Saturday, 15 June 2024

Pabrik Garmen, Tokopedia Tiktok Phk Karyawan - Bertambah Ribuan Pengangguran Solusi Pemerintah Apa?

Pabrik Garmen, Tokopedia Tiktok Phk Karyawan - Bertambah Ribuan Pengangguran Solusi Pemerintah Apa?

Pabrik Garmen, Tokopedia Tiktok Phk Karyawan - Bertambah Ribuan Pengangguran Solusi Pemerintah Apa?











Setelah tahun 2022 ada 18 pabrik Garmen tutup, kini kembali terjadi lagi, satu per satu pabrik tekstil, garmen, hingga alas kaki dan perusahaan ecommerse di Indonesia menghentikan operasionalnya, alias tutup. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun tak terelakkan lagi. Salah satunya pabrik garmen di daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.







Pantauan Aha Dua Permata di lokasi, Jumat, 14/06/2024, terlihat kondisi pabrik yang biasanya ramai dipenuhi pekerja serta suara mesin jahit yang saling bersahutan, kini sunyi senyap, tidak ada lagi aktivitas menjahit. Ribuan mesin jahit pun tertutup kain, sudah tak lagi dipakai.


Ada 3.000 buruh yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, imbas dari penghentian operasional pabrik garmen ini. Sang pemilik pun mengaku sudah tidak mampu dalam mempertahankan bisnisnya. Lantaran sepinya order yang masuk, dengan ditambah beban upah minimum yang terus naik setiap tahun.


Adapun pabrik garmen ini sebelumnya memproduksi pakaian dalam yang juga untuk dipasok ke pasar ekspor. Namun sayangnya, kejayaan pun meredup ketika isu geopolitik, resesi global, hingga kenaikan upah tinggi membuat pabrik tak mampu bertahan dan melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya.


Anggota Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Bidang Hukum, Desi Sulastri menyebut kenaikan upah yang signifikan, dengan tidak dibarengi permintaan order yang tinggi membuat pabrik tekstil beserta turunannya bertumbangan.


"Penetapan upah dengan Otoda (otonomi daerah) sejak 10 tahun terakhir membuat industri yang ada mengalami penekanan-penekanan dalam penetapan upah. Karena seyogyanya penetapan kenaikan upah kan diiringi dengan pertambahan order atau peningkatan produktivitas, tetapi dengan beralihnya penetapan UMK dengan melalui Otoda, itu tidak lagi menjadi perhitungan," kata Desi hari Jumat, 14/06/2024.


Desi mengatakan, pandemi Covid-19, resesi global, hingga memanasnya tensi geopolitik telah menjadi tantangan besar bagi industri padat karya, khususnya yang berorientasi ekspor. Namun, yang menjadi isu utama banyaknya pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) bertumbangan, menurut Desi, adalah upah minimum yang naik signifikan setiap tahunnya. Sehingga pabrik yang nafasnya sudah tersengal-sengal, ditambah beban upah tinggi, terpaksa berguguran.


Bertambah lagi PHK yang datangnya dari perusahaan ecommerse, yaitu perusahaan hasil penggabungan Tokopedia dan TikTok Shop mengumumkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun mereka tidak menyebutka jumlah pekerja yang terkena PHK tidak dipublikasikan.


Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan ShopTokopedia Nuraini Razak mengatakan kebijakan PHK harus dilakukan untuk mendukung strategi pertumbuhan perusahaan ecommerce anak usaha ByteDance tersebut.


Alasan utama yang dikemukakan masalah perampingan struktur organisasi adalah bagian dari penyelarasan organisasi setelah merger TikTok Shop dan Tokopedia. Kebijakan ini, lanjutnya, juga merupakan upaya memperkuat organisasi.


"Kami harus melakukan penyesuaian yang diperlukan pada struktur organisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan agar dapat terus tumbuh," katanya, pada hari Jumat, 14/06/2024.


Entah persaingan bisnis atau perpu usaha yang kurang memihak ataupun perhatian serius pemerintah terhadap pelaku usaha yang seharusnya mampu sebagai penyangga untuk menyelamatkan tenaga kerja produktif Indonesia, peristiwa ini bukan kejadian sederhana, karena akan berdampak kepada masalah krisis sosial dengan bertambahnya angka pengangguran usia produktif.



