Pintu Masuk ke 'Pangkalan Alien Tersembunyi' Ditemukan di Pulau Indonesia, Klaim Pemburu UFO
Bunker terletak di 'pulau kecil dan tidak berpenghuni di Indonesia' dan dapat ditemukan di Google Earth dengan koordinat 1 ° 13'42.00 "S 129 ° 48'49.43" E.
Pulau "terpencil" di Indonesia yang menjadi sumber penelitian baru bagi pakar UFO yang diproklamirkan sendiri oleh Scott C. Waring, yang berupaya mengungkap semua misteri ekstra-terestrial yang belum terselesaikan di sekitar planet dan jauh di luar.
Sebuah "pintu masuk" ke "pangkalan alien tersembunyi" ditemukan oleh penggemar UFO terkenal Scott C. Waring di pulau "tidak berpenghuni" di Indonesia, kata peneliti yang mengutip gambar dari Google Earth.
Waring menjelaskan penemuannya secara rinci di saluran YouTube-nya, sambil memperbesar dan menambahkan kontras pada gambar-gambar berbeda dari pintu masuk yang konon, yang menurutnya bisa mencapai 46 meter.
Dalam beberapa foto yang disediakan, penampakan yang tidak biasa ditutupi oleh awan atau air dan tidak bisa dilihat. Namun, Waring mencatat bahwa ini adalah jenis kebetulan yang tidak dia percayai.
"Lihat itu. Itu luar biasa bagi saya”, seorang pakar yang memiliki hak diri atas klaim kehidupan ekstra-terestrial. “Itu sama sekali tidak wajar. Itu adalah pintu masuk alien ke markas bawah tanah, orang-orang!”
Seorang pemburu UFO mengklaim telah menemukan pangkalan bawah tanah alien di Google Earth. (Gambar: GoogleMaps)
“Saya menemukan pintu masuk ke markas bawah tanah di pulau terpencil di Indonesia”, Waring menulis di blognya, Data Base. "Pintunya dapat dengan mudah dilihat dengan peta Google Earth dan ketika Anda menambahkan kontras ke tangkapan layar ... detailnya benar-benar keluar".
Namun, banyak dari pemirsanya, tetap skeptis terhadap temuan tersebut, menunjukkan bahwa tempat yang tidak biasa itu bisa berupa "pangkalan militer rahasia" atau "tambang terbuka". Tetapi pemburu UFO lainnya masih mendukung antusiasme Waring, mengklaim bahwa penemuannya cukup menarik dan tidak biasa.
"Mereka mungkin keluar untuk susu dan membiarkan pintu terbuka", seseorang bercanda.
Masih belum pasti apakah para pengamat video sekarang akan terbang ke Indonesia untuk menguji hipotesis pemburu UFO. Baru-baru ini, Waring mengklaim bahwa ia telah menemukan "pangkalan alien bawah tanah" lain, kali ini di puncak gunung berapi Gunung Hood di Oregon.
Tempat Ibadah di Zona Hijau Kembali Dibuka Gunakan Protokol Kesehatan
Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri Agama, serta pimpinan Ditjen Bimbingan Masyarakat masing-masing agama menggelar rapat pembahasan surat edaran panduan beribadah di rumah ibadah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Kementerian Agama (Kemenag) membahas edaran panduan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada saat pandemi virus corona. Rapat tersebut langsung dipimpin Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, serta pimpinan Ditjen Bimbingan Masyarakat masing-masing agama.
"Edaran ini nantinya akan dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah bagi semua umat beragama dengan tetap mentaati protokol kesehatan,” ujar Fachrul dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis, 28 Mei 2020.
Nantinya edaran tersebut akan segera disosialisasikan kepada para pimpinan daerah, Kanwil Kemenag Provinsi, pimpinan majelis agama, dan pengurus rumah ibadah.
Diketahui, sebelumnya, pemerintah berencana akan menerapkan new normal atau era baru kehidupan di tengan pandemi virus corona atau Covid-19 di tanah air.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, dengan diterapkannya new normal tersebut juga akan diikuti dengan pembukaan rumah ibadah yang dilakukan secara bertahap.
“Kami membuat konsep umum tentang kegiatan beribadah di rumah ibadah yang akan dibuka kembali dengan prosedur tatanan baru, normal baru,” ujar Fachrul usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Jakarta, hari Rabu, 27 Mei 2020.
