladimir Putin hosted his Chinese counterpart, Xi Jinping, in Moscow. Both visits came as the announcement of future DU ammo supplies to Ukraine hit the headlines.







Japan’s Prime Minister Fumio Kishida has been condemned by the opposition for staying tight-lipped on the UK's announced delivery of depleted uranium ammunition to the Kiev regime, according to media reports.


Taro Yamamoto, leader of the opposition party Reiwa Shinsengumi, is said to have raised the issue at a budget committee meeting in the Japanese parliament's upper house.


“Mr Prime Minister, do you intend to encourage the UK not to send such shells?” the politician is cited as asking Kishida.


The head of the Japanese government ostensibly dodged giving a direct answer, saying something to the effect that, “despite studies on the negative effects on human health, no concrete results have been obtained”. However, Yamamoto would not let up, pressing further:


“Actually, such munitions could already be classified as nuclear weapons, ... and it was found that there is a risk of cancer … Mr. Prime Minister, during your meeting with Zelensky, did you ask him not to use ammunition with depleted uranium? ‘


Kishida is said to have responded by saying that, “As for depleted uranium weapons, I didn’t say anything specific about it in my meeting with Zelensky."







The opposition leader then slammed this response as sending a "bad message," and added, as a parting "broadside", that the Prime Minister himself was "from Hiroshima.”


The US dropped two atomic bombs – plutonium Fat Man and gun-type uranium Little Boy - on Nagasaki and Hiroshima in August 1945. The bombings killed between 129,000 and 226,000 people, mostly Japanese civilians. Neither Hiroshima nor Nagasaki hosted any key military installations whatsoever.


Japan's Prime Minister Fumio Kishida, who will chair the Group of Seven (G7) summit scheduled for May, visited Ukraine on March 21. He met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky a day after Chinese leader Xi Jinping visited Moscow to meet with his Russian counterpart Vladimir Putin.


Kishida's visit was seen by analysts as tailored to demonstrate that Japan is "the West's reliable ally". Even though Kishida embarked on his Kiev visit to show solidarity with Ukraine, Tokyo has been contributing less economic help to Ukraine than other countries of the so-called collective West. Japan has limited itself to sending things like bulletproof vests, helmets and some humanitarian aid. Exports of arms and military equipment in Japan is regulated by the Japanese Arms Export Ban, known as the Three Principles on Arms Exports that prohibit the provision of lethal weapons to other countries.


Earlier, London announced its intent to supply depleted uranium (DU) munitions to Kiev to be used in the US-led proxy war of the collective West against Russia in Ukraine. The announcement was met with broad condemnation from Moscow. Russia warned that DU compounds that remain in the soil after its use as part of projectiles, may be dangerous to humans, animals and the environment for a lengthy amount of time.


"The use of uranium ammunition will cause irreversible harm to the health of the military and civilian population of Ukraine, but NATO is ready to supply them to Kiev," Lt. Gen. Igor Kirillov, the head of the radiation, chemical and biological defense troops of the Russian armed forces, said. He recounted that NATO unleashed about 40,000 shells containing over 15 tons of depleted uranium during the 1999 bombing of Yugoslavia.


















Russia reserves right to take countermeasures amid total war, diplomat says

Russia reserves right to take countermeasures amid total war, diplomat says

Russia reserves right to take countermeasures amid total war, diplomat says




Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
©Russian Foreign Ministry/TASS






Moscow reserves the right to take the necessary additional steps to ensure national security amid the West’s total hybrid war, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said in a statement on Monday.







"It would be naive to expect that we will not take any military and technical countermeasures in this field after the West launched a total hybrid war against Russia and the US and NATO announced plans to inflict ‘a strategic defeat’ on us. We reserve the right to take the necessary additional steps to ensure the security of Russia and its allies," the diplomat stressed.



Diplomat says 'Summit for Democracy' reflects US’ neocolonial practices



The US-conceived ‘Summit for Democracy’ is nothing but a manifestation of Washington's neocolonial practices, as the summit seeks to legitimize American instruments of control, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said on Tuesday.


"The so-called ‘Summit for Democracy’ is a clear manifestation of neocolonial practices in US foreign policy. Behind the efforts to organize the summit is the desire to update and legitimize the American instruments of external control and interfere in the domestic affairs of other countries, forcing everyone to see the world through the prism of the ‘rule-based order’ promoted to serve Washington's global interests," the diplomat pointed out in her commentary in connection with the "Summit for Democracy" organized by the United States on March 28-30 under the pretext of supporting democracy in the world.


According to Zakharova, the summit is all about forming an ideological platform for combatting those countries whom the American political elite labels as autocracies, primarily Russia and China. "Washington is trying to consolidate the Western community and bring its rivals over to its side under the slogan 'combatting autocratic regimes'," the diplomat stressed.


"The US has decided to take thematic sessions to regional platforms and appoint co-chair countries to pretend that its pseudodemocratic summit is universal. At the same time, the whole process is controlled either by the Americans themselves or by large non-governmental organizations (NGOs). These NGOs supervise the compliance of member states with the obligations undertaken by them. Apparently, they know nothing about the principle of sovereign equality of all states based on the UN world order," Zakharova pointed out.


The diplomat underscored that she regretted the decision of the UN Secretary General Antonio Guterres to take part in such an "unworthy spectacle." "On the whole, it is hard to expect from the American organizers of the ‘Summit for Democracy’, as well as from their ideological partners, anything other than pompous hypocrisy amid democratic messianism and certainly anti-Russian statements in the context of the Ukrainian crisis. Especially considering the fact that the tone of the summit will be set by a former comedian (Ukrainian President Vladimir Zelensky - TASS), not a democrat, who is the head of a criminal Nazi regime which deliberately violates all democratic values in his country. The fact that such people are invited to take part in the event clearly demonstrates how far Americans are from their declared goal of promoting democratic values," she stressed.







Imposing democracy As the Russian Foreign Ministry Spokeswoman pointed out, Moscow was against American democracy being imposed as "infallible, the only way."


"The US has no moral right to lecture others amid chronic domestic issues. This binary way of thinking in 'black-white' or 'good guys vs bad guys' does not work in real life. And it is in no way good for building long-term relations with sovereign countries," Zakharova emphasized.


The diplomat also pointed out that a multipolar world order in international relations was actively being formed with the help of the global majority. "Responsible participants in international communication must not engage in 'democratization' and division. The US and its allies have to return to complying with the norms of international law and get involved in creating conditions for peaceful coexistence and mutually beneficial cooperation," Zakharova concluded.