Apa Solusi Pemerintah



Semenjak setelah pandemi 2019, berguguran pabrik - pabrik dikawasan Industri hingga hari ini kami tidak melihat langkah serius dari pemerintah menangani masalah ini, bahkan seperti dibiarkan begitu saja.


Sebaliknya pemerintah hanya gencar mencari investor dengan pemanis yang ditawarkan aturan omnibus law cipta kerja, sekalipun ini benar, pemerintah seharusnya mampu menyelamatkan perusahaan yang sudah ada agar tidak terjadi keputusan akhir dari pelaku usaha melakukan PHK.


Aha Dua Permata dalam tulisan tahun 2010 jika pemerintah tidak mampu memberikan solusi bagi sumber daya manusia produktif maka 10 tahun kedepan angka kriminalitas akan meningkat seperti di Las Vegas dan Chicago. Dan Kita bisa melihat hari ini hampir tiap hari disuguhkan berbagai kriminalitas.


Dan pesan untuk Presiden baru nanti, jangan biarkan terjadi lagi pelaku usaha melakukan PHk besar - besaran, jika mimpinya benar - benar dari satunya kata dan perbuatan, yakni menjadikan megara maju dan bangsa yang bermartabat.


Hendaknya Pemerintah dapat membuktikan mimpi itu tidak hanya sekedar slogan yang digaungkan tiap kali merayu rakyatnya (kampanye).





















How the US government uses NGOs to corrupt ‘civil society’ around the world

How the US government uses NGOs to corrupt ‘civil society’ around the world

How the US government uses NGOs to corrupt ‘civil society’ around the world





FILE PHOTO: Security forces take measures as protesters gather to stage protest against 'transparency of foreign influence' bill during voting near Georgian Parliament building in Tbilisi, Georgia on May 14, 2024.
©Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images






By Glenn Diesen, Professor at the University of South-Eastern Norway and an editor at the Russia in Global Affairs journal. Follow him on Substack.







In the West, and beyond, pressure groups operating under the banner of “human rights non-governmental organizations” (NGOs) have become key actors in disseminating war propaganda, intimidating academics, and corrupting civil society. These outfits act as gatekeepers determining which voices should be elevated and which should be censored and canceled.







Civil society is imperative to balance the power of the state, but governments are increasingly seeking to hijack it through NGOs they fund. They can enable a loud minority to override a silent majority.


In the 1980s, the Reagan doctrine exacerbated the problem as these “human rights NGOs” were financed by the government and staffed by people with ties to intelligence agencies, to ensure civil society won’t deviate significantly from government policies.


The ability of academics to speak openly and honestly is restricted by these gatekeepers. In a case in pointtoday, NGOs limit dissent in academic debates about the great power rivalry in Ukraine. Well-documented and proven facts that are imperative to understanding the conflict are simply not reported in the media, and any efforts to address these facts are confronted with vague accusations of being “controversial” or “pro-Russian,” a transgression that must be punished with intimidation, censorship, and cancellation.


I (Glenn Diesen) will outline here first my personal experiences with one of these NGOs, and how they are hijacking civil society.


In the West, and beyond, pressure groups operating under the banner of “human rights non-governmental organizations” (NGOs) have become key actors in disseminating war propaganda, intimidating academics, and corrupting civil society. These outfits act as gatekeepers determining which voices should be elevated and which should be censored and canceled.


Civil society is imperative to balance the power of the state, but governments are increasingly seeking to hijack it through NGOs they fund. They can enable a loud minority to override a silent majority.


In the 1980s, the Reagan doctrine exacerbated the problem as these “human rights NGOs” were financed by the government and staffed by people with ties to intelligence agencies, to ensure civil society won’t deviate significantly from government policies.


The ability of academics to speak openly and honestly is restricted by these gatekeepers. In a case in pointtoday, NGOs limit dissent in academic debates about the great power rivalry in Ukraine. Well-documented and proven facts that are imperative to understanding the conflict are simply not reported in the media, and any efforts to address these facts are confronted with vague accusations of being “controversial” or “pro-Russian,” a transgression that must be punished with intimidation, censorship, and cancellation.


I will outline here first my personal experiences with one of these NGOs, and how they are hijacking civil society.