Pembukaan kembali rumah ibadah ini menurut Fachrul untuk menjawab kerinduan masyarakat untuk beribadah di rumah ibadah masing-masing.
“Ini kerinduan kita semua, kerinduan umat untuk rumah ibadah. Mudah-bisa ini bisa meningkatkan ibadah kita lagi, ”katanya.
“UNTUK Bapak Presiden dan Bapak Wapres juga sudah rindu untuk kembeli ke rumah ibadah masing-masing,” tambahnya.
Fachrul juga meminta agar kecamatan bisa memberikan izin pembukaan rumah ibadah. Hal ini karena kecamatan lebih mempelajari masing-masing terhadap virus corona.
“Direkomendasikan oleh camat atau bupati, wali kota yang bisa rekomendasi. Kewenangan itu diambil tingkat kecamatan saja,” ungkapnya.
Surati Nadiem, Walkot Minta Pelajar Bekasi Gratis 2 Semester
Distribusi makanan di Jackson Heights, Queens, minggu ini. Kredit... Brittainy Newman/The New York Times
Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta agar pelajar dan mahasiswa di Bekasi dibebaskan dari biaya pendidikan selama satu tahun atau dua semester. Permintaan itu berkenaan dengan dampak pandemi virus corona.
Rahmat Effendi alias Pepen berharap Nadiem membuat suatu kebijakan khusus mengenai hal tersebut.
"Semoga menjadi pertimbangan Bapak Menteri melihat kondisi ekonomi masyarakat menurun di tengah pandemi Covid-19," kata Pepen melalui siaran pers, hari Kamis, 28 Mei 2020.
Pepen mengirim surat dengan nomor 420/3187/Disdik perihal penyampaian aspirasi pemuda dan mahasiswa atas dampak Covid-19 terhadap kemampuan membayar biaya pendidikan. Surat sudah dikirim sejak 16 Mei lalu.
"Permohonan ini didasari hasil audiensi Pemuda dan mahasiswa dengan Pemerintah Kota Bekasi pada 14 Mei 2020 di stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi, Gate 4," sambungnya.
Surat itu memuat dua permohonan Pepen kepada Kemendikbud. Pertama, permohonan agar Kemendikbud merumuskan kebijakan terkait pembebasan biaya pendidikan selama satu tahun atau dua semester sebagai dampak Covid-19.
Hal itu, kata Pepen, dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi kepada sekolah atau perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, dapat meringankan beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat.
Permohonan kedua, yakni meminta Kemendikbud membuka komunikasi dengan pemangku kebijakan pendidikan di Bekasi dan pemangku kepentingan kelembagaan. Termasuk yayasan pendidikan guna meringankan beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat.
"Pemkot diminta menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah pusat diantaranya agar ada keringanan membayar biaya perkuliahan untuk pemuda dan mahasiswa di Kota Bekasi," kata Pepen.
Lebih dari 40 Juta Pekerja AS Mengajukan Tunjangan Pengangguran Sejak Mulai Pandemi
Distribusi makanan di Jackson Heights, Queens, minggu ini. Kredit... Brittainy Newman/The New York Times
Lebih dari 40 juta orang, setara dengan satu dari setiap empat pekerja Amerika telah mengajukan tunjangan pengangguran sejak pandemi virus corona mulai membuat kehidupan di seluruh negara meningkat pada pertengahan Maret.
Penambahan terbaru - 2,1 juta orang yang mengajukan klaim pengangguran negara bagian minggu lalu - mungkin bukan hanya hasil dari PHK baru, tetapi juga bukti bahwa negara-negara sedang menempuh jalan mereka melalui beberapa simpanan yang tercekik.
Pekerja yang diberhentikan yang belum mengajukan tunjangan dan mereka yang telah meninggalkan angkatan kerja sepenuhnya tidak termasuk dalam angka klaim. Juga tidak ada dari delapan juta pekerja tidak berdokumen yang kehilangan pekerjaan mereka tetapi tidak berhak atas tunjangan apa pun.
Lulusan baru juga tidak memasuki angkatan kerja, seperti Matthew Wilson, 24, yang kehilangan pekerjaan barista di Philadelphia, tetapi ditolak karena ia telah bekerja di negara bagian selama kurang dari setahun.
"Itu tidak masuk akal, saya pindah dan sekarang secara ajaib saya tidak memenuhi syarat untuk pengangguran?" kata Pak Wilson, yang pindah ke Pennsylvania setelah lulus dari Tufts University di Massachusetts tahun lalu.
