Jakarta Tunggu Indikator Pemerintah Pusat Terkait Pelonggaran PSBB

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota

Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta masih menunggu indikator dari Kementerian Kesehatan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum menetapkan status normal yang baru (new normal).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti di Jakarta, Kamis, mengatakan, Kemenkes telah ditugaskan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat pusat untuk membuat indikator yang bisa dipakai sebagai landasan kebijakan dalam mengetatkan atau melonggarkan suatu pembatasan.

"Saat ini tim Kemenkes sedang menyusun indikatornya. Jadi kami tentunya sebagai bagian dari sistem, tentu akan mengacu pada indikator yang ditetapkan," kata Widyastuti.

Widyastuti melanjutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga akan melihat perkembangan COVID-19 di daerah lain, terutama yang berada di sekitar Jakarta seperti Bodetabek yang memiliki pola pergerakan masyarakat cukup tinggi ke Jakarta.

"Tentu kami tidak mungkin sendiri, tapi tentu harus melihat daerah-daerah penyangga kami juga ya," ujarnya.

Salah satunya adalah tingkat persebaran yang terpantau dari angka reproduksi (Rt) COVID-19. Di Jakarta, Rt COVID-19 berada di kisaran angka 1 yang bisa diartikan masih ada potensi penularan minimal satu orang ke satu orang lainnya.

Jika Rt menunjukkan di bawah satu, kata Widyastuti, memang kasus baru masih bisa terjadi, namun laju percepatan penularannya sudah menurun.

"Katakan kalau misalkan, sehari tadinya menularkan satu orang, ini bisa lebih panjang. Satu orang menularkan ke orang lain butuh dua atau berapa hari setelahnya," tuturnya.

Dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta sendiri, sejak awal DKI telah berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk ahli epidemiologi dan rumah sakit maupun laboratorium.

"Dari awal kami berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk organisasi profesi dan ahli epidemiologi untuk penguatan tim gugus. Kemudian laboratorium juga bertambah, awalnya hanya 27, sekarang sudah 36 laboratorium yang bergabung di jejaring kami," katanya.

Saat ini di Jakarta, kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 103 menjadi 6.929 orang pada Kamis ini.

Angka ini lebih rendah dua orang dibanding penambahan sehari sebelumnya yang menembus 105 orang.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, dari 6.929 orang positif Covid-19, sebanyak 514 orang meninggal dunia dan 1.719 orang dinyatakan sembuh.

Kemudian, 2.055 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.641 menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 13.635 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 9.577 orang," kata Ani.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

China Tolak Bertemu DK PBB Terkait UU Keamanan Hong Kong

Aksi protes RUU Keamanan Nasional oleh warga Hong Kong. (Foto: AP/Kin Cheung)

China menolak pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas undang-undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Seorang diplomat AS mengatakan pertemuan darurat tersebut merupakan permintaan Washington untuk mengatasi ketegangan dan gelombang demonstrasi.

China juga telah menolak untuk memberikan izin pertemuan virtual untuk dilanjutkan dengan tujuan membahas UU Keamanan Nasional.

Prosedur di era pandemi corona membuat konferensi video Dewan Keamanan PBB harus disetujui oleh semua 15 anggota.

Mengutip AFP, Duta Besar China untuk DK PBB Zhang Jun dalam cuitan di akun Twitter pribadinya mengatakan jika permintaan AS tersebut sebagai hal yang 'tidak mendasar'.

"Undang-undang tentang keamanan nasional untuk Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China. Itu tidak ada hubungannya dengan mandat Dewan Keamanan PBB," tulis Zhang.

AS mengutarakan keinginannya untuk diadakan pertemuan darurat oleh anggota Dewan Keamanan PBB lantaran 'sangat prihatin' dengan langkah Beijing.

Aktivis Hong Kong mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan secara efektif akan menghapus kebebasan dasar warga sejak negara tersebut dikembalikan oleh Inggris ke tangan China pada 1997 lalu.

"Ini secara mendasar akan melemahkan otonomi dan kebebasan tingkat tinggi Hong Kong seperti yang terdapat dalam Deklarasi Bersama China-Inggris 1984 yang didaftarkan pada PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum," tulis misi DK PBB dalam pernyataan resminya.

Sementara itu pada Kamis, 28 Mei 2020, Parlemen China menyetujui rencana pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong.

