Ini Alasan SMPN 2 Curug Pilot Project Makan Siang Gratis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Simulasi Program Makan Siang untuk Siswa SD dan SMP di SMPN 2 Curug Jalan Diklat Pemda Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis, 29/02/2024/RMOL

Memiliki tipologi sekolah di wilayah yang berbeda menjadi alasan Kabupaten Tangerang, Banten, dipilih menjadi pilot project program makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat Simulasi Program Makan Siang untuk Siswa SD dan SMP di SMPN 2 Curug Jalan Diklat Pemda Curug, Kabupaten Tangerang, pada hari Kamis, 29/02/2024.

"Pertama saya bersyukur dan senang dengan adanya simulasi program makan siang yang dilakukan. Apresiasi tentu kita sampaikan pak Bupati Kabupaten Tangerang Andi Ony karena di Tangerang punya sekolah dengan 3 tipologi nasional yakni perkotaan, pedesaan, dan pesisir," kata Airlangga.

Dari sini, Airlangga menyakini letak SMPN 2 Curug yang paling tepat untuk menjadi lokasi pilot project makan siang gratis, karena memiliki wilayah yang berbeda.

Kendati demikian, Airlangga tak menampik adanya tantangan pemberian makan gratis bagi siswa, salah satunya daya tarik siswa akan makanan jajanan lebih besar terhadap makanan gratis yang kaya nilai gizi dari sekolah

"Biasa anak-anak suka instan juga di sekolah waktu SD dapat susu dan bubur kacang hijau, di luar sekolah plastik warna orange langsung dipilih anak-anak ini jadi tantangan," kata Airlangga.

Melalui program makan siang gratis ini, Airlangga juga mengatakan akan banyak manfaat yang dirasakan pedagang sekitar yakni UMKM

Salah satunya, menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

"Ketahanan pangan lokal penting dan jadi asupan di lokal, jangan sampai kita tidak support ini saya senang dari kantor Menko ingin kerjasama dengan Kabupaten Tangerang," kata Airlangga.

Dalam peninjauan ini turut hadir Pj Bupati Kabupaten Tangerang Andi Ony, Tenaga Ahli yang juga Bupati Tangerang periode 2013-2023 Ahmad Zaki Iskandar dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Amonium Nitrat

Presiden Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat joint venture PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Kawasan Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur, hari Kamis, 29/02/2024 - BISNIS/Afifah Rahmah Nurdifa

Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, pada hari ini, Kamis, 29/02/2024. Ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi krisis pangan global dan mendorong kemandirian pangan Indonesia.

Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Presiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Presiden juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngerem semua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Airlangga Targetkan Indonesia Masuk OECD Tiga Tahun Lagi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto (tengah)/Ist

Indonesia kembali menambahkan prioritas ekonomi internasional dengan niatan bergabung sebagai keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dewan OECD pun telah membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024.

Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto berujar, Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang membuka diskusi aksesi OECD bertekad memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan.

“Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD," kata Airlangga dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia’s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, hari Rabu, 28/02/2024.

Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah yang akan ditempuh berikutnya adalah penyusunan Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD.

Peta Jalan Aksesi yang telah disusun tersebut rencananya akan diluncurkan pada pertemuan tingkat menteri OECD di bulan Mei 2024 mendatang, untuk selanjutnya dilakukan proses penyelarasan kebijakan dan standar regulasi.

“Tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun antara lain Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,” pungkas Airlangga.

Sekilas tentang OECD

OECD adalah organisasi atau kelompok yang bekerja sama dalam Pembangunan Ekonomi dengan keanggotaan terdiri dari 37 negara anggota yang membahas dan mengembangkan kebijakan ekonomi dan sosial. Anggota OECD biasanya adalah negara demokratis yang mendukung perekonomian pasar bebas.

OECD sering disebut sebagai lembaga penelitian atau kelompok pemantau, dengan tujuan adalah untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang dan kesejahteraan bagi semua orang.

Selama bertahun-tahun, organisasi ini telah menangani berbagai permasalahan, termasuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggota, berkontribusi terhadap perluasan perdagangan dunia, dan mendorong stabilitas ekonomi.

