Wednesday, 6 November 2019

USA Memberikan Sanksi Kepada Lima Orang Warga Venezuela

USA Memberikan Sanksi Kepada Lima Orang Warga Venezuela


Sejak bulan Agustus 2019, Amerika Serikat memberlakukan sanksi embargo terhadap negara Venezuela, hari ini di tengah operasi embargo yang madih diberlakukan di Venezueoa, Pejabat Pemerintah AS secara resmi mengumumkan sanksi terhadap individu warga negara Venexuela, yang dirilis di situs https://home.treasury.gov dan akun resmi Whasington.





Kelima orang ini adalah mantan pejabat rezim Maduro. Kelimanya dianggap telah melakukan pelanggaran berat, yaitu melakukan pemblokiran propeety pemerintah Venezuela dan pelanggaran hak asasi manusia.




Departemen Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengidentifikasi lima pejabat Pemerintah Venezuela


  1. Nestor Neptali Blanco Hurtado

    Mayor di Garda Nasional Bolivarian (GNB). Dia telah bekerja dengan para pejabat di Direktorat Jenderal Intelijen Militer (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM), di mana dia dilaporkan bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan di fasilitas DGCIM. Pada bulan September 2019, ia mendapat sanksi dari Uni Eropa karena keterlibatannya dalam penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya.


  2. Remigio Ceballos Ichaso

    Laksamana di Angkatan Laut Venezuela dan Komandan Komando Operasional Strategis Angkatan Bersenjata Nasional (CEOFANB). Dia menyatakan secara terbuka pada Februari 2019 bahwa militer akan mematuhi perintah Maduro untuk memblokir kedatangan bantuan di Venezuela dan tidak menerima perintah dari orang-orang yang berusaha menciptakan perpecahan dengan mengizinkan masuknya mereka. Ia dikenai sanksi sebagai orang yang tunduk pada Tindakan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah Kanada karena memainkan peran kunci dalam krisis politik dan ekonomi di Venezuela.


  3. Jose Adelino Ornelas Ferreira

    SekJend Dewan Pertahanan Nasional. Anggota Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian telah menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran damai dan wartawan, termasuk kekerasan fisik yang parah. Ia dikenai sanksi sebagai orang yang tunduk pada Tindakan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah Kanada karena memainkan peran kunci dalam krisis politik dan ekonomi di Venezuela.


  4. Pedro Miguel Carreno Escobar

    Wakil Majelis Konstituante Nasional Venezuela yang tidak sah (Asamblea Nacional Constituyente atau ANC). Dia telah menjabat sebagai anggota parlemen untuk Majelis Nasional Venezuela untuk Parlemen Amerika Latin dan sebagai mantan Kapten Angkatan Darat. ANC diciptakan melalui proses yang tidak demokratis yang dihasut oleh rezim Maduro untuk menumbangkan kehendak rakyat Venezuela. Ia dikenai sanksi sebagai orang yang tunduk pada Tindakan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah Kanada karena memainkan peran kunci dalam krisis politik dan ekonomi di Venezuela.


  5. Carlos Alberto Calderon Chirinos

    pejabat senior di Badan Intelijen Nasional Bolivarian (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional - SEBIN). Dia juga dituduh menganiaya seorang pengunjuk rasa damai yang melakukan mogok makan untuk menuntut pembebasan siswa yang telah dipenjara pada Mei 2014 di Venezuela. Pada September 2019, ia mendapat sanksi dari UE karena keterlibatannya dalam penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya.

Sebelumnya, pada bulan Oktober, Departemen Keuangan AS tmengumumkan bahwa raksasa minyak AS, Chevron dan empat perusahaan energi Amerika lainnya telah diberikan izin untuk melanjutkan operasi di Venezuela tanpa dikenai sanksi untuk setidaknya tiga bulan lagi.





Dan didua bulan terakhir ini, identifikasi Treasury fokus kepada entitas individu, yaitu para pejabat pemerintah Venezuela


Washington dalam beberapa bulan terakhir telah menjatuhkan sanksi terhadap Venezuela dan membekukan beberapa aset negara itu sebagai bagian dari kampanye untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dan menempatkan pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai penggantinya. Maduro menuduh Guaido dan Washington berkolaborasi untuk mengatur kudeta untuk mengambil kendali atas sumber daya Venezuela

No comments: