Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) gagasan Donald Trump untuk mengelola transisi pasca-konflik di Gaza.
Pemerintah menyebut langkah ini sebagai manuver strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum pengambilan keputusan global.
Namun, keputusan ini memicu perdebatan sengit, dengan kritik menyoroti biaya keanggotaan $1 miliar, dominasi Trump, dan risiko terabaikannya kedaulatan Palestina
Tak urung juga dengan Dino Patti Djalal. Beliau meminta pemerintah memberikan penjelasan secara perinci mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Penjelasan itu termasuk hak dan kewajiban Indonesia setelah memutuskan bergabung Board of Peace yang ditandai dengan penandatangan piagam di hadapan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Swiss, Davos.
"Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu (Menteri Luar Negeri) Sugiono perlu berikan penjelasan lebih mendalam, apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian," kata Dino dalam keterangannya melalui X, pada hari Jumat, 23/01/2026.
Dino menyebut, Menlu perlu memperjelas apakah Dewan Perdamaian menjamin prinsip kesetaraan.
Selain itu, Menlu juga perlu memperjelas bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump maupun dunia internasional di Gaza yang justru akan mengenyampingkan hak rakyat Palestina.
Pemerintah perlu mengetahui cara mencegah agar Dewan Perdamaian bersih dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina.
Kemudian, memperjelas Dewan Perdamaian akan menjamin perwujudan solusi 2 negara (two state solution) kemerdekaan Palestina.
Pasalnya, Trump maupun PM Israel Benjamin Netanyahu masih menjauhi tujuan ini.
"Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara anggota dewan, apa mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana agar anggota dewan tidak diposisikan sebagai anak buah Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim," jelas Dino.
Dino juga meminta pemerintah memperjelas perwakilan Palestina di dalam Dewan Perdamaian.
"Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?" tanya dia.
Lalu, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme yang berlaku dalam prosesnya, misalnya mekanisme ketika gencatan senjata lagi-lagi dilanggar oleh Israel.
Dino pun mempertanyakan biaya fantastis yang perlu dikeluarkan sebuah negara untuk menjadi anggota permanen.
Tak tanggung-tanggung, total yang ditetapkan mencapai 1 miliar dollar AS.
"Kenapa perlu ada fee fantastis 1 miliar dollar AS untuk jadi anggota permanen Dewan Perdamaian, sehingga terkesan sangat transaksional dan elitis, dan apakah Indonesia akan membayar? Menurut saya, jangan," pinta Dino.
Dino Patti Djalal minta RI kurangi ketergantungan ke AS, ini alasannya
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan di tengah eskalasi konflik global, tekanan tarif, serta meningkatnya praktik intervensi, Indonesia dinilai perlu mempertegas prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan satu kunci utama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada negara besar mana pun.
Menguatnya arah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang semakin transaksional dan koersif menempatkan Indonesia pada posisi strategis, namun sekaligus rentan.
Dino menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menjaga dan membela kepentingannya di panggung global, termasuk saat menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.
“Dalam sejarah diplomasi kita, kemampuan untuk mengatakan tidak dan melakukan push back itu sangat penting. Jangan pernah sungkan atau takut mengatakan tidak kepada siapa pun,” kata Dino dalam agenda 'Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy 2026', pada hari Senin, 19/01/2026.
Menurut Dino, sikap tersebut bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan keberanian Indonesia menolak mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak, serta konsistensi Indonesia dalam melanjutkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) meski berada di bawah tekanan kuat dari Washington.
“Amerika akhirnya bisa menerima posisi kita. Itu menunjukkan bahwa 'saying no' adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.
Meskipun demikian, Mantan Wakil Luar Negeri RI tersebut mengingatkan bahwa tantangan global saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Politik luar negeri Amerika Serikat dinilai semakin mengabaikan prinsip kesetaraan dan cenderung mengedepankan pemaksaan kehendak dalam relasi yang tidak seimbang.
“Kesetaraan adalah elemen paling penting dalam setiap perjanjian diplomatik kita. Negara sekecil apa pun kita anggap setara, negara sebesar apa pun juga sama,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Dino menyoroti pentingnya memastikan setiap kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang tengah dinegosiasikan benar-benar adil dan tidak menempatkan Indonesia pada posisi subordinat.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Co-Founder FPCI Prof. Dewi Fortuna Anwar menilai respons Indonesia tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah mengelola risiko secara menyeluruh terhadap semua kekuatan besar.
“Indonesia harus mengurangi risiko terhadap semua negara besar. Jangan mengurangi ketergantungan pada Amerika, tapi justru menjadi semakin tergantung pada China,” kata Dewi.
Dewi menekankan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu negara, khususnya di sektor pertahanan, terbukti melemahkan kapasitas nasional.
Kondisi tersebut pernah dirasakan Indonesia ketika terjadi tsunami Aceh, saat keterbatasan pesawat angkut dan helikopter menghambat respons darurat akibat minimnya alternatif sumber alutsista.
Karena itu, diversifikasi menjadi keharusan, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam perdagangan dan rantai pasok. Dewi mencatat, Indonesia kini mulai membagi risiko dengan menjalin kerja sama pengadaan alutsista dari berbagai negara, seperti Prancis, Turki, Rusia, India, hingga Pakistan.
“Resilience itu bukan hanya soal mengurangi dampak risiko, tapi juga kemampuan untuk bangkit kembali setelah risiko itu terjadi,” tutupnya.
