Sunday, 23 February 2025

Ini Cara CIA Melahirkan Perdagangan Narkoba Modern di Amerika

Ini Cara CIA Melahirkan Perdagangan Narkoba Modern di Amerika

Ini Cara CIA Melahirkan Perdagangan Narkoba Modern di Amerika




©Foto: CIA/Wikipedia






Pejabat yang tidak ingin disebut namanya memberi tahu media utama AS minggu ini tentang peran baru CIA yang 'baik hati': menerbangkan pesawat nirawak MQ-9 Reaper di atas Meksiko untuk memata-matai kartel narkoba. Apa yang salah dengan gambar ini?







Laporan yang disusun dengan cermat, dirilis dalam waktu 24 jam, muncul setelah Departemen Luar Negeri menetapkan delapan pengedar narkoba utama Amerika Latin sebagai "organisasi teroris global."


Sayangnya bagi CIA, siapa pun yang memiliki pengetahuan sepintas tentang kegiatannya tahu bahwa badan tersebut lebih merupakan sekutu, daripada musuh, bagi para pengedar narkoba yang membawa kekerasan dan kematian ke masyarakat Amerika.


  • Pada tahun 1985, skandal Iran-Contra mengungkap fasilitasi penjualan senjata rahasia oleh pemerintahan Reagan ke Iran untuk mendanai pemberontak di Nikaragua, dengan CIA terlibat dalam perdagangan kokain Contra ke AS.


  • Pada tahun 1996, reporter investigasi Gary Webb secara independen menguatkan dan menguraikan tuduhan bahwa epidemi crack yang mengguncang kota-kota bagian dalam Amerika terkait dengan para penyelundup yang menikmati perlindungan dari CIA.


  • Pelaporan Webb diselidiki oleh pemerintah federal dan media besar AS, tetapi informasi apa pun tentang keterlibatan CIA ditutup-tutupi. Webb ditemukan tewas di rumahnya pada tahun 2004, ditembak dua kali di kepala. Kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri.


Iran-Contra hanyalah sebagian kecil dari kerajaan penyelundupan narkoba global CIA:


  • Pengacara, bankir, OSS, dan petugas CIA Paul Helliwell disebut sebagai "pelopor perdagangan narkoba CIA."


  • Pada tahun 1962, Helliwell mendirikan Castle Bank & Trust di lepas pantai Bahama untuk mendukung operasi CIA melawan Kuba Castro dan pasukan anti-AS lainnya di seluruh Amerika Latin. Sebelumnya, ia menjalankan Overseas Supply, sebuah perusahaan CIA yang menyelundupkan opium Burma untuk membiayai perang kotor melawan Tiongkok.


  • Skandal Bahama meledak pada tahun 1973 selama penyelidikan penggelapan pajak oleh IRS, dengan Richard Nixon berusaha untuk membatasi CIA dengan mendirikan Badan Penegakan Narkoba (DEA). Beberapa orang percaya bahwa langkah tersebut, dikombinasikan dengan obsesi Nixon terhadap pembunuhan JFK, membantu mempercepat Watergate dan pengunduran diri presiden pada tahun 1974 secara memalukan.


  • Penyelundup narkoba dan senjata AS yang terkenal Barry Seal menjalankan narkoba untuk Kartel Medellin dan, menurut otoritas AS, direkrut sebagai agen ganda. Namun, jurnalis investigasi Alexander Cockburn dan yang lainnya menuduh bahwa Seal adalah agen CIA sejak Teluk Babi dan Perang Vietnam yang terlibat karena bekerja dengan Contras.


  • Pada tahun 2017, Juan Pablo Escobar, putra pendiri Kartel Medellin yang terkenal, mengonfirmasi bahwa ayahnya "bekerja untuk CIA," dan menuduh bahwa narkoba sedang diperdagangkan, oleh Seal dan yang lainnya, langsung ke pangkalan militer AS di Florida.


