Friday, 1 March 2024

UK ‘directly involved’ in Ukraine conflict – Kremlin

UK ‘directly involved’ in Ukraine conflict – Kremlin

UK ‘directly involved’ in Ukraine conflict – Kremlin





FILE PHOTO. A UK instructor observes a Ukrainian soldier during military exercises on a shooting range in Zhitomir, Ukraine.
©SERGEI SUPINSKY/AFP






Britain’s direct military involvement in Ukraine was never a secret, but one of the country’s establishment media outlets has now admitted it outright, Russian President Vladimir Putin’s press secretary, Dmitry Peskov, said on Thursday.







The outlet RTVI asked Peskov to comment a report from The Times which claimed that Admiral Tony Radakin, the head of the UK armed forces, has helped make “battle plans” for Ukraine.


“In general, it’s no secret that the British really provide different forms of support [to Ukraine]. People on the ground and intelligence and so on and so forth,” Peskov said. “That is, they are actually directly involved in this conflict.”


According to the British outlet, citing a Ukrainian military source, Radakin “is understood to have helped the Ukrainians with the strategy to destroy Russian ships and open up the Black Sea,” and seen as “invaluable in coordinating support from other senior chiefs in NATO.”


The admiral also reportedly visited Kiev and met with President Vladimir Zelensky, to discuss Ukraine’s strategy and the ways in which the West could help. 


The Kremlin doesn’t have specific information related to Radakin, but “probably our military knows about this,” Peskov said.


Radakin, 58, was due to retire in November after three years as chief of the defense staff, but will stay on the job for another year at Prime Minister Rishi Sunak’s request, the Times reported. One source told the outlet that the British government considered it important to retain “continuity” ahead of the upcoming general election.


German Chancellor Olaf Scholz this week inadvertently confirmed the presence of UK troops on the ground in Ukraine, noting that British fire control operators were directing Storm Shadow cruise missiles. A British lawmaker subsequently denounced Scholz’s comments as “a flagrant abuse of intelligence” that put UK personnel in danger and gave Russia a pretext to escalate.



Watch Russian Drones Hammer Ukrainian Tanks and Artillery



Drones are the supreme tool of modern warfare that have proved their effectiveness in the special op. However, to become even more deadly, they should work in pairs – reconnaissance drones locate a target while kamikaze drones obliterate it.






Russia’s Ministry of Defense has published footage that shows drones hitting Ukrainian Army equipment.


The reconnaissance UAV Zala detected an enemy tank and self-propelled artillery gun on the West bank of the Dnepr river. Zala operators used the data provided to help direct Lancet kamikaze drones that turned them into scrap.


The Zala reconnaissance drone has a range of up to 200 km and this distance can be doubled in case of one-way flight. Theoretically, Zala can be used to direct tactical missiles like “Iskander” as well as Lancet drones and artillery.






















Kata Yusril Ihza Mahendra Tentang Hak Angket

Kata Yusril Ihza Mahendra Tentang Hak Angket

Kata Yusril Ihza Mahendra Tentang Hak Angket





Yusril Ihza Mahendra pada acara ILC/Repro






Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 diyakini akan sulit terwujud. Pasalnya, selain dari sisi aturan, dari sisi waktu juga tidak memungkinkan untuk terwujud.







Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Hak Angket DPR Seampuh Apa: Bisakah Hak Angket Membatalkan Pemilu?”dikutip hari Kamis, 29/02/2024.


“Saya sendiri enggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu,” kata Yusril.


Yusril menjelaskan, dalam pasal 20A UUD 1945 dinyatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga, KPU RI bukan objek yang bisa digugat.


“Nah terus mau diangket KPU? KPU bilang kami kan bukan pemerintah? pasal 22 E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Jadi bisa jadi tanda tanya juga,” tegas Pakar Hukum Tata Negara ini.


Belum lagi, kata Yusril, hak angket ini tidak ada tenggat waktu sehingga bisa memakan waktu karena prosesnya yang cukup lama.


“Ini (DPR) masih reses membutuh panitia angketnya segala macam, mengusulkan ini itu paripurna setuju atau tidak pembentukan panitia angketnya,” katanya.


Atas dasar itu, Yusril mempersilahkan kepada pihak-pihak yang ingin menggulirkan hak angket dengan alasan telah terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS (Terstruktur Masif dan Sistematis) untuk menempuh jalur konstitusional yang tersedia. Itu semua sudah diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, meskipun sistem pembuktiannya tidak mudah di Mahkamah Konstitusi (MK).


“Ya silahkan saja TMS itu dibawa ke MK untuk dibuktikan. Karena kan hanya satu minggu sesudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhirnya yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya, dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu,” tuturnya.


“Nah, apakah panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan di mana kekurangan di mana ketidakbaikannya dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang. Karena semua punya kepentingan. Partai-partai punya kepentingan di situ, mau menyelidiki kelemahan kekurangannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri? Apa enggak lebih baik diserahkan aja (ke MK),” demikian Yusril.


Hal lain juga dikataan oleh Yusril, bahwa wacana menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, hak angket diajukan oleh fraksi-fraksi di DPR RI yang mana mereka menjadi bagian dari pihak yang akan diangket.


Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Hak Angket DPR Seampuh Apa: Bisakah Hak Angket Membatalkan Pemilu?”dikutip Kamis (29/2).


“Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan saja ini angket ini? Itu pertanyaan,” kata Yusril.


Yusril menuturkan, Pemilu 2024 digelar secara serentak, mulai dari Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehinga, jika angket digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 maka secara menyeluruh mesti diangket.


“Tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang, untuk jadi anggota DPR pusat aja Rp20-30 miliar, kabupaten/kota Rp4-5 miliar. Panitia Angket DPR terdiri atas partai-partai. Malam ini ada 3 orang tokoh, ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, dan Pak Maman dari Golkar, mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 7% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak?” tanya Pakar Hukum Tata Negara ini.


“Kalau tadi dibilang untuk 1 anggota DPR perlu Rp20-30 miliar itu apa 19 persen PDIP dapat kursi? Itu kalau diangkatkan 110 kursi, 110x30 miliar atau tidak? Bapak yang menyelidiki bapak sendiri mungkin,” imbuhnya menegaskan.


Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa partainya justru yang terbukti tidak melakukan sogok menyogok karena tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.


“Saya sebagai ketua partai PBB yang enggak kebagian kursi ya saya senang aja nonton ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19%, 15%, nih keluar Rp30 miliar satu orang, yang PBB enggak dapat kursi yang enggak satu perak pun keluar uang, berarti ya kami partai yang paling jujur dari republik ini. Dibandingkan tiga yang hadir malam ini Golkar PDIP PKS,” pungkasnya.





















112 killed, 760 injured in Israeli strike on starved Palestinians lining around aid trucks in north Gaza

112 killed, 760 injured in Israeli strike on starved Palestinians lining around aid trucks in north Gaza

‘Life draining out of Gaza’: UN on aid shooting as death toll hits 30,000











Israeli troops fired on a large crowd of Palestinians racing to pull food off an aid convoy in Gaza City on Thursday, witnesses said. More than 100 people were killed, bringing the death toll since the start of the Israel-Hamas war to more than 30,000, according to health officials.







The Palestinian foreign ministry condemned the attack on Gazans who were waiting for food aid and called it a cold-blooded “massacre.” 


After the initial reports of 50 people being killed during the attack, the Palestinian foreign ministry confirming the incident said at least 70 Palestinians were killed and 250 others had been wounded. 


The death toll was later revised to 112, with about 760 injured, by the Hamas-run health ministry after it said that eight more people had been confirmed dead as their bodies arrived at al-Shifa Hospital. 


A witness told AFP the violence unfolded at the Nabulsi roundabout in the western part of Gaza City as thousands of Palestinians rushed towards the trucks carrying food aid. 


“Trucks full of aid came too close to some army tanks that were in the area and the crowd, thousands of people, just stormed the trucks,” said the witness, who declined to be named for safety reasons.