OECD didirikan pada 14 Desember 1960 oleh 18 negara Eropa, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Organisasi ini telah berkembang dari waktu ke waktu hingga mencakup anggota dari Amerika Selatan dan kawasan Asia-Pasifik. Ini mencakup sebagian besar negara-negara dengan perekonomian yang sangat maju di dunia

Pada tahun 1961, artikel OECD hasil dari konvensi bulan Desember 1960 mulai bergulir. Kemudian Amerika Serikat serta Kanada bergabung dengan anggota OEEC di Eropa, yang mengubah namanya menjadi OECD untuk mencerminkan keanggotaan yang lebih luas. Organisasi ini berkantor pusat di Chateau de la Muette di Paris, Prancis.

OECD menerbitkan laporan ekonomi, database statistik, analisis, dan perkiraan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Laporan mempunyai orientasi global, regional, atau nasional.

Kelompok ini menganalisis dan melaporkan dampak isu kebijakan sosial – seperti diskriminasi gender terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuat rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dengan kepekaan terhadap isu-isu lingkungan.

Organisasi ini juga berupaya menghilangkan suap dan kejahatan keuangan lainnya di seluruh dunia.

Sungguh manis illustrasi visi dan misi didalamnya, yang sangat tidak kongruen dengan watak orang Eropa dan AS yang senang mencuri kekayaan alam negara lain untuk dieksploitasi SDM dan SDA untuk kemakmuran mereka sendiri.

Gaza death toll nears 30,000 as aid groups warn of ‘imminent’ famine

A Palestinian boy cries as he stands amid debris in the Maghazi camp. (AFP)

Palestinian Territories: The Gaza war’s reported Palestinian death toll neared 30,000 Wednesday as fighting raged in the Hamas-run territory despite mediators insisting a truce with Israel could be just days away.

Another 91 people were killed in overnight Israeli bombardment, the health ministry said.

Mediators from Eygpt, Qatar and the United States have been trying to find a path to a ceasefire amid the bitter fighting, with negotiators seeking a six-week pause in the nearly five-month war.

After a flurry of diplomacy, mediators said a deal could finally be within reach — reportedly including the release of some Israeli hostages held in Gaza since Hamas’s October 7 attack in exchange for several hundred Palestinian detainees held by Israel.

“My hope is by next Monday we’ll have a ceasefire” but “we’re not done yet,” US President Joe Biden said on Tuesday.

Qatari foreign ministry spokesman Majed Al-Ansari said Doha was “hopeful, not necessarily optimistic, that we can announce something” before Thursday. But he cautioned that “the situation is still fluid on the ground.”

Doha has suggested the pause in fighting would come before the beginning of Ramadan, the Muslim fasting month which starts on March 10 or 11, depending on the lunar calendar.

Hamas had been pushing for the complete withdrawal of Israeli forces from Gaza — a demand rejected outright by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

But a Hamas source, speaking on condition of anonymity, said that the deal might see the Israeli military leave “cities and populated areas,” allowing the return of some displaced Palestinians and humanitarian relief.

Israel’s military campaign in Gaza has killed at least 29,954 people, mostly women and children, according to the territory’s health ministry.

The war was triggered by an unprecedented Hamas attack on southern Israel that resulted in the deaths of around 1,160 people, mostly civilians, according to an AFP tally of official figures.

Militants also took about 250 hostages, 130 of whom remain in Gaza, including 31 presumed dead, according to Israel.

Since the war began, hundreds of thousands of Gazans have been displaced, with nearly 1.5 million people now packed into the far-southern city of Rafah, where Israel has warned it plans to launch a ground offensive.

Those who remain in northern Gaza have been facing an increasingly desperate situation, aid groups have warned.

“If nothing changes, a famine is imminent in northern Gaza,” the World Food Programme’s deputy executive director Carl Skau told the UN Security Council Tuesday.

His colleague from the UN humanitarian office OCHA, Ramesh Rajasingham, warned of “almost inevitable” widespread starvation. The WFP said no humanitarian group had been able to deliver aid to the north for more than a month, with aid blocked from entering by Israeli forces.

