Titik Banjir Ibukota Jakarta Meluas Genangi 140 RT dan 16 Ruas Jalan

Hujan selama beberapa hari menyebabkan Ibukota DKI Jakarta dikepung banjir. Hingga hari Jumat siang, 23/01/2026, genangan air dilaporkan terus meluas hingga merendam 143 Rukun Tetangga (RT) dan melumpuhkan sedikitnya 16 ruas jalan strategis di berbagai wilayah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan eskalasi banjir ini dipicu oleh faktor cuaca dan kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air.

"Penyebabnya curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, hari Jumat, 23/01/2026.

Isnawa menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis malam hingga Jumat pagi menjadi biang keladi utama. Akibatnya, sejumlah titik yang sebelumnya aman kini ikut tergenang.

Ketinggian air bervariasi, namun di beberapa lokasi mencapai level yang sangat membahayakan. Di Jakarta Barat, misalnya, wilayah Kelurahan Kosambi dan Rawa Buaya dilaporkan terendam air hingga lebih dari satu meter. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Cipulir, di mana ketinggian air bahkan mencapai 120 sentimeter atau 1,2 meter.

Peta Banjir Jakarta

"Kami mencatat saat ini terdapat 143 RT dan 16 ruas jalan tergenang," ujarnya.

Menghadapi situasi darurat ini, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan seluruh personel untuk melakukan pemantauan intensif di setiap wilayah terdampak. Koordinasi lintas dinas juga terus dilakukan, melibatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk mempercepat proses penyedotan genangan dan memastikan seluruh tali air berfungsi optimal.

Di Jalan Taman Kota, tepat di depan Stasiun Taman Kota, Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, banjir setinggi 40 hingga 50 sentimeter menutup hampir seluruh badan jalan.

Kendaraan bermotor tak mampu melintas, sepeda motor terpaksa dituntun, sementara sebagian warga memilih berhenti dan menunggu air surut.

Merespons kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026. Langkah ini diambil guna memecah awan hujan sebelum masuk ke wilayah daratan Jakarta.

Pramono memastikan ketersediaan anggaran untuk operasi ini sangat mencukupi dengan intensitas tiga penerbangan penyemaian awan setiap hari oleh tim gabungan.

"Kami sudah siapkan anggaran untuk OMC selama 30 hari, jadi tidak ada hambatan dana. Kami juga tengah merumuskan SOP penanganan banjir di tiap wilayah terdampak agar proses evakuasi dan pengeringan bisa lebih cepat," tegas Pramono.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta hingga pukul 11.00 WIB, tercatat 143 RT dan 16 ruas jalan masih tergenang air dengan ketinggian di beberapa titik mencapai lebih dari satu meter. (Z-10)

Berikut rincian titik banjir per hari ini pukul 12.00 WIB. Terdapat 143 RT yang terdiri dari:

Jakarta Barat terdapat 40 RT, yang terdiri:

- Kel. Duri Kosambi: 5 RT
Ketinggian: 50 s.d 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke

- Kel. Kapuk: 3 RT
Ketinggian: 50 s.d 65 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Rawa Buaya: 7 RT
Ketinggian: 45 s.d 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT
Ketinggian: 75 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Utara: 7 RT
Ketinggian: 15 s.d 80 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Sukabumi Utara: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kembangan Selatan: 1 RT
Ketinggian: 35 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kembangan Utara: 2 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke

- Kel. Meruya Selatan: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kota Bambu Selatan: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Pusat terdapat 5 RT, yang terdiri:

- Kel. Bendungan Hilir: 5 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Selatan terdapat 66 RT, yang terdiri:

- Kel. Pondok Labu: 1 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kel. Petogogan: 26 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kel. Cipulir: 1 RT
Ketinggian: 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Pondok Pinang: 4 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kuningan Barat: 8 RT
Ketinggian: 30 s.d 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang

- Kel. Pela Mampang: 9 RT
Ketinggian: 75 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang

- Kel. Duren Tiga: 1 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Rawajati: 3 RT
Ketinggian: 30 s.d 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cilandak Timur: 2 RT
Ketinggian: 40 s.d 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kel. Pejaten Timur: 3 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

- Kel. Ulujami: 8 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

Jakarta Timur terdapat 30 RT, yang terdiri:

- Kel. Rawa Terate: 1 RT
Ketinggian: 80 cmbr
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Bidara Cina: 4 RT
Ketinggian: 40 s.d 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cipinang Muara: 2 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kampung Melayu: 4 RT
Ketinggian: 75 s.d 100 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Cipinang Melayu: 15 RT
Ketinggian: 30 s.d 90 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali PHB Sulaiman