Reporting from the scene, Al Jazeera’s Ismail al-Ghoul said that after opening fire, Israeli tanks advanced and ran over many of the dead and injured bodies. “It is a massacre, on top of the starvation threatening citizens in Gaza,” he said. The dead and wounded had been taken to four medical centres: al-Shifa, Kamal Adwan, Al Ahli and the Jordanian hospitals. Ambulances could not reach the area as the roads had been “totally destroyed”, said al-Ghoul.


“The numbers will rise. Hospitals are no longer able to accommodate the huge number of patients because they lack fuel, let alone medicine. Hospitals have also run out of blood.” One Palestinian man told the Quds News Network the military attack was a “crime”.


“I have been waiting since yesterday. At about 4.30 this morning, trucks started to come through. Once we approached the aid trucks, the Israeli tanks and warplanes started firing at us, as if it was a trap. “To the Arab states I say, if you want to have us killed, why are you sending relief aid? If this continues, we do not want any aid delivered at all. Every convoy coming means another massacre.”


Jadallah Al-Shafei, the head of the nurses department at al-Shifa Hospital, said that “the situation is beyond any words”, adding that “the hospital was flooded with dozens of dead bodies and hundreds of injured”.


“The majority of the victims suffered gunshots and shrapnel in the head and upper parts of their bodies. They were hit by direct artillery shelling, drone missiles and gun firing,” he told Al Jazeera.


The mass shooting was the latest instance of systematic attacks on hungry people waiting for scraps of food. Over the past few days, Palestinians gathered in large groups waiting for aid trucks on Salah al-Din Street near Gaza City have been shot at by Israeli forces, said Al Jazeera’s Hani Mahmoud, reporting from Rafah in the enclave’s south.


Recently, a truck that was supposed to deliver aid to people in Gaza tragically turned into the truck carrying those injured and killed, he added. With aid agencies unable to deliver supplies to northern Gaza since January 23, many are taking a long trek towards the south by foot.


On Wednesday, Carl Skau, deputy executive director of the World Food Programme (WFP), told the United Nations Security Council more than 500,000, or one in four people, were at risk of famine, with one child in every six below the age of two considered acutely malnourished. “The risk of famine is being fuelled by the inability to bring critical food supplies into Gaza in sufficient quantities, and the almost impossible operating conditions faced by our staff on the ground,” he said.


He described dangerous conditions for WFP trucks trying to get food to the north earlier this month. “There were delays at checkpoints; they faced gunfire and other violence; food was looted along the way; and at their destination, they were overwhelmed by desperately hungry people,” said Skau. Aid agencies claim that Israel has been delaying deliveries.


Israel denies that charge. It submitted a report to the International Court of Justice (ICJ) on the measures taken to avert suffering in the besieged enclave. Rights groups say Israel acted in breach of the ICJ order issued in January.


Philippe Lazzarini, the head of UNRWA, the UN agency for Palestinian refugees, said on Sunday on social media that calls to allow food distribution in Gaza amid the ongoing hostilities between Israel and Hamas have been denied or “have fallen on deaf ears”. Warning against “looming famine”, the UN official said the situation is becoming a “man-made disaster”.


Israel launched a deadly offensive on the Gaza Strip following a Hamas-led attack on October 7. More than 30,000 people are reported to have been killed to date, mostly women and children.






























Donate for Palestine







BANK Account Number
BANK BRI: 001201247978508
BANK BCA : 0952397051
BANK BNI : 1791507534
BANK BSI : 7265555343
BANK RAYA : 001001424796315
HANA's BANK : 14755057480
Bank Mandiri : 1330027242122
DIGIBANK :
Foreign Currency A.N
2074864818
Confirm : ahahanafiah5@gmail.com





























Thursday, 29 February 2024

Google, X, Meta refuse to work with Britain’s top secret military censorship board

Google, X, Meta refuse to work with Britain’s top secret military censorship board

Google, X, Meta refuse to work with Britain’s top secret military censorship board











Big US tech firms including X, Meta and Google have waved off the UK's media censorship board, which works to prevent state secrets from leaking into the public sphere.







The Defence and Security Media Advisory (DSMA) Committee has worked alongside traditional media publishers, like the BBC, The Times and even The Register, for years.


When it appears that media may publish details that threaten national security the committee issues a notice, known as a D-notice, asking them to voluntarily withhold those details.