Dalam pemungutan suara resmi di Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, para delegasi mendukung rencana undang-undang tersebut dengan jumlah hampir bulat.

Ketua Komite Tetap NPC, Li Zhanshu yang merancang UU keamanan nasional mengatakan langkah itu sejalan dengan kepentingan mendasar semua masyarakat China.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Mahatir Muhammad disebut Pembangkang oleh PM Malaysia

Mahathir, sekarang hampir 95 tahun, adalah pemimpin pemerintahan tertua di dunia hingga tiba-tiba ia berhenti pada bulan Februari [File: Lim Huey Teng/Reuters]

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah dipecat oleh partai politik yang ia dirikan bersama setelah duduk di bangku oposisi selama sesi parlemen 18 Mei.

Sebuah pernyataan pada hari Kamis dari Partai Persatuan Adat Malaysia, yang dikenal dengan akronim Melayu Bersatu, mengatakan keanggotaan Mahathir telah "dicabut dengan segera".

Mahathir, yang adalah ketua partai, dipecat karena tidak mendukung pemerintah Malaysia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, presiden Bersatu.

Dalam sebuah surat yang beredar luas di media sosial, partai menyatakan bahwa Mahathir secara otomatis tidak lagi menjadi anggota setelah ia menunjukkan penolakan terhadap kepemimpinan Muhyiddin sebagai perdana menteri dan presiden partai dengan duduk bersama oposisi ketika parlemen bertemu pekan lalu.

Seorang pembantu Muhyiddin mengkonfirmasi bahwa surat-surat itu asli.

Kantor Mahathir menolak tanggapan segera atas permintaan komentar karena belum melihat surat itu sendiri, kata seorang ajudan.

Langkah Muhyiddin dipandang secara luas sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan saat ia menghadapi tantangan yang mungkin terjadi pada jabatan perdana menteri yang baru lahir.

It’s official , former pm Dr Mahathir and his son Mukhriz have been axed from Bersatu for going against party constitution by insisting to sit with the opposition in the May 18 parliament session instead of supporting PN led by PM Muhyiddin, Bersatu President cum acting chairman pic.twitter.com/swRSNlmUPE

— Melissa Goh (@MelGohCNA) May 28, 2020

Mahathir, yang kini berusia hampir 95 tahun, adalah pemimpin pemerintahan tertua di dunia hingga tiba-tiba ia berhenti pada Februari, memicu perebutan kekuasaan selama seminggu.

Krisis berakhir dengan Muhyiddin, yang mendirikan Bersatu dengan Mahathir sebelum bergabung dengan aliansi empat partai yang memenangkan pemilihan 2018, dinominasikan sebagai perdana menteri.

Muhyiddin mengepalai koalisi baru yang didukung oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai yang pernah dipimpin oleh Najib Razak, yang diadili atas dakwaan korupsi sejak masa jabatannya sebagai perdana menteri hingga 2018.

Mahathir, yang memutuskan tak lama setelah mengundurkan diri bahwa dia ingin menjadi perdana menteri lagi, dengan sengit menentang pemerintah baru dan mencela mantan sekutunya sebagai pengkhianat.

Mahathir meminta mosi kepercayaan di Muhyiddin pada 18 Mei tetapi kursi parlemen terbatas pada pidato Raja Abdullah, mendorong Mahathir yang marah untuk mengklaim "demokrasi sudah mati" di Malaysia.

Empat legislator lainnya dikeluarkan dari Bersatu bersama dengan Mahathir, termasuk putranya, Mukhriz, yang awal bulan ini digulingkan sebagai kepala pemerintahan regional di Kedah, sebuah negara bagian di Malaysia utara, oleh pergantian aliansi yang sama yang memberi Muhyiddin jabatan tertinggi .

“Petugas frontliner kami juga telah mulai menggunakan pelindung wajah atau face shield sebagai upaya untuk semakin mencegahan penularan Covid-19. Nantinya seluruh petugas di stasiun maupun Kereta akan mengguna pelindung wajah ini,” katanya.

Anne mengimbau memasuki era normal baru, tentu akan semakin banyak masyarakat yang kembali beraktivitas. Jika memungkinkan, ia menyarankan sebaiknya tetap bekerja dari rumah.