  • Reporter independen Manuel Hernandez Borbolla telah mendokumentasikan pembentukan kartel besar Meksiko di bawah perlindungan dari Direktorat Keamanan Federal, yang digambarkan oleh jurnalis tersebut sebagai "praktis karyawan CIA, bersama dengan beberapa mantan presiden Meksiko."


  • Begitu rumitnya hubungan tersebut, kenang Hernandez Borbolla, sehingga agen CIA terkenal Felix Ismael Rodriguez hadir saat anggota Kartel Guadalajara menyiksa dan membunuh agen DEA Kiki Camarena pada tahun 1985 setelah ia mengungkap operasi penyelundupan narkoba dan senjata yang terkait dengan Contras.


  • CIA diduga juga terlibat dalam pembunuhan jurnalis Meksiko Manuel Buendia pada tahun 1984, yang sedang menyelidiki operasi narkoba lembaga tersebut, dan keterlibatan pejabat yang korup.


  • Pada tahun 2012, jurnalis Chili Patricio Mery mengungkap rencana CIA untuk menyelundupkan kokain dari Bolivia ke Chili, Eropa, dan AS untuk mengumpulkan dana bagi operasi untuk mengacaukan pemerintahan Presiden Ekuador Correa.


CIA juga bukan satu-satunya badan intelijen AS yang terlibat dalam penyelundupan narkoba dan kerja sama dengan kartel.


  • Pada tahun 2010, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (umumnya disebut ATF) dituduh "sengaja mengizinkan pedagang senjata api berlisensi untuk menjual senjata kepada pembeli ilegal, dengan harapan dapat melacak senjata tersebut hingga ke pemimpin kartel Meksiko dan menangkap mereka," tanpa pernah ada penangkapan yang dilakukan. Kasus tersebut, yang secara populer dijuluki skandal 'Operasi Fast and Furious', dijuluki sebagai momen 'Watergate' yang potensial bagi pemerintahan Obama yang dilaporkan oleh Forbes.


  • Beberapa tahun kemudian, El Universal menerbitkan dokumen pengadilan yang mengungkapkan bahwa dari tahun 2000-2012, DEA berkolaborasi dengan Kartel Sinaloa, yang dipimpin oleh Joaquin 'El Chapo' Guzman, dengan menutup mata ketika kartel tersebut menyelundupkan narkoba ke AS dengan imbalan informasi tentang kartel saingannya.


Tulsi Gabbard Pilihan Tepat untuk Mengguncang Badan Mata-mata AS – Veteran CIA



Presiden AS Donald Trump menominasikan mantan anggota kongres Demokrat dan veteran cadangan tentara selama 21 tahun untuk mengawasi 18 badan mata-mata AS yang membingungkan dalam pemerintahannya yang akan datang.


"Penunjukan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional yang telah menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup besar adalah penunjukan Tulsi Gabbard sebagai Direktur Intelijen Nasional [DNI]," kata Philip Giraldi, mantan pejabat operasi CIA dengan pengalaman di Eropa dan Timur Tengah, kepada sebuah media.


© AP Photo/Marco Garcia



Veteran CIA tersebut mengatakan sebagian besar perbedaan pendapat berasal dari dalam 'komunitas intelijen', termasuk perwira aktif dan mantan staf organisasi seperti CIA dan NSA.


Keberatan terhadap pencalonan Gabbard difokuskan pada kurangnya pengalaman intelijennya, dengan mengklaim bahwa dia "tidak akan mampu melihat masalah di antara komunitas intelijen yang beranggotakan 18 orang yang tidak terkendali," kata pakar itu.


Namun Giraldi membalas bahwa dia "cerdas, berpengalaman, dan cukup mampu untuk mengumpulkan stafnya sendiri di sekelilingnya yang akan membimbingnya melewati daerah-daerah terpencil di Washington DC."


"Menurut saya, dia adalah pilihan yang sangat baik, datang dari luar 'klub' komunitas intelijen, dan bisa menjadi DNI yang efektif dan etis," tambahnya.


