Presiden Brasil Jair Bolsonaro melambai kepada pendukungnya di luar pusat konvensi di Brasilia, Brasil, Selasa, 30 November 2021 /CFP
Amerika Serikat menekan Presiden Brasil Jair Bolsonaro untuk membatalkan kunjungannya ke Moskow pada Februari dengan mengatakan itu dapat ditafsirkan sebagai memihak di tengah ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina, surat kabar Brasil Folha de Sao Paulo melaporkan, mengutip sumber-sumber diplomatik.
"Selama panggilan telepon hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Franca, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan keprihatinannya lagi bahwa kunjungan presiden mungkin ditafsirkan sebagai tanda bahwa Brasil memihak dalam konflik", sumber di Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan kepada koran pada hari Senin.
Washington tidak secara eksplisit meminta perubahan agenda pembicaraan tetapi menjelaskan bahwa AS sedang berupaya agar perjalanan itu dibatalkan atau setidaknya ditunda, menurut laporan itu.
Namun, pemerintah Brasil masih enggan untuk membatalkan kunjungan ke Moskow, dan para pihak diharapkan untuk membahas agenda luas hubungan bilateral dan kemitraan di dalam BRICS, yang tidak ada hubungannya dengan situasi geopolitik di Eropa Timur, tambah sumber diplomatik tersebut. .
Pemerintahan Biden dilaporkan mengadakan pembicaraan serupa dengan Argentina mengenai kunjungan Presiden Alberto Fernandez ke Rusia akhir pekan ini.
Pada hari Selasa, Bolsonaro mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak akan mengangkat masalah krisis Ukraina selama pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menambahkan bahwa pembicaraan akan berkisar, khususnya, pupuk.
Rusia telah menolak semua tuduhan yang disebut "tindakan agresif" di dekat perbatasan Ukraina, yang baru-baru ini dibuat oleh Kiev dan beberapa negara Barat. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia memindahkan pasukan di dalam wilayahnya sendiri dan atas kebijakannya sendiri. Menurutnya, ini tidak mengancam siapa pun dan tidak perlu mengkhawatirkan siapa pun. Rusia juga menganggap NATO mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut sebagai dalih untuk provokasi dan rencana Kiev untuk menyabot perjanjian Minsk.
Pada hari Kamis lalu, 24 Januari 2022, Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Rusia bulan depan. Kunjungan itu "direncanakan pada akhir Februari," kata Bolsonaro kepada para pendukungnya di luar kediaman presiden di Brasilia.
"Pemahaman yang lebih baik, hubungan komersial yang lebih baik," katanya tentang tujuan perjalanan itu.
Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang akan melakukan perjalanan resmi ke Rusia pada Februari, mengatakan pada hari Senin bahwa ia berharap krisis saat ini dengan Ukraina akan diselesaikan "secara harmonis".
Bolsonaro mengatakan dia tidak berharap untuk mengangkat masalah ini selama pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang ingin lebih fokus pada mata pelajaran ekonomi seperti agribisnis.
"Jika masalah itu muncul, itu akan datang dari presiden Rusia," kata pemimpin sayap kanan itu selama wawancara TV.
"Kami berharap semuanya akan diselesaikan dengan ketenangan, dalam harmoni. Brasil adalah negara pasifik," tambahnya.
Bolsonaro Akan Berkunjung ke Budapest
Presiden Brasil Jair Bolsonaro melambai kepada pendukungnya di luar pusat konvensi di Brasilia, Brasil, Selasa, 30 November 2021 /CFP
Presiden sayap kanan populis Brasil Jair Bolsonaro akan bertemu dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán pada bulan Februari, menurut Azonnali.
Menurut portal tersebut, Bolsonaro akan langsung tiba dari Moskow, di mana ia memiliki jadwal pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kembali pada tahun 2018, PM Orbán adalah salah satu dari sedikit pemimpin Eropa yang secara pribadi menghadiri pelantikan Bolsonaro.
Pada hari Senin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sesegera mungkin di tengah laporan bahwa percakapan telepon pasangan itu telah dibatalkan. Pembatalan tersebut dilaporkan disebabkan oleh penyelidikan Polisi Met terhadap dugaan pesta pelanggar kuncian yang diadakan di Nomor 10 pada tahun 2020 dan 2021.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tidak dijadwalkan untuk mengadakan percakapan pada hari Selasa, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Selasa.
"Tidak ada percakapan yang dijadwalkan untuk hari ini. Jika Anda perhatikan, kami belum mengumumkan [percakapan] telepon apa pun antara Putin dan Johnson, tetapi pada saat yang sama, kami tidak mengesampingkan bahwa beberapa tanggal akan disepakati. Kemudian, berdasarkan hasil pembicaraan, jika itu terjadi, kami akan memberi tahu Anda", kata Peskov kepada wartawan.
Melewatkan 'Peluang Diplomatik'
Pernyataan itu muncul setelah anggota parlemen Partai Buruh Inggris dan Menteri Luar Negeri bayangan David Lammy berpendapat pada hari Senin bahwa Johnson telah melewatkan "kesempatan diplomatik penting" ketika dia menjadwal ulang panggilan telepon dengan Putin.
Pembatalan itu konon didorong oleh penyelidikan Polisi Met atas skandal "partygate", serangkaian dugaan pesta Downing Street yang melanggar aturan COVID yang diadakan pada tahun 2020 dan 2021.
Sebelumnya pada hari Senin, Johnson mengatakan bahwa dia berencana untuk memberi tahu Putin bahwa "kita semua benar-benar harus mundur dari jurang", dan bahwa "invasi" Rusia ke Ukraina akan menjadi "bencana mutlak bagi dunia".
Rusia telah berulang kali menolak tuduhan oleh media Barat bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang Ukraina. Moskow mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memindahkan pasukan negara ke dalam wilayahnya sendiri dan tidak mengancam siapa pun, menolak klaim Barat yang sebaliknya sebagai dalih untuk peningkatan aktivitas NATO di dekat perbatasan Rusia.
Dalam perkembangan terpisah pada hari Senin, Peskov menyatakan bahwa rencana London untuk menargetkan Rusia dengan sanksi tidak sah, menyebut ancaman itu sebagai "serangan terhadap bisnis". Menurut juru bicara Kremlin, setiap langkah seperti itu oleh London akan membawa tindakan balasan dari Moskow untuk melindungi kepentingan nasional Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir bahwa Amerika Serikat melebih-lebihkan ancaman invasi Ukraina yang akan segera terjadi untuk membuat kesepakatan dengan Rusia, yang akan memberi Moskow kendali lebih besar atas wilayah Donbass, Politico telah melaporkan, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan pemimpin Ukraina.
Namun, pemerintahan Biden menyangkal pertimbangan semacam itu ada di atas meja, publikasi itu melanjutkan.
Outlet tersebut mencatat perubahan sikap Zelensky tentang dugaan ancaman Rusia selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan November, presiden Ukraina membunyikan alarm sekeras mungkin. Namun akhir-akhir ini, dia semakin frustrasi dengan pemerintahan Biden, kata Politico, dan dampak retorika eskalasi terhadap pasar keuangan lokal.
Moskow membantah semua tuduhan meningkatkan situasi di sekitar Ukraina atau menimbulkan ancaman bagi negara mana pun. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa tuduhan itu digunakan sebagai dalih untuk menyebarkan lebih banyak senjata NATO di dekat perbatasan Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia tidak menutup kemungkinan bahwa Barat sengaja "memompa histeria" di sekitar Ukraina dan bertujuan untuk melakukan provokasi. Lavrov juga menyarankan bahwa "histeria" ini sedang dipromosikan untuk menutupi sabotase Kiev atas perjanjian Minsk.
Retorika AS ini sama terjadi Korea Selatan, bertahun - tahun AS dan Korea Selatan melakuksn perang dengan issue dilempar AS bahwa Korea Utara akan melakukan penyerangan. Namun kenyataannya tidak pernah terjadi.
Lalu bagaimana Biden menjelaskan ke sekutunya atas pernyataaannya, bahwa bulan Januari 2022, Russia akan melakukan invasi ke Ukraina. Sekarang sudah dipenghujung bulan Januari tidak eskalasi tersebut.
Menteri luar negeri Rusia duduk dengan kepala empat stasiun radio utama Rusia pada hari Jumat untuk membahas isu-isu internasional yang mendesak hari itu, kepala di antara mereka terus eskalasi ketegangan antara Moskow dan Barat atas Ukraina.
Perang Dengan AS?
Tidak akan ada perang antara Rusia dan Amerika Serikat, setidaknya jika terserah Rusia untuk memutuskan, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov telah meyakinkan.
“Jika terserah Federasi Rusia, tidak akan ada perang. Kami tidak ingin perang. Tapi kami juga tidak akan membiarkan Barat mengabaikan kepentingan kami,” kata Lavrov, menjawab pertanyaan dari Sputnik dan Pemimpin Redaksi RT Margarita Simonyan selama wawancara besarnya.
Diskusi mengenai tanggapan tertulis resmi AS terhadap proposal keamanan Rusia masih berlangsung, kata Lavrov. “Respons gaya Barat memperkeruh suasana, tetapi ada poin rasional di sana pada isu-isu sekunder,” katanya.
Poin-poin sekunder ini mencakup sejumlah proposal untuk mencegah konflik, meredakan dan membangun kepercayaan, dan semuanya sebelumnya ditolak oleh pihak AS selama dua-tiga tahun terakhir, menurut menteri luar negeri.
“Dengan kata lain, elemen konstruktif yang terkandung dalam balasan sebenarnya dipinjam dari inisiatif Rusia baru-baru ini. Setidaknya itu sesuatu,” gurau menteri luar negeri.
Lavrov menekankan bahwa proposal keamanan Moskow – yang mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara Rusia dan blok Barat – serta tuntutan tegas agar Ukraina dikeluarkan dari NATO, bukan merupakan ultimatum, dan tidak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal. permintaan. AS dan sekutunya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan menuduh Rusia berencana untuk "menyerang" Ukraina. Moskow secara vokal membantah klaim ini.
“Kami ingin diperlakukan dengan jujur,” Lavrov menekankan, mencatat bahwa proposal tersebut dapat ditafsirkan sebagai tidak masuk akal hanya oleh seseorang yang ingin Rusia hanya tunduk pada situasi di mana AS dan NATO telah menelan segala sesuatu di sekitarnya.
'Mantra' Barat Tentang Pintu Terbuka
Dalam pernyataan publik mereka tentang proposal keamanan Rusia, para pejabat Barat telah berulang kali mengklaim bahwa Moskow tidak dapat memutuskan untuk Kiev tentang aliansi apa yang dapat diikuti negara itu, mengutip perjanjian Organisasi untuk Kerjasama Keamanan di Eropa (OSCE). Rusia mengambil pandangan yang lebih luas dan lebih komprehensif dari perjanjian-perjanjian ini, kata Lavrov.
"Pada tahun 2010 di Astana, dan sebelum itu pada tahun 1999 di Istanbul, semua presiden dan perdana menteri negara-negara OSCE menandatangani paket perjanjian yang berisi prinsip-prinsip yang saling terkait untuk memastikan keamanan yang tidak dapat dipisahkan. Barat hanya mengeluarkan satu frasa dari paket ini – bahwa 'setiap negara berhak memilih sekutunya, memilih aliansi militernya', tetapi ada juga hak yang menetapkan kewajiban setiap negara untuk tidak memperkuat keamanannya dengan mengorbankan keamanan orang lain,” kata menteri luar negeri.
"Barat, dalam mantranya tentang sakralitas kebijakan 'pintu terbuka' NATO, dan pernyataan bahwa tidak ada yang bisa melarang Ukraina bergabung dengan NATO, hanya dengan sengaja dan terang-terangan menghindari bahkan merujuk pada bagian kedua dari kewajiban ini," diplomat itu menekankan.
Lavrov menginformasikan bahwa Rusia sedang bersiap untuk mengirim AS dan rekan NATO-nya permintaan resmi untuk klarifikasi Jumat malam meminta mereka untuk menjelaskan bagaimana mereka akan memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian OSCE.
“Hanya saja posisi mereka didasarkan pada argumen yang salah, pada salah tafsir langsung terhadap fakta, sedangkan posisi kita didasarkan pada apa yang semua orang mendaftar. Dan di sini saya tidak melihat ruang untuk kompromi. Kalau tidak, apa yang harus dinegosiasikan jika Barat secara terbuka menyabotase keputusan lama dan salah menafsirkannya? Ini akan menjadi ujian utama bagi kami,” pungkas Lavrov.
Balasan 'Memalukan' NATO
NATO juga mengirim tanggapan tertulis resmi terhadap proposal keamanan Rusia pada hari Rabu. Lavrov menggolongkannya jauh lebih ideologis daripada yang dimiliki Amerika, sampai pada titik di mana surat Washington merupakan "model kesopanan diplomatik" sebagai perbandingan.
“Saya akan menyebutkan, dalam tanda kurung, bahwa tanggapan AS, dengan latar belakang dokumen yang dikirimkan kepada kami oleh NATO, hampir merupakan model kesopanan diplomatik. Dari NATO jawabannya sangat ideologis, berbau begitu banyak 'eksklusivitas' Aliansi Atlantik Utara, 'misi khusus, tujuan khusus,' sehingga saya bahkan sedikit malu untuk mereka yang menulis teks-teks ini, ”ungkap Lavrov .
Ketegangan Ukraina
Lavrov menunjukkan bahwa ketika datang ke krisis Ukraina, Moskow terus memegang teguh pendiriannya bahwa Kiev harus menerapkan bagian politik dari Perjanjian Minsk, yang akan mengakhiri perang di Donbass, meredakan ketegangan regional dan berfungsi untuk menjamin integritas teritorial Ukraina.
“Masalah pengakuan (republik Donetsk dan Lugansk) harus dipertimbangkan dalam konteks posisi tegas kami untuk memaksa Barat mendorong Kiev untuk mengimplementasikan Perjanjian Minsk. Maka semuanya akan baik-baik saja, ”kata Lavrov.
Menteri luar negeri percaya bahwa hanya Amerika Serikat yang bisa memaksa Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian itu. Presiden Biden bahkan menawarkan untuk "membantu mengimplementasikan" perjanjian Minsk pada pertemuannya di Jenewa dengan Presiden Putin Juni lalu, kata Lavrov.
Ditandatangani di ibukota Belarusia, Minsk pada Februari 2015, Perjanjian Minsk menyerukan gencatan senjata segera dalam konflik sipil di Ukraina timur, menuntut penarikan pasukan dan senjata berat dari jalur kontak, dan meminta Kiev untuk menerapkan reformasi hukum yang akan memberikan wilayah timur otonomi yang signifikan.
Diplomat Rusia itu menuduh Barat “menggelembungkan secara histeris” ketegangan di sekitar Ukraina, sampai pada titik di mana bahkan para pejabat Ukraina sendiri mulai mencoba untuk memecah ketegangan.
Ketakutan ini telah menjadi begitu “terus terang dan sinis dalam penggunaan Ukraina melawan Rusia sehingga rezim di Kiev menjadi ketakutan. Mereka sudah mengatakan bahwa tidak perlu terlalu memperburuk diskusi ini, berbicara tentang mengurangi retorika, bertanya kepada Barat mengapa mereka mengevakuasi para diplomatnya,” kata Lavrov.
“Omong-omong, tentang evakuasi: siapa yang mengungsi? Orang Amerika dan Anglo-Saxon lainnya – orang Kanada dan Inggris. Itu berarti mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain,” saran Lavrov. Moskow sekarang mungkin juga perlu mempertimbangkan "tindakan pencegahan" untuk staf diplomatiknya "untuk mengantisipasi beberapa provokasi," katanya.
Diplomat Rusia itu menekankan, bagaimanapun, bahwa dia tidak mengatakan apa pun yang 'mengancam' mengenai Ukraina kepada timpalannya dari AS Antony Blinken pada pertemuan mereka baru-baru ini di Jenewa, setelah itu pihak AS mengumumkan evakuasi diplomatiknya. “Aku tidak memberitahunya apa-apa. Saya meyakinkan Anda bahwa kami hanya membahas jaminan keamanan, dan setelah itu saya mengangkat situasi yang sama sekali tidak dapat diterima mengenai misi diplomatik kami, ”kata Lavrov.
'Cossack di Eropa' Ukraina dari Washington
Menteri luar negeri Rusia menuduh Washington "menggunakan" Kiev untuk memproyeksikan kepentingan Amerika di Eropa, dan menekankan bahwa para pemimpin Ukraina selalu dipersilakan untuk datang ke Rusia untuk melakukan pembicaraan jika mereka ingin mencoba meningkatkan hubungan bilateral.
“(Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky dan rezimnya digunakan oleh Amerika terutama untuk meningkatkan ketegangan, yang menggunakan 'Cossack di Eropa' mereka, yang bermain bersama dengan segala cara yang mungkin dalam setiap usaha Russophobia. Dan tujuan utama Washington dalam hal ini sama sekali bukan tentang nasib Ukraina. Penting bagi mereka untuk meningkatkan ketegangan di sekitar Rusia untuk menutup masalah ini dan beralih ke China, seperti yang ditulis oleh para ilmuwan politik Amerika, ”kata Lavrov.
Dia mencatat bahwa Presiden Zelensky bebas mengunjungi Rusia jika dia ingin memulai dialog tentang normalisasi hubungan, apakah ini terjadi di Moskow, St. Petersburg, Sochi atau di tempat lain. Namun dia menambahkan bahwa jika presiden Ukraina ingin membahas Donbass, dia harus berbicara dengan republik Donbass secara langsung melalui grup kontak. “Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara dengan mereka, itu buruk. Ini buruk untuk krisis intra-Ukraina, dan untuk hubungan kita,” Lavrov menekankan.
Peringatan Baru Mengenai Sanksi Baru
Sanksi baru terhadap Rusia akan bertentangan dengan kepentingan Barat sendiri, kata Lavrov.
“Sejauh menyangkut ancaman sanksi: AS telah diberitahu dalam diskusi antara (Presiden Putin dan Biden])) bahwa paket tindakan yang sekarang telah disebutkan tentang penutupan total sistem keuangan dan ekonomi yang dikendalikan oleh Barat akan dianggap sama saja dengan memutuskan hubungan. Ini dikatakan secara langsung, dan saya pikir mereka mengerti ini,” tegas Menlu Rusia. "Saya tidak berpikir bahwa ini akan menjadi kepentingan siapa pun," tambahnya.
Awal bulan ini, media AS melaporkan tentang pengenalan undang-undang di Kongres yang bertujuan 'menghancurkan' ekonomi Rusia, termasuk pembatasan baru pada sektor perbankan Rusia, sanksi pribadi terhadap pejabat militer dan pemerintah, melarang transaksi yang melibatkan utang negara Rusia, dan berpotensi memotong negara keluar dari sistem transfer antar bank SWIFT.
Dalam momen kesembronoan selama diskusi sanksi, setelah diberi tahu bahwa AS "genap" mempertimbangkan pembatasan terhadap Lavrov secara pribadi, menteri luar negeri menyindir: "Apa maksud Anda 'bahkan' saya? Apa, apa aku tidak pantas mendapat sanksi?”
Perilaku 'Kasar' Washington terhadap Diplomat Rusia
Lavrov juga membahas kesulitan yang dialami diplomat Rusia dalam berurusan dengan rekan-rekan AS mereka dalam beberapa tahun terakhir, mengingat insiden tidak diplomatis yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika, dalam percakapan pribadi, asisten Menteri Luar Negeri AS saat itu Mike Pompeo mengatakan Wakil Lavrov bahwa Pompeo telah menyebutkan skema untuk 'mengoptimalkan' pekerjaan diplomat, dengan AS dilaporkan mempertimbangkan untuk mengurangi masa kerja diplomat asing menjadi tiga tahun.
“Untuk pertanyaan mengapa ini diumumkan secara diam-diam, dan apakah ada pertimbangan serupa mengenai negara-negara selain Rusia, kami diberitahu 'tidak', bahwa tidak ada negara lain yang dipertimbangkan untuk eksperimen semacam itu, hanya Federasi Rusia. Saat itulah babak adu mulut diplomatik lainnya dimulai, ”ungkap Lavrov.
“Kami memperingatkan mereka bahwa jika kekasaran semacam ini berlanjut, dan saya tidak dapat menggambarkan pernyataan mereka sebaliknya, bahwa jika mereka tidak segera menerima tuntutan kami untuk pengawal duta besar, kami akan meminta [Duta Besar Anatoly] Antonov untuk meninggalkan Amerika Serikat. Serikat,” tambahnya.
Antonov akhirnya meninggalkan Washington untuk sementara karena penutupan diplomatik terpisah pada Maret 2021 atas wawancara kontroversial dengan Presiden Biden kepada ABC News di mana pemimpin AS setuju dengan karakterisasi Presiden Putin sebagai "pembunuh" dan mengancam akan menjadikan Moskow " membayar harga” untuk dugaan campur tangan dalam pemilihan AS.
Mengomentari perselisihan yang sedang berlangsung antara Rusia dan AS mengenai properti diplomatik dan jumlah personel diplomatik yang ditempatkan di masing-masing negara, Lavrov berjanji bahwa pertemuan mengenai masalah tersebut akan diadakan dalam beberapa minggu ke depan.
"Kami mengusulkan pengaturan ulang untuk semuanya - dimulai dengan langkah buruk dan kecil oleh peraih Nobel [Barack] Obama, untuk membatalkan semua yang dimulai dengan langkah itu dan dari yang berikutnya," kata Lavrov, merujuk pada keputusan mantan presiden AS untuk mengeluarkan 35 orang. Diplomat Rusia keluar dari AS pada akhir 2016 sebagai tanggapan atas klaim campur tangan pemilihan Rusia.
Hubungan Dengan Amerika Latin
Lavrov menekankan bahwa Moskow akan terus terlibat dan membangun hubungan dengan negara-negara Amerika Latin, tidak peduli bagaimana pembicaraan dengan Barat mengenai proposal keamanan Rusia.
Mencirikan hubungan Rusia dengan negara-negara ini sebagai "dalam," Lavrov menunjukkan bahwa mereka "mencakup kontak ekonomi, kemanusiaan, pendidikan dan olahraga. Mereka juga mencakup kerjasama militer dan teknis-militer dengan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak peduli bagaimana peristiwa berkembang pada masalah keamanan Eropa, kami akan secara progresif membangun hubungan ini.”
Sebelumnya, media AS meningkatkan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin menempatkan pangkalan militer atau bahkan rudal berujung nuklir di Belahan Barat, dengan laporan-laporan ini mendorong Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield untuk memperingatkan bahwa “tindakan agresif seperti itu terhadap Amerika Serikat ” akan mendapatkan “tanggapan yang kuat” dari Washington.
Pengadilan Hak Asasi Manusia Spat
Dalam beberapa pekan terakhir, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Rusia telah terlibat dalam banyak pertengkaran tentang berbagai masalah, termasuk keputusan Moskow untuk menutup LSM hak asasi manusia 'Memorial', kasus MH17, kasus Ukraina tentang dugaan 'penculikan anak-anak oleh Rusia.' dari Donbass, dan masalah lainnya. Lavrov mengomentari perkembangan ini dengan menyarankan bahwa sayangnya, menurut perkiraannya, pengadilan telah kehilangan kemampuannya untuk membuat penilaian yang objektif.
“Selama beberapa tahun terakhir, Rusia telah mengajukan pertanyaan untuk mewujudkan ketentuan undang-undang [tentang komisi hak asasi manusia], dan ada kesepakatan umum untuk mulai bekerja pada komisi semacam itu, serta pemahaman bersama bahwa kami terutama akan menangani dengan masalah hak asasi manusia di wilayah Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, sehingga kita sendiri, semua negara CIS, dan bukan beberapa struktur Barat, seperti ECHR, akan mengatur masalah ini. Karena EHCR kehilangan kemampuannya untuk mengandalkan prinsip-prinsip keadilan sejak lama, dan semakin mempolitisasi keputusannya setiap tahun, menurut saya,” kata Lavrov.
Setelah evaluasi selesai dilakukan, program subsidi dengan skema Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor kembali beroperasi seperti semula mulai Senin, 24 Januari 2022.
Sebelumnya sejak awal Januari 2022 operasional Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi. Keputusan tersebut dilakukan justru demi keberlangsungan kembali operasional Biskita Trans Pakuan.
“Selama penghentian sementara layanan Biskita Trans Pakuan, BPTJ terus berupaya mempercepat proses evaluasi supaya Biskita Trans Pakuan dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat,” ujar Humas BPTJ Budi Rahardjo dalam keterangannya, hari Minggu, 23/01/2022.
Proses evaluasi awalnya diperkirakan butuh waktu kurang lebih satu bulan, namun ternyata prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Semangat mempercepat evaluasi disebut karena tingginya antusiasme masyarakat Kota Bogor dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal gratis tersebut.
Skema BTS itu sendiri merupakan mekanisme subsidi yang relatif baru sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.
Layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor merupakan bagian dari program subsidi pengembangan angkutan umum massal perkotaan dari Pemerintah Pusat untuk wilayah Bodetabek.
Subsidi diberikan dalam bentuk skema BTS guna penyelenggaraan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) menggantikan angkutan umum perkotaan konvensional.
Kota Bogor terpilih sebagai pilot project BTS di Bodetabek, dimana soft launching layanan ini telah dilakukan sejak 2 November 2021 lalu. Secara keseluruhan terdapat 4 (empat) koridor layanan Biskita Trans Pakuan dengan jumlah armada bus sebanyak 49 unit.
“Data evaluasi menunjukkan pada tahun 2021 layanan Biskita Trans Pakuan sangat diminati masyarakat Bogor. Hal ini ditandai dengan tingginya load factor pada setiap koridor layanan tersebut,” ujarnya.
Untuk koridor Stasiun Bogor -Terminal Ciparigi yang diluncurkan pertama kali secara keseluruhan telah melayani penumpang sebanyak 163.594 orang.
Pada koridor ini load factor mencapai angka 69 persen.
Sementara untuk koridor dengan rute Parung Banteng – Air Mancur tercatat melayani penumpang sebanyak 81.978 orang dengan load factor sekitar 52 persen.
Selanjutnya untuk koridor Terminal Bubulak – Cidangiang secara keseluruhan telah dimanfaatkan sebanyak 33.433 penumpang.
Pada koridor ini, sepanjang pengoperasiannya pada tahun 2021 mencapai load factor sebesar 65 persen. Adapun total penumpang pada koridor dengan rute terpanjang, yakni dari
Terminal Bubulak hingga Ciawi, jumlah penumpangnya mencapai 55.799 orang. Untuk koridor ini memiliki load factor tertinggi di antara semua koridor, yaitu sebesar 119 persen.
Secara keseluruhan jumlah penumpang BISKITA Trans Pakuan sejak tanggal 2 November hingga 31 Desember 2021 di 4 koridor yang telah beroperasi telah melayani 334.804 penumpang dengan load factor mencapai rata-rata 68 persen.
Pemerintah Jerman pada hari Sabtu menjauhkan diri dari komentar yang dibuat oleh kepala angkatan lautnya setelah rekaman video muncul di mana wakil laksamana mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin pantas dihormati dan bahwa Kyiv tidak akan pernah memenangkan kembali Krimea yang dicaplok dari Moskow.
Kepala angkatan laut Jerman telah mengundurkan diri setelah mendapat kecaman di dalam dan luar negeri karena mengatakan bahwa Ukraina tidak akan pernah mendapatkan kembali Semenanjung Krimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014.
Berbicara di sebuah acara di New Delhi, India, pada hari Jumat, Wakil Laksamana Kay-Achim Schoenbach juga mengatakan penting untuk membuat Rusia berpihak pada China, dan menyarankan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pantas mendapatkan "penghormatan".
Apakah Rusia benar-benar tertarik untuk memiliki sebidang kecil tanah Ukraina? Tidak. Atau untuk mengintegrasikannya di dalam negeri? Tidak, ini omong kosong. Putin mungkin memberi tekanan karena dia tahu dia bisa melakukannya dan dia tahu itu memecah Uni Eropa,” kata Schoenbach.
“Apa yang dia (Putin) inginkan adalah rasa hormat. Dan Tuhan, memberi seseorang rasa hormat itu murah, bahkan tanpa biaya ... Sangat mudah untuk memberinya rasa hormat yang benar-benar dia tuntut – dan mungkin juga pantas,” tambahnya, menyebut Rusia negara tua dan penting.
Apakah Rusia benar-benar menginginkan sebidang kecil tanah Ukraina? Atau berintegrasi di dalam negeri, tidak, ini omong kosong..Putin mungkin memberi tekanan, karena dia tahu dia bisa melakukannya & itu memecah Uni Eropa..tetapi yang sebenarnya dia inginkan adalah rasa hormat tingkat tinggi", kata Kepala Angkatan Laut Jerman di Delhi.
Kepala Angkatan Laut Jerman Kay-Achim Schoenbach meminta maaf atas komentarnya yang "gegabah", yang dipublikasikan di YouTube dan diedarkan secara luas di media Jerman, dan menyebutnya sebagai kesalahan.
Dalam sebuah posting Twitter, Schoenbach mengatakan pernyataannya pada diskusi thinktank di India mengungkapkan pendapat pribadi dan bukan posisi resmi kementerian pertahanan.
Pernyataan itu datang pada saat yang sensitif karena Rusia telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina dan upaya diplomatik sedang berlangsung untuk mencegah situasi meningkat menjadi perang. Rusia membantah berencana menyerang Ukraina.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan di Berlin mengatakan pernyataan itu tidak mencerminkan posisi Jerman baik dalam isi atau kata-kata.
"Laksamana Schoenbach akan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya kepada kepala pertahanan," tambah juru bicara itu.
Dalam video tersebut, Schoenbach, berbicara dalam bahasa Inggris, mengatakan bahwa Putin berusaha untuk diperlakukan setinggi mata oleh Barat.
"Apa yang dia (Putin) inginkan adalah rasa hormat," kata Schoenbach.
"Dan Tuhanku, memberi seseorang rasa hormat adalah biaya rendah, bahkan tanpa biaya... Sangat mudah untuk memberinya rasa hormat yang benar-benar dia tuntut - dan mungkin juga pantas mendapatkannya," kata Schoenbach, menyebut Rusia negara tua dan penting.
Schoenbach mengakui tindakan Rusia di Ukraina perlu ditangani, tetapi menambahkan bahwa "semenanjung Krimea hilang, tidak akan pernah kembali, ini adalah fakta", sehingga bertentangan dengan posisi Barat bersama bahwa aneksasi Moskow atas semenanjung dari Ukraina pada tahun 2014 tidak dapat dilakukan. diterima dan harus dibalik.
Kementerian Luar Negeri Ukraina meminta Jerman untuk secara terbuka menolak komentar kepala angkatan laut itu.
Komentar Schoenbach bahwa Krimea tidak akan pernah kembali ke Ukraina dan bahwa presiden Rusia pantas dihormati dapat mengganggu upaya Barat untuk meredakan situasi, katanya dalam sebuah pernyataan.
"Ukraina berterima kasih kepada Jerman atas dukungan yang telah diberikannya sejak 2014, serta atas upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Tetapi pernyataan Jerman saat ini mengecewakan dan bertentangan dengan dukungan dan upaya itu," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina. Menteri Dmytro Kuleba mengatakan secara terpisah dalam tweet.
Hujan lebat yang melanda Kabupaten Sukabumi membuat Sungai Ciberes tak mampu menampung debit air hingga meluap pada hari Jumat malam, 21/1/2022, hingga hari sabtu, 22/01/2022.
Kondisi tersebut menyebabkan tiga desa di Kabupaten Cirebon yakni Dea Mekarsari, Gunung Sari dan Ciuyah terendam banjir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan mengatakan tiga desa yang terendam banjir itu berada di Kacamatan Waled.
Alex mengatakan banjir yang merendam tiga desa itu mengakibatkan ratusan rumah warga, terutama di bantaran Sungai Ciberes terendam banjir setinggi satu meter lebih.
Menurutnya untuk banjir yang menerjang di Desa Mekarsari, mengakibatkan 369 unit rumah di dusun 1-5 dan beberapa fasilitas umum terendam air.
Kemudian di Desa Gunungsari, Dusun 1 sampai 4 terdapat 350 unit rumah, satu masjid dan beberapa tempat pendidikan yang terendam banjir.
"Sementara di Desa Ciuyah, Blok 1 sampai 3, rumah yang terendam banjir sebanyak 245 unit," tuturnya, hari Sabtu, 22/1/2022, dikutip dari Antara.
Alex mengatakan banjir yang terjadi di tiga desa itu akibat intensitas hujan lebat dengan durasi yang lama, membuat Sungai Ciberes tidak mampu menampung air.
Sehingga, lanjut Alex, air masuk ke permukiman warga. Hingga Sabtu (22/1) pagi air masih menggenangi rumah warga.
"Air mulai masuk ke rumah warga pada hari Jumat, 21/1/2022, sekitar jam 19.00 WIB, dan sampai sekarang juga belum surut," katanya.
Pengunjuk rasa ANTI-VAKSIN di pusat kota London telah memicu kekacauan ketika ratusan orang berkumpul untuk menyerukan diakhirinya mandat vaksin Pemerintah karena 70.000 pekerja NHS mungkin kehilangan pekerjaan jika mereka terus menolak suntikan.
Ribuan pengunjuk rasa berbondong-bondong ke pusat kota London untuk memprotes vaksinasi virus corona wajib untuk staf NHS. Rekaman dramatis menunjukkan pengunjuk rasa menari di Another Brick in the Wall karya Pink Floyd, menunjukkan tindakan Pemerintah terlalu jauh dan melanggar kebebasan sipil.
Dengan aturan baru yang mulai berlaku pada 1 April, ada tanda tanya serius tentang apa yang akan terjadi di masa depan hingga 70.000 petugas kesehatan kecuali mereka ditusuk dalam 67 hari ke depan. Hari ini staf NHS yang marah dan pendukung mereka mencoba meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dalam upaya untuk membatalkan mandat Covid baru yang disahkan di Parlemen.
NHS100K adalah inisiatif yang diluncurkan November lalu oleh sekelompok pekerja ambulans yang sangat membutuhkan kebebasan memilih dan menentang gagasan vaksin wajib.
Sebagaimana dinyatakan di situs web mereka, tujuan mereka adalah untuk "menghubungkan 100.000 lebih staf perawatan kesehatan dan sosial di Inggris yang, diperkirakan, akan kehilangan pekerjaan pada 1 April 2022, serta semua orang yang mendukung kebebasan kita untuk memilih".
Situs web menambahkan: "NHS100k.com menyatukan NHS, perawatan, dan rekan kerja sosial, yang divaksinasi dan tidak divaksinasi, staf klinis dan non-klinis, yang mengatakan TIDAK pada mandat.
"Kami berdiri bersatu dalam mendukung kebebasan memilih, otonomi tubuh, dan persetujuan berdasarkan informasi."
Staf NHS menghadapi pemutusan kontrak dan diberhentikan jika mereka tetap tidak divaksinasi.
Dan kelangkaan bidan di Inggris dapat memburuk, jika 2.000 bidan yang tidak disuntik memilih untuk tidak diincoluasi dalam 10 minggu ke depan.
Salah satu pengunjuk rasa, Kerry, yang diwawancarai oleh MyLondon mengungkapkan mengapa dia menolak untuk ditusuk.
Dia berkata: "Saya sama sekali bukan anti-vaxxer dan memiliki satu vaksin.
"Saya pikir saya harus membuat keputusan sendiri tentang apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya, saya lebih dari rela kehilangan pekerjaan karena itu."
Anggota Parlemen Oposisi dan mantan kepala Pemerintahan Inggris, Mark James Harper, yang sekarang memimpin Kelompok Pemulihan Covid dari anggota parlemen Konservatif, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka karena negara tidak mampu kehilangan banyak perawat.
Harper mengatakan: “Vaksinasi wajib NHS dan staf sosial tidak dibenarkan oleh bukti, dua dosis memberikan perlindungan yang lemah atau tidak sama sekali terhadap infeksi [oleh varian Omicron] dan bahkan setelah booster itu menurun dengan cepat setelah 10 minggu.
“Pada praktiknya, NHS dan sistem perawatan sosial kami tidak mampu kehilangan puluhan ribu staf terampil yang berdedikasi setiap saat, tetapi tentu saja tidak sekarang.
“Sekarang mendesak bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali, membatalkan kebijakan dan memberikan perlindungan melalui pengujian sebagai gantinya.”
Seorang penduduk setempat berjalan dengan sepedanya saat anggota angkatan bersenjata Ukraina terlihat di dekat garis pemisahan dari pemberontak yang didukung Rusia di luar Horlivka di wilayah Donetsk, Ukraina, 20 Januari 2022. REUTERS/Anna Kudriavtseva
Para diplomat tinggi Rusia dan Amerika Serikat mengecilkan prospek untuk segera menyelesaikan perbedaan mereka atas Ukraina pada pembicaraan yang mereka mulai di Swiss pada hari Jumat, tetapi pihak AS masih berharap pertemuan itu dapat mengurangi ketegangan yang meningkat.
Lavrov mengatakan kepada Blinken bahwa dia tidak mengharapkan terobosan pada pembicaraan Jenewa.
"Proposal (kami) sangat konkret dan kami menunggu jawaban yang sama konkretnya," kata Lavrov.
"Ini adalah momen kritis. Anda benar: Kami tidak berharap untuk menyelesaikan perbedaan kami di sini hari ini," kata Blinken dalam sambutan pembukaannya.
"Tapi saya berharap dan berharap bahwa kita dapat menguji apakah jalur diplomasi, dialog tetap terbuka. Kami berkomitmen untuk menempuh jalan itu, untuk menyelesaikan perbedaan kita secara damai dan saya berharap untuk menguji proposisi itu hari ini," tambah Blinken.
Harapan Washington untuk membangun front persatuan oposisi terhadap Moskow diperumit oleh komentar Presiden AS Joe Biden pada konferensi pers pada hari Rabu di mana ia memperkirakan Rusia akan "masuk" ke Ukraina dan mengatakan Moskow akan membayar mahal.
"Pernyataan Presiden Biden tidak membantu, bahkan jika dia mengoreksi dirinya sendiri nanti," kata Thomas Kleine-Brockhoff, wakil presiden di kantor Berlin dari Dana Marshall Jerman Amerika Serikat.
Rusia telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di perbatasannya dengan Ukraina, dan negara-negara Barat khawatir Moskow merencanakan serangan baru terhadap negara yang diserbunya pada 2014 untuk mencaplok semenanjung Krimea. Rusia membantah sedang merencanakan serangan, tetapi mengatakan akan mengambil tindakan militer yang tidak ditentukan jika daftar tuntutan tidak dipenuhi, termasuk janji dari NATO untuk tidak pernah mengakui Ukraina.
Ditanya oleh CBS News apakah Rusia diintimidasi oleh Ukraina, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan saat tiba untuk pembicaraan pada hari yang dingin dan berangin di Jenewa: "Kami tidak takut pada siapa pun, bahkan juga pada AS."
Di Moskow, Kremlin bereaksi dingin terhadap inisiatif parlemen Rusia untuk mengakui dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai negara merdeka, dengan mengatakan penting untuk menghindari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan penting untuk tidak mencoba dan mencetak poin politik dalam situasi rapuh seperti itu.
"Kremlin tidak mengharapkan Blinken untuk menyerahkan tanggapan tertulis atas tuntutan besar-besaran Rusia untuk jaminan keamanan dari Barat pada hari Jumat," kata Peskov.
Rusia ingin NATO berjanji untuk tidak mengakui Ukraina sebagai anggota dan menghentikan ekspansi ke arah timur. Aliansi pimpinan AS telah menolaknya.