“Untuk meminimalisir resiko, hanya keluar rumah dan gunakan transportasi publik untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kemudian untuk menghindari antrian, hindari naik KRL di jam-jam sibuk karena akan tetap ada pembatasan jumlah pengguna untuk menjaga physical distancing,” katanya.

PT KCI juga menghimbau masyarakat terutama para pengguna KRL untuk gotong royong saling bekerja sama dan disiplin dalam menjalankan ketentuan dan arahan dari petugas di lapangan agar dapat menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

New Normal Commuter Line Penumpang Dilarang Ngobrol

Penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (28/5). Protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang ditetapkan KCI mensyaratkan agar penumpang tak berbicara secara langsung maupun menelepon saat berada di kereta.

PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan tetap menjalankan protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang sudah berjalan selama ini. Semua wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL, pemeriksaan suhu tubuh penumpang, dan penerapan jaga jarak sesuai dengan marka-marka yang ada di area stasiun dan di kereta.

KCI menyiapkan sejumlah prosedur bagi karyawan maupun pengguna kereta rel listrik (KRL) dalam situasi normal baru. Salah satunya adalah penumpang dilarang berbicara langsung maupun lewat telepon selama melakukan perjalanan dalam kereta.

“Saat ini yang sudah disampaikan adalah imbauan kepada seluruh pengguna untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler, karena salah satu penularan virus corona tipe baru melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara,” kata Vice President Corporate Communications KCI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, hari Kamis, 28 Mei 2020.

"Kami akan melengkapi semua protokol-protokol dengan juga berbicara dengan kementerian lain," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, hari Rabu, 27 Mei 2020.

KCI akan tetap menjalankan protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang sudah berjalan selama ini. Semua wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL, pemeriksaan suhu tubuh penumpang, dan penerapan jaga jarak sesuai dengan marka-marka yang ada di area stasiun dan di kereta.

Untuk semakin memungkinkan kondisi jaga jarak ini, menurut Anne, pada waktu-waktu tertentu, saat padat pengguna, akan ada penyekatan di sejumlah titik stasiun sehingga jumlah orang yang berada di peron dan di dalam kereta dapat terkendali. Bila diperlukan, petugas juga melakukan buka tutup pintu masuk stasiun.

Saat ini, PT KCI juga sudah menyediakan fasilitas wastafel tambahan selain yang telah ada di toilet agar dapat dimanfaatkan pengguna KRL untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan KRL. Selain itu, fasilitas hand sanitizer di stasiun maupun yang dibawa oleh petugas pengawalan di dalam kereta juga tersedia.

Kebersihan kereta dan stasiun semakin dijaga oleh KCI. Sebelum pandemi virus corona melanda, seluruh kereta dan stasiun rutin dibersihkan, baik saat beroperasi melayani penumpang maupun selepas jam operasional.

Sejak pandemi, pembersihan ini dilengkapi dengan penggunaan cairan disinfektan dan penyemprotan disinfektan rutin di stasiun maupun sarana KRL. Permukaan-permukaan yang rutin disentuh penumpang di stasiun, seperti vending machine, gate tiket elektronik, tempat duduk, hingga pegangan tangga juga dibersihkan sekurang-kurangnya sembilan kali dalam satu hari.

“Untuk menjaga kebersihan ini pula, mushola stasiun selama masa pandemi Covid-19 ini tidak menyediakan karpet, sajadah, sarung dan mukena. Kebijakan ini masih akan berlanjut untuk mencegah penularan dari perlengkapan ibadah yang dipakai bersama-sama,” ujarnya.

Beberapa kebijakan-kebijakan baru yang berlaku dan wajib dilaksanakan bagi petugas frontliner kami maupun pengguna KRL itu sendiri untuk melengkapi protokol kesehatan yang telah berjalan selama ini. Anne mengatakan, pembahasan kebijakan-kebijakan baru lainnya masih berlanjut secara intensif oleh pihak-pihak terkait, merujuk pada berbagai pedoman normal baru yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Pengguna KRL juga kami ajak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas transaksi tiket non tunai dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank, dan aplikasi Link Aja,” katanya.

Menurut Anne, imbauan menggunakan transaksi non tunai ini untuk meminimalisir kemungkinan penularan Covid-19 dari uang tunai yang sangat sering berpindah tangan.