My Encounter with the Norwegian Helsinki Committee



The Norwegian Helsinki Committee is financed by the US government and CIA-cutout the National Endowment for Democracy (NED). They regularly publish hit pieces about me and rarely miss their weekly tweets that label me a propagandist for Russia. It is always name-calling and smearing, rather than anything that can be considered coherent argument.


The standard formula for cancellation is to shame my university in every article and tweet for allowing academic freedom, with the implicit offer of redemption by terminating my employment as a professor. Peak absurdity occurred with a seven-page article in a newspaper in which it was argued I’d violated international law by spreading war propaganda. They grudgingly had to admit that I have opposed the war from day one, although for a professor in Russian politics to engage with Russian media allegedly made me complicit in spreading war propaganda.


Every single time I am invited to give a speech at any event, this NGO will appear to publicly shame and pressure the organizers to cancel my invitation. The organization also openly attempts to incite academics to rally against me to strengthen their case for censorship in a trial of public opinion. Besides whipping up hatred in the media by labeling me a propagandist for Russia, they incite anonymous online troll armies such as “NAFO” to cancel me online and in the real world. After subsequent intimidations through social media, emails, SMS and phone calls, the police advised me to remove my home address and phone number from public access. One of the Norwegian Helsinki Committee recently posted a sale ad for my house, which included photos of my home with my address for their social media followers.


The Norwegian Helsinki Committee also infiltrates and corrupts other institutions. One of the more eager Helsinki Committee employees is also a board member at the Norwegian organization for non-fictional authors and translators (NFFO) and used his position there to cancel the organization’s co-hosting of an event, as I had been invited to speak. The Norwegian Helsinki Committee is also overrepresented on the Nobel Committee, to ensure the right candidates are picked.


Why would a humanitarian NGO act like modern Brownshirts by limiting academic freedom? One could similarly ask why a human rights NGO spends more effort on demonizing Julian Assange rather than exploring the human-rights abuses he exposed.


This “human rights NGO” is devoted primarily to addressing abuses in the East. Subsequently, all great power politics is framed as a competition between good values versus bad ones Constructing stereotypes for the in-group versus the out-groups as a conflict between good and evil is a key component of political propaganda. The complexity of security competition between the great powers is dumbed down and propagandized as a mere struggle between liberal democracy versus authoritarianism. Furthermore, they rest on the source credibility of being “non-governmental” and merely devoted to human rights, which increases the effectiveness of their messaging.


By framing the world as a conflict between good and evil, mutual understanding and compromise are tantamount to appeasement while peace is achieved by defeating enemies. Thus, these “human rights NGOs” call for confrontation and escalation against whoever is the most recent reincarnation of Hitler, while the people calling for diplomacy are denounced and censored as traitors.



NGOs Hijacking Civil Society



After the Second World War, American intelligence agencies took on a profound role in manipulating civil society in Europe. The intelligence agencies were embarrassed when they were caught, and the solution was to hide in plain sight.


The Reagan Doctrine entailed setting up NGOs that would openly interfere in the civil society of other states under the guise of supporting human rights. The well-documented objective was to conceal influence operations by US intelligence. The “non-governmental” aspect of the NGOs is fraudulent as they are almost completely funded by states and staffed with people connected to the intelligence community. Case in point, during Ukraine’s “Orange Revolution” in 2004, an anti-corruption protest was transformed into a pro-NATO/anti-Russian government. The head of the influential NGO Freedom House in Ukraine was the former Director of the CIA. Reagan himself gave the inauguration speech when he established the National Endowment for Democracy (NED) in 1983. The Washington Post has called NED the “sugar daddy of overt operations” and “what used to be called ‘propaganda’ and can now simply be called ‘information’.” Documents released reveal that NED cooperated closely with CIA propaganda initiatives. Allen Weinstein, a cofounder of NED, acknowledged: “a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.” Philip Agee, a CIA whistle-blower, explained that NED was established as a “propaganda and inducement program” to subvert foreign nations and style it as a democracy promotion initiative. NED also finances the Norwegian Helsinki Committee.


