VIDEO: Apindo Sebut PSBB Jawa-Bali Bisa Picu Kebangkrutan
VIDEO: Apindo Sebut PSBB Jawa-Bali Bisa Picu Kebangkrutan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa - Bali pada 11-25 Januari dapat memicu gelombang kebangkrutan dunia usaha di tahun 2021.
Pengusaha dinilai sudah berjuang untuk menerapkan protokol kesehatan dan mengalami masa masa sulit keuangan sejak pandemi Covid-19 melanda tahun lalu.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengklaim, saat ini sanksi pelanggaran protokol kesehatan penyebaran Covid-19 terhadap dunia usaha sudah diterapkan secara tegas. Namun hal itu belum di terapkan di masyarakat umum.
Hariyadi mengusulkan 4 point kepada pemerintah agar pencegahan Covid-19 lebih efektif. Yaitu, Satgas Covid-19 tingkat RT/RW harus diaktifkan. Berikan akses peralatan swab antigen secara gratis atau terjangkau oleh masyarakat untuk membantu penelusuran. Dan bantuan sosial untuk masyarakat
'Ini pemberontakan,' kata Biden, ketika pendukung Trump menyerbu Capitol AS
'Ini pemberontakan,' kata Biden, ketika pendukung Trump menyerbu Capitol AS
Pendukung Presiden AS Donald Trump melakukan protes di depan Gedung Capitol AS di Washington, AS 6 Januari 2021. REUTERS/Stephanie Keith
Ratusan pendukung Presiden Donald Trump menyerbu Capitol AS pada hari Rabu dalam upaya untuk membatalkan kekalahan pemilihannya, memaksa Kongres untuk menunda sesi yang akan menjamin kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.
anggota parlemen dan berusaha untuk membersihkan Gedung Capitol dari pengunjuk rasa, yang melonjak melalui aula Kongres dalam adegan mengejutkan yang disiarkan di seluruh dunia.
Seorang pengunjuk rasa menduduki panggung Senat dan berteriak: "Trump memenangkan pemilihan itu." Para pengunjuk rasa membalikkan barikade dan bentrok dengan polisi ketika ribuan orang turun ke halaman Capitol.
Seorang pengunjuk rasa menduduki panggung Senat dan berteriak: "Trump memenangkan pemilihan itu." Para pengunjuk rasa membalikkan barikade dan bentrok dengan polisi ketika ribuan orang turun ke halaman Capitol.
Seorang petugas polisi Capitol AS menembakkan semprotan merica ke seorang pengunjuk rasa yang mencoba memasuki gedung Capitol selama sesi bersama Kongres untuk mengesahkan hasil pemilu 2020 di Capitol Hill di Washington, AS, 6 Januari 2021. Kevin Dietsch/Pool via REUTERS
Video menunjukkan pengunjuk rasa memecahkan jendela dan polisi menyebarkan gas air mata di dalam gedung. Kepala Polisi Metropolitan Washington Robert Contee mengatakan para perusuh menggunakan bahan kimia yang mengiritasi untuk menyerang polisi. Beberapa polisi terluka dan satu warga sipil ditembak, katanya.
Biden, seorang Demokrat yang mengalahkan presiden Republik dalam pemilihan 3 November dan akan menjabat pada 20 Januari, mengatakan aktivitas para pengunjuk rasa "berbatasan dengan hasutan."
Mantan wakil presiden itu mengatakan bahwa bagi para demonstran yang menyerbu Capitol, menghancurkan jendela, menduduki kantor, menyerbu Kongres, dan mengancam keselamatan pejabat terpilih: "Ini bukan protes, ini pemberontakan."
Dia mendesak Trump untuk menuntut "diakhirinya pengepungan ini" di televisi nasional.
Dalam sebuah video yang diunggah ke Twitter, Trump mengulangi klaim palsunya tentang penipuan pemilu tetapi mendesak para pengunjuk rasa untuk pergi.