“Petugas frontliner kami juga telah mulai menggunakan pelindung wajah atau face shield sebagai upaya untuk semakin mencegahan penularan Covid-19. Nantinya seluruh petugas di stasiun maupun Kereta akan mengguna pelindung wajah ini,” katanya.

Anne mengimbau memasuki era normal baru, tentu akan semakin banyak masyarakat yang kembali beraktivitas. Jika memungkinkan, ia menyarankan sebaiknya tetap bekerja dari rumah.

“Untuk meminimalisir resiko, hanya keluar rumah dan gunakan transportasi publik untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kemudian untuk menghindari antrian, hindari naik KRL di jam-jam sibuk karena akan tetap ada pembatasan jumlah pengguna untuk menjaga physical distancing,” katanya.

PT KCI juga menghimbau masyarakat terutama para pengguna KRL untuk gotong royong saling bekerja sama dan disiplin dalam menjalankan ketentuan dan arahan dari petugas di lapangan agar dapat menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

15 Protocol Kesehatan Bidang Pendidikan

Pengaturan posisi duduk siswa minimal 1 meter di Hanoi, karena pandemi virus corona

Kehidupan yang dijalani masyarakat akan berubah, entah itu dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, spiritual, kesehatan, dan bahkan psikologisnya.

Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk membuat protokol kesehatan.

Kerja sama tersebut karena protokol di pesantren hingga perguruan tinggi nantinya berbeda.

"Kami akan melengkapi semua protokol-protokol dengan juga berbicara dengan kementerian lain," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, hari Rabu, 27 Mei 2020.

"Supaya berbeda untuk yang SMA, SMP, SD, TK, playgroup, itu pasti berbeda-beda. Untuk yang mahasiswa pasti juga berbeda. Karena itu perlu untuk detail dan jelas," lanjutnya.

Lalu bagaimana protokol penanganan Covid-19 di area Institusi Pendidikan?

Dikutip dari laman situs Kantor Staff Presiden http://ksp.go.id, berikut Protokol Penanganan Covid-19 di Area Institusi Pendidikan dalam format pdf:

Pemerintah sedang mengkaji skenario tatanan hidup baru (new normal) saat masa pandemi virus Corona (COVID-19). Bupati Bogor Ade Yasin menyebut pihaknya tengah mempersiapkan segala hal manakala daerahnya kembali dibuka untuk aktivitas sosial dan ekonomi dengan protokol new normal itu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, pembukaan kembali sekolah akan diputuskan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Menag Umumkan Pembukaan Rumah Ibadah Usai Salat Jumat Besok

Menteri Agama Fachrul Razi akan mengumumkan pembukaan rumah ibadah usai salat Jumat besok. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan pihaknya akan menerbitkan surat edaran terkait pembukaan kembali fungsi rumah ibadah jelang penerapan kebijakan new normal atau era hidup normal baru di tengah pandemi virus corona usai Salat Jumat besok sore, 29 Mei.

Hal itu ia utarakan saat bertemu dengan Tim Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, hari Kamis, 28 Mei 2020.

"Rencana kami akan menerbitkannya [surat edaran] besok Jumat sore," kata Razi.

Razi beralasan pengumuman surat edaran itu dirilis Jumat sore agar masyarakat lebih mempersiapkan protokol kesehatan ketika salat Jumat digelar satu minggu kemudian.

"Karena yang agak komplek adalah mempersiapkan salat Jumat, sehingga kalau Jumat sore kami umumkan masih ada satu minggu untuk mempersiapkan pada Jumat berikutnya," kata dia.

Lebih lanjut, Razi menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan protokol kesehatan Covid-19 di tiap-tiap tempat ibadah.

Tak hanya itu, Razi mengatakan pihaknya sedang menggodok aturan mengenai ceramah di rumah ibadah saat penerapan new normal. Ia menyatakan pemerintah memperbolehkan digelar ceramah di rumah ibadah asalkan hanya dihadiri oleh 20 persen jemaah dari seluruh kapasitas rumah ibadah.

"Ya, ini memang debatable ya, itu menurut hasil diskusi kami. tapi belum matang juga, mungkin ada masukan lain sehingga kami sepakat," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Satgas Covid-19 DPR menyampaikan banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tak kunjung membuka pembatasan rumah ibadah saat pembatasan di mal sudah dilonggarkan.

Anggota Satgas Covid-19 DPR RI Andre Rosiade bilang pemerintah akan melonggarkan pembatasan rumah ibadah secara serempak. Namun penerapan di setiap rumah ibadah ditentukan oleh pemerintah daerah.