The D-notice regime covers five core areas: military operations or capabilities; the disclosure of weapons systems; counter-terrorist forces or intelligence agency activities; physical property and assets; and personnel and their families who work in sensitive positions.


The DSMA and its media members have a voluntary agreement; the D-notices are not legally binding, but are rarely refused. As Politico notes, "The lingering threat of prosecution under the Official Secrets Act and the recently enacted National Security Act help lend them gravity."


One example, from 2010, was when the DSMA's predecessor body sent notices to the media just before Wikileaks published a huge cache of US government documents.


While the DSMA (and other bodies dating back to 1912) has worked with traditional media for years, it has recently also been trying to enter discussions with Big Tech firms, in an effort to control what appears on social media.


"We've been trying to break into the so-called tech giants," DSMA notice secretary and former military diplomat Geoffrey Dodds told Politico. He suggested that social media companies could monitor feeds, like they do for illegal content, and contact the DSMA if they found something related to D-notices.


The committee's efforts have so far been wasted, with Big Tech refusing to engage.


Google was formerly a DSMA media member, but left in 2013 after the Edward Snowden revelations, which alleged cooperation between Big Tech and Western intelligence agencies.


The DSMA is specifically not a government body. Nevertheless, Google felt it was unable to continue as a member "because it was too linked to government," said Dodds.


The Department for Culture, Media and Sport offered to make introductions to Big Tech firms in 2018, but that was disrupted by the Cambridge Analytica scandal. The Department for Science, Innovation and Technology, DCMS' successor, has so far not reached out to do the same, and the DSMA's own efforts have not borne fruit.


"[Tech giants] won't have anything to do with us at the moment for their own reasons," said Dodds.


However, the DSMA will keep trying.


In the future, "there's probably going to be less print, just as much broadcasting, and a continued increase in social media and online [news], so we need to get into this game."



‘Spy Fever’



The DSMA committee’s most significant recent success may be keeping the full revelations of U.S. whistleblower Edward Snowden out of many British newspapers, but its history goes back decades.


The D-notice system dates back to 1912, during the hysterical climate of ‘Spy Fever’ preceding World War I. In contrast to the punitive Official Secrets Act 1911, the “Joint Committee of Official and Press Representatives,” as the committee was known then, was an informal arrangement where military figures secretly hobnobbed with press barons.


To this day, the group celebrates with an annual dinner at the RAF Club, and perks for media members include organized tours around the intelligence agencies.


The DSMA committee claims to be independent from government, but is currently run by the Ministry of Defence’s director general for security policy, Paul Wyatt. The committee includes government members hailing from the Foreign Office, Cabinet Office, MoD and the Home Office, and the meetings take place in the MoD.


Its non-governmental status, however, shields it from freedom of information laws.


The group’s D-notice regime covers five core areas: military operations or capabilities; the disclosure of weapons systems; counter-terrorist forces or intelligence agency activities; physical property and assets; and personnel and their families who work in sensitive positions.


However, the opacity of D-notices and the group’s vaguely defined remit has sometimes led to politicians attempting to exploit the system for their own ends.


“It is not unknown for senior people within government departments, political or official, to try and exert the influence of the government,” the DSMA’s deputy secretary, retired Navy Captain Jon Perkins said.


“But we always make the point that we’re not about embarrassment. We’re only about national security, so just because a minister somewhere is going to be embarrassed by the publication of a story … it’s completely irrelevant to us.”


Dodds says the last DSMA notice was issued in January 2024; another was sent out in late 2023 concerning the “movements of UK forces in the Middle East.” There’s evidence the body issues more informal advice on an ad hoc basis too.


In a meeting on April 25, 2023, Perkins said that the group succeeded in keeping material of “extreme sensitivity (in national security terms)” from “inadvertent disclosure” in the period between October 2022 to April 2023.


Publishers are also encouraged to seek advice if they have reservations about printing certain material. Data for the most recent six month period shows media organizations sought advice from the committee on 17 occasions.



Big Tech ‘won’t have anything to do with us’



The committee’s repeated efforts to extend the D-notice regime into the digital realm have been less fruitful, however.


Google was once a member of the DSMA Committee — the sole participant hailing from Silicon Valley — but left following the Edward Snowden revelations in 2013, which alleged widespread cooperation between Big Tech firms and Western intelligence agencies involved in unlawful mass surveillance.


“Google felt they were unable to sit on a committee, which is independent, voluntary, non-statutory,” said Dodds. “But nevertheless, they felt that they couldn’t sit on it because it was too linked to government.”


In an incident highlighted by the group last year, a journalist held off from publishing details about the presence of British forces in a particular region, but pointed out this was already documented by open source evidence and was “widely known inside [the] country.”


In 2018, the U.K.’s Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) approached the committee and offered to broker an introduction to the tech titans. However, the offer was delayed due to the Cambridge Analytica scandal that was then unfolding, which culminated in a $5 billion settlement for Facebook over data privacy violations.


The U.K. Department for Science, Innovation and Technology, which took over responsibility for digital policy from DCMS last year, has not yet engaged with the DSMA on this topic.


Subsequent attempts by the committee itself have so far come to naught. The tech giants “won’t have anything to do with us at the moment for their own reasons,” said Dodds.


But Dodds hopes future government regulation of Big Tech could create potential leverage. “I suspect the U.K. government has got to come up with a grand bargain with the tech giants before they’ll come down to the types of security we’d advise.


“We’re waiting for that to happen … then hopefully, we’ll be able to get the tech giants back on board.”


Over the past several years, its scope has grown to include cyber incidents — such as when an MoD supplier was hit by a ransomware attack, certain details of which were successfully kept out of the press — as well as counter-terrorism policing and leaks.



Platforms or publishers?



At the heart of these efforts is the long-running debate on whether social media organizations are “platforms” or “publishers.”


“While social media organizations held fast to being platforms rather than publishers it would be difficult to get them to engage,” minutes from a DSMA meeting in 2019 note. “Nevertheless, the Committee felt that the Secretary should keep up the pressure (perhaps in liaison with DCMS).”


Google, Meta and X did not respond to requests for comment.


In the face of rejection from Silicon Valley, the group’s minutes reveal they started to devise contingency plans. One idea was to start cultivating a relationship with Ofcom, the U.K. communications regulator which has recently taken on a new role enforcing the Online Safety Act passed into law last year.


“Because OFCOM may in the future have regulatory duties relating to the prominence and ranking of online content, an arms-length relationship with OFCOM might potentially offer the Committee the opportunity to influence the very largest digital platforms to ensure their algorithms do not amplify articles which may damage national security or increase the risk to people’s lives,” read minutes from late 2022.


The group’s secretary was assigned “a watching brief” on Ofcom’s role in this space, but later minutes don’t mention the regulator.


An Ofcom spokesperson said as far as they were aware, the regulator had not been contacted by the DSMA.



A push to modernize



DSMA committee minutes indicate an ever-broadening remit.


Members acknowledged the DSMA committee neither could, nor should, deal with misinformation. “Nevertheless it was concluded that there might be scope for a better method allowing for government and media sides to collaborate in advance in order to prick the bubble of ostensible lies told with malicious intent.”


As the committee attempts to modernize, the minutes — which until recently bore Dodds’ signature in the Comic Sans typeface — also reveal internal agonizing over the group’s lack of diversity. A survey found the committee was overwhelmingly “pale and male” and half of participants had attended a private school. But half of them had secured bursaries or grants to do so, indicating the group “was more diverse than might at first appear.”


The national debate on diversity “had moved into an emotive space,” warned the second deputy secretary, retired lieutenant commander Stephen Dudley, in a meeting in April 2023. He advised the committee to stay away from “increasingly vituperative exchanges” on “colonialism and identity.”


Regardless of the tech firms’ lack of cooperation to date, the committee remains steadfast in its aims.


As the media landscape evolves, “there's probably going to be less print, just as much broadcasting, and a continued increase in social media and online [news],” said Dodds.


“So we need to get into this game.”





