Dia mengajukan banding atas keputusan itu dan mendengar pekan lalu bahwa klaimnya telah disetujui, tetapi dia belum menerima uang, lapor The Times's Patricia Cohen.
Klaim terbaru mungkin bukan hanya akibat PHK baru, tetapi juga bukti bahwa negara-negara bekerja melalui jaminan simpanan. Kantor pengangguran negara yang mengelola dan mendistribusikan tunjangan telah diperbesar oleh skala PHK.
Dan penghitungan yang berlebihan di beberapa tempat dan penghitungan yang kurang di tempat lain telah membuatnya sulit untuk secara tepat mengukur jumlah PHK yang disebabkan oleh pandemi dan menyusun respons kebijakan, ketika penutupan ditutup dan ekonomi negara bagian dan lokal mulai dibuka kembali.
Jumlah orang yang menerima tunjangan pengangguran negara turun sekitar 3,8 juta menjadi 21,1 juta untuk pekan yang berakhir 16 Mei.
Sementara mempekerjakan kembali tentu saja merupakan bagian dari penurunan itu, itu juga mencerminkan pekerja yang telah kehabisan tunjangan negara mingguan mereka.
Pesanan tempat perlindungan dan pembatasan bisnis telah diangkat di seluruh negeri, dan beberapa pekerja telah dipanggil kembali untuk bekerja. Tetapi pembukaan kembali tetap bergelombang dan tidak lengkap, dan gejolak virus terus mengganggu bisnis.
Pada hari Selasa, Ford Motor menghentikan sementara produksi di pabrik perakitan Kansas City di Missouri menjadi sangat bersih setelah seorang karyawan dinyatakan positif. Dua pabrik Ford lainnya, di Chicago dan Dearborn, Mich, Untuk sementara ditutup sebelumnya.
Saham A.S. mendorong lebih tinggi pada hari Kamis, kenaikan hari ketiga yang telah membawa S&P 500 ke level tertinggi dalam hampir tiga bulan. Indeks acuan naik kurang dari 1 persen, tetapi ditambahkan ke keuntungan back-to-back yang datang karena investor bullish telah melihat melewati kerusakan ekonomi yang sangat besar yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap tanda-tanda pemulihan.
Jakarta Tunggu Indikator Pemerintah Pusat Terkait Pelonggaran PSBB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota
Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta masih menunggu indikator dari Kementerian Kesehatan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum menetapkan status normal yang baru (new normal).
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta,
Widyastuti di Jakarta, Kamis, mengatakan, Kemenkes telah ditugaskan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat pusat untuk membuat indikator yang bisa dipakai sebagai landasan kebijakan dalam mengetatkan atau melonggarkan suatu pembatasan.
"Saat ini tim Kemenkes sedang menyusun indikatornya. Jadi kami tentunya sebagai bagian dari sistem, tentu akan mengacu pada indikator yang ditetapkan," kata Widyastuti.
Widyastuti melanjutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga akan melihat perkembangan COVID-19 di daerah lain, terutama yang berada di sekitar Jakarta seperti Bodetabek yang memiliki pola pergerakan masyarakat cukup tinggi ke Jakarta.
"Tentu kami tidak mungkin sendiri, tapi tentu harus melihat daerah-daerah penyangga kami juga ya," ujarnya.
Salah satunya adalah tingkat persebaran yang terpantau dari angka reproduksi (Rt) COVID-19. Di Jakarta, Rt COVID-19 berada di kisaran angka 1 yang bisa diartikan masih ada potensi penularan minimal satu orang ke satu orang lainnya.
Jika Rt menunjukkan di bawah satu, kata Widyastuti, memang kasus baru masih bisa terjadi, namun laju percepatan penularannya sudah menurun.
"Katakan kalau misalkan, sehari tadinya menularkan satu orang, ini bisa lebih panjang. Satu orang menularkan ke orang lain butuh dua atau berapa hari setelahnya," tuturnya.
Dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta sendiri, sejak awal DKI telah berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk ahli epidemiologi dan rumah sakit maupun laboratorium.
"Dari awal kami berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk organisasi profesi dan ahli epidemiologi untuk penguatan tim gugus. Kemudian laboratorium juga bertambah, awalnya hanya 27, sekarang sudah 36 laboratorium yang bergabung di jejaring kami," katanya.
Saat ini di Jakarta, kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 103 menjadi 6.929 orang pada Kamis ini.
Angka ini lebih rendah dua orang dibanding penambahan sehari sebelumnya yang menembus 105 orang.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, dari 6.929 orang positif Covid-19, sebanyak 514 orang meninggal dunia dan 1.719 orang dinyatakan sembuh.
Kemudian, 2.055 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.641 menjalani isolasi mandiri di rumah.
"Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 13.635 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 9.577 orang," kata Ani.
China Tolak Bertemu DK PBB Terkait UU Keamanan Hong Kong
Aksi protes RUU Keamanan Nasional oleh warga Hong Kong. (Foto: AP/Kin Cheung)
China menolak pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas undang-undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Seorang diplomat AS mengatakan pertemuan darurat tersebut merupakan permintaan Washington untuk mengatasi ketegangan dan gelombang demonstrasi.
China juga telah menolak untuk memberikan izin pertemuan virtual untuk dilanjutkan dengan tujuan membahas UU Keamanan Nasional.
Prosedur di era pandemi corona membuat konferensi video Dewan Keamanan PBB harus disetujui oleh semua 15 anggota.
Mengutip AFP, Duta Besar China untuk DK PBB Zhang Jun dalam cuitan di akun Twitter pribadinya mengatakan jika permintaan AS tersebut sebagai hal yang 'tidak mendasar'.
"Undang-undang tentang keamanan nasional untuk Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China. Itu tidak ada hubungannya dengan mandat Dewan Keamanan PBB," tulis Zhang.
AS mengutarakan keinginannya untuk diadakan pertemuan darurat oleh anggota Dewan Keamanan PBB lantaran 'sangat prihatin' dengan langkah Beijing.
Aktivis Hong Kong mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan secara efektif akan menghapus kebebasan dasar warga sejak negara tersebut dikembalikan oleh Inggris ke tangan China pada 1997 lalu.
"Ini secara mendasar akan melemahkan otonomi dan kebebasan tingkat tinggi Hong Kong seperti yang terdapat dalam Deklarasi Bersama China-Inggris 1984 yang didaftarkan pada PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum," tulis misi DK PBB dalam pernyataan resminya.
Sementara itu pada Kamis, 28 Mei 2020, Parlemen China menyetujui rencana pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong.
Dalam pemungutan suara resmi di Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, para delegasi mendukung rencana undang-undang tersebut dengan jumlah hampir bulat.
Ketua Komite Tetap NPC, Li Zhanshu yang merancang UU keamanan nasional mengatakan langkah itu sejalan dengan kepentingan mendasar semua masyarakat China.
Mahatir Muhammad disebut Pembangkang oleh PM Malaysia
Mahathir, sekarang hampir 95 tahun, adalah pemimpin pemerintahan tertua di dunia hingga tiba-tiba ia berhenti pada bulan Februari [File: Lim Huey Teng/Reuters]
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah dipecat oleh partai politik yang ia dirikan bersama setelah duduk di bangku oposisi selama sesi parlemen 18 Mei.
Sebuah pernyataan pada hari Kamis dari Partai Persatuan Adat Malaysia, yang dikenal dengan akronim Melayu Bersatu, mengatakan keanggotaan Mahathir telah "dicabut dengan segera".
Mahathir, yang adalah ketua partai, dipecat karena tidak mendukung pemerintah Malaysia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, presiden Bersatu.
Dalam sebuah surat yang beredar luas di media sosial, partai menyatakan bahwa Mahathir secara otomatis tidak lagi menjadi anggota setelah ia menunjukkan penolakan terhadap kepemimpinan Muhyiddin sebagai perdana menteri dan presiden partai dengan duduk bersama oposisi ketika parlemen bertemu pekan lalu.
Seorang pembantu Muhyiddin mengkonfirmasi bahwa surat-surat itu asli.
Kantor Mahathir menolak tanggapan segera atas permintaan komentar karena belum melihat surat itu sendiri, kata seorang ajudan.
Langkah Muhyiddin dipandang secara luas sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan saat ia menghadapi tantangan yang mungkin terjadi pada jabatan perdana menteri yang baru lahir.
It’s official , former pm Dr Mahathir and his son Mukhriz have been axed from Bersatu for going against party constitution by insisting to sit with the opposition in the May 18 parliament session instead of supporting PN led by PM Muhyiddin, Bersatu President cum acting chairman pic.twitter.com/swRSNlmUPE
Mahathir, yang kini berusia hampir 95 tahun, adalah pemimpin pemerintahan tertua di dunia hingga tiba-tiba ia berhenti pada Februari, memicu perebutan kekuasaan selama seminggu.
Krisis berakhir dengan Muhyiddin, yang mendirikan Bersatu dengan Mahathir sebelum bergabung dengan aliansi empat partai yang memenangkan pemilihan 2018, dinominasikan sebagai perdana menteri.
Muhyiddin mengepalai koalisi baru yang didukung oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai yang pernah dipimpin oleh Najib Razak, yang diadili atas dakwaan korupsi sejak masa jabatannya sebagai perdana menteri hingga 2018.
Mahathir, yang memutuskan tak lama setelah mengundurkan diri bahwa dia ingin menjadi perdana menteri lagi, dengan sengit menentang pemerintah baru dan mencela mantan sekutunya sebagai pengkhianat.
Mahathir meminta mosi kepercayaan di Muhyiddin pada 18 Mei tetapi kursi parlemen terbatas pada pidato Raja Abdullah, mendorong Mahathir yang marah untuk mengklaim "demokrasi sudah mati" di Malaysia.
Empat legislator lainnya dikeluarkan dari Bersatu bersama dengan Mahathir, termasuk putranya, Mukhriz, yang awal bulan ini digulingkan sebagai kepala pemerintahan regional di Kedah, sebuah negara bagian di Malaysia utara, oleh pergantian aliansi yang sama yang memberi Muhyiddin jabatan tertinggi .
“Petugas frontliner kami juga telah mulai menggunakan pelindung wajah atau face shield sebagai upaya untuk semakin mencegahan penularan Covid-19. Nantinya seluruh petugas di stasiun maupun Kereta akan mengguna pelindung wajah ini,” katanya.
Anne mengimbau memasuki era normal baru, tentu akan semakin banyak masyarakat yang kembali beraktivitas. Jika memungkinkan, ia menyarankan sebaiknya tetap bekerja dari rumah.
“Untuk meminimalisir resiko, hanya keluar rumah dan gunakan transportasi publik untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kemudian untuk menghindari antrian, hindari naik KRL di jam-jam sibuk karena akan tetap ada pembatasan jumlah pengguna untuk menjaga physical distancing,” katanya.
PT KCI juga menghimbau masyarakat terutama para pengguna KRL untuk gotong royong saling bekerja sama dan disiplin dalam menjalankan ketentuan dan arahan dari petugas di lapangan agar dapat menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
New Normal Commuter Line Penumpang Dilarang Ngobrol
Penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (28/5). Protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang ditetapkan KCI mensyaratkan agar penumpang tak berbicara secara langsung maupun menelepon saat berada di kereta.
PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan tetap menjalankan protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang sudah berjalan selama ini. Semua wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL, pemeriksaan suhu tubuh penumpang, dan penerapan jaga jarak sesuai dengan marka-marka yang ada di area stasiun dan di kereta.
KCI menyiapkan sejumlah prosedur bagi karyawan maupun pengguna kereta rel listrik (KRL) dalam situasi normal baru. Salah satunya adalah penumpang dilarang berbicara langsung maupun lewat telepon selama melakukan perjalanan dalam kereta.
“Saat ini yang sudah disampaikan adalah imbauan kepada seluruh pengguna untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler, karena salah satu penularan virus corona tipe baru melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara,” kata Vice President Corporate Communications KCI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, hari Kamis, 28 Mei 2020.
"Kami akan melengkapi semua protokol-protokol dengan juga berbicara dengan kementerian lain," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, hari Rabu, 27 Mei 2020.
KCI akan tetap menjalankan protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang sudah berjalan selama ini. Semua wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL, pemeriksaan suhu tubuh penumpang, dan penerapan jaga jarak sesuai dengan marka-marka yang ada di area stasiun dan di kereta.
Untuk semakin memungkinkan kondisi jaga jarak ini, menurut Anne, pada waktu-waktu tertentu, saat padat pengguna, akan ada penyekatan di sejumlah titik stasiun sehingga jumlah orang yang berada di peron dan di dalam kereta dapat terkendali. Bila diperlukan, petugas juga melakukan buka tutup pintu masuk stasiun.
Saat ini, PT KCI juga sudah menyediakan fasilitas wastafel tambahan selain yang telah ada di toilet agar dapat dimanfaatkan pengguna KRL untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan KRL. Selain itu, fasilitas hand sanitizer di stasiun maupun yang dibawa oleh petugas pengawalan di dalam kereta juga tersedia.
Kebersihan kereta dan stasiun semakin dijaga oleh KCI. Sebelum pandemi virus corona melanda, seluruh kereta dan stasiun rutin dibersihkan, baik saat beroperasi melayani penumpang maupun selepas jam operasional.
Sejak pandemi, pembersihan ini dilengkapi dengan penggunaan cairan disinfektan dan penyemprotan disinfektan rutin di stasiun maupun sarana KRL. Permukaan-permukaan yang rutin disentuh penumpang di stasiun, seperti vending machine, gate tiket elektronik, tempat duduk, hingga pegangan tangga juga dibersihkan sekurang-kurangnya sembilan kali dalam satu hari.
“Untuk menjaga kebersihan ini pula, mushola stasiun selama masa pandemi Covid-19 ini tidak menyediakan karpet, sajadah, sarung dan mukena. Kebijakan ini masih akan berlanjut untuk mencegah penularan dari perlengkapan ibadah yang dipakai bersama-sama,” ujarnya.
Beberapa kebijakan-kebijakan baru yang berlaku dan wajib dilaksanakan bagi petugas frontliner kami maupun pengguna KRL itu sendiri untuk melengkapi protokol kesehatan yang telah berjalan selama ini. Anne mengatakan, pembahasan kebijakan-kebijakan baru lainnya masih berlanjut secara intensif oleh pihak-pihak terkait, merujuk pada berbagai pedoman normal baru yang telah dikeluarkan pemerintah.
“Pengguna KRL juga kami ajak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas transaksi tiket non tunai dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank, dan aplikasi Link Aja,” katanya.
Menurut Anne, imbauan menggunakan transaksi non tunai ini untuk meminimalisir kemungkinan penularan Covid-19 dari uang tunai yang sangat sering berpindah tangan.
“Petugas frontliner kami juga telah mulai menggunakan pelindung wajah atau face shield sebagai upaya untuk semakin mencegahan penularan Covid-19. Nantinya seluruh petugas di stasiun maupun Kereta akan mengguna pelindung wajah ini,” katanya.
Anne mengimbau memasuki era normal baru, tentu akan semakin banyak masyarakat yang kembali beraktivitas. Jika memungkinkan, ia menyarankan sebaiknya tetap bekerja dari rumah.
“Untuk meminimalisir resiko, hanya keluar rumah dan gunakan transportasi publik untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kemudian untuk menghindari antrian, hindari naik KRL di jam-jam sibuk karena akan tetap ada pembatasan jumlah pengguna untuk menjaga physical distancing,” katanya.
PT KCI juga menghimbau masyarakat terutama para pengguna KRL untuk gotong royong saling bekerja sama dan disiplin dalam menjalankan ketentuan dan arahan dari petugas di lapangan agar dapat menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Pengaturan posisi duduk siswa minimal 1 meter di Hanoi, karena pandemi virus corona
Kehidupan yang dijalani masyarakat akan berubah, entah itu dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, spiritual, kesehatan, dan bahkan psikologisnya.
Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk membuat protokol kesehatan.
Kerja sama tersebut karena protokol di pesantren hingga perguruan tinggi nantinya berbeda.
"Kami akan melengkapi semua protokol-protokol dengan juga berbicara dengan kementerian lain," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, hari Rabu, 27 Mei 2020.
"Supaya berbeda untuk yang SMA, SMP, SD, TK, playgroup, itu pasti berbeda-beda. Untuk yang mahasiswa pasti juga berbeda. Karena itu perlu untuk detail dan jelas," lanjutnya.
Lalu bagaimana protokol penanganan Covid-19 di area Institusi Pendidikan?
Dikutip dari laman situs Kantor Staff Presiden http://ksp.go.id, berikut Protokol Penanganan Covid-19 di Area Institusi Pendidikan dalam format pdf:
Pemerintah sedang mengkaji skenario tatanan hidup baru (new normal) saat masa pandemi virus Corona (COVID-19). Bupati Bogor Ade Yasin menyebut pihaknya tengah mempersiapkan segala hal manakala daerahnya kembali dibuka untuk aktivitas sosial dan ekonomi dengan protokol new normal itu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, pembukaan kembali sekolah akan diputuskan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama.
