Ibu guru SD di Minahasa Utara dilantik jadi kepala sekolah (Kepsek) tapi sekolah yang menjadi penempatan tidak ada. Foto: Akun instagram @azamwonggo
Ibu guru di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara bernama Rasni Djubaida Bone Agus, yang sudah dilantik menjadi kepala sekolah (kepsek) hingga kini belum ada penempatan.
Kisah Rasni yang dilantik menjadi kepsek di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecil Warukapas beberapa waktu lalu menjadi sorotan.
Pasalnya, setelah pelantikan, ternyata sekolah tempat Rasni bertugas tak ada. Hal itu diungkapkan oleh anak kandung Rasni, Azam Alfarizi Wonggo, di akun Instagram @azamwonggo.
Kepala Dinas Pendidikan Minut Olfy Kalengkongan saat dikonfirmasi mengenai nasib Rasni hanya menjawab singkat.
“Untuk saat ini mengajar di sekolah asal,” ujar Olfy, hari Selasa, 05/10/2021, dilansir dari Kompas.
Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minut Theodore Lumingkewas.
“Tetap di sekolah tersebut,” ungkapnya.
Rasni sendiri merupakan guru SD yang aktif mengajar di SD Inpres Klabat. Ia sudah berbakti selama 35 tahun menjadi guru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut terkesan bungkam soal apakah pegawai yang salah mengetik nama sekolah sudah dikenakan sanksi. Pasalnya, saat ditanya terkait hal ini, Theodore tidak memberikan respons.
Hal ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara Henry Walukow.
Henry mendorong Bupati Minut Joune Ganda melakukan evaluasi kepada jajarannya terkait guru SD yang tidak ada sekolah penempatannya.
“Saya dorong Bupati Minut Joune Ganda untuk melakukan evaluasi kritis dan tegas kepada jajarannya. Apalagi masalah itu langsung viral. Kalau soal pelantikan, tentu ada berbagai tahapan seperti analisis jabatan dan lainnya,” kata Henry saat dikonfirmasi, Selasa.
Legislator daerah pemilihan Minut-Bitung itu menilai, instansi terkait harus bertanggung jawab terkait hal ini.
“Sangat disayangkan hal ini terjadi. Instansi teknis harus bertanggung jawab. Kalau memang instansi teknis tidak tahu-menahu, ajaiblah negeri ini,” sebut Henry.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Minut lewat Diskominfo sudah memberikan tanggapan.
Kepala Diskominfo Minut Theodore Lumingkewas mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Minut telah memohon maaf atas persoalan tersebut.
"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memohon maaf kepada Ibu Rasni D. Bone Agus dan seluruh keluarga besar atas kejadian yang terjadi. Secara teknis kesalahan ini dikarenakan kesalahan human error dan tidak disengaja,” kata Theodore mengutip pernyataan Sekda Minut Jemmy Kuhu, dalam ketarangan tertulis, hari Jumat, 01/10/2021.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Minut juga menyatakan, ini karena kesalahan pengetikan nama sekolah oleh seorang staf.
Theodore menambahkan, sesuai dengan bunyi dalam surat keputusan tersebut bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
“Maka kami akan segera melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Theodore.
Dinas Pendidikan Minut turut mengakui SD yang menjadi sekolah penempatan dari guru bernama Rasni D Bone Agus memang tidak ada.
“Saya sampaikan bahwa SD Kecil Warukapas itu tidak ada. Dan saya tegaskan bahwa karena sekolah itu tidak ada dan tidak terdaftar maka tidak pernah menerima atau mendapat bantuan,” sebut Theodore mengutip pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Olfy Kalengkongan.
Paus Fransiskus mengetahui 'dengan sangat sedih' atas temuan tersebut dalam sebuah laporan tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh anggota dan afiliasi Gereja Katolik Prancis, kata kepala kantor pers Vatikan, Matteo Bruni, Selasa.