Moscow accuses US of lying about Russian ‘nukes in space’ - Putin

Moscow accuses US of lying about Russian ‘nukes in space’ - Putin

Moscow accuses US of lying about Russian ‘nukes in space’ - Putin





FILE PHOTO. Artwork depicting space warfare.
©Getty Images/MARK GARLICK; SCIENCE PHOTO LIBRARY






Claims that Russia is planning to deploy nuclear weapons in space are merely an attempt by Washington to push Moscow into negotiations on US terms, President Vladimir Putin said on Thursday.   







Delivering his annual address to the Federal Assembly, Russia’s national legislature, Putin insisted that statements by American officials about their supposed willingness to reach an agreement with Moscow on nuclear weapons controls are nothing but “demagogy” ahead of the US presidential election. 


Putin accused the US of “hypocrisy” over recent “unfounded accusations” that Russia plans to deploy strategic weapons in space, and insisted that such falsehoods are nothing but an attempt by Washington to drag Moscow into negotiations that are exclusively beneficial to the US. 


The president noted that Russia offered the US a draft treaty on preventing the deployment of nuclear weapons in space back in 2008, but pointed out that Washington has blocked the proposal ever since.  


“They want to show their citizens that they still rule the world. The US will only hold talks with Russia on issues where it is beneficial for America to find an agreement. On issues that are not profitable for them, they will say there is ‘nothing to discuss’ … and will try to inflict a defeat on [Moscow],” Putin stated.


The president stressed that this approach is unacceptable, and that any discussions about global security and stability can only be held if Russia’s national interests and security are taken into account.


“Russia is ready for dialogue with the US on issues of strategic stability. But… we are dealing with a country whose leaders are openly taking hostile actions against us,” Putin said. He questioned how Washington can expect to discuss strategic stability with Moscow while simultaneously trying to inflict a strategic defeat on Russia in the Ukraine conflict.


Citing a press release from the US House of Representatives, several American media outlets claimed earlier this month that Russia may have undisclosed anti-satellite capabilities, and that it supposedly plans to deploy nuclear weapons into space.


Moscow has vehemently denied the claims. Kremlin spokesman Dmitry Peskov has suggested that the rumors were spread in the US media with the goal of pushing Republicans in Congress to approve President Joe Biden’s $60 billion military aid bill for Ukraine.



Putin delivers key address to Russian lawmakers: LIVE UPDATES



President Vladimir Putin is delivering his annual message to the Federal Assembly, Russia’s national legislature. The address at Gostiny Dvor in central Moscow is taking place just over two weeks ahead of the presidential vote in Russia, in which Putin is running for reelection.


The Kremlin typically doesn’t announce the exact issues which the speech is going to touch upon. Putin said earlier that “given the domestic political calendar,” it’ll be dedicated to setting tasks for the country for the next six years.


The head of state personally worked on the address, conducting dozens of meetings and phone calls with ministers and other officials, Kremlin press secretary Dmitry Peskov said earlier. “The text that appears in the end is a presidential text,” he stressed.


Approximately a thousand people have been invited to hear Putin’s message in person, including lawmakers from the State Duma and the Federation Council, government ministers, governors, religious leaders, foreign diplomats and journalists. Servicemen who have taken part in the fighting against the Ukrainian forces, are also among the guests, as in the previous year.



BRICS overtaking G7 in economic might – Putin



The BRICS states are overtaking the G7 in terms of share in global GDP in PPP terms, Russian President Vladimir Putin said on Thursday while addressing the Federal Assembly.


©Sergey Bobylev/TASS


The share of BRICS will increase to 36.6% by 2028, while that of the G7 will decrease to 27.8%, according to estimates provided by the president.


“But ten years ago, the situation was different,” Putin said, noting that in 2022 the BRICS countries surpassed the G7 in terms of GDP in PPP terms (31.5% versus 30.3%), whereas back in 1992 the BRICS share was only around 16.5%.


PPP is a metric popular with many economists that compares economic productivity and standards of living between countries by adjusting for the differences in the cost of goods and services.


The BRICS group of emerging economies, which previously comprised Brazil, Russia, India, China, and South Africa, underwent a major expansion after Iran, Ethiopia, Egypt, and the United Arab Emirates joined in January of this year. Saudi Arabia has also been invited and is set to become a member. Numerous other states have expressed interest in joining, while some have already formally submitted applications.