- Kel. Makasar: 4 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Utara terdapat 2 RT, yang terdiri:

- Kel. Kapuk Muara: 2 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Sementara itu, terdapat 16 ruas jalan yang masih tergenang, data wilayah terdampak sebagai berikut:

1. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat
Ketinggian: 25 cm

2. Jl. Daan Mogot KM 13 (Seberang Victoria / Pabrik Gelas ), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Ketinggian: 30 cm

3. Jl. Gotong Royong RT.06 RW 08, Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm

4. Jl. Kapuk Bongkaran RT.022 RW 012 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm

5. Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1, RT.1/RW.4, Kel. Jelambar, Jakarta Barat
Ketinggian: 10 cm

6. Jl. Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm

7. Perumahan BTN Jl. Delima VIII, Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat
Ketinggian: 35 cm

8. Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 50 cm

9. Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 50 cm

10. Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (Akses Jalan), Kel. Petogogan, Jakarta Selatan
Ketinggian: 50 cm

11. Jl. Raya Cipinang Indah, Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
Ketinggian: 20 cm

12. Jl. Kebon Pala II RW 04, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur
Ketinggian: 50 cm

13. Jl. Kebon Pala II RW 05, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur
Ketinggian: 40 cm

14. Jl. Raya Cipinang Indah (Titik Kenal SMK Penabur), Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
Ketinggian: 15 cm

15. Jln . Rawa Indah , Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara
Ketinggian: 20 cm

16. Ln . Pegangsaan Dua Depan (Apartemen Greenhill), Kel. Pegangsaan Dua
Ketinggian: 15 cm.

Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Jelaskan Detil Hak dan Kewajiban RI Gabung Board of Peace

Menteri Luar Negeri RI Sugiono berbincang dengan Eks Wamenlu Dino Patti Djalal di Kantor Kemenlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, hari Rabu, 16/07/2025)(Dok sosial media X @Menlu_RI)

Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) gagasan Donald Trump untuk mengelola transisi pasca-konflik di Gaza.

Pemerintah menyebut langkah ini sebagai manuver strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum pengambilan keputusan global.

Namun, keputusan ini memicu perdebatan sengit, dengan kritik menyoroti biaya keanggotaan $1 miliar, dominasi Trump, dan risiko terabaikannya kedaulatan Palestina

Tak urung juga dengan Dino Patti Djalal. Beliau meminta pemerintah memberikan penjelasan secara perinci mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Penjelasan itu termasuk hak dan kewajiban Indonesia setelah memutuskan bergabung Board of Peace yang ditandai dengan penandatangan piagam di hadapan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Swiss, Davos.

"Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu (Menteri Luar Negeri) Sugiono perlu berikan penjelasan lebih mendalam, apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian," kata Dino dalam keterangannya melalui X, pada hari Jumat, 23/01/2026.

Dino menyebut, Menlu perlu memperjelas apakah Dewan Perdamaian menjamin prinsip kesetaraan.

Selain itu, Menlu juga perlu memperjelas bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump maupun dunia internasional di Gaza yang justru akan mengenyampingkan hak rakyat Palestina.

Pemerintah perlu mengetahui cara mencegah agar Dewan Perdamaian bersih dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina.

Kemudian, memperjelas Dewan Perdamaian akan menjamin perwujudan solusi 2 negara (two state solution) kemerdekaan Palestina.

Pasalnya, Trump maupun PM Israel Benjamin Netanyahu masih menjauhi tujuan ini.

"Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara anggota dewan, apa mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana agar anggota dewan tidak diposisikan sebagai anak buah Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim," jelas Dino.

Dino juga meminta pemerintah memperjelas perwakilan Palestina di dalam Dewan Perdamaian.

"Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?" tanya dia.

Lalu, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme yang berlaku dalam prosesnya, misalnya mekanisme ketika gencatan senjata lagi-lagi dilanggar oleh Israel.

Dino pun mempertanyakan biaya fantastis yang perlu dikeluarkan sebuah negara untuk menjadi anggota permanen.

Tak tanggung-tanggung, total yang ditetapkan mencapai 1 miliar dollar AS.

"Kenapa perlu ada fee fantastis 1 miliar dollar AS untuk jadi anggota permanen Dewan Perdamaian, sehingga terkesan sangat transaksional dan elitis, dan apakah Indonesia akan membayar? Menurut saya, jangan," pinta Dino.

Dino Patti Djalal minta RI kurangi ketergantungan ke AS, ini alasannya

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan di tengah eskalasi konflik global, tekanan tarif, serta meningkatnya praktik intervensi, Indonesia dinilai perlu mempertegas prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan satu kunci utama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada negara besar mana pun.

Menguatnya arah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang semakin transaksional dan koersif menempatkan Indonesia pada posisi strategis, namun sekaligus rentan.

Dino Patti Djalal Minta RI Kurangi Ketergantungan ke AS, Ini Alasannya © Bisnis.com

Dino menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menjaga dan membela kepentingannya di panggung global, termasuk saat menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

“Dalam sejarah diplomasi kita, kemampuan untuk mengatakan tidak dan melakukan push back itu sangat penting. Jangan pernah sungkan atau takut mengatakan tidak kepada siapa pun,” kata Dino dalam agenda 'Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy 2026', pada hari Senin, 19/01/2026.

Menurut Dino, sikap tersebut bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan keberanian Indonesia menolak mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak, serta konsistensi Indonesia dalam melanjutkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) meski berada di bawah tekanan kuat dari Washington.

“Amerika akhirnya bisa menerima posisi kita. Itu menunjukkan bahwa 'saying no' adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Meskipun demikian, Mantan Wakil Luar Negeri RI tersebut mengingatkan bahwa tantangan global saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Politik luar negeri Amerika Serikat dinilai semakin mengabaikan prinsip kesetaraan dan cenderung mengedepankan pemaksaan kehendak dalam relasi yang tidak seimbang.

“Kesetaraan adalah elemen paling penting dalam setiap perjanjian diplomatik kita. Negara sekecil apa pun kita anggap setara, negara sebesar apa pun juga sama,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Dino menyoroti pentingnya memastikan setiap kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang tengah dinegosiasikan benar-benar adil dan tidak menempatkan Indonesia pada posisi subordinat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Co-Founder FPCI Prof. Dewi Fortuna Anwar menilai respons Indonesia tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah mengelola risiko secara menyeluruh terhadap semua kekuatan besar.

“Indonesia harus mengurangi risiko terhadap semua negara besar. Jangan mengurangi ketergantungan pada Amerika, tapi justru menjadi semakin tergantung pada China,” kata Dewi.

Dewi menekankan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu negara, khususnya di sektor pertahanan, terbukti melemahkan kapasitas nasional.

Kondisi tersebut pernah dirasakan Indonesia ketika terjadi tsunami Aceh, saat keterbatasan pesawat angkut dan helikopter menghambat respons darurat akibat minimnya alternatif sumber alutsista.

Karena itu, diversifikasi menjadi keharusan, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam perdagangan dan rantai pasok. Dewi mencatat, Indonesia kini mulai membagi risiko dengan menjalin kerja sama pengadaan alutsista dari berbagai negara, seperti Prancis, Turki, Rusia, India, hingga Pakistan.

“Resilience itu bukan hanya soal mengurangi dampak risiko, tapi juga kemampuan untuk bangkit kembali setelah risiko itu terjadi,” tutupnya.

Rusia, Ukraina, dan AS akan bertemu 'trilateral pertama' untuk mengakhiri perang

Presiden Rusia Vladimir Putin, kiri, menyambut utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, tengah, dan Jared Kushner di Istana Senat Kremlin, Moskow, 22 Januari 2026. ©Alexander Kazakov, AP

Pembicaraan trilateral antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat diperkirakan akan diadakan di Uni Emirat Arab, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada hari Kamis.

Para pejabat Ukraina, AS, dan Rusia akan mengadakan pembicaraan keamanan di Uni Emirat Arab pada hari Jumat, kata Kremlin, menyusul pertemuan para negosiator utama AS dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow mengenai rencana yang disusun AS untuk mengakhiri perang Ukraina.

Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, meskipun Moskow dan Kyiv tetap berselisih mengenai isu kunci wilayah dalam penyelesaian pasca-perang.

Para negosiator AS, yang dipimpin oleh utusan Steve Witkoff, berbicara dengan pemimpin Rusia di Moskow hingga dini hari Jumat, menurut pernyataan Kremlin.

Penasihat diplomatik Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan kepada wartawan bahwa diskusi mereka "bermanfaat dalam segala hal".

Witkoff dan tim AS selanjutnya akan terbang ke Abu Dhabi, tempat pembicaraan diperkirakan akan berlanjut.

Delegasi Rusia, yang dipimpin oleh Jenderal Igor Kostyukov, direktur badan intelijen militer GRU Rusia, juga akan menuju ke sana "dalam beberapa jam mendatang", menurut Ushakov.

"Kami sungguh tertarik untuk menyelesaikan (konflik) melalui cara politik dan diplomatik," katanya, tetapi menambahkan: "Sampai itu terjadi, Rusia akan terus mencapai tujuannya... di medan perang."

Presiden AS mengatakan pada hari Rabu bahwa Putin dan Zelenskyy akan "bodoh" jika mereka gagal untuk bersatu dan mencapai kesepakatan.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada hari Kamis, Witkoff mengatakan satu masalah utama masih perlu diselesaikan dalam negosiasi, tanpa menyebutkan apa itu.

Zelenskyy mengatakan status masa depan wilayah yang saat ini diduduki Rusia di timur negara itu belum terselesaikan, tetapi proposal perdamaian "hampir siap". Kedua belah pihak sebelumnya telah menyoroti masalah wilayah sebagai hal yang krusial. Secara khusus, Putin telah menuntut agar Ukraina menyerahkan 20% wilayah timur Donetsk yang masih dikuasainya. Zelenskyy menolak untuk menyerahkan wilayah yang telah berhasil dipertahankan Ukraina sejak 2022 melalui peperangan gesekan yang melelahkan dan mahal.

"Saya pikir ini akan menjadi pertemuan trilateral pertama di Uni Emirat Arab. Akan berlangsung besok dan lusa," kata Zelenskyy saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Rusia juga menuntut agar Ukraina meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, dan menolak kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina setelah kesepakatan damai.

“Rusia harus siap berkompromi karena, Anda tahu, semua orang harus siap, bukan hanya Ukraina, dan ini penting bagi kami,” kata Zelenskyy dari Davos, menambahkan bahwa jaminan keamanan pascaperang antara Washington dan Kyiv sudah siap, jika kesepakatan tercapai, meskipun hal itu akan membutuhkan ratifikasi dari masing-masing negara.

Zelenskyy berbicara setelah pertemuan tertutup dengan presiden AS di Davos. Presiden Ukraina menyampaikan pidato yang sangat keras di Davos, menuduh para pemimpin Eropa berada dalam “mode Greenland” karena mereka menunggu kepemimpinan dari Trump mengenai Ukraina dan krisis geopolitik lainnya daripada mengambil tindakan sendiri.

Meskipun dukungan Trump untuk Ukraina terbatas dan tidak terarah sejak menjabat satu tahun lalu, Zelenskyy justru fokus pada peran Eropa dalam konflik tersebut, menuduh para pemimpin benua itu bersikap acuh tak acuh dan tidak bertindak.

“Baru tahun lalu, di sini di Davos, saya mengakhiri pidato saya dengan kata-kata ‘Eropa perlu tahu bagaimana membela diri’,” kata Zelenskyy. “Satu tahun telah berlalu, dan tidak ada yang berubah.” Berbicara kepada wartawan saat terbang kembali ke Washington, Trump mengatakan pertemuannya dengan Zelenskyy berjalan dengan baik, menambahkan bahwa presiden Ukraina itu mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang.

“Saya mengadakan pertemuan yang baik, tetapi saya telah mengadakan banyak pertemuan baik dengan Presiden Zelenskyy dan tampaknya hal itu tidak terjadi,” katanya.

Trump mencatat bahwa baik Putin maupun Zelenskyy ingin mencapai kesepakatan dan bahwa “semua orang membuat konsesi” untuk mencoba mengakhiri perang.

Ia mengatakan poin-poin yang menjadi kendala dalam pembicaraan tetap sama selama enam atau tujuh bulan terakhir, mencatat bahwa “perbatasan” adalah isu kunci. “Hambatan utama adalah hal-hal yang sama yang telah menghambatnya selama setahun terakhir,” katanya.

Trump juga mengatakan bahwa ia dan Zelenskyy membahas bagaimana warga Ukraina bertahan hidup di musim dingin yang dingin tanpa pemanas. “Ini benar-benar sulit bagi rakyat Ukraina,” kata Trump, mencatat bahwa “luar biasa” bagaimana penduduk mampu bertahan melewati musim dingin menghadapi serangan Rusia yang tiada henti.