The NGOs enable a loud Western-backed minority to marginalize a silent majority, and then sell it as “democracy.” Protests can therefore legitimize the overthrow of elected governments. The Guardian referred to the Ukrainian Orange Revolution in 2004 as “an American creation, a sophisticated and brilliantly conceived exercise in Western branding and mass marketing” for the purpose of “winning other people’s elections.” Another article by the Guardian labeled the Orange Revolution as a “postmodern coup d’état” and a “CIA-sponsored third world uprising of cold war days, adapted to post-Soviet conditions.” A similar regime-change operation was repeated in Ukraine in 2014 to mobilize Ukrainian civil society against their government, resulting in overthrowing the democratically elected government against the will of the majority of Ukrainians. The NGOs branded it a “democratic revolution” and was followed by Washington asserting its dominance over key levers of power in Kiev.


Similar operations were also launched against Georgia. The NGOs staged Georgia’s “Rose Revolution” in 2003 which eventually resulted in war with Russia after the new authorities in Tbilisi attacked South Ossetia. Recently, the Prime Minister of Georgia cautioned that the US was yet again using NGOs in an effort to topple the government to use his country as a second front against Russia. Georgia’s democratically elected parliament passed a law with an overwhelming majority (83 in favor vs 23 against), for greater transparency over their funding. Unsurprisingly, the West decided that transparency over funding of its pressure groups was undemocratic, and it was labeled a “Russian law.” The Western public was fed footage of protests for democratic credibility, and they were reassured that the Georgian Prime Minister was merely a Russian puppet. The US and EU subsequently responded by threatening Georgia with sanctions in the name of “supporting” Georgia’s civil society.



Defending Civil Society



Society rests on three legs – the government, the market and civil society. Initially, the free market was seen as the main instrument to elevate the freedom of the individual from government. Yet, as immense power concentrated in large industries in the late 19th century, some liberals looked to the government as an ally to limit the power of large corporations. The challenge of our time is that government and corporate interests go increasingly hand-in-hand, which only intensifies with the rise of the tech giants. This makes it much more difficult for civil society to operate independently. The universities should therefore remain a bastion of freedom and not be policed by fake NGOs.





















Friday, 14 June 2024

Watch Russian Military Eliminate Ukrainian Unit's German-Made Howitzer

Watch Russian Military Eliminate Ukrainian Unit's German-Made Howitzer

Watch Russian Military Eliminate Ukrainian Unit's German-Made Howitzer











The intel on the target was provided by Ukrainian citizens who believe that their future is with Russia.







Russia’s Ministry of Defense has published footage showing the destruction of a Ukrainian detachment armed with a German-made Panzerhaubitze 2000 howitzer.


The information about enemy troops was provided by the Ukrainian underground movement – the people who oppose the Kiev regime and believe that their future is with Russia.


“The data was given to the people who knew what to do with it,” the coordinator of the underground said. Russian troops started hammering the Ukrainian detachment with artillery and as a result, the German-made howitzer was eliminated, as well as numerous militants.


The coordinator noted that this is one of many examples of Ukrainian resistance efforts against the Kiev regime, demonstrating that individuals risk their lives to do everything they can as ordinary civilians.


"Their help is invaluable – every report on the movement and location of the enemy saves the lives of Russian soldiers participating in the special military operation."



Ukraine Loses over 3,700 Soldiers in Clashes With Russia’s South Group in the Past Week



Russia’s Ministry of Defense reported on the progress of the special military operation and the key achievements of the Russian Armed Forces in the past week.


The Ukrainian armed forces have lost up to 3,785 servicemen in clashes with Russia’s Yug (South) group of forces in the past week, the Russian Defense Ministry said on Friday.


"The enemy lost up to 3,785 soldiers, 11 armored combat vehicles, 48 vehicles, 39 field artillery pieces, including 14 Western-made ones," the ministry said in a statement, adding that Ukraine also last 965 soldiers in clashes with Russia’s Vostok (East) group of forces and 555 more in clashes with the Dnepr group of forces.


Russia’s Sever (North) group of forces has repelled 45 counterattacks in the past week, while Ukraine has lost up to 1,710 soldiers in clashes, according to the ministry.


"The total 34 enemy counterattacks were repelled [by Russia’s Center group of forces]. During the week, in this direction, the total losses of the enemy amounted to 2,375 servicepeople, 14 armored combat vehicles, including four US-made Bradley infantry fighting vehiclesand two German-made Marder infantry fighting vehicles, six vehicles, as well as 52 field artillery guns, including ten US-made M777 howitzers," the ministry said.


In addition, Russia’s Zapad (West) group of forces have taken better positions in the past week, while Ukraine has lost up to 3,405 soldiers in clashes in this direction, the ministry said. Over the past week, the Russian troops launched 19 group strikes on Ukrainian military facilities, including the ones storing Strom Shadow missiles, the ministry said.


"During the week, 46 Ukrainian servicemen surrendered at the line of contact," the ministry said.





















Boy dies of malnutrition in Gaza amid Israel Terrorists’s ‘normalised brutality

Boy dies of malnutrition in Gaza amid Israel Terrorists’s ‘normalised brutality’

Boy dies of malnutrition in Gaza amid Israel Terrorists’s ‘normalised brutality











According to the director of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, there are more than 200 Palestinian children currently at risk of dying due to malnutrition.







Israeli terorists helicopter gunships, attack drones and warplanes strike Rafah as Palestinian fighters engage Israeli troops in running street battles.


At least 14 Palestinians were killed following Israeli terrorists air strikes on residential buildings in northern Gaza City.


At least 37,232 Palestinian people have been killed and 85,037 wounded in Israel terrorists’s war on Gaza since October 7, 2023.


A Lebanese woman has been killed and at least seven people were wounded by an Israeli terrorist air strike last night in the Tyre district, southern Lebanon. The Lebanese National News Agency reported that the air strike targeted a house in the village of Jennata.






As cross-border fighting between Hezbollah and Israeli terrorists forces continues, Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati said the “continuation of Israeli attacks and the deliberate killing of people, destruction of towns, and burning of crops, is not only a matter of condemnation and denunciation by us, but it is a destructive and terrorist aggression.”


“It is a terrorist attack that the international community must put an end to,” he said, Al Jazeera reported.


The Israeli terrorists regime’s politicians and its military officials have increased their rhetoric of war against Lebanon.


There is increasing concern the situation on the Israel-Lebanon border is reaching a critical point.


Meanwhile, the Zionist terrorist regime’s onslaught on Gaza continues to kill civilians.


Fresh Israeli terrorists bombing that targeted the Saudi neighborhood, west of Rafah city, has killed three Palestinians.



Displaced people in Jabalia scramble for drinking water



Footage shared online, and verified by Al Jazeera, shows a stampede and crowding among the displaced people at UNRWA schools trying to get drinking water on a daily basis.


In northern Gaza, the water crisis worsened after the massive destruction caused by the Israeli army in its recent military operation.





“See how people suffer from lack of water and the spread of sewage, shelter and other challenges, including lack of food and aid,” one of the displaced people said.





“I came for several days trying to get water but wasn’t successful,” said an elderly woman.


“We were displaced from Beit Hanoon after we lost our homes and now in Jabalia camp, we beg for water.”



Children were playing in courtyard in Deir el-Balah when Israeli forces attacked



Medical sources have told Al Jazeera that 20 Palestinians have been killed in Israeli raids on different areas in the Gaza Strip since dawn today.


Al Jazeera’s Hind Khoudary reports that Israeli forces targeted a house in Deir el-Balah, and killed at least two Palestinians. Four others were critically injured, among them children.


“Talking to the parents, they said they were playing in the courtyard when the air strike took place,” Khoudary said.


“There has been a couple of targets in Nuseirat and Bureij. The air strikes are ongoing from north to the south, despite the ceasefire negotiations.”


The Times investigation found that Israel bombed targets inside a camp that had existed for months, sheltering hundreds of people displaced by the war. The analysis raises questions about an assessment the Israeli military said it made before launching the strike that it was.


The camp, Kuwaiti Al-Salam Camp 1, was created several months ago, near the Tal al-Sultan area of northwestern Rafah. It eventually grew to include dozens of tents and about 40.


Videos and satellite imagery show. Each shed typically housed five to seven people, according to one of the charities that built the camp, though it is unclear how many people were in any of the sheds during the Israeli terrorists strike.


Earlier video of Kuwaiti Al-Salam Camp 1 shows the metal structures that were used to house displaced people."






On May 26, Mr. al-Hila and his 6-year-old daughter, Rehab, had been in his mother’s tent, but he went back to his own for evening prayers. His mother had asked him to return with her other grandchild, 2-year-old Mostafa. Her walker was broken; she was waiting for a new one.


Around that time, Israeli Terrorists jets were closing in. Their targets, the Israeli terrorists military later said, were Khaled al-Najjar and Yassin Rabia, Hamas officials accused of orchestrating attacks against Israelis. The Israeli terrorists military said the two were holding meetings in two of the camp’s sheds.