According to data from the IMF, the share of the G7 (comprising Canada, France, Japan, Italy, the US, UK, and EU) in global GDP in terms of PPP has been on a steady decline over the past several years, dropping from 50.42% in 1982 to 30.39% in 2022. The Washington-based institution expects the figure to edge lower to 29.44% this year.



West wants to destroy Russia – Putin



The West intends to do to Russia what it did to Ukraine and many other nations – turn it into a dying, failed state, Russian President Vladimir Putin claimed in a keynote speech on Thursday.


”The West, which has colonial habits and is used to igniting national conflicts all over the world, has intentions that go beyond stalling our development,” the Russian leader told the Federal Assembly, a gathering of leading Russian officials and public figures.


”In place of Russia, they want a dependent, withering, dying space, where they can do whatever they want,” he added.


The Russian people and its national unity in the face of foreign threats is what protects the nation, according to Putin. Meanwhile, the government has the job of protecting institutions at the foundation of national sovereignty.


”We will not allow anyone to interfere in our domestic affairs,” the president vowed.


Moscow has accused the US and its allies of waging a proxy war on Russia, in which the Ukraine conflict is but one element. Western elites, according to the Russian leadership, cannot accept that a new multipolar world is emerging, in which multiple sovereign power centers will decide the fate of humanity. The West is seeking to contain rising powers, including Russia, by all means at its disposal, from economic restrictions to outright use of military force, according to the Kremlin.


Putin has previously argued that his country was left with “no other choice” but to take action against Ukraine as a result of Kiev’s persecution and violence against ethnic Russian citizens. Meanwhile, NATO members have obstructed Moscow’s calls to resolve their differences over European security. The US-led military bloc has continued to expand towards Russian borders, ignoring its objections, Putin said.



Putin says West wanted to weaken Russia like Ukraine, but failed



Politicians in the West sought to weaken Russia from within, just like they did in Ukraine, but they failed, Russian President Vladimir Putin said in a state-of-the-nation address.


"They essentially would like to do to Russia exactly what they did to many other regions of the world, including Ukraine: bring discord to our home and weaken us from within. But they miscalculated," the president said. "It is absolutely obvious today."


The West "faced the firm position and determination of our multinational people. Our soldiers and officers, Christians and Muslims, Buddhists and followers of Judaism, representatives of different ethnicities, cultures and regions have proved in practice, better than through a thousand words, that the centuries-old cohesion and unity of the people of Russia is an immense, all-conquering force. Standing together, shoulder to shoulder, they are fighting for their common, shared Motherland," Putin went on to say.



Russian Industrial development fund’s capital to be increased by $3.3 bln — Putin



The capital of Russia’s Industrial development fund will be increased by a total of 300 bln rubles ($3.3 bln), with its activities targeted on supporting high-tech projects, President Vladimir Putin said in his State of the Nation Address to the Federal Assembly (parliament).


"The Industrial development fund will be increased by 300 bln rubles. Its capital will be almost doubled and it will be targeted on supporting high-tech projects," he said.


Moreover, the president requested speeding up the launch of special treatment of IPO for Russia’s high-tech companies in prior sectors of the economy.


"It is necessary to launch special treatment of initial public offerings of shares of companies operating in prior, high-tech areas. I draw the attention of colleagues in the Finance Ministry and the Central Bank that it is necessary to speed up the launch of this mechanism, including compensation of costs on placement of securities," he said, adding that "Russia’s stock market should intensify its role as a source of investment.".



Russia non-resource and non-energy exports to grow by two thirds over six years — Putin



The volume of non-resource and non-energy exports Russia must grow by two thirds over the next six years, President Vladimir Putin said in the State of the Nation Address to the Federal Assembly.


The head of state also set the task of increasing the share of domestic high technology goods and services by 1.5 times in the Russian market by 2030.


"I suggest setting the task here: the share of domestic high technology goods and services in the domestic market should grow by one and a half times over the coming six years, and the volume of non-resource and non-energy exports - by at least two thirds."


Russian non-resource and non-energy exports plummeted by 23% year on year to $146.3 bln in 2023, Deputy Prime Minister Denis Manturov said earlier.