“I have not eaten for two days,” said Mahmud Khodr, a resident of Jabalia refugee camp in the north, where children roamed with empty pots.

“There is nothing to eat or drink.” Most aid trucks have been halted, but foreign militaries have air dropped supplies including on Tuesday over Rafah and Gaza’s main southern city Khan Yunis.

What aid does enter Gaza passes through the Rafah border crossing from Egypt, fueling a warning from UN chief Antonio Guterres that any assault on the city would “put the final nail in the coffin” of relief operations in the territory.

Israel has insisted it would move civilians to safety before sending troops into Rafah but it has not released any details.

Egypt has warned that an assault on the city would have “catastrophic repercussions across the region,” with Cairo concerned about an influx of refugees.

Israeli military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari said Tuesday that Israel will “listen to the Egyptians and their interests,” adding that Israel “cannot conduct an operation” with the current large population in Rafah.

Ahead of the threatened ground incursion, the area has been hit repeatedly by Israeli air strikes.

An AFP correspondent reported that overnight several air strikes hit the southern cities of Khan Yunis and Rafah, as well as Zeitun in central Gaza.

The army said it had “killed a number of terrorists and located weapons” in Zeitun.

It said two more soldiers had died in the fighting in Gaza, taking its overall toll to 242 since the start of the ground offensive on October 27.

Donate for Palestine

BANK	Account Number
BANK BRI:	001201247978508
BANK BCA :	0952397051
BANK BNI :	1791507534
BANK BSI :	7265555343
BANK RAYA :	001001424796315
HANA's BANK :	14755057480
Bank Mandiri :	1330027242122
DIGIBANK : Foreign Currency A.N	2074864818
Confirm :	ahahanafiah5@gmail.com

Hamas strikes Israel with rocket salvo from southern Lebanon

Israel’s Iron Dome missile defense system intercepts rockets fired from Lebanon, over northern Israel, Feb. 28, 2024. (AFP)

Hamas’ armed wing in Lebanon has struck Israel with a rocket salvo in a resumption of the group’s military operations in the country.

The militant group’s wing in Lebanon paused attacks south of the border following the assassination of Saleh Al-Arouri in early January.

The senior Hamas leader and founding commander of the Izz Ad-Din Al-Qassam Brigades was killed in an Israeli drone strike on the southern Beirut suburb of Dahiyeh on Jan. 2.

Al-Qassam announced on Wednesday it had targeted Camp Gibor, the headquarters of Israel’s 769th Eastern Brigade, as well as the airport barracks in Beit Hillel, using 40 “Grad” rockets.

The Israeli media reported sirens sounding in Kiryat Shmona, Ma’ayan Baruch, Kfar Yuval, Goshrin and Beit Hillel in the Upper Galilee.

Israeli Army spokesman Avichay Adraee said that 10 of the rockets had struck sites in Israel, while 30 were intercepted. In response, the Israeli military targeted the sources of fire, Adraee added.

Interceptor missiles launched by Israel’s Iron Dome exploded above border villages in the eastern section of southern Lebanon.

Army helicopters evacuated Israelis wounded in the attack to hospitals south of the border, Israeli media reported.

Hezbollah did not announce any military operations against the Israeli Army on Wednesday, after two days of extensive operations.

Meanwhile, Israeli F-15 jets cruised throughout Lebanese airspace.

Political activist Ali Al-Amin told Arab News: “Hezbollah took a decision over a month ago to stop any operations by Hamas and Islamic Jihad from southern Lebanon toward the Israeli Army. It seems now that there is a retreat from this decision. The aim may be to pressure the Americans.”

He added: “The decision to stop Hamas and Islamic Jihad operations was in response to a previous American request to Hezbollah to control the confrontations from the south and prevent their expansion.

“It now seems that there is a need to pressure the American side again to link the truce, if reached in the Gaza Strip, to Lebanon, as the Israeli side had rejected this link and said it would leave the confrontation open in Lebanon after the truce.”

Hezbollah has said it will refuse a ceasefire in southern Lebanon until Hamas accepts a settlement in Gaza.