And in this strike, the combination of weapon, location and timing caused destruction well beyond the target. The explosions blasted the bombs’ steel casing into shards that could cause death and injury up to around 570 feet away. And they detonated in corrugated metal structures with the potential to create far more shrapne.


The sheds that were targeted stood within a few yards of several others, as well as parked vehicles. Israeli terrorists military drone video analyzed by The Times appears to show at least four people walking nearby when the bombs exploded.




























Donate for Palestine





BANK Account Number
BANK BRI: 1791507534
BANK BCA : 0952397051
BANK BNI : 1791507534
BANK Cimb Niaga : 707454936800
BANK RAYA : 001001424796315
BTN : 1501700001999
HANA's BANK : 14755057480
Bank Mandiri : 1330027242122
DIGIBANK :
Foreign Currency A.N
2074864818
Confirm : ahahanafiah5@gmail.com




























Putin Sets Conditions for Ukraine Peace Talks - Full Ukrainian Withdrawal From New Russian Regions

Putin Sets Conditions for Ukraine Peace Talks - Full Ukrainian Withdrawal From New Russian Regions

Putin Sets Conditions for Ukraine Peace Talks - Full Ukrainian Withdrawal From New Russian Regions





©Sputnik/Sergey Bobylev/Go to the mediabank






Russia is ready to begin negotiations with Ukraine at any moment, but on one condition, President Vladimir Putin has said.







Russia today presents yet another concrete peace proposal for resolving the conflict in Ukraine. However, if the West and Kiev reject this offer as they have before, the responsibility for continued bloodshed will rest on them, Russian President Vladimir Putin has stated at a meeting with top diplomats at the Russian Foreign Ministry in Moscow.


"Today, we make another specific, real peace proposal. If Kiev and the Western capitals refuse it, as they have previously, then ultimately, it is their matter. Their political and moral responsibility for the continuation of bloodshed," he said.


But for this to happen, Ukrainian forces must withdraw from the entire territory of the Donetsk and Lugansk People's Republics, and the Zaporozhye and Kherson regions.


"Ukrainian troops must fully withdraw from Donetsk and Lugansk People's Republics, and the Zaporozhye and Kherson regions – specifically from the entire territory of these regions within their administrative borders as they existed when they joined Ukraine. Once Kiev announces its readiness for this and begins the actual withdrawal of troops from these regions, as well as formally renounces plans to join NATO, we will immediately cease fire and start negotiations," said the head of state.


Additionally, Russia requires Ukraine to adopt a neutral, non-aligned, and non-nuclear status for a peaceful resolution to the conflict.


"Our fundamental position is as follows: a neutral, non-aligned, non-nuclear status for Ukraine, along with its demilitarization and de-Nazification. These parameters were broadly agreed upon during the Istanbul negotiations in 2022," he said.


Putin emphasized that Russia is prepared to enter negotiations with Ukraine as soon as possible, acknowledging the complexities involved: "We are ready to sit at the negotiation table tomorrow, fully aware of the unique legal circumstances. Despite these, there are legitimate authorities, even according to their constitution, with whom we can negotiate."


However, Putin noted that the presidential term of Volodymyr Zelensky has ended, and his legitimacy cannot be restored by any means: "The presidential term of the previously elected head of Ukraine has expired, along with his legitimacy, which cannot be reinstated by any stratagems."


According to Putin, the Verkhovna Rada (Ukrainian parliament) remains the only legitimate authority in the country, unlike Ukraine's executive power. He added that the cancelation of elections reflects the nature of the current regime in Kiev, with its attempts to cling to power being prohibited by the Ukrainian Constitution.


"The situation with the cancelation of elections is a reflection of the very nature of the Kiev regime, which has its roots in the 2014 armed coup and is intertwined with it. The fact that, by canceling elections, they continue to cling to power – these actions are prohibited by Article 5 of the Ukrainian Constitution," Putin declared.


He also claimed that there is an ongoing attempt to usurp power in Ukraine: "The current tragic chapter in Ukraine's history began with the violent seizure of power, the unconstitutional coup in 2014. The source of power of the current Kiev regime is the armed coup, and now the circle has closed: executive power in Ukraine is once again, as in 2014, usurped and held unlawfully."