Seorang pendukung Presiden Donald Trump melakukan pertempuran berunding di lantai dua Capitol AS dekat pintu masuk Senat setelah melanggar pertahanan keamanan, di Washington, AS, 6 Januari 2021. REUTERS/Mike Theiler
“Anda harus pulang sekarang, kami harus memiliki kedamaian,” katanya, menambahkan: “Kami mencintaimu. Kamu sangat spesial. "
Twitter kemudian membatasi pengguna untuk me-retweet video dan tweet Trump "karena risiko kekerasan".
Polisi kemudian membersihkan pengunjuk rasa dari tangga Capitol, menurut video, dan bekerja untuk membersihkan mereka dari gedung
Wakil Presiden Mike Pence, yang memimpin sesi gabungan Kongres, telah dikawal dari Senat.
Adegan kacau terungkap setelah Trump, yang sebelum pemilihan menolak untuk berkomitmen untuk transfer kekuasaan secara damai jika dia kalah, berbicara kepada ribuan pengunjuk rasa, mengulangi klaim tidak berdasar bahwa kontes itu dicuri darinya karena kecurangan dan penyimpangan pemilu yang meluas. Anggota parlemen telah memperdebatkan upaya terakhir oleh anggota parlemen pro-Trump untuk menantang hasil, yang tidak mungkin berhasil.
Kritikus menyebut upaya oleh anggota parlemen Republik serangan terhadap demokrasi Amerika dan supremasi hukum dan percobaan kudeta legislatif.
Dua Demokrat teratas di Kongres, Ketua DPR Nancy Pelosi dan Senator Chuck Schumer, meminta Trump untuk menuntut agar semua pengunjuk rasa segera meninggalkan Capitol dan pekarangannya.
Petugas polisi Capitol A.S. mengambil posisi saat pengunjuk rasa memasuki gedung Capitol selama sesi bersama Kongres untuk mengesahkan hasil pemilu 2020 di Capitol Hill di Washington, A.S., 6 Januari 2021. Kevin Dietsch/Pool via REUTERS
Polisi Capitol mengatakan kepada anggota parlemen di ruang DPR untuk mengambil masker gas dari bawah kursi mereka dan memerintahkan mereka untuk turun ke lantai demi keselamatan mereka. Petugas mencabut senjatanya saat seseorang mencoba memasuki ruangan DPR.
Polisi menumpuk furnitur di pintu kamar DPR ketika pengunjuk rasa mencoba mendobraknya, kata Perwakilan Demokrat Jason Crow di MSNBC.
Ratusan anggota DPR, staf dan pers kemudian dievakuasi ke lokasi yang dirahasiakan.
Pejabat pemilihan dari kedua partai dan pengamat independen mengatakan tidak ada kecurangan yang signifikan dalam kontes 3 November, yang dimenangkan Biden dengan lebih dari 7 juta suara dalam pemilihan umum nasional.
Seorang petugas keamanan memberi isyarat setelah pendukung Presiden AS Donald Trump melanggar pertahanan keamanan di Capitol AS, di Washington, AS, 6 Januari 2021. REUTERS / Mike Theiler
Beberapa minggu telah berlalu sejak negara bagian menyelesaikan sertifikasi bahwa Biden memenangkan pemilihan dengan 306 suara Electoral College dibandingkan dengan 232 suara Trump. Tantangan luar biasa Trump terhadap kemenangan Biden telah ditolak oleh pengadilan di seluruh negeri.
Dugaan Temuan Bangkai Pesawat Tertulis CNSA, Milik Badan Antariksa Cina ?
Harga minyak melonjak, dipicu hasil pertemuan OPEC dan ketegangan Iran
Peralatan yang ditemukan di serpihan yang diduga milik CNSA. Foto/Ist.
Benda misterius yang diduga milik CNSA , ditemukan berserakan di Teluk Ranggau, Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Dari hasil temuan pada bagian badan serpihan benda misterius tersebut terdapat logo dan tulisan CNSA ( China National Space Administration ) yaitu badan antariksa nasional China, yang bertanggung jawab untuk program ruang anggkasa.
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin menerangkan, objek bertuliskan CNSA yang ditemukan itu berdasarkan analisis orbit sampah antariksa adalah bagian roket CZ-3B (Long March-3B) dengan nomor catalog 44710.
Diduga, benda-benda tersebut merupakan bagian dari roket China yang meledak di langit dan gagal mengorbit di luar angkasa, dan kemungkinan jatuh di Laut Jawa, lalu terbawa arus ke Teluk Ranggau.
LAPAN menerima laporan tersebut pada Selasa, 5 Januari 2021. Benda tersebut berukuran sekitar 3x4 meter jatuh sehari sebelumnya, Senin, 4 Januari 2021, dan diperiksa oleh kepolisian setempat.
Ada kemungkinan benda tersebut merupakan sampah antariksa yang berasosiasi dengan Roket Chang Zheng (Long March) milik Cina yang digunakan untuk meluncurkan Beidou 3-IGSO-3. “Perkiraan jatuh itu pada 4 Januari 2021 pukul 14.25 WIB di Selatan Kalimantan dari ketinggian 118 km,” tutur Thomas.
Berdasarkan foto yang diterima LAPAN, terdapat beberapa indikasi yang membantu identifikasi objek. Pertama, struktur yang ditemukan berbentuk segmen tabung kulit dengan diameter 3-5 meter. Di salah satu sisinya tergambar bendera Cina serta logo CNSA yang tampak terbakar.
Segmen kulit tabung tampak berwarna putih dengan sedikit bekas terbakar di beberapa bagian. Indikasi tersebut juga disertai analisis orbit yang disebutkan sebelumnya mengarah pada dugaan bahwa benda yang ditemukan merupakan bagian luar roket Chang Zheng atau Long March-3B.
Harga minyak melonjak, dipicu hasil pertemuan OPEC dan ketegangan Iran
Harga minyak melonjak, dipicu hasil pertemuan OPEC dan ketegangan Iran
Harga minyak melonjak hampir lima persen pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah diberitakan bahwa Arab Saudi akan melakukan pemotongan sukarela untuk produksi minyaknya, sementara ketegangan politik internasional membara atas penyitaan sebuah kapal Korea Selatan oleh Iran.
Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret terangkat 2,51 dolar AS atau 4,9 persen, menjadi menetap di 53,60 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) berakhir 2,31 dolar AS atau 4,9 persen lebih tinggi pada 49,93 dolar AS per barel.
"Arab Saudi meletakkan ceri di atas kue dan jika ada satu cara untuk menggambarkan apa arti pemotongan sukarela bagi pasar, happy hour adalah istilah yang cukup pas"
Arab Saudi akan melakukan pengurangan produksi minyak sukarela tambahan sebesar satu juta barel per hari (bph) pada Februari dan Maret. Pemotongan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan untuk membujuk sebagian besar produsen dari grup yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya untuk mempertahankan produksi stabil di tengah kekhawatiran bahwa penguncian baru Virus Corona akan menekan permintaan.
OPEC dan sekutunya yang secara luas dikenal sebagai OPEC+, pada hari Selasa, 05/01/2021, sepakat untuk sedikit meningkatkan produksi pada Februari dan Maret.
Sebagian besar produsen OPEC+ akan mempertahankan produksi stabil dalam menghadapi penguncian baru Virus Corona dan dua anggota, Rusia dan Kazakhstan, akan diizinkan untuk meningkatkan produksi mereka dengan gabungan 75.000 barel per hari (bph) pada Februari dan 75.000 barel per hari lebih lanjut pada Maret, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut pada akhir pertemuan menteri pertama tahun ini.
OPEC+ melanjutkan pembicaraan pada hari Selasa, 05/01/2021, setelah mencapai kebuntuan atas tingkat produksi minyak Februari minggu ini.
Dokumen internal OPEC + tertanggal Senin dan dilihat oleh Reuters menyoroti risiko bearish dan menekankan bahwa "penerapan ulang tindakan penahanan COVID-19 di seluruh benua, termasuk penguncian penuh, meredam rebound permintaan minyak pada 2021".