Mantan pejabat CIA itu mencatat bahwa Gabbard dipandang sebagai "kandidat perdamaian" karena penentangannya terhadap perang luar negeri yang tak berkesudahan, pendudukan militer AS di beberapa bagian Suriah, dan penghujatan terhadap Tiongkok. Namun, ia juga dikenal karena dukungannya terhadap Israel, yang saat ini tengah melancarkan perang terhadap wilayah Palestina di Gaza.


"Kemungkinan besar Trump menunjuknya untuk mengguncang komunitas intelijen, yang oleh banyak orang dianggap sebagai jantung gelap negara dalam," kata Giraldi. "Tentu saja, ia akan terbantu dan terhambat karena diberikan banyak 'arahan' oleh seorang presiden yang pada dasarnya tidak memahami kebijakan luar negeri dan masalah keamanan nasional."


"Kemungkinan besar Trump menunjuknya untuk mengguncang komunitas intelijen, yang oleh banyak orang dianggap sebagai jantung gelap negara bagian," kata Giraldi. "Tentu saja, dia akan terbantu dan terhambat karena diberi banyak 'arahan' oleh seorang presiden yang pada dasarnya tidak tahu tentang kebijakan luar negeri dan isu keamanan nasional."











Saturday, 22 February 2025

USAID’s role uncovered in ‘regime change’ in South Asian nation

USAID’s role uncovered in ‘regime change’ in South Asian nation

USAID’s role uncovered in ‘regime change’ in South Asian nation




Anti-government protesters storm former Prime Minister Sheikh Hasina's palace in Dhaka after she resigned and fled the country on August 5, 2024.
©KM Asad/LightRocket via Getty Images






The $21 million of American taxpayer money earmarked for “voter turnout in India,” which was recently canceled by the Elon Musk-led Department of Government Efficiency (DOGE), was actually allocated to Bangladesh, according to an investigative report published by The Indian Express on Friday.







The media outlet claimed it had gained access to the funding records and learned that the allocation had been made by USAID in 2022, with $13.4 million already disbursed for “political and civic engagement” among students before the January 2024 elections in Bangladesh. Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina was forced to resign in August following massive student-led protests that killed hundreds.


Earlier this month, DOGE released a list of items that have been scrapped as part of its cost-cutting initiative. It included money given to the US-based Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS). The list featured a $21 million program aimed at “boosting voter turnout in India,” $29 million in aid to “strengthen the political landscape in Bangladesh,” and $20 million for “fiscal federalism” in Nepal, among other programs. The names of the beneficiaries, as well as the total amount spent on these initiatives, were not disclosed.


In response, the Bharatiya Janata Party (BJP), led by Prime Minister Narendra Modi, claimed that the funding was proof of “external interference” in India’s election process.


US President Donald Trump later mentioned the funding for “voter turnout” in India in several public speeches. “Why do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million! I guess they were trying to get somebody else elected,” he said during a speech in Miami on Wednesday. The next day, he repeated the claim at a Republican Governors Association (RGA) meeting, alleging the funding was practically meant for “kickbacks” to those who allocated the money.


However, according to The Indian Express, CEPPS was set to receive a total of $486 million from USAID, with specific allocations including $22 million for an “inclusive and participatory political process” in Moldova and $21 million for “voter turnout,” initially listed as being for India but actually intended for Bangladesh.


The $21 million grant was divided into six sub-grants between July of 2022 and October of 2024, with two sub-grants each allocated to three CEPPS member organizations: the International Foundation for Electoral Systems (IFES), the International Republican Institute (IRI), and the National Democratic Institute (NDI). The uncovered files show that the IRI spent millions of dollars leading up to Hasina’s overthrow, secretly training opposition parties and creating a network focused on regime change, primarily among urban youth in Bangladesh.


In September of last year, GreyZone reported that leaked documents reviewed by the outlet showed that USAID had engaged in activities aimed at “destabilizing Bangladesh politics.” The documents were marked “confidential and/or privileged,” GreyZone said, adding that the IRI, a Republican Party-run subsidiary, was explicitly tasked with this operation. However, The Dhaka Tribune, a Bangladeshi outlet, later refuted GreyZone’s report, arguing that the data used as the basis for the story had been “doctored.”


Earlier this month, Mike Benz, a former State Department official, in an interview with Tucker Carlson alleged that USAID funded last year’s regime change in Bangladesh due to Hasina’s opposition to a US military base in the region.





Hasina personally accused Washington of attempting to oust her from power because she had refused to allow a US military base in Bangladesh. The US State Department denied these allegations at the time, with spokesman Vedant Patel calling them “laughable” and stating that any implication of US involvement in Hasina’s resignation is “absolutely false.”












Friday, 21 February 2025

Russian drone hits EU Supplied Ukrainian tank - Video

Russian drone hits EU Supplied Ukrainian tank - Video

Russian drone hits EU Supplied Ukrainian tank - Video




Source: Telegram/brigada83






A Russian drone has taken out a Swedish-designed main battle tank in Ukraine’s Sumy Region, one of Moscow’s elite units has claimed, releasing the video of the strike.







On Thursday, Russia’s 83rd Guards Air Assault Brigade claimed to have destroyed a Strv-122А. The unit also released FPV footage of the alleged attack.


The tank fitted with an anti-UAV frame on the roof, is seen driving at a high speed across a snowy plain without any cover. The vehicle is a licensed version of the German Leopard 2 A5 which features several improvements, including better command, control, and fire-control systems and reinforced armor.


Source: Telegram/brigada83




The drone gradually catches the tank from behind and smashes into its unprotected engine compartment. It is unclear from the video how serious the damage was or what happened to the tank crew.


The 83rd Guards Air Assault Brigade claimed that the Strv-122 was later tackled by other drones, adding its UAV detachments had destroyed several Ukrainian artillery pieces in the same area.


According to Swedish media, Stockholm has sent a total of 10 Strv-122s to Ukraine.


The Russian military often uses cheap drones to target Ukrainian Western-supplied heavy armor on the move. Last spring, unnamed US officials acknowledged that American-supplied M1 Abrams tanks had substantial difficulties on the battlefield because they were often detected and attacked by Russian drones.



Russian Woman Recalls How Relentless Ukrainian Shelling Prevented Her Mother’s Burial




©Sputnik/Ilya Pitalev/Go to the mediabank Subscribe



A Russian woman from the village of Nikolayevo-Daryino in Kursk’s Sudzha district described to military investigators her harrowing experience during the Ukrainian military incursion.


She had been hiding in her basement with her 88-year-old mother and mother-in-law since the beginning of the Ukrainian incursion until February 15, surviving on stored food and chickens. Her mother’s health deteriorated due to the harsh conditions, lack of medicine, and constant shelling and drones, which prevented them from seeking help. The elderly woman died, and her body remained trapped in the rubble-strewn basement.


The Russian Investigative Committee has stated that it is investigating alleged crimes by Ukrainian forces and foreign mercenaries in border regions, citing this account as part of their documentation.





























Musk claims Ukrainians ‘despise’ Zelensky

Musk claims Ukrainians ‘despise’ Zelensky

Musk claims Ukrainians ‘despise’ Zelensky




Central Kiev. © Getty Images






A poll suggesting that Ukrainian leader Vladimir Zelensky is popular at home was rigged in his favor, billionaire Elon Musk, a key ally of US President Donald Trump, has claimed.







“It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!” Musk wrote on X on Thursday. The post was in response to an unsourced claim on X that the US government provided grants to the Kiev International Institute of Sociology (KIIS), which released a poll suggesting that 57% of Ukrainians have confidence in Zelensky.


“If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he would hold an election,” he added, claiming that Zelensky is “despised by the people of Ukraine” and “would lose in a landslide.”


“I challenge Zelensky to hold an election and refute this. He will not,” he wrote.


The owner of SpaceX, Tesla, and X went on to argue that Trump was “right to ignore” Zelensky and should pursue a deal with Russia independently.


