Salah satu upaya Pemerintah agar penyaluran subsidi tepat sasaran adalah subisdi gas LPG 3 kg. Untuk itu, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah agar mulai tahun depan tak semua orang bisa membeli gas tabung melon.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan mulai tahun depan pembelian Elpiji 3 kilogram (kg) tidak bisa diakses dengan bebas oleh setiap orang.
Hanya masyarakat yang terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bisa membeli gas tabung melon bersubsidi tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Tutuka menjelaskan, pihaknya bersama dengan Pertamina telah melakukan pendataan, pencocokan data hingga pencatatan transaksi LPG 3 kg sejak awal 2023.
Dia mengatakan, pendataan untuk wilayah, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ditargetkan rampung Juni 2023. Sementara, untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ditargetkan Juli 2023.
"Implementasi di Jawa, Bali, NTB yang ditargetkan selesai Juni 2023 yang mencakup 138 kota kabupaten. Kemudian dilanjutkan implementasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ditargetkan selesai Juli 2023 yang mencakup 273 kota kabupaten," terangnya.
Dia mengatakan, pihaknya menggunakan data P3KE sebagai acuan penerima LPG 3 kg karena datanya terus diperbaharui.
"Kenapa kita memakai P3KE karena di P3KE mempunyai satgas updating dan P3KE ini sebenarnya bersejarah. P3KE dulunya namanya dari data BKKBN, jadi panjang histori pendataannya," ungkapnya.
Diakuinya, awalnya data yang akan digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, ia melihat data DTKS ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Tutuka mengatakan, pihaknya kemudian memutuskan menggunakan kedua data tersebut.
"Kemudian kami gunakan dua-duanya aja dengan P3KE. Sekarang kalau kami lihat DTKS juga membaik, membaik dengan updating itu, jadi kami menggunakan dua-duanya. Kita tidak mempunyai basis data lagi antara dua itu," jelasnya.
Rencana implementasi kebijakan pembatasan di tahun depan itu dikonfirmasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.
"Ya kurang lebih begitu," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, hari Rabu, 14/06/2023.
Nantinya, masyakarat yang berhak dan telah terdaftar dalam data P3KE tersebut hanya perlu menunjukkan identitas alias KTP apabila ingin membeli Elpiji 3 kg.
Tutuka menuturkan, mulanya data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam data DTKS, sehingga pemerintah turut melibatkan data P3KE.
"Kami memakai P3KE karena di P3KE mempunyai satgas updating, dan P3KE ini sebenarnya bersejarah, dulunya dari data BKKBN, jadi panjang histori pendataannya," papar dia. Ia menambahkan, tujuan pendataan ini untuk memastikan penyaluran Elpiji 3 kg bisa tepat sasaran. Terlebih, konsumsi gas subsidi tersebut trennya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2018 realiasinya tercatat mencapai 6,53 juta metrik ton (MT), di 2019 sebanyak 6,84 juta MT, 2020 sebanyak 7,14 juta MT, 2021 sebanyak 7,46 juta MT, serta 2022 sebanyak 7,80 juta MT.
Sementara realisasi di tahun ini, hingga Mei 2023 penyalurannya sudah mencapai 3,32 juta MT. Realisasi itu setara 41,6 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk 2023.
Untuk tahun depan, Kementerian ESDM telah mengusulkan kuota Elpiji 3 kg sebanyak 8,2-8,3 juta MT. Kuota itu naik dari yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebanyak 8 juta MT.
"Kami sebenarnya ingin satu, yaitu jadi tepat sasaran. Jadi kalau banyak mengalir untuk warung makan besar, itu kita ada menduga beberapa (disalurkan) ke tempat seperti itu. Soalnya kayaknya kok kurang terus Elpiji-nya," ungkap Tutuka.
Untuk diketahui, realisasi penyaluran LPG 3 kg alias LPG tabung melon bersubsidi terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realisasi penyaluran LPG non subsidi yang terus mengalami penurunan.
Tutuka menyebutkan, realisasi penyaluran LPG 3 kg tahun 2018 sebesar 6,53 juta metrik ton (MT), tahun 2019 6,84 juta MT, tahun 2020 7,14 juta MT, tahun 2021 7,46 juta, dan tahun 2022 7,80 juta MT.
"Dan 2023 hingga Mei penyaluran 3,32 juta MT dari kuota 8 juta MT," katanya.
Sementara, realisasi penyaluran LPG non PSO pada tahun 2019 sebanyak 0,66 juta MT, tahun 2020 sebanyak 0,62 juta MT, tahun 2021 0,60 juta MT, dan tahun 2022 sebanyak 0,46 juta ton.
Kemudian, realisasi hingga Mei sebanyak 0,15 juta MT. "Adapun penyaluran LPG non PSO Mei 2023 sebesar 0,15 juta MT," katanya.
No comments:
Post a Comment