Ukraina sedang mengalami musim dingin yang pahit, dengan serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil yang memutus aliran listrik dan pemanas di sebagian besar ibu kota, Kyiv, serta kota-kota besar lainnya.

DPR AS menolak resolusi yang membatasi kekuasaan Trump untuk menyerang Venezuela

Gedung Capitol AS di Washington, DC. ©Al Drago/Bloomberg

Partai Republik di DPR AS memblokir resolusi dalam pemungutan suara yang berakhir seri pada hari Kamis untuk membatasi kekuasaan eksekutif dalam perang di Venezuela, sebuah keputusan yang nyaris gagal bagi Presiden Trump dan konferensi Partai Republik yang sebagian besar telah menghindari kritik terhadapnya.

Resolusi tersebut gagal dengan suara 215 berbanding 215, kurang dari mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk pengesahan. Resolusi tersebut mengarahkan AS untuk menarik semua kehadiran militer dari Venezuela, yang mengharuskan presiden untuk meminta persetujuan Kongres untuk memerintahkan tindakan tersebut.

Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan militer AS telah menyelesaikan misinya di Venezuela dengan "Operasi Absolute Resolve," invasi AS pada 3 Januari dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya.

"'Operasi Absolute Resolve' adalah tindakan penegakan hukum untuk membawa Nicolás Maduro, seorang teroris narkoba yang didakwa dengan hadiah $50 juta, ke pengadilan," kata Mast, R-Fla., di ruang sidang DPR, menggemakan ungkapan yang sudah biasa di Partai Republik. "Dan Presiden Trump menyelesaikan pekerjaan itu."

Pada akhirnya, resolusi kekuasaan perang yang dipimpin oleh Anggota DPR Jim McGovern, D-Mass., mendapat dukungan dari semua Demokrat dan dua Republikan, Anggota DPR Thomas Massie, R-Ky., dan Don Bacon, R-Neb. Para pendukung berpendapat Kongres harus memiliki suara sebelum AS mengirim pasukan militer tambahan ke Venezuela.

"Saya kira kesimpulan terbaik yang bisa kita dapatkan dari mayoritas saat ini adalah bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat bagi Kongres untuk menggunakan kekuasaan perangnya. Entah terlalu cepat atau terlalu lambat," kata McGovern. "Yah, saya rasa belum terlalu lambat karena kita masih berurusan dengan konsekuensi dari serangan militer yang tidak sah dan melanggar hukum ini."

Peningkatan aksi militer Trump yang menargetkan Venezuela telah menimbulkan keresahan luas dari kedua partai di Kongres, dengan beberapa anggota Partai Republik mengungkapkan kekhawatiran mereka secara tertutup. Banyak yang mengeluh bahwa mereka terkejut, pemerintah belum memberikan cukup informasi tentang misi tersebut, dan rencana ke depan masih belum jelas.

Namun, Massie bukanlah salah satu dari mereka.

"Kesetiaan kita haruslah kepada Konstitusi dan bukan kepada partai mana pun," demikian argumen Massie di ruang sidang DPR menjelang pemungutan suara. "Jika negara kita menginginkan perang, maka Kongres harus memberikan suara untuk itu. Kita adalah suara rakyat."

Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, UEA, Turki, Pakistan, dan Kuwait bergabung dengan 'Dewan Perdamaian' Trump

Menteri Negara Luar Negeri Qatar Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, dan Menteri Negara Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab Khalifa bin Shaheen Al Marar saat pertemuan para menteri luar negeri dari negara-negara Muslim untuk membahas rencana perdamaian Gaza, di Istanbul pada 3 November 2025. Foto oleh AFP

Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Yordania, UEA, Turki, dan Pakistan telah menerima undangan untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" Presiden AS Donald Trump, kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam pernyataan bersama yang juga mencakup Uni Emirat Arab.

Pernyataan itu menambahkan bahwa setiap negara akan menandatangani dokumen aksesi.

Kuwait juga telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, kata kementerian luar negerinya.

Trump telah mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dengan inisiatifnya yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik global, meskipun para diplomat mengatakan langkah tersebut dapat merugikan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun Arab Saudi mengatakan bahwa kelompok negara-negara mayoritas Muslim - Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Qatar - mendukung tujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen di Gaza, mendukung rekonstruksi, dan memajukan apa yang mereka sebut sebagai "perdamaian yang adil dan abadi".

Di Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Putin telah menerima undangannya untuk bergabung. "Dia diundang, dia telah menerima. Banyak orang telah menerima," kata Trump.