The public feud between Trump and Zelensky erupted earlier this month after Ukrainian and EU officials said they were blindsided by Trump’s decision to restore direct negotiations with Russia. Zelensky, who was not invited to the US-Russia talks in Riyadh on Tuesday, argued that the US president is “living in Russian disinformation space.”


Trump responded by labeling Zelensky, whose five-year presidential term expired last year, “a dictator,” and said he failed to achieve a ceasefire with Moscow. He also claimed that Zelensky’s approval rating is 4%.


According to the KIIS, Zelensky’s popularity surged to 90% during the initial months of the conflict in 2022 and has since fluctuated between 60% and 50%. Polls also consistently suggest that if an election is held, Zelensky would lose to Ukraine’s former top general, Valery Zaluzhny, who is now the ambassador to the UK.


Ukrainian officials have insisted that it is impossible to hold a new election under martial law. Russian President Vladimir Putin has stated that he no longer considers Zelensky the legitimate leader. Trump also recently said Ukraine should hold an election.



Musk suggests Zelensky runs 'fraud machine feeding off the dead bodies of soldiers



Elon Musk yesterday suggested Volodymyr Zelensky runs a 'fraud machine feeding off the dead bodies of soldiers' - the latest in a series of brutal attacks on the Ukrainian President by members of Donald Trump's inner circle.


The tech billionaire's claim will deepen Washington's war of words with Kyiv after the White House revealed President Trump was 'very frustrated' with Zelensky and had a 'personal' problem with the Ukrainian president.


Elon Musk yesterday suggested Volodymyr Zelensky runs a 'fraud machine feeding off the dead bodies of soldiers' - the latest in a series of brutal attacks on the Ukrainian President by members of Donald Trump's inner circle.


The tech billionaire's claim will deepen Washington's war of words with Kyiv after the White House revealed President Trump was 'very frustrated' with Zelensky and had a 'personal' problem with the Ukrainian president.


White House rebukes Zelensky’s ‘insults’ towards Trump

White House rebukes Zelensky’s ‘insults’ towards Trump

White House rebukes Zelensky’s ‘insults’ towards Trump




US National Security Adviser Mike Waltz at a press briefing at the White House. February 20, 2025.
©Win McNamee/Getty Images






The White House has condemned Ukrainian leader Vladimir Zelensky’s “unacceptable” insults directed at US President Donald Trump. During a press briefing on Thursday, US National Security Adviser Mike Waltz explained the frustration in Washington with Kiev’s recent rhetoric.







Tensions between the US and Ukraine escalated this week after Zelensky criticized Trump for breaking the period of diplomatic non-engagement with Russia. He insisted on a seat at the negotiating table regarding the Ukraine conflict and declined to sign a minerals deal that Trump sought to finalize to recoup US taxpayer money given to Kiev.


Trump responded by labeling Zelensky a “dictator without an election” and warned that time is running out for him to adapt to changes in US policy toward Ukraine. Waltz conveyed Trump’s disappointment, saying Zelensky’s words and actions show a lack of appreciation for American support.


”Some of the rhetoric coming out of Kiev and, frankly, insults to President Trump were unacceptable,” Waltz remarked. The rejected deal represented a “historic opportunity” for Ukraine to strengthen its economy while repaying the US for its assistance. Zelensky had the chance to engage in “constructive conversations” about the proposal but chose instead to issue public statements that were “incredibly unfortunate.”


Waltz described the situation as “ridiculous,” adding that those in Washington who previously demanded a ceasefire in Gaza are now “suddenly aghast” that Trump is advocating for the same approach in the Ukraine conflict.


US Treasury Secretary Scott Bessent visited Kiev last week but was unable to finalize a minerals agreement, which Trump views as a breach of Zelensky’s commitments. The US president has expressed dissatisfaction with how the Ukrainians treated Bessent, who made a perilous train journey to reach the Ukrainian capital.


During his visit to Ukraine this week, Trump’s special envoy for Ukraine, Keith Kellogg, reportedly discussed a revised version of the agreement. However, he and Zelensky did not hold a joint press conference to announce the results of their discussions, with Ukrainian media suggesting that the American side declined.


Meanwhile, Trump’s government efficiency czar, Elon Musk, disputed claims of widespread domestic support for Zelensky, arguing that they are based on a “Zelensky-controlled poll about his OWN approval [which is] not credible.” Trump has said Zelensky’s approval rating is just 4% according to “real Ukrainian polls.”





















Thursday, 20 February 2025

Kremlin comments on Trump-Zelensky dispute

Kremlin comments on Trump-Zelensky dispute

Kremlin comments on Trump-Zelensky dispute




Kremlin ©Getty Images/Jon Hicks






Ukrainian officials including Vladimir Zelensky are making increasingly “unacceptable” statements about other countries, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Thursday. His comments come after Zelensky accused US President Donald Trump of believing Russian “disinformation.”







Trump and Zelensky are locked in a public feud which escalated this week when the US president claimed that the Ukrainian leader was “a dictator without elections” and accused him of funneling US aid into a “war that couldn’t be won.” Trump also suggested that Zelensky wouldn’t win an election in Ukraine due to what he claimed was an approval rating of 4%.


Zelensky responded on Wednesday by alleging that Trump was “living in a disinformation space” supposedly created by Moscow. He also dismissed Trump’s assessment of his approval rating, claiming that he is actually supported by over 50% of the Ukrainian population. “If somebody wants to replace me right now, it will not happen,” he said.


Commenting on Zelensky’s remarks, Peskov said the rhetoric of the Ukrainian leader and other officials in Kiev “leaves much to be desired in general.”


Ukrainian officials have increasingly made “absolutely unacceptable statements about other states,” Peskov stated.


The Kremlin spokesman also supported Trump’s assessment of Zelensky’s popularity, stating it is an “absolutely obvious trend” that this is dwindling. The spokesman refused, however, to comment on the particular figures cited by Trump.


Commenting on Trump’s accusations that Ukraine has wasted US taxpayer money, Peskov said Kiev “likes the money of foreign taxpayers and likes the uncontrolled use of this money.” The spokesman also claimed that it is “an indisputable fact” that Zelensky’s government “doesn’t like to report” on how and where it has spent the money received from its foreign backers.


Tensions between Trump and Zelensky escalated following the US president’s recent phone call with his Russian counterpart, Vladimir Putin. The Ukrainian leader said he was disappointed that Washington had not advised or sought permission from Kiev before engaging with Moscow.


The Trump-Putin call was followed by a meeting of Russian and US delegations in Riyadh, Saudi Arabia earlier this week. The talks have also prompted a backlash from Ukraine as well as EU leaders, who have complained about being sidelined.



Dmitry Trenin: Russia’s long-term play Is much bigger than Ukraine



The reopening of US-Russia dialogue has triggered alarm, especially in Western Europe, where many see it as a potential repeat of Yalta — a grand power settlement taking place over their heads. Much of the commentary has been exaggerated. Yet, the pace of global change has clearly accelerated. The words and actions of US President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, and other key Republican figures over the past ten days suggest that Washington has stopped resisting the shift to a new world order and is now trying to lead it.


This is a well-known US tactic: when the tide of history turns, America prefers to surf rather than sink. Trump’s administration is not clinging to the crumbling post-Cold War unipolar order; instead, it is reshaping US foreign policy to secure America’s primacy in a multipolar world. As Secretary of State Marco Rubio bluntly stated, multipolarity is already a reality. Washington’s goal is to be primus inter pares — first among equals — rather than a declining hegemon.



America’s New Global Approach



Trump’s vision for North America is straightforward: from Greenland to Mexico and Panama, the entire region will be firmly bound to the US, either as part of its economic engine or under its military umbrella. Latin America remains an extension of this sphere, with Washington ensuring that outside powers — China, for example — do not gain undue influence. The Monroe Doctrine, in spirit, remains very much alive.


Western Europe, however, is another matter. From Trump’s perspective, the continent is like a spoiled child — too long indulged, too dependent on American protection. The new US stance is clear: Europe must pay its way, both in military and economic terms. Trump and his team see the European Union not as a great power, but as a weak and divided entity that clings to illusions of parity with the United States.


NATO, meanwhile, is viewed as a tool that has outlived its purpose — one that Washington is willing to use, but only under its own terms. The US wants Western Europe as a geopolitical counterweight to Russia but has little patience for the EU’s pretensions of independence.



China: The Real Adversary



While Europe remains an irritant, China is Trump’s real focus. His administration is determined to ensure that Beijing never surpasses Washington as the dominant world power. Unlike the Soviet Union during the Cold War, China poses a far greater economic and technological challenge to US supremacy. However, Trump sees an opportunity in multipolarity: rather than engaging in a global Cold War, America can leverage great power balancing to keep China in check.


India plays a central role in this strategy. Trump has already hosted Prime Minister Narendra Modi, signaling Washington’s commitment to deepening economic and technological ties with New Delhi. While India’s relations with China have somewhat stabilized since last year’s Modi-Xi meeting at the BRICS summit in Kazan, their long-term rivalry remains. The US is eager to nurture this divide, using India as a counterweight to Beijing in the Indo-Pacific region.



Russia’s Position in the New Order



This wider geopolitical context frames the latest shifts in US-Russia relations. Trump appears to have concluded that his predecessors — Joe Biden and Barack Obama — made critical miscalculations that pushed Moscow into China’s orbit. By aggressively expanding NATO and isolating Russia through sanctions, Washington inadvertently strengthened a Eurasian bloc that now includes Iran and North Korea.


Trump has recognized the failure of Biden’s Ukraine strategy. The goal of delivering a “strategic defeat” to Russia — militarily, economically, and politically — has failed. Russia’s economy has withstood the unprecedented Western sanctions, its military has adapted, and Moscow remains a pivotal global player.


Now, Trump is seeking a settlement in Ukraine that locks in the current frontlines while shifting the burden of supporting Kiev onto Europe. His administration also aims to weaken Russia’s ties with Beijing, Tehran, and Pyongyang. This is the real logic behind Trump’s outreach to Moscow — it is less about making peace with Russia and more about repositioning America for the long game against China.



The Kremlin’s View: No Illusions



For the Kremlin, the fact that Washington is now willing to engage in direct dialogue is a positive development. The respectful tone of Trump’s administration contrasts sharply with Biden’s approach, which was based on open hostility and maximalist demands. However, Russia harbors no illusions. While a US-Russia ceasefire in Ukraine might be in the works, a broader agreement remains unlikely.


Trump does not have a detailed peace plan — at least, not yet. Putin, on the other hand, does have clear objectives. His terms for ending the war remain largely unchanged: recognition of Russia’s territorial gains, security guarantees that Ukraine will not join NATO, and an end to Western attempts to destabilize Russia through sanctions and proxy warfare. These demands remain unpalatable to many within the Trump administration.


Moreover, Trump’s team seems to believe that Russia, weakened by war, is desperate for a deal. This is a miscalculation. Moscow does not need a ceasefire — it needs a resolution that ensures long-term security. Putin understands that the only guarantees Russia can rely on are the ones it secures through its own strength.



No Yalta 2.0 — yet



Those hoping for a grand Yalta 2.0 settlement will likely be disappointed. There will be no immediate peace conference, no sweeping agreements to reshape the global order in a single stroke. However, a new world order is emerging.


This order will be layered, with different power centers playing distinct roles. At the global level, a quadrangle of America, China, India, and Russia will dominate. Below that, regional and continental blocs will form, with key players — Western Europe, Brazil, Iran, and others — vying for influence within their respective spheres.


The Ukraine war, whenever it ends, will be a key milestone in this transition. So too will Trump’s second presidency, which is likely to accelerate the shift away from the post-Cold War unipolar order.


For Russia, the priority remains securing its strategic objectives in Ukraine and beyond. For America, the goal is to reposition itself as a dominant force in a multipolar world without overextending its resources. For Western Europe, the challenge is survival — adapting to a new reality where it is no longer at the center of global decision-making.


History is moving quickly, and those who fail to adapt will find themselves left behind.
















Tuesday, 18 February 2025

US-Russia talks begin in Saudi Arabia

US-Russia talks begin in Saudi Arabia

US-Russia talks begin in Saudi Arabia




Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Riyadh, Saudi Arabia, for talks with the US delegation. ©Russian Foreign Ministry






Russian and US delegations have begun high-level talks in Saudi Arabia aimed at restoring diplomatic relations and paving the way for a settlement of the Ukraine conflict.







The meeting in Riyadh is attended by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, President Vladimir Putin’s top foreign policy aide, Yury Ushakov, and Kirill Dmitriev, the CEO of the Russian Direct Investment Fund (RDIF). The US is represented by Secretary of State Marco Rubio, National Security Adviser Mike Waltz, and Steve Witkoff, the special envoy for the Middle East.


Neither Ukraine nor its EU backers are taking part in the talks. In the run-up to the meeting, Ukrainian leader Vladimir Zelensky signaled that Kiev was not invited and that it “considers any negotiations about Ukraine that are being held without Ukraine as having no results.”


Russian officials previously said the key goals of the talks include “restoring the entire complex of Russian-American relations,” as well as “preparing for possible negotiations on the Ukrainian settlement” and laying the groundwork for a summit between Putin and US President Donald Trump.


The high-stakes talks became possible after a phone call between Trump and Putin last week. Following the conversation, Trump said he does not think it is “practical” for Ukraine to join NATO, adding that Kiev has very little chance of regaining territory that has become part of Russia over the past decade.


Moscow has said the conflict can only be sustainably resolved if Ukraine commits to permanent neutrality, demilitarization, denazification, and recognizes the territorial reality on the ground.



Musk reacts to upcoming US-Russia talks



Billionaire Elon Musk, a major ally of US President Donald Trump, has welcomed the arrival of a Russian delegation in Saudi Arabia ahead of the first direct Russian-US negotiations over the Ukraine conflict.


The Tesla, SpaceX, and X owner reposted an excerpt from a Russian news segment about the arrival of the delegation led by Foreign Minister Sergey Lavrov in Riyadh. “This is what competent leadership looks like,” he wrote on X.


In a video shared by Musk, journalist Evgeny Popov asked Yury Ushakov, President Vladimir Putin’s top foreign policy aide, about the mood ahead of talks on Tuesday local time.


“We will see. The most important thing right now is to begin a real normalization of relations between us and Washington,” Ushakov told Popov on the tarmac.





Musk, who donated 20,000 Starlink internet terminals to Ukraine in 2022, has since advocated against further escalation between Russia and the US. “We are sleepwalking our way into World War III with one foolish decision after the other,” Musk said in 2023.


The meeting on Tuesday will be the first in-person US-Russian negotiations since Moscow launched its military operation in Ukraine in 2022.


While the administration of former US President Joe Biden pursued a policy of “isolating” Russia on the world stage, Trump has vowed to quickly mediate an end to the conflict and criticized his predecessor for abandoning diplomacy in favor unconditional military support for Kiev. President Vladimir Putin said last year that the campaign to isolate Russia “has failed,” given Moscow’s deepening ties with major economies outside of Europe and North America, including China, India, and Brazil.


US Secretary of State Marco Rubio met with Saudi Crown Prince Mohammd bin Salman on Monday and is expected to meet with Lavrov.


Trump spoke with Putin over the phone on February 12, angering Ukraine’s EU backers, who were blindsided by the conversation.


Ukrainian leader Vladimir Zelensky has said Kiev will “not recognize” any negotiations that take place without his approval. He acknowledged, however, that Ukraine has a “low chance” of winning without American support.