Ketegangan berlanjut di sekitar penyitaan kapal Korea Selatan oleh Iran yang juga anggota OPEC. Iran pada hari Selasa, 05/01/2021, membantah telah menggunakan kapal dan awaknya sebagai sandera, sehari setelah menangkap kapal tanker di Teluk sambil mendesak Seoul untuk mencairkan dana tujuh miliar dolar AS yang dibekukan di bawah sanksi AS.
Di Amerika Serikat, persediaan minyak mentah AS turun 1,7 juta barel dalam sepekan hingga 1 Januari menjadi sekitar 491,3 juta barel, sementara persediaan bensin dan distilasi naik, data dari kelompok industri American Petroleum Institute (API) menunjukkan pada hari Selasa, 05/01/2021.
Penguncian baru Virus Corona, yang telah membebani permintaan bahan bakar sejak awal tahun lalu, sudah dekat. Inggris memulai penguncian COVID-19 ketiganya pada hari Selasa, 05/01/2021.
Kemenkop-UKM Targetkan Lahir 400 Koperasi Baru hingga 2024
Kemenkop-UKM Targetkan Lahir 400 Koperasi Baru hingga 2024
EKONOMI KERAKYATAN: Kardjono di gerai koperasi yang dirintisnya. Koperasi tersebut cukup membantu warga yang tinggal di flat. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) menargetkan 100 koperasi baru tiap tahun. Tapi, bukan sembarang koperasi. Melainkan yang berbasis digital, kawasan, komunitas, dan komoditas.
Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi bertekad mengoptimalkan strategi transformasi koperasi modern pada 2021 ini. Dengan demikian, koperasi mampu menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain). Khususnya, pada sektor riil yang memiliki daya ungkit tinggi.
“Koperasi harus menjadi bagian dalam sirkuit ekonomi. Dengan model inclusive closed loop yang melibatkan UMKM, koperasi, perbankan, dan offtaker (pembeli) yang terhubung dengan rantai pasok bisnis,” ungkapnya pada hari Minggu lalu, 03/01/2020.
Zabadi berharap, koperasi modern dan yang berbasis digital mampu meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahun. Setidaknya mencapai 5,1 hingga 5,5 persen pada 2024. Juga mencapai target 400 unit baru.
“Sesuai dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2019–2024,” imbuhnya.
Jumlah koperasi saat ini 126 ribu unit. Dalam empat tahun terakhir, sebanyak 81.686 unit koperasi dibubarkan. Sebab, sudah tidak aktif dan tidak menggelar lagi rapat anggota tahunan (RAT) sebagai agenda wajib.
Menurut Zabadi, koperasi saat ini masih bersifat berdiri sendiri. Padahal, koperasi tidak bisa dilepaskan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, skala dan nilai tambahnya masih kecil.
Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop-UKM Rulli Nuryanto mengatakan bahwa pengembangan koperasi berbasis kawasan, komunitas, dan komoditas bisa meningkatkan daya saing.
Berdasar jenis, koperasi konsumen paling mendominasi. Komposisinya sebanyak 59,2 persen. Koperasi jenis itu biasanya juga menjalankan unit usaha simpan pinjam. Maka, perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam merespons kebutuhan anggota.
Laporan Surat Kabar : Angela Merkel Menarik Perhatian Publik karena Dia 'Memblokir Tawaran untuk Mengamankan Lebih Banyak Vaksin COVID'
Laporan Surat Kabar : Angela Merkel Menarik Perhatian Publik karena Dia 'Memblokir Tawaran untuk Mengamankan Lebih Banyak Vaksin COVID'
Sampai saat ini, satu-satunya vaksin yang secara resmi disetujui di UE adalah gagasan AS-Jerman, jab Pfizer-BioNtech, namun kemarahan telah meningkat atas pengiriman vaksin yang saat ini tidak mencukupi di seluruh blok di Eropa.
Angela Merkel menghadapi rentetan kritik pada hari Senin setelah terungkap bahwa dia secara pribadi telah melakukan intervensi untuk mengekang gerakan otoritas kesehatan Eropa untuk mengamankan stok yang lebih besar dari vaksin virus corona pada musim panas, The Telegraph melaporkan.
Surat kabar Bild menerbitkan surat yang bocor dari menteri kesehatan Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di mana mereka setuju untuk membatalkan inisiatif individu mereka dan mendelegasikan kendali penuh atas pesanan vaksin kepada otoritas Uni Eropa pusat. Sesuai surat kabar, surat itu diprakarsai oleh Merkel, yang berusaha menunjukkan solidaritasnya pada awal enam bulan masa kepresidenan Uni Eropa Jerman.
"Kami percaya bahwa sangat penting untuk memiliki pendekatan bersama dan tunggal yang sama terhadap berbagai perusahaan farmasi", tulis keempat menteri tersebut, yang selanjutnya menyambut Komisi sebagai ujung tombak kegiatan terkait vaksinasi virus corona:
“Kami juga menganggap bahwa kecepatan adalah yang terpenting dalam kasus ini. Jadi kami anggap sangat berguna jika Komisi yang memimpin proses ini,” lanjut para menteri.
UE Tertinggal di Belakang
Eropa sejak itu mulai tertinggal dalam perlombaan untuk mengamankan stok yang cukup, kata The Telegraph, mengutip kegagalan Uni Eropa untuk memesan dosis yang cukup, misalnya, vaksin Pfizer-BioNtech, yang dikembangkan AS bersama dengan laboratorium farmasi Jerman dan diproduksi di Belgia.
Beberapa hari lalu, Markus Söder, pemimpin Persatuan Sosial Kristen Jerman, marah bahwa Komisi Eropa telah ceroboh dalam pengadaan dosis vaksin yang cukup dan persetujuan penggunaannya di seluruh blok.
"Jelas, prosedur pembelian di Eropa tidak memadai", tegas Söder, yang memimpin negara bagian Bavaria, dalam wawancara dengan Bild am Sonntag.
“Sulit untuk menjelaskan bahwa vaksin yang sangat baik dikembangkan di Jerman tetapi divaksinasi lebih cepat di tempat lain”.
Tren mengkhawatirkan juga telah banyak dibahas di Prancis, di mana Presiden Emmanuel Macron menghadapi tekanan yang semakin besar untuk meningkatkan kampanye vaksinasi COVID-19 Prancis.
Hanya beberapa ratus orang di negara itu sejauh ini telah diinokulasi untuk melawan virus baru, dengan presiden Prancis dilaporkan marah dengan lambatnya peluncuran vaksin. Kritikus juga menunjuk pada sedikitnya 200.000 orang yang telah disuntik di Jerman sejak vaksinasi massal secara resmi dimulai di seluruh Eropa seminggu lalu.
Komisi telah bergerak untuk mempertahankan rekornya, dengan menunjuk pada permintaan global yang sangat besar untuk vaksin.
"Hambatan saat ini bukanlah volume pesanan tetapi kekurangan kapasitas produksi di seluruh dunia", Komisaris Kesehatan Stella Kyriakides mengatakan kepada AFP, karena Komisi juga tetap terkunci dalam negosiasi yang panjang mengenai pasokan inokulasi AstraZeneca Inggris-Swedia. Secara terpisah, European Medicine Agency (EMA) dilaporkan siap untuk memberikan lampu hijau pada vaksin Moderna Amerika minggu ini.
Inggris pasca-Brexit, sementara itu, telah secara penuh memulai kampanye vaksinasi skala besar, dengan PM Boris Johnson mengatakan pada hari Minggu bahwa dia berharap puluhan juta vaksinasi dilakukan dalam beberapa bulan pertama tahun baru. Sehari kemudian, dia mengumumkan penguncian ketiga yang akan datang di seluruh negeri, yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengalahkan strain baru - dan lebih menular - virus corona.
Kebijakan Jepang yang akan datang tentang tindakan virus diejek sebagai 'terlalu sedikit, terlambat'
Kebijakan Jepang yang akan datang tentang tindakan virus diejek sebagai 'terlalu sedikit, terlambat'
FOTO FILE: Seorang pria yang mengenakan masker pelindung setelah wabah penyakit coronavirus (COVID-19), berjalan pada hari kerja pertama Tahun Baru di Tokyo, Jepang, 4 Januari 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Keputusan pemerintah Jepang tentang keadaan darurat di dalam dan sekitar Tokyo akan dibuat minggu ini, kata seorang pejabat tinggi pada hari Selasa, sebuah langkah yang dicemooh oleh warga sebagai terlalu sedikit, terlalu terlambat, terutama di negara yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade.
Sekretaris kabinet Katsunobu Kato mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintah sedang mengerjakan keputusan pada hari Kamis. Media melaporkan pada hari Senin bahwa persiapan sedang dilakukan untuk keadaan darurat yang akan berlaku pada hari Jumat dan berlangsung sekitar satu bulan untuk mengekang lonjakan kasus virus corona.
Tokyo dan tiga prefektur sekitarnya, yang telah meminta deklarasi darurat, meminta penduduk untuk menahan diri dari tamasya yang tidak penting dan tidak mendesak setelah jam 8 malam. dari hari Jumat hingga setidaknya akhir bulan, dan restoran tersebut harus tutup pada saat itu.
Tetapi langkah-langkah tersebut kemungkinan akan jauh lebih kecil daripada selama keadaan darurat sekitar sebulan yang lalu tahun lalu karena pemerintah berusaha untuk meminimalkan kerusakan ekonomi. Menteri Pendidikan Koichi Hagiuda mengatakan pemerintah tidak akan berusaha menutup semua sekolah, menyerahkan keputusan itu kepada otoritas lokal.
Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan pada hari Senin bahwa "langkah-langkah terbatas dan terkonsentrasi" akan paling efektif, tetapi rinciannya masih belum jelas, termasuk apakah tempat olahraga, teater dan bioskop akan ditutup.
Frustrasi merajalela di media sosial, dengan banyak yang mempertanyakan tindakan sedikit demi sedikit, terutama karena negara tersebut masih berencana menjadi tuan rumah Olimpiade, ditunda tetapi akan dibuka dalam waktu kurang dari 200 hari.
“Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memadamkan api dengan membiarkannya sampai besar dan kemudian hanya memercikkannya dengan air dari ember ?” tulis pengguna Kei Koike.
Bulan madu politik awal Suga setelah mengambil jabatannya September lalu telah berakhir, peringkat dukungannya dipukul oleh kritik atas tanggapannya terhadap virus dan menghadiri makan malam steak kelompok yang menyimpang dari seruannya sendiri untuk berhati-hati.
Dia juga menuai kritik karena keengganan awalnya untuk menghentikan program subsidi perjalanan.
Pemkot Bogor Siapkan Rumah Sakit Lapangan di GOR Pajajaran
Pemkot Bogor Siapkan Rumah Sakit Lapangan di GOR Pajajaran
Walikota Bogor Bima Arya (adi)1
Pemkot Bogor, Jawa Barat sedang menyiapkan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Kompleks GOR Pajajaran sebagai Rumah Sakit Lapangan (RSL) untuk perawatan pasien Covid-19 yang ditargetkan dapat dioperasikan pada Januari 2021.
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Ilham Chaidir mengatakan, Dinas Kesehatan melalui RSUD menyiapkan RSL di Dispora Kompleks GOR Pajajaran, guna menambah kapasitas ruang perawatan bagi pasien Covid-19.
"Pengadaan RSL ini, persiapannya baru sekitar 50 persen," katanya.
Menurut Ilham Chaidir, pengadaan RSL ini guna mengantisipasi lonjakan pasien positif Covid-19. Sebab daya tampung ruang perawatan di rumah sakit di Kota Bogor terbatas.
Dinas Kesehatan juga menyiapkan sumber daya manusianya, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya.
Ilham Chaidir berharap, pengadaan RSL ini berjalan lancar dan secepatnya dapat dioperasikan. "Karena, kasus positif Covid-19 di Kota Bogor trennya masih tinggi, maka RSL harus cepat selesai," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya menyiapkan RSL di Kompleks GOR Pajajaran untuk pasien positif Covid-19. "RSL ini dapat menampung sampai 70 pasien positif Covid-19 dan ditargetkan bisa dioperasikan pada Januari 2021 ini," kata Bima Arya di Bogor, pada hari Rabu, 30/12/2020.
Menurut dia, dengan adanya RSL ini menambah jumlah tempat tidur untuk perawatan pasien positif Covid-19, karena jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit sudah hampir penuh.
Tempat tidur untuk pasien Covid-19 di RSUD Kota Bogor ada 120 dan segera ditambah 30 tempat tidur, sehingga menjadi 150 tempat tidur.
Menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor juga menyediakan tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19 tanpa gejala atau OTG di Gedung PPSDM milik Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido Kabupaten Bogor.
BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan
BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan
@kompas.com
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI) Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela Front Pembela Islam (FPI) sehubungan dengan pernyataan sikap mereka yang diterbitkan pada hari Minggu, 03/01/2021.
Dalam pernyataan sikap tersebut, BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017), yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.
"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar kepada awak media Kompas.com, pada hari Senin, 04/01/2021.
Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.
"Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama satu tahun ini kita bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.
"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.
Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, karena ormas sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.
Sebagai informasi, Pasal 61 ayat 1 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas, huruf c adalah pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum".
Lalu, Pasal 61 ayat 3 huruf b berbunyi, “Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia".
Kemudian, Pasal 80 a berbunyi, “Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”
Pernyataan Sikap Lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI Tanpa Peradilan
Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbo dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI
Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas
Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum
Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang;
Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara
Latar belakang pernyataan sikap
Dalam kritiknya soal pembubaran ormas tanpa peradilan, BEM UI merujuk pada UUD 1945 yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan, di sisi lain, menjamin kebebasan berserikat.
BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimly Asshiddiqie soal 12 prinsip negara hukum, salah satunya bahwa "hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa".
"Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat UU HAM dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum'," tulis BEM UI.
BEM UI menganggap pemakaian UU HAM bersamaan dengan UU Ormas --yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM, tanpa putusan pengadilan-- sebagai pertentangan.
"Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI
Beras Bantuan Bupati Bogor Tahap III Telah Diterima di Cariu
Beras Bantuan Bupati Bogor Tahap III Telah Diterima di Cariu
Wakil Bupati Bogor telah menyalurkan Beras Bantuan Bupati (Banbup) Bogor tahap ke-III sebanyak 6.000 ton ton beras kepada 200.000 KPM (keluarga penerima manfaat) di 40 kecamatan.
Bantuan beras bagi keluarga terdampak Covid-19 berupa beras berisi 30 kilogram, terbagi dua kemasan karung yang masing masing seberat 15 kilogram disalurkan penghujung 2020 di Kecamatan Cariu.
Penerima Bqntuan di kecamatan Cariu tercatat 3.367 KK penerima bantuan yang tersebar di 10 desa. Salah satu penerima bantuan di RT 11 Desa Cariu, Ela (28) mengaku, puas dengan bantuan Bupati tersebut.
Ia mengaku, beras diterimanya beberapa minggu lalu melalui RT dan RW setempat. “Terima kasih pemerintah Kabupaten Bogor berasnya bagus, sudah kami masak dan tak pera,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Andi (42) dan Maemunah (34) penerima bantuan Desa Cariu. Menurut Andi, beras layak konsumsi dan tak berbau.
Ketua RT 11 Desa Cariu, Okih menjelaskan, pendistribusian diterima 19 Desember 2020 dan langsung diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Terpisah, Sekretaris Desa Cariu, Taufik Hidayat membenarkan informasi tersebut. Pengiriman tepat waktu dan tepat sasaran.
“Atas nama warga kami ucapkan terimakasih kepada instansi terkait yang sudah membantu menyalurkan bantuan Bupati Bogor, bermanfaat bagi warga dan semoga barokah,” ucapnya.