"Jadi nanti izinnya masjid dibuka kalau tingkat provinsi diputuskan gubernur, kabupaten diputuskan bupati, sampai camat bisa memberikan izin," kata poltikus Partai Gerindra itu.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Seorang Balita Yang Berusaha Membangunkan Ibunya Yang Mati Mengejutkan Orang India

Media lokal menayangkan rekaman anak laki-laki berusia dua tahun itu menarik kain yang menutupi ibunya yang sudah mati di stasiun kereta api Muzaffarpur di negara bagian Bihar di timur laut [Screengrab/media sosial]

Sebuah klip video viral yang dibagikan di media sosial menunjukkan seorang balita yang berusaha membangunkan ibunya yang meninggal terbaring di sebuah platform kereta api di kota timur Muzaffarpur telah mengejutkan warga India.

Menurut laporan media lokal, keluarga Arbina Khatoon mengatakan dia meninggal karena kelaparan dan dehidrasi, menyoroti penderitaan yang dialami para pekerja migran karena penguncian virus corona. Namun polisi setempat mengatakan bahwa dia meninggal karena sakit.

A migrant worker boarded the train from Gujarat to Muzaffarpur, Bihar. Mements before reaching Muzaffarpur, she died of dehydration, hunger and extreme heat. Her little son was trying to wake his dead mother up in the railway platform
Dedicating this video to the Railway minister pic.twitter.com/TnXuvyKQMZ

— Ravi Nair (@t_d_h_nair) May 27, 2020

Pria berusia 35 tahun itu termasuk di antara setidaknya sembilan pekerja migran yang tewas dalam kereta dalam beberapa hari terakhir saat melakukan perjalanan kembali ke rumah mereka, pejabat dan media melaporkan pada hari Rabu.

Media lokal menayangkan rekaman bocah lelaki berusia dua tahun itu menarik kain yang menutupi ibunya yang sudah mati di stasiun kereta api Muzaffarpur di negara bagian Bihar, Pakistan timur laut.

Polisi setempat mengatakan Khatoon meninggal karena sakit, dengan Kereta Api India berbagi surat dari kerabat yang membuktikan kesehatannya yang buruk.

Tetapi mereka yang bepergian bersamanya mengklaim dia meninggal karena kekurangan makanan dan air selama perjalanan kereta api yang panjang dari negara bagian Gujarat barat sekitar 1.800 km (1.118 mil) jauhnya.

Sembilan kematian tersebut menyoroti keadaan buruk para migran India dalam pandemi ini, di mana jutaan orang kehilangan pekerjaan dan berjuang untuk kembali ke rumah di bawah penguncian negara itu.

Kematian terjadi pada kereta khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah India untuk membantu mengangkut pekerja yang terdampar ke rumah.

Seorang bocah lelaki berusia empat tahun juga dilaporkan tewas sebelum mencapai stasiun Muzaffarpur yang sama. Ayahnya mengatakan bahwa dia "meninggal karena fasilitas yang buruk di kereta khusus untuk pekerja migran".

Polisi setempat mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa anak itu meninggal di kereta karena sakit.

Mayat dua pekerja migran lain yang mengambil perjalanan kereta 1.480 km (920 mil) dari Mumbai ke Varanasi di utara negara itu ditarik dari kereta pada hari Rabu. Polisi mengatakan para pria itu, yang berusia 30 dan 63 tahun, menderita penyakit yang ada.

Press Trust of India (PTI) melaporkan lima pekerja migran lainnya tewas dalam perjalanan kereta api antara Senin dan Rabu.

Indian Railways mengatakan di Twitter bahwa "tidak ada kematian seperti itu karena kelaparan telah dilaporkan".

"Dalam sebagian besar kasus ini, ditemukan bahwa mereka yang meninggal adalah orang tua, orang sakit dan pasien dengan penyakit kronis, yang benar-benar pergi ke kota-kota besar untuk perawatan medis," kata juru bicara Indian Railways kepada kantor berita PTI setempat.

Jutaan orang miskin di India termasuk pekerja migran telah menderita karena penguncian yang ketat, dengan banyak di kota-kota kehilangan pekerjaan mereka, kelaparan dan berjuang untuk kembali ke desa asal mereka.