"Pikiran-Nya keluar, pertama dan terutama, kepada para korban, dengan kesedihan yang mendalam atas luka-luka mereka dan rasa terima kasih atas keberanian mereka untuk berbicara, dan kepada Gereja Prancis sehingga, menyadari kenyataan tragis ini... jalan penebusan," kata juru bicara Vatikan kepada wartawan.
Sebelumnya pada hari Selasa, sebuah komisi independen menerbitkan sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa setidaknya 216.000 anak di bawah umur telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pendeta Prancis antara tahun 1950 dan 2020. Laporan yang sama mengungkap bahwa antara 2.900 dan 3.200 orang di Gereja Katolik Prancis telah melakukan itu, pelanggaran sejak 1950-an.
Bruni menunjukkan bahwa Paus, melalui doanya, memuji orang-orang Prancis dan, di atas segalanya, para korban kepada Tuhan dengan harapan bahwa mereka akan menemukan penghiburan dan "keajaiban penyembuhan" akan terjadi.
Paus diberitahu tentang temuan oleh para uskup Prancis yang melakukan kunjungan ad limina tradisional ke Vatikan.
Isu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Gereja Katolik Roma telah menjadi perhatian serius Paus Fransiskus karena semakin banyak kasus seperti itu terungkap. Pada Juni 2016, Paus menyederhanakan prosedur pengunduran diri uskup karena mengabaikan kasus pedofilia.
Pada Agustus 2018, ia menerbitkan Surat khusus kepada Umat Allah di mana ia mendesak para rohaniwan untuk bertobat; dan pada Maret 2019, ia menandatangani tiga dokumen hukum dasar untuk melawan pedofilia.
Institut Pertanian Bogor (IPB) University akan menggelar kuliah tatap muka (KTM) terbatas secara bertahap.
Kuliah tatap muka akan diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang Sarjana dan Vokasi yang sudah masuk semester lima.
Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr Drajat Martianto menjelaskan, pelaksanaan kuliah tatap muka rencananya akan dilakukan setelah ujian tengah semester (UTS) selesai dari 18 Oktober sampai 6 Desember 2021.
Pada periode setelahnya, setelah libur tahun baru, dalam rangka meningkatan skill (ketrampilan) mahasiswa akan dilaksanakan pelatihan tematik atau praktikum terpadu hingga semester genap dimulai. Hal ini dilakukan untuk menggantikan kesempatan yang hilang.
“Kegiatan-kegiatan PTM dan pelatihan tersebut pengaturan jadwalnya akan diatur oleh masing-masing program studi. Jadi dilaksanakan secara khusus sesuai keputusan program studi,” kata Dr Drajat Martianto.
Ia menyebut, untuk mahasiswa program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) akan melaksanakan kegiatan secara luring terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021.
Sementara itu, mahasiswa program Pascasarjana IPB University masih melaksanakan perkuliahan dan praktikum secara daring, namun kegiatan lainnya seperti seminar, ujian tertutup atau ujian thesis serta sidang promosi secara bertahap mulai dapat dilaksanakan secara luring.
Meski kegiatan perkuliahan secara umum masih dilaksanakan secara daring, namun demikian, katanya, mahasiswa diperkenankan masuk kampus untuk mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring di dalam kampus.
IPB akan menyediakan ruangan-ruangan bagi mahasiswa agar nyaman mengikuti kuliah daring di dalam kampus. Bagi mahasiswa tugas akhir, laboratorium akan semakin banyak dibuka agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan tidak memperpanjang masa studi mahasiswa.
Dr Drajat juga menjelaskan, mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan perkuliahan secara luring wajib memenuhi syarat yang ditetapkan.
Syarat tersebut adalah:
Mendapat izin dari orang tua
Telah melakukan vaksin dosis lengkap
Telah menjalankan isolasi mandiri selama tujuh hari bagi mahasiswa yang baru tiba di Bogor dan dinyatakan negatif COVID-19 melalui pemeriksaan di Klinik IPB University.
Bersedia mematuhi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat selama berada di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus IPB University.
Memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk menjadi syarat memasuki kampus.
“Kami sudah menyosialisasikan kebijakan ini kepada fakultas maupun program studi, sehingga diharapkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat maksimal,” kata Dr Drajat Martianto.
Mantan karyawan dan pelapor Facebook Frances Haugen bersaksi di depan subkomite Senat Perdagangan pada hari Selasa (Drew Angerer/Pool via Reuters)
Seorang mantan karyawan Facebook Inc mengatakan produk raksasa media sosial membahayakan kesehatan mental beberapa pengguna muda, memicu perpecahan dan melemahkan demokrasi, mendesak anggota parlemen Amerika Serikat untuk mengatur perusahaan.
Whistleblower Frances Haugen mengatakan kepada subkomite Senat AS pada hari Selasa bahwa Facebook telah berulang kali menyesatkan publik tentang kerusakan yang diketahui gadis remaja menderita dari aplikasi berbagi foto Instagram, serta bagaimana produk bahan bakar divisi.
"Saya di sini hari ini karena saya percaya produk Facebook membahayakan anak-anak, memicu perpecahan dan melemahkan demokrasi kita," kata Haugen dalam sebuah pernyataan sebelum kesaksiannya di Capitol Hill.
“Tindakan kongres diperlukan. Mereka tidak akan menyelesaikan krisis ini tanpa bantuan Anda.”
Kesaksiannya datang sehari setelah Facebook dan dua layanan utamanya, Instagram dan aplikasi perpesanan WhatsApp, mengalami pemadaman global selama berjam-jam, dan setelah berminggu-minggu tekanan yang meningkat pada perusahaan media sosial untuk menjelaskan kebijakannya bagi pengguna muda.
Haugen mengumumkan kepada publik dalam sebuah wawancara dengan CBS pada 3 Oktober dan mengungkapkan bahwa dialah yang memberikan dokumen yang digunakan dalam penyelidikan Wall Street Journal dan sidang Senat tentang dugaan kerusakan Instagram.
Kisah-kisah WSJ menunjukkan perusahaan berkontribusi pada peningkatan polarisasi online ketika membuat perubahan pada algoritme kontennya, gagal mengambil langkah untuk mengurangi keragu-raguan terhadap vaksin, dan menyadari bahwa Instagram membahayakan kesehatan mental gadis remaja.
"Selama Facebook beroperasi dalam bayang-bayang, menyembunyikan penelitiannya dari pengawasan publik, itu tidak bertanggung jawab," kata Haugen panel pada hari Selasa.
“Sampai insentif berubah, Facebook tidak akan berubah. Dibiarkan saja, Facebook akan terus membuat pilihan yang bertentangan dengan kebaikan bersama,” katanya. “Facebook bersembunyi di balik tembok yang membuat para peneliti dan regulator tidak memahami dinamika sebenarnya dari sistem mereka.”
Juru bicara Facebook Kevin McAlister mengatakan dalam email ke kantor berita Reuters bahwa perusahaan melihat melindungi komunitasnya lebih penting daripada memaksimalkan keuntungan.
Dia juga mengatakan tidak akurat untuk mengatakan bahwa penelitian internal yang bocor menunjukkan bahwa Instagram "beracun" bagi gadis remaja.
Itu menggemakan kesaksian kepala keamanan global Facebook, Antigone Davis, yang disampaikan di depan komite Senat yang sama minggu lalu. “Kami sangat peduli dengan keselamatan dan keamanan orang-orang di platform kami,” kata Davis saat itu.
“Kami menangani masalah ini dengan sangat serius… Kami telah menerapkan berbagai perlindungan untuk menciptakan pengalaman yang aman dan sesuai usia bagi orang-orang berusia antara 13 dan 17 tahun.”
'Momen mencengangkan'
Tetapi pada sidang hari Selasa, para senator AS menuduh CEO Facebook Mark Zuckerberg mendorong keuntungan yang lebih tinggi sambil bersikap angkuh tentang keamanan pengguna. Mereka juga menuntut agar regulator AS menyelidiki tuduhan Haugen bahwa produk perusahaan membahayakan anak-anak dan memicu perpecahan.
Di era perpecahan politik yang mendalam di Washington, DC, baik anggota parlemen dari Partai Republik maupun Demokrat sepakat tentang perlunya perubahan besar.
Dalam pernyataan pembukaan, Senator Demokrat Richard Blumenthal, yang memimpin subkomite yang mengadakan sidang, mengatakan Facebook tahu bahwa produknya membuat ketagihan, seperti rokok.
“Tech sekarang menghadapi momen kebenaran yang mengejutkan dari Big Tobacco,” kata Blumenthal.
Dia meminta Zuckerberg untuk menghadap komite, dan Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Perdagangan Federal untuk menyelidiki perusahaan.
Facebook telah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa melindungi komunitasnya lebih penting daripada keuntungan (Chris Ratcliffe/Bloomberg)
“Anak-anak kita yang menjadi korban. Remaja saat ini melihat ke cermin merasa ragu dan tidak aman. Mark Zuckerberg seharusnya melihat dirinya di cermin," kata Blumenthal.
Senator Marsha Blackburn, Republikan teratas di subkomite, mengatakan bahwa Facebook menutup mata terhadap anak-anak di bawah usia 13 tahun di situsnya. “Jelas bahwa Facebook memprioritaskan keuntungan di atas kesejahteraan anak-anak dan semua pengguna,” kata Blackburn.
Shihab Rattansi dari Al Jazeera, melaporkan dari Capitol Hill, mengatakan mengatur konten di Facebook dan platform media sosial lainnya akan sulit bagi Kongres, bagaimanapun, karena Amandemen Pertama AS perlindungan kebebasan berbicara.
“Pertanyaannya adalah, 'Nah kriteria apa yang akan digunakan dan siapa yang akan mengawasi itu'," kata Rattansi.
Namun, Jason Kint, CEO organisasi perdagangan Konten Digital Berikutnya, mengatakan bahwa sidang hari Selasa itu penting. “Yang berbeda dari momen ini adalah kami memiliki bukti yang datang dari dalam gedung,” katanya kepada Al Jazeera.
“Apa yang diberikan oleh sidang ini adalah bukti yang mereka ketahui dan bahwa ada data empiris aktual yang mendukung semua bahaya hilir dari cara kerja platform ini.”
Seorang wanita berdoa di dalam gereja Saint-Sulpice di Paris, Prancis, 4 Oktober 2021. Foto diambil 4 Oktober 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir, sebuah penyelidikan besar yang dirilis pada hari Selasa menemukan, dan penulisnya menuduh Gereja Katolik terlalu lama menutup mata.
Gereja telah menunjukkan "ketidakpedulian yang dalam, total dan bahkan kejam selama bertahun-tahun," melindungi dirinya sendiri daripada para korban dari apa yang merupakan pelecehan sistemik, kata Jean-Marc Sauve, kepala komisi yang menyusun laporan tersebut.
Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, katanya, banyak dari mereka berusia antara 10 dan 13 tahun.
Gereja tidak hanya tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelecehan tetapi juga gagal melaporkannya dan terkadang secara sadar menempatkan anak-anak berhubungan dengan predator, katanya.
Ketua Konferensi Waligereja Prancis, Eric de Moulins-Beaufort, mengatakan bahwa Gereja dipermalukan. Dia meminta pengampunan dan berjanji untuk bertindak.
Pengungkapan di Prancis adalah yang terbaru untuk mengguncang Gereja Katolik Roma, setelah serangkaian skandal pelecehan seksual di seluruh dunia, yang sering melibatkan anak-anak.
Komisi tersebut dibentuk oleh para uskup Katolik di Prancis pada akhir 2018 untuk menjelaskan pelanggaran dan memulihkan kepercayaan publik terhadap gereja pada saat jumlah jemaat yang menyusut. Itu telah bekerja secara independen dari Gereja.
Sauve mengatakan masalahnya masih ada. Dia menambahkan bahwa gereja sampai tahun 2000-an menunjukkan ketidakpedulian total kepada para korban dan baru mulai benar-benar mengubah sikapnya pada 2015-2016.
GEREJA DIDESAK UNTUK REFORMASI
Ajaran Gereja Katolik tentang hal-hal seperti seksualitas, ketaatan dan kesucian imamat membantu menciptakan titik buta yang memungkinkan pelecehan seksual oleh pendeta terjadi, kata Sauve, seraya menambahkan bahwa gereja perlu mereformasi cara mereka mendekati masalah tersebut untuk membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat.
Seorang wanita berjalan ke gereja Saint-Sulpice di Paris, Prancis, 4 Oktober 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Gereja harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, kata komisi itu, dan memastikan laporan pelecehan disampaikan kepada otoritas kehakiman.
Ini juga harus memberikan kompensasi finansial yang memadai kepada korban, "yang, meskipun tidak cukup (untuk mengatasi trauma akibat pelecehan seksual), tetap diperlukan karena menyelesaikan proses pengakuan."
Ia menambahkan daftar rekomendasi yang termasuk secara sistematis memeriksa catatan kriminal dari setiap orang yang ditugaskan oleh Gereja untuk berhubungan secara teratur dengan anak-anak atau orang-orang yang rentan, dan memberikan pelatihan yang memadai kepada para imam.
Sauve mengatakan komisi itu sendiri telah mengidentifikasi sekitar 2.700 korban melalui panggilan untuk kesaksian, dan ribuan lainnya telah ditemukan di arsip.
Tetapi sebuah studi luas oleh kelompok penelitian dan jajak pendapat memperkirakan bahwa ada sekitar 216.000 korban, dan jumlahnya bisa meningkat menjadi 330.000 jika termasuk pelecehan oleh anggota awam.
Sauve mengatakan skalanya belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sebagian besar investigasi lain dari pelecehan seksual Gereja Katolik berfokus pada korban yang diidentifikasi secara individual.
Ada sekitar 2.900-3.200 tersangka pedofil di gereja Prancis selama 70 tahun terakhir, tambahnya.
'AIB'
Francois Devaux, seorang korban pelecehan gereja dan pendiri asosiasi korban La Parole Liberee, mengatakan kepada perwakilan gereja pada presentasi laporan: "Anda adalah aib bagi kemanusiaan kita.
"Di neraka ini telah terjadi kejahatan massal yang keji ... tetapi ada yang lebih buruk lagi, pengkhianatan kepercayaan, pengkhianatan moral, pengkhianatan terhadap anak-anak."
Dia menuduh Gereja pengecut dan berterima kasih kepada komisi tersebut, dengan mengatakan bahwa laporan itu akan membuktikan titik balik: "Anda akhirnya memberi para korban pengakuan institusional atas tanggung jawab gereja."
Patung Santo Antonius dari Padua terlihat di dalam gereja Saint-Sulpice di Paris, Prancis, 4 Oktober 2021. Gambar diambil 4 Oktober 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Temuan Prancis datang setahun setelah Inggris mengatakan Gereja Katolik telah menerima lebih dari 900 pengaduan yang melibatkan lebih dari 3.000 kasus pelecehan seks anak di Inggris dan Wales antara tahun 1970 dan 2015, dan bahwa ada lebih dari 100 tuduhan yang dilaporkan setahun sejak 2016.
Pada bulan Juni, Paus Fransiskus mengatakan krisis pelecehan seksual Gereja Katolik adalah "malapetaka" di seluruh dunia. Sejak pemilihannya pada tahun 2013, ia telah mengambil serangkaian langkah yang bertujuan untuk menghapus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh para ulama.
Tahun ini, dia mengeluarkan revisi paling ekstensif terhadap undang-undang Gereja Katolik dalam empat dekade, bersikeras bahwa para uskup mengambil tindakan terhadap ulama yang melecehkan anak di bawah umur dan orang dewasa yang rentan.
Tetapi para kritikus menuduh Fransiskus menanggapi terlalu lambat skandal pelecehan seks, gagal berempati dengan para korban dan secara membabi buta mempercayai kata-kata rekan klerusnya.
Dilaporkan oleh Sudip Kar-Gupta, Christian Lowe, Tangi Salaun; Ditulis oleh Ingrid Melander; Diedit oleh Gareth Jones dan Mike Collett-White
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Senin bahwa Gedung Putih sedang mempelajari kebocoran Pandora Papers yang dirilis sehari sebelumnya.
"Kami sedang melihat itu sekarang," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih, tanpa merinci lebih lanjut.
AS dipilih sebagai surga pajak terkemuka dunia di Pandora Papers, dengan beberapa negara bagian Amerika, seperti South Dakota dan Nevada, telah menjadi tempat yang sempurna untuk menyembunyikan miliaran dolar kekayaan yang terkait dengan orang-orang yang sebelumnya dituduh melakukan kejahatan keuangan.
Agenda ekonomi Presiden AS Joe Biden didasarkan pada peningkatan transparansi, penegakan dan regulasi pajak, termasuk rencana untuk mengejar surga pajak global.
Pandora Papers, yang disusun oleh International Consortium of Investigative Journalists dan dirilis oleh beberapa publikasi, menyoroti dugaan jaringan perbankan lepas pantai di kalangan elit dunia. Lebih dari 35 petahana dan mantan pemimpin global, dan lebih dari 330 pejabat di seluruh dunia, dikutip di koran-koran tersebut karena terlibat dalam praktik surga pajak untuk menyembunyikan kekayaan dan properti yang sangat besar. Penyelidikan didasarkan pada lebih dari 11,9 juta dokumen keuangan yang bocor.
ICIJ menggambarkan pengungkapan aktivitas keuangan gelap yang baru diterbitkan sebagai yang paling luas, mencatat bahwa penyelidikan melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara serta lebih dari 11,9 juta file bocor yang "mencakup setiap sudut dunia".
Pandora Papers: pengungkapan penghindaran pajak memicu penolakan dan kemarahan
Pengungkapan Pandora Papers memicu reaksi internasional pada hari Senin, mulai dari janji serius pemerintah untuk menekan penghindaran pajak hingga penolakan yang marah dan beberapa teriakan "berita lama".
Kebocoran yang diterbitkan pada hari Minggu oleh Guardian dan mitra media global lainnya mengungkapkan peran utama yang dimainkan oleh AS dalam industri lepas pantai, termasuk di negara bagian South Dakota. Ini juga memamerkan penggunaan yurisdiksi kerahasiaan lepas pantai oleh para pemimpin dunia dulu dan sekarang, serta politisi dan pejabat tinggi publik lainnya.
Beberapa negara termasuk Spanyol, Meksiko, Panama, Pakistan, India, Brasil, Inggris dan Australia mengatakan mereka sekarang akan menyelidiki dokumen Pandora 11,9 juta file bocor dari 14 penyedia lepas pantai. Kanselir Inggris, Rishi Sunak, mengatakan otoritas pajak Inggris akan “memeriksanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari”.
Sunak, yang ayah mertuanya adalah seorang taipan dan miliarder India, ditanya apakah dia secara pribadi mendapatkan keuntungan dari pengaturan lepas pantai. "Tidak, belum," katanya kepada Sky News.
Kantor pajak Australia mengatakan akan memeriksa setiap hubungan dengan warga Australia yang muncul dari kebocoran tersebut. Sekitar 400 nama Australia ada di surat kabar, yang menampilkan surga pajak belahan bumi selatan seperti Samoa, serta Kepulauan Virgin Inggris, Monako, dan Swiss.
Pemerintah Panama mengatakan akan memulai “pengawasan” terhadap perusahaan jasa lepas pantai yang disebutkan dalam Pandora Papers. Salah satu penyedia itu, firma hukum yang berkantor pusat di Panama yang dikenal sebagai Alcogal, memainkan peran utama dalam membantu kelas politik Amerika Latin mendirikan perusahaan cangkang di surga pajak. Dikatakan mematuhi semua persyaratan hukum di mana pun ia beroperasi.
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan pemerintahnya akan menyelidiki semua warga negara yang disebutkan dalam dokumen, termasuk beberapa menterinya sendiri dan anggota kunci dari lingkaran dalamnya.
Mereka termasuk menteri sumber daya air Pakistan, Chaudhry Moonis Elahi. Elahi menarik diri dari membuat investasi besar di surga pajak setelah dia diberitahu otoritas pajak negaranya akan diberitahu, dokumen di surat kabar Pandora menyarankan. Sebaliknya ia mendirikan struktur kepercayaan di Inggris. Elahi menyangkal ketidakpantasan dan mengatakan aset keluarganya diumumkan.
“Jika ada pelanggaran, kami akan mengambil tindakan yang tepat. Saya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memperlakukan ketidakadilan yang parah ini seperti halnya krisis perubahan iklim,” cuit Khan. Elit penguasa di negara berkembang menjarah kekayaan nasional dengan cara yang sama seperti yang pernah dilakukan Perusahaan India Timur di India, katanya.
“Sayangnya, negara-negara kaya tidak tertarik untuk mencegah penjarahan skala besar ini atau memulangkan uang yang dijarah ini,” kata Khan. PBB telah menghitung bahwa aset curian senilai $7 triliun diparkir di sebagian besar surga pajak lepas pantai, katanya, sambil menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan kemiskinan di negaranya dan negara-negara lain.
Sementara itu, miliarder Perdana Menteri Ceko Andrej Babi bereaksi dengan marah terhadap klaim Pandora. Mereka menunjukkan dia menggunakan struktur lepas pantai yang berbelit-belit untuk membiayai pembeliannya pada tahun 2009 dari sebuah rumah mewah senilai 13 juta poundsterling di selatan Prancis. Waktu publikasi hari Minggu - menjelang pemilihan pada hari Jumat dan Sabtu - adalah plot politik yang suram, sarannya.
“Jadi di sini. Saya mengharapkan mereka untuk menarik sesuatu pada saya sebelum pemilihan untuk menyakiti saya dan mempengaruhi pemilihan Ceko,” tweet Babi. Dia mengatakan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang "ilegal atau salah". “Itu tidak mencegah mereka mencoba merendahkan saya lagi dan mempengaruhi pemilihan parlemen Ceko.”
Babi tidak menyangkal substansi klaim lepas pantai. Dia mengakui bahwa seorang politisi tidak boleh melanjutkan dengan cara ini, tetapi mengatakan dia tidak aktif dalam politik pada saat itu. “Tentu saja seorang politisi tidak mampu melakukan itu, tetapi saya melakukan transaksi 12 tahun yang lalu,” katanya. Unit kejahatan terorganisir polisi Ceko mengatakan akan menyelidiki pengungkapan yang berkaitan dengan Babi dan sekitar 300 warga Ceko lainnya.
Reaksi yang sama tidak menyenangkan dari keluarga kerajaan di Yordania. Pada hari Minggu diketahui bahwa penguasa negara itu, Raja Abdullah II, telah menghabiskan $100 juta untuk properti di AS dan Inggris, termasuk sebuah rumah besar di Malibu, California, dan tiga rumah di Belgravia di pusat kota London. Semua tersembunyi di balik jaringan padat perusahaan cangkang.
Dalam sebuah pernyataan, pengadilan kerajaan Yordania menolak laporan Guardian, Washington Post, dan media lain sebagai "distorsi". Dikatakan mereka "mencakup ketidakakuratan dan membesar-besarkan fakta". Mengidentifikasi alamat properti adalah “pelanggaran keamanan yang mencolok dan ancaman bagi Yang Mulia dan keselamatan keluarganya”, katanya, menambahkan bahwa raja telah “secara pribadi mendanai” pembelian tersebut.
Di Ukraina, politisi oposisi menggunakan Pandora Papers untuk menyerang komedian yang menjadi presiden, Voldymyr Zelenskiy. Data menunjukkan Zelenskiy memiliki minat yang tidak diumumkan di sebuah perusahaan lepas pantai, yang diam-diam dia transfer ke seorang teman pada Maret 2019, beberapa minggu sebelum memenangkan kekuasaan. Kepala kantor Zelenskiy, Mykhailo Podoliak, menolak laporan itu dan mengatakan presiden telah mematuhi undang-undang anti-korupsi.
Pendahulu Zelenskiy, Petro Poroshenko, bagaimanapun, melancarkan serangan sengit di parlemen. Dia mengatakan bahwa berkat tindakan Zelenskiy, Ukraina menjadi berita utama dunia sebagai tempat yang terkait dengan korupsi global dan pencucian uang. Tidak ada penyelidikan yang terjadi karena dinas intelijen SBU negara itu dikaitkan dengan "kepemimpinan politik tertinggi" Ukraina, kata Poroshenko.
Dia menambahkan: “Jika ada yang ingin konfirmasi ini, saya meminta Anda untuk melihat saja Guardian, El Pais, Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Tempat terakhir yang bisa kita bicarakan adalah parlemen. Kepemimpinan mayoritas berusaha untuk membungkam (kami) di sini juga.”
Petugas Lapas Garut memeriksa makanan yang dibawa pegunjung. (Antara)
Berbagai modus digunakan pelaku penyeludup barang terlarang seperti narkoba untuk mengelabui petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas.
Terbaru, petugas Lapas Kelas IIB Kabupaten Garut berhasil menggagalkan percobaan penyeludupan sabu ke dalam lapas.
Pelaku mencoba mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan sabu di dalam tulang ayam dari makanan sayuran yang dibawa pengunjung di lapas tersebut.
Kepala Lapas Kelas IIB Garut RM Kristyo Nugroho membenarkan jajarannya mendeteksi modus baru penyelundupan sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam tulang ayam, saat pemeriksaan makanan yang dikirim pengunjung Lapas Garut, hari Senin, 04/10/2021.
"Modus penyelundupan yang dilakukan kali ini tergolong baru dan unik, karena si pelaku sengaja memasukkan barang haram tersebut di dalam tulang ayam," kata Kristyo melalui siaran pers di Garut, Senin malam dikutip dari Antara.
Ia menuturkan saat pandemi COVID-19 tidak menyurutkan orang atau pengunjung Lapas Garut untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lapas dengan berbagai modus, seperti yang terjadi saat ini di Lapas Garut.
Seorang pengunjung Lapas Garut, kata dia, berusaha menyelundupkan sabu-sabu melalui makanan untuk warga binaan yang dimasukkan ke dalam tulang ayam agar tidak diketahui petugas jaga.
"Seorang pengunjung berusaha menyelundupkan narkoba melalui makanan, namun berkat kesigapan dari petugas P2U dan petugas layanan, hal ini dapat digagalkan," katanya pula.
Ia menuturkan awal pengungkapannya ketika petugas curiga pada makanan yang dibawa pengunjung banyak tulang ayam di dalam sayur tahu dan ayam, kemudian diamati lebih teliti hingga membelah tulang ayam tersebut.
"Ditemukanlah satu bungkus paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam salah satu tulang ayam tersebut," katanya.
Adanya atas temuan itu, jajaran Lapas Garut langsung berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Garut dan melaporkan hasil temuan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
Kasus tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman oleh Satuan Narkoba Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut kasus peredaran narkoba di Kabupaten Garut.
Kristyo menyampaikan adanya temuan kasus penyelundupan narkoba itu membuat jajarannya terus meningkatkan kewaspadaan, dan lebih teliti dalam memeriksa setiap tamu yang datang maupun makanan yang masuk ke Lapas Garut.
"Kami telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar lebih memperketat pemeriksaan, penggeledahan terhadap barang titipan dari pengunjung yang akan masuk ke dalam Lapas Garut," katanya pula.