Putin merespons dengan cepat, mengatakan undangan tersebut sedang dipertimbangkan, lapor Reuters. Dia mengatakan Rusia siap menyediakan $1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan dan bahwa dia memandang dewan tersebut terutama relevan dengan Timur Tengah.

Tidak jelas berapa banyak negara yang telah diundang untuk bergabung dengan badan baru Trump - Kanada dan Inggris termasuk di antaranya, tetapi belum memberikan tanggapan publik. UEA, Bahrain, Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, Maroko, dan Vietnam telah mendaftar.

Pada hari Rabu, Vatikan juga mengkonfirmasi bahwa Paus Leo telah menerima undangan. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, mengatakan

Namun Perdana Menteri Slovenia Robert Golob mengatakan bahwa ia menolak undangan tersebut karena badan itu "secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas".

Sebuah dokumen yang bocor menyatakan bahwa piagam Dewan Perdamaian akan mulai berlaku setelah tiga negara secara resmi setuju untuk terikat olehnya, dengan negara-negara anggota diberikan masa jabatan tiga tahun yang dapat diperpanjang dan kursi tetap tersedia bagi mereka yang menyumbang $1 miliar (£740 juta), demikian disebutkan.

Piagam tersebut menyatakan badan tersebut sebagai organisasi internasional yang diberi mandat untuk melaksanakan fungsi pembangunan perdamaian berdasarkan hukum internasional, dengan Trump menjabat sebagai ketua - dan secara terpisah sebagai perwakilan AS - dan memegang wewenang untuk menunjuk anggota dewan eksekutif dan membuat atau membubarkan badan-badan bawahan.

Jumat lalu, Gedung Putih menunjuk tujuh anggota Dewan Eksekutif pendiri, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Militer AS Menyita Kapal Tanker Sagitta di Laut Karibia - Komando Militer AS

Cuplikan layar ini yang dirilis pada 20 Januari 2026, dari akun X Komando Selatan AS menunjukkan kapal motor Sagitta di Karibia [AFP]

"Pagi ini, pasukan militer AS, dalam mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri, menangkap Kapal Motor Sagitta tanpa insiden. Penangkapan kapal tanker lain yang beroperasi menentang karantina yang ditetapkan Presiden Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia menunjukkan tekad kami untuk memastikan bahwa satu-satunya minyak yang meninggalkan Venezuela adalah minyak yang dikoordinasikan dengan benar dan sah," kata komando tersebut pada X.

Menurut basis data, kapal tanker tersebut mengibarkan bendera Liberia dan termasuk dalam daftar sanksi AS terhadap Rusia.

Militer AS mengatakan telah menyita kapal tanker minyak lain yang terkait dengan Venezuela pada hari Selasa, di Laut Karibia.

Laporan ini menandai penangkapan ketujuh sejak dimulainya kampanye Donald Trump selama sebulan untuk mengendalikan aliran minyak Venezuela.

Komando Selatan militer AS, yang mengawasi hampir selusin kapal perang dan ribuan pasukan di Karibia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangkap Kapal Motor Sagitta "tanpa insiden".

"Penangkapan kapal tanker lain yang beroperasi menentang karantina yang ditetapkan Presiden Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia menunjukkan tekad kami untuk memastikan bahwa satu-satunya minyak yang meninggalkan Venezuela adalah minyak yang dikoordinasikan dengan benar dan sah," kata pernyataan itu.

Presiden AS telah memfokuskan kebijakan luar negerinya di Amerika Latin pada Venezuela, awalnya bertujuan untuk menggulingkan presiden Venezuela Nicolás Maduro dari kekuasaan. Setelah gagal menemukan solusi diplomatik, Trump memerintahkan pasukan AS untuk terbang ke negara itu untuk menangkap Maduro dan istrinya dalam serangan mendadak pada malam hari tanggal 3 Januari, membawa mereka ke New York untuk menghadapi tuduhan kriminal dan menahan mereka di sana.

Trump mengatakan AS berencana untuk mengendalikan sumber daya minyak Venezuela tanpa batas waktu karena berupaya membangun kembali industri minyak negara yang bobrok dalam rencana senilai $100 miliar yang menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari para aktivis lingkungan dan raksasa minyak AS.

Kapal-kapal yang dicegat sebelumnya berada di bawah sanksi AS atau merupakan bagian dari "armada bayangan" kapal yang menyamarkan asal-usulnya untuk mengangkut minyak dari produsen utama yang dikenai sanksi – Iran, Rusia, atau Venezuela.