Para kritikus menuduh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi melakukan penguncian ketat tanpa banyak perencanaan yang telah menyebabkan kekacauan pada ekonomi dan menciptakan krisis migran terburuk sejak negara itu mencapai kemerdekaan pada tahun 1947.

Lebih dari 100 juta orang telah kehilangan pekerjaan dan dipaksa untuk pindah ke kota dan desa mereka karena mereka telah berjuang untuk membayar sewa dan makanan.

Beberapa telah berjalan atau mengayuh sepeda sejauh ratusan kilometer di rumah di musim panas yang terik, dengan puluhan orang meninggal karena kelelahan atau kecelakaan.

Para pengeritik mengatakan kereta-kereta khusus telah tertunda, membuat para migran menunggu atau di kereta dalam cuaca yang panas selama berhari-hari, dan bahwa ada kekurangan makanan dan air di perjalanan, tuduhan yang ditolak Kereta Api India dan pemerintah.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Pasokan Elpiji 3 Kg di Bogor Dikabarkan Langka, Hiswana Migas Pastikan Stok Aman

Pertengkaran pun meletus antara Twitter dan Donald Bogor - Belakangan, ramai kabar soal langkanya pasokan gas untuk masyarakat di Bogor. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bogor memastikan bahwa stok gas LPG 3 kilogram aman, apalagi pasca Hari Raya Idul fithri, kemarin.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Hiswana Migas Bogor Raya, Asep Erri. Ia menegaskan, kelangkaan gas LPG 3 kilogram dipastikan tak akan terjadi lantaran pihaknya sudah menambah stok gas sebanyak 5 persen dari jumlah total yang disediakan pihaknya selama ini.

“Hari Raya kita tambahkan stok kita lima persen,” ujar Asep kepada Radar Bogor.

Jika mengacu kepada stok yang ada, saat ini jumlah ketersediaan gas LPG 3 kilogram mencapai 5 juta tabung, yang tersebar di seluruh wilayah Bogor Raya. “Jadi 5 persen itu sekitar 232.212 tabung gas yang kita tambahkan selama kondisi hari raya ini,” bebernya.

Menurutnya, selama masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, penjualan gas LPG 3 kilogram sama sekali tidak terganggu.

“Alhamdulillah sama seka li tidak terganggu, meski ada penurunan 1 sampai 3 persen, tapi secara umum masih stabil kalau untuk gas,” bebernya.

Disinggung soal kasus kelangkaan ketersediaan stok gas di tengah masyarakat, Asep mengaku secara umum tidak ada kelangkaan yang terjadi selama masa pandemi. Bahkan, pendistribusian gas LPG 3 kilogram di masyarakat juga terbilang normal.

“Tidak ada kasus kelangkaan, yang ada itu hanya keterlambatan pendistribusian, itu juga karena kondisi kita saat ini sedang pandemi. Penyaluran tidak ada kendala, baik dari agen, pangkalan, dan lain-lainnya, hanya kendala di warung dan toko,” jelasnya.

Sementara itu, SBM Pertamina Area Bogor Raya Firdaus Sustanto menegaskan, pihaknya tak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada agen maupun pangkalan, yang kedapatan memainkan harga jual gas.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menindak tegas, jika sampai ada oknum yang kedapatan melakukan penimbunan stok gas LPG 3 kg, di tengah pandemi seperti ini.

“Kalau untuk kasus penimbunan dan memainkan harga, kita belum menerima laporannya. Kalaupun ada itu hanya keterlambatan. Sekalipun ada nanti kita akan tindak tegas,” tegasnya

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

CEO Twitter Jack Dorsey : Bukan 'Arbiter of Truth'

Bukan 'Arbiter of Truth': CEO Twitter Jack Dorsey Berdiri dengan Keputusan untuk Fact-Check Trump

Pertengkaran pun meletus antara Twitter dan Donald Trump, salah satu pengguna platform paling produktif, setelah Twitter mengatakan bahwa dua postingnya bisa menyesatkan. Presiden menuduh raksasa media sosial itu menyembunyikan bias anti-konservatif, sentimen yang dipicu oleh tweet anti-Trump yang digali dari kepala integritas situs Twitter.

CEO Twitter Jack Dorsey telah membela keputusan platformnya untuk memeriksa fakta Presiden AS Donald Trump untuk pertama kalinya atas komentarnya pada pemilihan mendatang.