Israeli jets carried out an airstrike on a home in the border city of Bint Jbeil, targeting a local Hezbollah leader, Ali Wahbi, though there were no reported injuries from the attack.

Jets also struck the Al-Khuraybah area, located between Khiam and Rashaya Al-Fakhar.

Adraee said on X that jets attacked “a weapons depot and military buildings belonging to Hezbollah in Ramyah in southern Lebanon, and a weapons production site for Hezbollah in the area of Khirbet Salim.”

Brig. Gen. Mounir Shehadeh, the former Lebanese government coordinator to UNIFIL, said that Hezbollah has avoided causing civilian casualties in its strikes on strategic targets in Israel.

He added: “Although Hezbollah can launch 1,000 missiles a day, they are not looking for war.

“However, if Israel escalates the conflict, Hezbollah seems prepared to retaliate strongly, potentially altering the region’s landscape.”

Hezbollah’s campaign in support of Gaza, which has lasted 144 days, has seen more than 200 members of the group killed, as well as allied militants and civilians.

The “support war” has also resulted in extensive material damage, with 8,000 homes completely destroyed and 10,000 homes partially destroyed in southern Lebanon.

About 100,000 civilians in Lebanon’s south have also been displaced by the violence.

We are not at war with Russia – Italy

Italian Foreign Minister Antonio Tajani. AFP/Marco Bertorello

Talk about sending troops to Ukraine is dangerous, the Italian government has said, responding to remarks by the president of France.

Italy is “not at war with Russia” and has no plans to send troops to Ukraine, Italian Foreign Minister Antonio Tajani clarified on Tuesday.

The remarks were part of a wave of denial from NATO nations about harboring any plans to deploy troops on behalf of Kiev in its fight against Moscow. Italy’s continuing support for Ukraine does not include such an option, Tajani insisted.

“When we talk about sending troops, we must be very cautious because we must not make people think we are at war with Russia,” he explained.

We are not at war with Russia.

The political firestorm was sparked by comments French President Emmanuel Macron made on Monday. Speaking to reporters following a meeting of European leaders in Paris, Macron said that the deployment of troops to Ukraine by NATO and other Western countries could not be ruled out.

“There’s no consensus today to send, in an official manner, troops on the ground,” he stated, adding, however, that the West should not stop at anything to prevent Russia from emerging victorious in the conflict.

“In terms of dynamics, we cannot exclude anything. We will do everything necessary to prevent Russia from winning this war,” the French leader said.

The statements prompted the US and several other NATO members to publicly reject such a possibility, with the bloc’s secretary-general, Jens Stoltenberg, stressing there are “no plans for NATO combat troops on the ground in Ukraine.” The UK produced by far the weakest denial, stating only that it does not have plans for a “large-scale” troop deployment.

Moscow has condemned Macron’s remarks, cautioning the US-led bloc against hostile moves. The potential use of NATO troops in Ukraine would make a direct confrontation between the bloc and Moscow not only “possible,” but actually “inevitable,” Kremlin spokesman Dmitry Peskov warned.

“This is absolutely not in the interests of these countries, they should be aware of this,” he said.

Zelensky facing disaster on frontline, Macron’s pledge won’t help — Russian diplomat

The situation on the frontline is catastrophic for Ukrainian President Vladimir Zelensky, and the recent statement by French President Emmanuel Macron about the possible deployment of French troops to Ukraine will be of no help, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said.

Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
©Alexander Shcherbak/TASS

"The Kiev regime is facing a deplorable situation on the frontline, and nothing will help it," the Russian diplomat said. According to her, some bold and powerful rhetoric was needed to encourage Ukrainian troops.

"Has Macron’s statement had any effect? The situation is the complete opposite," Zakharova maintained.

In addition, Zakharova said, in the wake of Macron’s statements, a lot of NATO officials and agencies ruled out sending troops to Ukraine.

Macron said at a press conference after a meeting of around Western leaders in Paris on Monday that there was no consensus on the formal deployment of ground troops to Ukraine. However, he did not rule out such a possibility in the future.