Pelaksanaan anggaran program pemerintah di kementerian dan lembaga masih ada yang tidak tepat sasaran. Misalnya anggaran stunting yang juga sempat disindir Presiden Joko Widodo.
Kekesalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas tidak optimalnya belanja anggaran penanganan gizi kronis atau stunting ternyata pernah dialami oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kaget dan heran ketika menemukan anggaran ganti pagar Puskesmas dimasukkan ke dalam kategori stunting.
"Termasuk ganti pagar Puskesmas rusak ini masuk dalam kategori stunting. Nah, hal seperti ini kita mungkin ketawa, tapi ini mengambarkan bahwa betapa banyak PR untuk kita," papar Sri Mulyani dalam Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja, dikutip , hari Kamis, 15/06/2023.
Menanggapi ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membenarkan sejumlah anggaran tidak dipakai efektif. Misalnya anggaran stunting yang malah dipakai untuk memperbaiki pagar puskesmas.
"Stunting saya ingin tahu, apa yang dialokasikan, dianggarkan. Ternyata dia memperbaiki pagar puskesmas," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari Kamis, 15/06/2023.
Padahal target pemerintah menurunkan angka stunting pada 2024 disebut tidak akan tercapai. Angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai 14% pada 2024 masih menyentuh angka 21,6% pada 2022. Pemerintah menganggarkan Rp 77 triliun untuk penanganan stunting.
Suharso juga menyinggung soal anggaran program revolusi mental yang malah dipakai membeli motor trail. Ia menyebut praktik seperti ini umumnya terjadi di daerah.
"Kedua, waktu itu mental, revolusi mental. Saya kejar sampai ke bawah, munculnya malah beli motor trail, kaya gitu, tapi kan itu di daerah," lanjutnya.
Ia menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas hanya bertugas mengalokasikan anggaran sampai ke tingkat tertentu. Sementara pengawasan di bawah tak lagi menjadi wewenang Kementerian PPN/Bappenas.
"Kan begini, kami hanya mengalokasikan, kami anggarkan sampai tingkat tertentu. Selebihnya sampai ke bawah sudah nggak di tempat kita lagi. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyindir soal banyaknya anggaran pemerintah yang ujungnya cuma dipakai untuk hal yang tidak konkret, mulai dari honor pegawai hingga perjalanan dinas.
Dia memberikan contoh ada anggaran stunting di APBD salah satu daerah. Anggarannya Rp 10 miliar, namun yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.
Justru anggaran stunting Rp 10 miliar itu malah digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Perjalanan dinas saja sampai Rp 3 miliar sendiri, urusan rapat-rapat juga Rp 3 miliar sendiri. Jokowi pun jengkel dengan cara penganggaran seperti ini.
"Minggu lalu saya baru saja cek, di APBD, di Mendagri. Ada Rp 10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini," ungkap Jokowi dalam Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Pramuka, Jakarta Timur, hari Rabu, 14/06/2023.
Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
Presiden pun meyakini target tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
b Sayangnya, keyakinan Jokowi ini harus dinodai oleh tidak optimalnya penggunaan anggaran penanganan stunting di instansi pemerintah. Dia pun mencontohkan anggaran stunting di APBD salah satu daerah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mematok target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting (gizi kronis) sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang.
Daerah ini memiliki anggaran Rp 10 miliar untuk penanganan stunting, tetapi anggaran yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.
"Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 M. Yang bener-bener untuk beli telur itu gak ada Rp 2 M," katanya.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara seperti ini, ini yang harus di rubah," lanjut Jokowi.
Patut diketahui, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Tanah Air. Pasalnya, stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.
Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis pada anak.