Dorsey, yang ikut mendirikan Twitter pada tahun 2006, menulis bahwa situs tersebut memilih untuk melakukan peringatan fakta pada dua tweet Trump karena mereka mungkin "menyesatkan orang untuk berpikir bahwa mereka tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan surat suara".

This does not make us an “arbiter of truth.” Our intention is to connect the dots of conflicting statements and show the information in dispute so people can judge for themselves. More transparency from us is critical so folks can clearly see the why behind our actions.

— jack (@jack) May 28, 2020

Trump dalam tweet itu menuduh gubernur Demokrat California, tanpa bukti, mengirim surat suara melalui surat kepada "siapa pun yang tinggal di negara bagian itu, tidak peduli siapa mereka atau bagaimana mereka sampai di sana" dan memperingatkan tentang penipuan pemilih yang merajalela di bulan November pemilihan.

Tweet diberi tag label cek fakta yang mengarahkan kembali ke pelaporan oleh media dan jurnalis menyanggah klaim Trump. Presiden sebagai tanggapan menuduh Twitter menekan kebebasan berbicara dan mencampuri pemilu. Dia juga mengancam akan "sangat mengatur" atau mematikan platform media sosial secara langsung.

Kontroversi ini kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, apakah Twitter bersedia untuk terus menambahkan label ke tweet presiden lain yang telah dianggap salah oleh pihak ketiga.

Donald Trump baru-baru ini menggandakan klaim yang tidak didukung bahwa mantan Rep. Joe Scarborough terlibat dalam kematian stafnya tahun 2001, yang diputuskan tidak sengaja oleh pihak berwenang. Twitter mengatakan tidak akan mengecek tweet ini, karena mereka tidak melanggar kebijakannya, dan tidak akan menghapusnya meskipun ada permintaan dari duda staf tersebut.

CEO Facebook Mark Zuckerberg, yang platformnya menolak untuk memeriksa fakta politik dan menyerahkannya kepada media, menantang kebijakan informasi yang salah dari Twitter.

"Kami memiliki kebijakan yang berbeda dari twitter, saya kira, dalam hal ini," katanya dalam wawancara dengan Fox News, Rabu. "Saya hanya sangat percaya bahwa Facebook seharusnya tidak menjadi wasit kebenaran dari semua yang dikatakan orang secara online."

Merujuk pernyataan Zuckerberg, Dorsey tweeted bahwa politisi memeriksa fakta "tidak membuat kita menjadi 'wasit kebenaran'."

Dia menambahkan: "Tujuan kami adalah untuk menghubungkan titik-titik pernyataan yang bertentangan dan menunjukkan informasi dalam perselisihan sehingga orang dapat menilai sendiri. Lebih banyak transparansi dari kami sangat penting sehingga orang dapat dengan jelas melihat mengapa di balik tindakan kami."

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.

— jack (@jack) May 28, 2020

Twitter telah mendapat kecaman dari kalangan konservatif atas anggapan biasnya terhadap Donald Trump. Salah satu argumen yang memicu sentimen itu adalah serangkaian tweet menghina tentang Partai Republik yang diposting oleh kepala integritas situs Twitter, Yoel Roth, pada tahun 2016 dan 2017.

Tweet menyebut Trump sebagai "jeruk keprok rasis" dan pemerintahannya sebagai "Nazi di Gedung Putih".

This person is the “head of site integrity” at Twitter pic.twitter.com/hyZcl5VIe0

— Jon Levine (@LevineJonathan) May 27, 2020

Twitter, bagaimanapun, berdiri di samping Roth dan menjelaskan bahwa dia bukan orang yang memutuskan untuk memeriksa fakta Trump.

"Tidak ada satu orang di Twitter yang bertanggung jawab atas kebijakan kami," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan kepada beberapa outlet berita. "Sangat disayangkan melihat karyawan individu ditargetkan untuk keputusan perusahaan."

Dorsey tweeted: "Pemeriksaan fakta: ada seseorang yang akhirnya bertanggung jawab atas tindakan kita sebagai perusahaan, dan itu saya. Tolong tinggalkan karyawan kita dari ini. Kami akan terus menunjukkan informasi yang salah atau disengketakan tentang pemilihan umum secara global. Dan kami akan mengakui untuk dan memiliki kesalahan yang kami buat. "

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara