Cara Mendapatkan SKCK Offline, Online dan Via Aplikasi Super Apps Presisi

SKCK kependekan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kepolisian yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

SKCK berisi beragam catatan tentang ada atau tidaknya jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon SKCK. Sebelumnya SKCK dikenal dengan sebutan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang memiliki kesamaan fungsi.

Cara Membuat SKCK online 2023

1. Kunjungi website skck.polri.go.id.



2. Klik menu yang berada di kanan atas.



3. Klik menu “Form Pendaftaran”.



4. Isi dengan lengkap formulir yang tersedia. Biasanya terkait data diri lengkap, dan juga cara bayarnya.



5. Kemudian klik “Lanjut”



6. Lalu isi lagi formulir yang berisi tentang informasi keperluan, data dan lampiran.



7. Setelah itu lampirkan juga rumus sidik jari, bisa Anda dapatkan di Kantor Polres sesuai tempat tinggal.



8. Pendaftaran online selesai dan Anda diberikan bukti pendaftaran, serta nomor rekening untuk membayar biaya pendaftaran



9. Terakhir jangan lupa simpan bukti pembayaran dan nomor pembayaran online tersebut.

Cara Mendapatkan SKCK Offline 2023

Anda juga bisa membuat SKCK langsung dengan mengunjungi Polres sesuai domisili dengan cara-cara berikut:

1. Pastikan membawa Surat Pengantar dari desa atau Kantor Kelurahan.



2. Membawa Fotocopy identitas seperti KTP/SIM, KK, dan Akta Kelahiran



3. Membawa pas foto baru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar.



4. Mengisi formulir yang disediakan dengan jelas, isinya mengenai daftar riwayat hidup.



5. Petugas akan mengambil sidik jari Anda.



6. Biaya Membuat SKCK



7. Menurut laman polri.go.id biaya pembuatan SKCK adalah Rp 30.000 dan disetorkan kepada petugas.

Cara Mendapatkan SKCK Online via aplikasi Android dan iOS "Super Apps Presisi"

• Unduh terlebih dahulu aplikasi Super Apps Presisi.



• Log in ke profil kemudian klik menu “SKCK”.



• Lalu klik “Ajukan SKCK” dan klik “Mulai”.



• Setelahnya isi data keperluan, tangka kewenangan, dan data alamat sesuai KTP.



• Pilih Metode Pembayaran “BRI Virtual Account”.



• Klik “bayar” lalu unduh barcode pendaftaran yang dikirim melalui E-mail.



• Cetak bukti pendaftaran dan pembayaran yang dikirim melalui E-mail.



• Jika sudah kemudian lampirkan lampirkan persyaratan SKCK untuk diserahkan ke petugas.

Syarat buat SKCK via Super Apps Presisi

Melansir laman polri.go.id, per 20 Maret 2023 layanan registrasi SKCK online resmi dinonaktifkan. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kapolri nomor: B/2134/III/REN.2./2023/Div TIK.

Selanjutnya, pengisian formulir SKCK online kini dialihkan menggunakan aplikasi Super Apps Presisi yang bisa diunduh melalui App Store dan Google Play Store

Dengan menggunakan aplikasi ini, maka diharapkan semua pelayanan publik dari POLRI agar masyarakat bisa dengan mudah melakukan pendaftaran SKCK online kapan saja dan dimana saja.

Syarat buat SKCK Online 2023

Jika sudah mengisi form di aplikasi tersebut, maka berikut ini persyaratan SKCK yang diserahkan ke petugas loket:

• Print out bukti pendaftaran dan pembayaran.



• Fotokopi KTP domisili sebanyak 3 lembar.



• Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar.



• Fotokopi akta kelahiran /ijazah 1 lembar.



• Rumus sidik jari.



• Foto ukuran 4x6 latar merah sebanyak 3 lembar.



• Unduh terlebih dahulu aplikasi Super Apps Presisi.



• Log in ke profil kemudian klik menu “SKCK”.



• Lalu klik “Ajukan SKCK” dan klik “Mulai”.



• Setelahnya isi data keperluan, tangka kewenangan, dan data alamat sesuai KTP.



• Pilih Metode Pembayaran “BRI Virtual Account”.



• Klik “bayar” lalu unduh barcode pendaftaran yang dikirim melalui E-mail.



• Cetak bukti pendaftaran dan pembayaran yang dikirim melalui E-mail.



• Jika sudah kemudian lampirkan lampirkan persyaratan SKCK untuk diserahkan ke petugas.

Biaya Membuat SKCK 2023

Menurut laman polri.go.id biaya pembuatan SKCK adalah Rp 30.000 dan disetorkan kepada petugas. Adapun biaya tersebut sudah diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan juga Surat Telegram Kapolri berikut:

1. UU RI No. 20 Tahun 1997, terkait Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).



2. UU RI No. 2 Tahun 2002, terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.



3. PP RI No. 5 Tahun 2010, terkait tarif penerimaan bukan pajak yang ada di instansi Polri.



4. PP RI No. 60 Tahun 206, tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia.

Pupuk Indonesia kembangkan industri "green ammonia"

Pabrik Pupuk Indonesia. - Dok. Istimewa/PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Pupuk Indonesia siap mengembangkan industri green ammonia dan blue ammonia atau amonia hijau dan biru di Indonesia dengan mengadaptasi teknologi dari Jepang dan Jerman, di mana Pupuk Indonesia membuka kolaborasi dengan semua pihak untuk merealisasikan proyek energi bersih.

"Kami terus melakukan pengembangan dengan cost yang efisien. Salah satu strategi dalam transisi energi adalah green ammonia yang menjadi fokus perusahaan saat ini," ujar Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Jamsaton pada ajang "Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum 2023" menjelaskan, sesuai komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah dalam transisi energi, Pupuk Indonesia akan mengembangkan industri green ammonia di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa upaya bersama dalam mengembangkan energi bersih perlu dilakukan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Langkah Pupuk Indonesia dalam mengembangkan ekosistem amonia bersih mendapat dukungan dari Jepang dan Jerman. Kementerian Ekonomi, Industri dan Perdagangan Jepang (METI) menilai pengembangan amonia bersih merupakan langkah strategis dalam agenda dekarbonisasi.

Direktur Fuel Ammonia, Petroleum and LNG Policy, Agency for Natural Resource and Energy METI, Masashi Watanabe menjelaskan Indonesia memiliki potensi pengembangan clean ammonia yang besar.

Langkah pengembangan amonia bersih ini juga dinilai lebih efektif mengurangi emisi karbon hingga 60 persen lebih besar daripada teknologi co-firing.

Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury menargetkan inisiasi pabrik green & blue ammonia dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat mulai berproduksi pada 2030 mendatang.

Produksi sumber energi bersih dari pengolahan ammonia ini diharapkan dapat mencapai 3,09 juta ton. Pahala berharap Pupuk Indonesia dapat mempercepat pembangunan pabrik green & blue ammonia tersebut untuk mengejar potensi pasar energi bersih yang makin tumbuh.

“Kami pikir permintaan untuk blue dan green ammonia akan tumbuh signifikan tergantung dari prediksi yang kita gunakan,” kata Pahala saat membuka acara Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum (PICAF), Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Adapun, volume perdagangan ammonia saat ini mencapai 21 juta ton di seluruh dunia. Namun, pada 2030, volume perdagangan ammonia untuk sumber energi diprediksi mencapai 30 juta ton.

Sementara berdasarkan hitung-hitungan International Renewable Energy Agency (IRENA), pasar green ammonia pada 2030 mendatang ditaksir dapat mencapai US$852 juta, jauh melebihi posisi pasar sepanjang 2019 yang berada di angka US$17 juta.

Selama rentang itu, IRENA mencatat, tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau compound annual growth rate (CAGR) untuk pasar green ammonia mencapai 43 persen.

Di sisi lain, IRENA memprediksi 12 persen dari konsumsi energi dunia bakal beralih ke hidrogen pada 2050 mendatang. Dengan demikian, Pahala meminta lusinan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat Pupuk Indonesia bersama dengan mitra potensial dalam dan luar negeri dapat terealisasi tahun ini.

“Kami harap banyaknya MoU yang telah ditandatangani dapat diterjemahkan ke dalam pengembangan proyek yang signifikan,” tuturnya.

Berdasarkan peta jalan pengembangan, Pupuk Indonesia menargetkan penambahan produksi blue & green ammonia pada 2040 dan 2050 masing-masing di angka 4,45 juta ton dan 6,96 juta ton secara bertahap.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pupuk Indonesia tengah meminta kepastian pasokan gas khusus untuk pengembangan pabrik blue ammonia yang saat ini masuk dalam tahap studi kelayakan bersama mitra internasional.

Pasokan gas dari hulu itu diharapkan dapat memberi kepastian investasi serta kelanjutan bisnis energi bersih holding pupuk pelat merah tersebut mendatang. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permintaan itu kepada pemerintah seiring dengan pembicaraan lanjutan bersama dengan sejumlah mitra yang telah berkomitmen bergabung pada proyek tersebut. Malahan, Bakir berharap pemerintah dapat memberi kepastian pasokan gas itu untuk kontrak jangka panjang minimal 15 tahun nantinya.

“Kita lihat nanti berapa [volume] potensinya, yang penting kalau investasi pabrik blue ammonia ini kita minta gas itu ada dalam waktu 15 tahun dalam jumlah yang tetap,” kata Bakir.

Di sisi lain, Bakir menambahkan, pihaknya telah menggandeng sejumlah perusahaan rekanan kebanyakan manufaktur dan energi asal Jepang untuk membentuk perusahaan patungan atau joint venture pada proyek blue ammonia tersebut. Selain dari sisi investasi dan teknologi, kerja sama strategis itu diharapkan dapat menjamin kepastian pembeli atau off taker di sisi komersial produksi nanti.

“Saat ini, country’s commitment yang punya hanya Jepang sebanyak 3 juta ton [untuk pembelian blue & green ammonia] itu salah satu pembelinya asal negara, kita mesti bersaing dengan pabrik seluruh dunia, makanya kami banyak kerja sama dengan perusahaan Jepang,” tuturnya.

Seperti diketahui, sebagian besar proyek green ammonia dan blue ammonia dari Pupuk Indonesia sudah memasuki tahapan studi kelayakan. Rencananya konstruksi pabrik paling cepat dapat dilakukan pada 2027 dengan jadwal operasi dipatok pada 2030.

Adapun, untuk pengembangan blue ammonia, Pupuk Indonesia berencana untuk membangun pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Pulau Yamdena bersebelahan

Pupuk Indonesia telah menggandeng beberapa mitra besar, di antaranya Mitsui, Energi Mega Persada - Gebang, PGN, Pertamina, Mitsubishi Corporation, hingga INPEX.

Beriringan dengan itu, Pupuk Indonesia juga telah menggandeng mitra potensial lainnya untuk pengembangan green ammonia. Beberapa mitra itu, di antaranya PLN, TOYO, ACWA Power, Pertamina, Mitsubishi Corporation, dan IHI Corporation.

Lavrov: Moscow’s New Foreign Policy Concept Calls Out US as Main Instigator of Anti-Russian Crusade

©AP Photo/Dmitry Lovetsky /

The Russian Security Council earlier stressed that the country’s new foreign policy concept reflects a new approach to Moscow’s relations with the West. President Vladimir Putin announced on Friday that he had penned a decree adopting Russia’s new foreign policy concept.

"Today, I signed a decree approving the updated concept of the foreign policy of the Russian Federation," Putin said at a meeting with the permanent members of the Security Council.

Putin said that the Russian Foreign Ministry along with other departments had worked hard to bring the new foreign policy concept in line with modern realities.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov for his part underscored that the document directly calls the US the main instigator of anti-Russian politics in the world.

"The existential nature of the threats to our country’s security and development, created by the actions of unfriendly states, has been recognized. The US has been directly named as the main instigator of this anti-Russian line, and on the whole, the West’s policy, aimed at weakening Russia in every possible way, is characterized as a new type of hybrid war," Lavrov told a Russian Security Council meeting on Friday.

He added that the logic behind Russia’s new foreign policy concept reflects the revolutionary changes in international affairs.

"The logic of the document [...] reflects the changing geopolitical realities, in fact, revolutionary advances on the outer contour, which received visible acceleration with the start of a special military operation," Lavrov underlined.

He also said that Moscow’s new foreign policy concept suggests using the military to fend off or prevent an armed attack on Russia and its allies.

"Thus, we unequivocally declare that we will defend the right of the Russian people to [their] existence and free development," the foreign minister maintained.

New Russian Foreign Policy Concept

According to Putin’s decree, "the new foreign policy concept is a document of strategic planning that represents a system of views on Russia’s national interests in the foreign policy sphere, as well as basic principles, strategic goals, and priority areas for the Kremlin’s foreign policy."

"The concept is legally based on the Russian Constitution, generally recognized principles and norms of international law, as well as Russia’s international treaties, federal laws and other normative legal acts that regulate the activities of federal government bodies in the field of foreign policy."

What is Russia’s Foreign Policy Based on?

"Russia pursues an independent and multi-faceted foreign policy course in line with its national interests and the awareness of its special responsibility for maintaining peace and security globally and regionally.

The Kremlin's foreign policy is peaceful, straightforward, predictable, as well as consistent and pragmatic in nature, based on respect for the universally-recognized principles and norms of international law, and the desire for equal international cooperation in resolving common problems and promoting shared interests.

Moscow’s attitude towards other states and international associations is determined by the constructive, neutral or unfriendly nature of their policy towards Russia." Russia’s Foreign Policy-Related National Interests, Strategic Goals and Main Tasks

• “Dengan mempertimbangkan tren jangka panjang dalam perkembangan global, kepentingan nasional Rusia di bidang kebijakan luar negeri adalah:



• the protection of Russia’s constitutional order, sovereignty, independence, state and territorial integrity from destructive foreign influence;



• maintaining strategic stability and strengthening international peace and security;



• boosting the legal foundations of international relations;



• protecting the rights, freedoms and legitimate interests of Russian citizens as well as defending Russian organizations from foreign illegal encroachments;



• developing a secure information space, and protecting Russian society from destructive foreign information and psychological impact;



• safeguarding the Russian people, cultivating human potential, and improving the quality of life and welfare of citizens;



• safeguarding the Russian people, cultivating human potential, and improving the quality of life and welfare of citizens;



• promoting the Russian economy's sustainable development on a new technological basis;



• strengthening traditional Russian spiritual and moral values, and preserving the cultural and historical heritage of the multinational people of Russia;



• environmental protection, conservation of natural resources, rational environmental management and adaptation to climate change.

Proceeding from Russia’s national interests and strategic national priorities, the country’s foreign policy activity is aimed at achieving the following strategic goals:

• ensuring Russia’s security, territorial integrity and sovereignty in all spheres;



• creating favorable external conditions for Russia’s development;



• strengthening the positions of Russia as one of the responsible, influential and independent centers of the modern-day world;



• forming a just and sustainable world order;



• maintaining international peace, security and strategic stability, as well as ensuring peaceful coexistence and progressive development of states and peoples;



• forming a just and sustainable world order;



• maintaining international peace, security and strategic stability, as well as ensuring peaceful coexistence and progressive development of states and peoples;



• contributing to the development of the international community’s effective complex responses to common challenges and threats, including regional conflicts and crises;



• bolstering mutually beneficial and equal cooperation with constructively-minded foreign states and their associations, as well as ensuring that Russian interests are taken into account with the help of the mechanisms of multilateral diplomacy;



• countering the anti-Russian activities of foreign states and their associations, and creating conditions to stop such activities;



• developing good neighborly relations with neighboring states, and assisting in preventing and eliminating hotbeds of tension and conflicts on their territories;



• providing support to Russia's allies and partners to promote common interests, and ensuring their security and sustainable development, regardless of whether allies and partners receive international recognition or membership in international organizations;



• boosting the potential of multilateral regional associations and integration structures, of which Russia is a member;



• strengthening Russia's position in the world economy, achieving the country’s national development goals, ensuring economic security, and fulfilling the economic potential of the state;



• ensuring Russia’s interests in the World Ocean, outer space and airspace; creating an objective perception of Russia abroad, and strengthening its position in the global information space;



• strengthening Russia’s clout in the global humanitarian space, boosting the Russian language’s position in the world, and promoting the preservation of historical truth and memory of Russia's role in world history abroad;



• the comprehensive effective protection of the rights, freedoms and legitimate interests of Russian citizens and organizations abroad;



• developing relations with compatriots living abroad and providing them with full-fledged support in exercising their rights, as well as ensuring the protection of their interests and preserving the all-Russian cultural identity.

Russia seeks to create such a system of international relations that would ensure reliable security, as well as the preservation of cultural and civilizational identity, and equal development opportunities for all states, regardless of their geographical location, territory, demographic, resource and military potentials, as well as political, economic and social structure.

In order to meet these criteria, the system of international relations must be multipolar and based on an array of principles, including:

• the sovereign equality of states, and respect for their right to choose models of development, social, political and economic structure;



• the rejection of hegemony in international affairs;



• cooperation based on a balance of interests and mutual benefit;



• non-interference in internal affairs;



• supremacy of international law in regulation of global relations, as well as all states rejecting the policy of double standards;



• the indivisibility of security in global and regional aspects;

In order to facilitate the adaptation of the world order to the realities of a multipolar world, Russia intends to pay priority attention to:

• Eliminating vestiges of the dominance of the US and other unfriendly states in world affairs, and paving the ground to prompt any state to refuse neo-colonial and hegemonic ambitions;



• Improving international mechanisms to ensure security and development at the global and regional levels;



• restoring the UN’s role as a central coordinating mechanism in line with the interests of the UN member and their actions to achieve the goals of the UN Charter;



• strengthening the potential and enhancing the international role of BRICS, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), the Commonwealth of Independent States (CIS), the Eurasian Economic Union (EAEU), the Collective Security Treaty Organization (CSTO), RIC (Russia, India, China) and other country-to-country associations and global organizations, as well as mechanisms with Russia's significant participation;



• supporting regional and sub-regional integration within the framework of friendly multilateral institutions, as well as dialogue platforms and regional associations in the Asia-Pacific region, Latin America, Africa and the Middle East; increasing the stability and progressive development of the international legal system;



• increasing the stability and progressive development of the international legal system;



• ensuring fair access for all states to the benefits of the world economy and the international division of labor, as well as to modern technologies in the interests of fair and equitable development (including the resolution of the problems pertaining to global energy and food security);



• intensifying cooperation in all spheres with Russia's allies and partners, and suppressing attempts by unfriendly states to prevent such cooperation;



• consolidating international efforts aimed at ensuring respect and protection of universal and traditional spiritual and moral values (including ethical norms common to all world religions), neutralizing attempts to impose pseudo-humanistic and other neoliberal ideological narratives, leading to the loss of traditional spiritual and moral values by humanity;



• developing a constructive dialogue, partnership and mutual enrichment of different cultures, religions and civilizations.

In this connection, Moscow is open to joint actions to form a renewed and more stable international security architecture with all interested states and international associations. In order to maintain and strengthen global peace and security, Russia plans to pay paramount attention to:

• using peaceful means, primarily diplomacy, negotiations, consultations, mediation and good offices, to resolve international disputes and conflicts on the basis of mutual respect, compromises and a balance of legitimate interests;



• developing comprehensive cooperation in order to neutralize attempts by any states and country-to-country associations to achieve global dominance in the military sphere […];



• building up political and diplomatic efforts aimed at preventing the use of military force in violation of the UN Charter […];



• taking political and diplomatic measures to counter interference in the internal affairs of sovereign states, primarily aimed at complicating the domestic political situation, unconstitutional change of power or violation of the territorial integrity of states;

creating a renewed international security architecture, preventing and resolving international and internal armed conflicts, countering transnational challenges and threats in certain areas of international security.

On Use of Armed Forces Russia proceeds from the fact that its armed forces can be used in accordance with the generally recognized principles and norms of international law, as well as Moscow’s international treaties and Russian legislation.

Moscow considers the UN Charter’s Article 51 as an adequate legal basis, not subject to revision, for the use of force in self-defense.

Also, the Russian armed forces can be used to repel and prevent an armed attack on Russia and (or) its allies, as well as to resolve crises, to maintain (restore) peace in accordance with the decision of the UN Security Council, and [….] to ensure the protection of Russian citizens abroad and to combat international terrorism and piracy.

Trump Warns US Justice System 'Coming After You' as He Vows to Appeal Indictment

©AP Photo/Jacquelyn Martin

Former US President Donald Trump said on Friday that he will be appealing an indictment against him by a grand jury in Manhattan, claiming that the officials involved in the case are biased and that he is standing in the way of the US justice system coming after the American people.

“The Judge ‘assigned’ to my Witch Hunt Case… HATES ME,” Trump said in a statement via social media. “He strong armed Allen [Weisselberg], which a judge is not allowed to do, and treated my companies, which didn’t ‘plead,’ VICIOUSLY. APPEALING!”

The judge to whom Trump is referring is Juan Manuel Marchan. Marchan was hand picked by Manhattan District Attorney Alvin Bragg, Trump said. Marchan “railroaded” Weisselberg, the former Trump Organization CFO, into taking a plea deal on tax fraud and business record falsification charges, Trump said.

Trump also changed the biography on his Truth Social account on Friday to read: “They’re not coming after me, they’re coming after you – I’m just standing in the way!”

On Thursday, a Manhattan grand jury voted to indict Trump on charges related to his alleged role in a hush money payment and cover-up involving a purported affair with adult film star Stormy Daniels ahead of the 2016 presidential election. Trump denies the accusations, as well as the alleged affair with Daniels.

Earlier in the day, Trump lawyer Joe Tacopina made it clear that there was "zero" chance the former president would take a plea deal in the case against him. Trump’s legal team expects the indictment against him to be unsealed early next week, Tacopina added.

Trump is expected to appear in court on Tuesday for arraignment, US media reported. Trump said in a post on Thursday that he does not believe he can get a fair trial in New York. Meanwhile, Trump's successor, US President Joe Biden, said on Friday that would not comment on the indictment.

Netizens School Pelosi on Presumption of Innocence Over Her Trump Indictment Tweet

Pelosi tweeted that "everyone has the right to a trial to prove innocence” and expressed hope that Trump “will peacefully respect the system, which grants him that right.”

Prominent member of the US Democratic Party and former House Speaker Nancy Pelosi got roasted online over a remark about the indictment of the 45th President of the United States Donald Trump. In a recent tweet of hers, Pelosi argued that the Grand Jury that made the decision to indict the ex-POTUS “has acted upon the facts and the law,” before making a rather strange claim about how a trial is supposed to work. “No one is above the law, and everyone has the right to a trial to prove innocence,” she wrote, adding that she hopes that Trump “will peacefully respect the system, which grants him that right.”

Quite a few social media users were quick to remind Pelosi about a thing called the presumption of innocence, and that a person who goes on trial is regarded as innocent until proven guilty, not the other way around.

“So now trials are about proving your innocence? Silly me I always thought they were for the government to try and prove your guilt. Guess we no longer believe in INNOCENT until PROVEN guilty,” one of them mused.

“No Nancy, we have the right to be presumed innocent until the prosecution PROVES guilt beyond a reasonable doubt. That’s how our system is supposed to work,” another one stated. “I know you’re building a system where we’re presumed guilty until innocent but that’s un-American!”

“Are you truly this ignorant? This imbecilic? This misguided? This fascistic? A "trial to prove innocence"? Are you familiar with the concept of presumption of innocence as the DEFAULT a priori position?” yet another netizen inquired, calling Pelosi a disgrace while another social media user wondered if the ex-speaker’s remark was a “Freudian slip or sliding the Overton window.”

Are you truly this ignorant? This imbecilic? This misguided? This fascistic? A "trial to prove innocence"? Are you familiar with the concept of presumption of innocence as the DEFAULT a priori position? You are a disgrace. https://t.co/yAYCIhEqCe

— Gad Saad (@GadSaad) March 31, 2023

The politicized indictment of former President Trump is just the latest example of the Dem establishment putting their own personal and partisan political interest ahead of the interests of the American people and our country. It is a despicable, extremely dangerous turning point…

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 31, 2023

A number of social media users have also suggested that Pelosi is the one to talk about not being “above the law,” pointing at the insider trading allegations that plagued her career as of late.

Your insider trading has been above the law for your entire career... sit down.

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) March 31, 2023

The Daily Wire's Ben Shapiro tweeted, "Uh it's ‘innocent until proven guilty’ not opportunity to ‘prove innocence.’"

And there were also those who argued that “everyone is above political targeting and the weaponization of the law,” apparently referring to the circumstances of Trump’s indictment.

Everyone is above political targeting and the weaponization of the law.

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) March 31, 2023

The Manhattan Grand Jury made its decision to indict Trump as the latter has become increasingly popular among the Republican voters in the United States ahead of the presidential election in the country next year.

The indictment is apparently related to Trump’s alleged role in hush money payments to adult film star Stormy Daniels back in 2016, prior to the presidential election that year.

“This tweet — and the indictment it’s praising — is a mockery of our justice system,” posted Sen. Ted Cruz, Texas Republican. “Pelosi says Trump has a ‘right’ to ‘prove [his] innocence.’ That’s exactly BACKWARDS: Under our Constitution, you’re innocent until proven guilty.”

House Republican Conference Chairwoman Elise Stefanik, New York Republican, said, “Guilty until proven innocent is not how it works in America.”

Ms. Stefanik said in a statement, “Although radical Authoritarian Nancy Pelosi no longer holds her Speaker’s gavel, she is still considered a leader in the House Democrat Caucus. Her comments on the unprecedented and corrupt indictment of Former President Trump are deeply offensive, unAmerican, and completely counter to the American principles of equal justice under the law and the presumption of innocence until proven guilty. These comments must be condemned by all.

LIVE UPDATES - Russian air defenses intercept three US-made HIMARS rockets in Ukraine operation

HIMARS multiple launch rocket system
©EPA-EFE/TOMS KALNINS

Russian air defense forces intercepted three rockets of the US-made HIMARS multiple launch rocket system and destroyed three drones of the Ukrainian army over the past day during the special military operation in Ukraine, Defense Ministry Spokesman Lieutenant-General Igor Konashenkov reported on Friday.

"In the past 24 hours, air defense capabilities intercepted three rockets of the HIMARS multiple launch rocket system, and also destroyed three Ukrainian unmanned aerial vehicles in areas near the settlements of Marinskoye and Zelyony Gai in the Kherson Region," the spokesman said.

Russian forces destroy 30 Ukrainian troops in Kupyansk area

Russian forces struck Ukrainian army units in the Kupyansk area, eliminating roughly 30 enemy troops over the past day, Konashenkov reported.

"In the Kupyansk direction, aircraft and artillery of the western battlegroup struck the Ukrainian army units in areas near the settlements of Sinkovka and Berestovoye in the Kharkov Region. As many as 30 Ukrainian personnel, two armored combat vehicles, a motor vehicle and a D-20 howitzer were destroyed," the spokesman said.

Russian forces destroy 85 Ukrainian troops in Krasny Liman area

Russian forces destroyed 85 Ukrainian troops in the Krasny Liman area over the past day, Konashenkov reported.

"In the Krasny Liman direction, assault aircraft, artillery and units of the battlegroup Center inflicted damage on the enemy manpower and equipment in areas near the settlements of Chervonaya Dibrova in the Lugansk People’s Republic in their active operations," the spokesman said.

As many as 85 Ukrainian personnel, three armored combat vehicles, three pickup trucks, a D-20 howitzer and a Gvozdika self-propelled artillery gun were destroyed in that area in the past 24 hours, the general specified.

Russian forces destroy 260 Ukrainian troops, mercenaries in Donetsk advance

Russian forces destroyed roughly 260 Ukrainian troops and mercenaries in their advance in the Donetsk area over the past day, Konashenkov reported.

"In the Donetsk direction, as many as 260 Ukrainian personnel and mercenaries, four infantry fighting vehicles, four armored personnel carriers, two armored combat vehicles, six motor vehicles, four pickup trucks and a D-30 howitzer were destroyed in the past 24 hours as a result of active operations by units and artillery of the southern battlegroup," the spokesman said.

Russian forces destroy 35 Ukrainian troops in southern Donetsk, Zaporozhye areas

Russian forces destroyed about 35 Ukrainian troops and two howitzers in the southern Donetsk and Zaporozhye areas over the past day, Konashenkov reported.

In the southern Donetsk and Zaporozhye directions, aircraft and artillery of the battlegroup East struck the Ukrainian army units near the settlements of Novomikhailovka and Ugledar in the Donetsk People’s Republic, the spokesman specified.

"The enemy’s total losses amounted to 35 Ukrainian personnel, two pickup trucks and also D-30 and D-20 howitzers," the general said.

Russian forces eliminate 30 Ukrainian troops, howitzer in Kherson area

Russian forces destroyed about 30 Ukrainian troops and a self-propelled howitzer in the Kherson area over the past day, Konashenkov reported.

"In the Kherson direction, as many as 30 Ukrainian personnel, 16 motor vehicles and an Akatsiya self-propelled howitzer were destroyed in the past 24 hours as a result of damage inflicted on the enemy by firepower," the spokesman said.

Russian forces wipe out Ukrainian army’s fuel depot in Kherson area

Russian forces wiped out a Ukrainian army’s fuel depot in the Kherson Region over the past day, Konashenkov reported.

"In the area of the settlement of Otradokamenka in the Kherson Region, a fuel depot of the 126th territorial defense brigade was obliterated," the spokesman said.

The Russian Defense Ministry spoke about the successes of the Vostok group

In the past 24 hours, Russian forces struck 74 Ukrainian artillery units at firing positions, manpower and military hardware in 76 areas, the general said.

In all, the Russian Armed Forces have destroyed 404 Ukrainian warplanes, 227 helicopters, 3,625 unmanned aerial vehicles, 415 surface-to-air missile systems, 8,487 tanks and other armored combat vehicles, 1,076 multiple rocket launchers, 4,469 field artillery guns and mortars and 9,231 special military motor vehicles since the start of the special military operation in Ukraine, Konashenkov reported.

Special operation of the Russian Federation, March 29. Main:

▪️In the Donetsk direction, the losses of Kyiv amounted to 310 military, in the Kherson direction - up to 40, in the Yuzhno-Donetsk and Zaporozhye directions more than 50, the RF Ministry of Defense reported;

Mercenaries from Poland and Georgia defended the southern outskirts of Artemovsk, a Wagner fighter told RIA Novosti

▪️The Russian military destroyed a communications center and four command posts of the Ukrainian army in the DPR, the Russian Defense Ministry said;

▪️The military of the Russian Federation destroyed the control center for Ukrainian drones near Kherson, the head of the press center of the Dnepr group told RIA Novosti;

▪️Achieving the goals of the operation in Ukraine in a political and diplomatic way is impossible, said the press secretary of the President of the Russian Federation Peskov;

▪️Hybrid war against Russia for a long time, he added;

▪️Zelensky announced his readiness to meet with Chinese President Xi Jinping in Ukraine;

▪️China maintains communication with all parties on the Ukrainian issue, but there is no specific information, the Chinese Foreign Ministry commented on Zelensky's words;

▪️Beijing itself decides whether it is appropriate to meet with Zelensky, Moscow has no right to advise, Peskov said;

▪️IAEA Director General Grossi visited Zaporizhzhya NPP, stating that the organization is developing a new concept for the protection of nuclear power plants;

▪️This concept provides for a narrowing of the security zone around the ZNPP, in contrast to what the previous plan of the protective zone envisaged, Grossi noted;

▪️ There are no plans for the visit of the IAEA Director General to Moscow, said Deputy Foreign Minister Ryabkov, Peskov noted that contacts between Putin and Grossi are not planned in the foreseeable schedule.

Special operation, 30 March. Main:

▪️Ukraine shelled Troitskoe in the LPR from HIMARS, one civilian died, 14 were injured, the JCCC reported

▪️Russian air defense for the first time shot down a new Ukrainian operational-tactical missile "Grom-2" in the air in the NVO zone, the Russian Defense Ministry reported

▪️The Russian Armed Forces in the Kupyansk direction destroyed three Ukrainian DRGs and disrupted the rotation of enemy units in the forefront, RIA Novosti was told in the Russian Defense Ministry

▪️Soon it will be possible to talk about the actual environment of Artemovsk, Pushilin said

▪️Turkey does not need to repeat anti-Russian sanctions after the West, first of all, a dialogue is needed, presidential candidate Sinan Ogan told RIA Novosti

▪️Erdogan says he won't let the West drag his country into a war against Russia

▪️The head of the Ministry of Energy of Ukraine asked the large international companies in the energy sector, "received incredible profits" due to the conflict in Ukraine, to send part of the money to restore the country's energy infrastructure

▪️Poland will require athletes from the Russian Federation to condemn the special operation to participate in the European Games, said the Minister of Sports and Tourism of the country

▪️The governor of the Kiev-Pechersk Lavra said that the Lord would not forgive Zelensky the eviction of representatives of the canonical Ukrainian Orthodox Church from it.