Pemalsu Dokumen PPDB Bisa Diancam Penjara Enam Tahun
Pemalsu dokumen PPDB 2020 bisa diancam penjara enam tahun. (Istockphoto/menonsstocks)
Plt Inspektorat Jenderal Kementerian PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Chatarina Muliana Girsang, menyatakan tindak pemalsuan dokumen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 bisa diancam pidana penjara enam tahun.
"Kalau memenuhi unsur delik pemalsuan bisa kena [jerat pidana]. Atau delik menggunakan surat palsu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, hari Jumat, 12 Juni 2020.
Sanksi terhadap pemalsu dokumen PPDB 2020 dijelaskan melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
Pasal 39 menyatakan, pemalsuan terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, atau bukti atas prestasi bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Chatarina menjelaskan, sanksi tersebut diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 terkait pemalsuan dokumen.
Disebutkan di pasal tersebut, tiap orang yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dapat dijerat pidana penjara paling lama enam tahun.
Namun Chatarina mengatakan, jeratan tersebut baru bisa ditindak jika aksi pemalsuan menimbulkan unsur kerugian.
"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," bunyi angka (2) pasal tersebut.
Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammad Hamid mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapati laporan pemalsuan dokumen PPDB 2020.
"Biasanya kalau pemalsuan satu sampai dua kasus ditangani langsung oleh pemerintah daerah setempat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Kemendikbud baru turun tangan, katanya, jika kasus pemalsuan terjadi dengan masif di sejumlah daerah.
Tahapan PPDB di sejumlah daerah sudah dimulai pekan ini. Tahun ini PPDB dibagi menjadi empat jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi.
Terdapat beberapa dokumen mulai dari akta lahir, kartu keluarga, ijazah dan dokumen khusus yang ditentukan berdasarkan jalur yang ditempuh.
Arab Saudi sedang mempertimbangkan membatalkan musim haji untuk pertama kalinya sejak kerajaan itu didirikan pada 1932, setelah kasus virus corona di negara itu mencapai 100.000.
“Masalah ini telah dipelajari dengan cermat dan berbagai skenario sedang dipertimbangkan. Keputusan resmi akan dibuat dalam waktu satu minggu, "kata seorang pejabat senior dari kementerian haji dan umrah Arab Saudi kepada Financial Times.
Ibadah tahunan yang diadakan pada akhir Juli adalah salah satu pertemuan jamaah terbesar di dunia, yang menarik sekitar 2 juta orang ke kerajaan setiap tahun. Tetapi setelah penyelenggara acara global termasuk Olimpiade di Tokyo terpaksa menunda atau membatalkan karena pandemi virus corona, pejabat Saudi menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengambil tindakan.
Salah satu proposal adalah untuk memungkinkan sejumlah kecil jamaah haji setempat untuk melakukan haji, sambil mengamati tindakan pencegahan kesehatan yang ketat. Kemungkinan lain adalah membatalkan musim haji sama sekali. "Semua opsi ada di atas meja tetapi prioritasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan peziarah," kata pejabat itu.
Sementara Arab Saudi telah mengatur haji selama penyebaran virus sebelumnya seperti Ebola dan MERS, skala global pandemi virus corona menghadirkan tantangan yang jauh lebih sulit.
Pemerintah lebih awal untuk menegakkan langkah-langkah yang membantu mengendalikan virus setelah kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret, termasuk pembatasan perjalanan dan jam malam nasional dua bulan. Tetapi setelah kerajaan itu mulai meredakan kuncian pada akhir Mei, jumlah kasus dan kematian sehari-hari telah meningkat. Lebih dari 3.000 kasus dilaporkan setiap hari selama enam hari terakhir dan kematian mencapai 857 pada hari Kamis.
Mengunjungi kota suci Mekah Saudi untuk melakukan haji adalah tugas sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik. Selama perjalanan selama seminggu, para peziarah berdoa di Masjid al-Haram, mengelilingi Ka'bah, struktur kubus yang dibalut warna hitam di halaman utama masjid - dan mengunjungi Gunung Arafat. Ibadah haji ditutup dengan Idul Adha, perayaan yang menandai akhir haji ketika jamaah mengganti jubah ihram putih mereka dengan pakaian biasa dan mengorbankan domba, kambing dan unta.
Fakta bahwa ritual haji harus dilakukan pada minggu kedua bulan Muslim Dhu al-Hijja, yang jatuh tahun ini dari 29 Juli hingga 4 Agustus, berarti ziarah tidak dapat ditunda dan ada jadwal ketat untuk menyelesaikan perjalanan dan akomodasi rencana.
Pemerintah Saudi, yang sangat bangga mengorganisir haji dan menampung pengunjung agama, memberlakukan kuota nasional pada jumlah jamaah haji dari masing-masing negara setiap tahun. Para pemimpin negara-negara Muslim sering mengajukan petisi kepada raja Saudi, yang gelar resminya adalah Penjaga Dua Masjid Suci, untuk meningkatkan kuota nasional mereka karena permintaan melebihi pasokan dan daftar tunggu dapat mencapai 30 tahun.
Alokasi terbesar diberikan kepada Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, yang biasanya mengirimkan sekitar 200.000 peziarah. Namun tahun ini, pejabat Indonesia mengatakan warganya tidak akan bepergian.
“Pada bulan Mei, kami menyiapkan dua opsi: pengurangan atau pembatalan kuota 50 persen. [Tetapi] Arab Saudi belum membuka akses ke jamaah haji dari negara mana pun hingga saat ini, ”Fachrul Razi, menteri urusan agama Indonesia, mengatakan kepada media lokal awal bulan ini. "Akibatnya, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk melakukan persiapan utama untuk layanan dan perlindungan peziarah."
Malaysia mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka juga tidak akan mengirim peziarah tahun ini.
Arab Saudi pada akhir Februari menghentikan umrah, yang dikenal sebagai ibadah yang lebih rendah dan dapat dilakukan sepanjang tahun, sebagai akibat dari virus. Sebulan kemudian, pemerintah menyarankan umat Islam yang ingin melakukan haji tahun ini untuk menunda membuat pengaturan perjalanan sampai ada kejelasan lebih lanjut tentang sejauh mana wabah.
Pemerintah memiliki target ambisius untuk perluasan sektor pariwisata religius sebelum pandemi melanda. Di bawah program reformasi ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kerajaan itu bertujuan untuk menggandakan jumlah jamaah umrah asing menjadi 15m pada akhir tahun 2020.
Gabungan jemaah haji dan haji diperkirakan akan menghabiskan lebih dari $12 miliar tahun ini. Kemungkinan hilangnya sebagian besar pendapatan itu akan memberi tekanan lebih besar pada ekonomi yang telah dilanda guncangan kembar akibat jatuhnya harga minyak dan pandemi. Hotel dan operator pariwisata religius di kota suci Mekah dan Madinah akan sangat terpengaruh.
Arab Saudi menghentikan perjalanan internasional pada 20 Mei, larangan yang perlu dicabut jika haji akan dilanjutkan.
Pola haji saat ini telah diadakan secara teratur sejak tahun 630. Pola haji ini telah terganggu karena alasan politik, ekonomi atau kesehatan sekitar 40 kali, semua sebelum pendirian Arab Saudi modern pada tahun 1932, menurut sebuah laporan oleh berbasis di Riyadh. Yayasan Raja Abdulaziz untuk Penelitian dan Arsip.
Apa pun tindakan yang diambil Arab Saudi, keputusan itu akan penuh dengan konsekuensi politik dan ekonomi di dalam dan luar negeri, menurut Yasmine Farouk, seorang sarjana tamu di Program Timur Tengah Carnegie Endowment for International Peace.
"Jika mereka melanjutkan haji sementara situasi Covid-19 saat ini tidak membaik, mereka mungkin mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sistem kesehatan mereka, kritik internasional dan bahkan mungkin tuntutan kompensasi," kata Farouk. "Jika mereka memutuskan menentang haji, ekonomi, terutama ekonomi lokal Mekah dan Madinah yang akan menderita."
Jumlah warga Kota Cilegon hang terpapar Corona atau Covid-19 terus bertambah, Jumat (12/6). Diketahui hingga saat ini sebanyak 28 pasien yang dinyatakan positif Corona.
Pada hari ini tercatat ada sebanyak 11 pasien baru yang telah dinyatakan positif Corona berdasarkan hasil swab.
"Menginformasi bahwa hari ini Jumat 12 Juni 2020 ada penambahan 11 warga Kota Cilegon yang terkonfirmasi positif Covid -19. Jadi dengan adanya penambahan berarti jumlah yang positif Civid-19 di Kota Cilegon sebanyak 28 kasus," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade, pada hari Jumat, 12 Juni 2020.
Dia mengungkapkan 10 dari 11 pasien baru yang telah dinyatakan positif Corona merupakan tenaga medis di RSUD Cilegon.
"Dari penambahan 11 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 hari ini, 10 diantaranya merupakan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, sedangkan yang 1 warga biasa," jelasnya.
Untuk diketahui, Penambahan 11 kasus positif Covid -19 di Kota Cilegon yang pertama berinisial AR (26) jenis kelamin perempuan warga Kelurahan Panggungrawi, NJ (38) perempuan warga Kelurahan Taman Baru, FR (25) laki-laki warga Kelurahan Gedong Dalem, AK (45) laki-laki Kelurahan Dedong Dalem, MK (41) laki-laki warga Kelurahan Tegal Bunder.
Lalu SW (32) laki-laki warga Kelurahan Gedong Dalem, YI (30) perempuan warga Kelurahan Bendungan, DQ (27) perempuan warga Kelurahan Kebon Dalem, AW (28) perempuan warga Kelurahan Cibeber, MS (41) perempuan warga Kelurahan Citangkil dan SU (52) warga Kelurahan Jombang Wetan
Kesadaran Kesetaraan Ras sebagaimana Tercermin dalam “Hitam atau Putih” Michael Jackson, "Sekarang saya percaya pada keajaiban, dan Keajaiban, telah terjadi malam Ini.
Dalam film "Black or White" oleh Michael Jackson, tema anti-rasisme sangat monumental. Rasisme berlaku sekitar saat Michael melakukan video ini. Video itu menginspirasi dan berpengaruh kepada publik dan masyarakat kita.
Dalam film pendek Michael menekankan kepada para pengamatnya bahwa itu tidak masalah warna kulit Anda atau etnis apa Anda karena kita semua sama di akhir hari. Dia bahkan membuat dunia tahu bahwa dia tidak setuju dengan Ku Klux Klan dan dia juga tidak takut pada mereka, yang seharusnya menginspirasi orang lain, tetapi kita sebagai orang cenderung takut untuk berbicara karena reaksi masyarakat mungkin memberi kita.
Pembakaran salib dan lirik "Aku tidak takut tanpa lembaran" menjadi syair yang kuat dan tentu saja beberapa orang melakukan yang terbaik untuk menghancurkan karier Michael.
Lebih jauh lagi, penghancuran jendela dan macan kumbang di akhir video melambangkan bahwa dia ingin menghancurkan semua yang tidak baik dan yang mendiskriminasi hak-hak kita sebagai individu. Panther adalah simbol dari organisasi "The Black Panthers."
Yang ingin Michael lakukan hanyalah berbicara dan menunjukkan apa yang seharusnya dikatakan orang lain jauh sebelum film ini. Dia cukup berani untuk benar-benar melakukannya dan tidak peduli.
Berlin Dikabarkan Takut Sanksi Baru AS terhadap Nord Stream 2 Dapat Menargetkan Negara Jerman
Nord Stream II Infrastruktur energi untuk masa depan
Pekan lalu, ketua komite Bundestag tentang energi memperingatkan bahwa Berlin dapat membalas legislasi sanksi baru yang sedang diusulkan di Washington dengan menampar bea impor atas gas AS.
Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi Jerman khawatir bahwa sanksi baru AS terhadap proyek pipa gas Nord Stream 2 dapat mempengaruhi tidak hanya perusahaan-perusahaan Jerman dan Eropa, tetapi juga agen-agen federal, Frankfurter Allgemeine Zeitung melaporkan pada hari Jumat, mengutip dokumen kementerian internal.
Menurut FAZ, kementerian khawatir bahwa undang-undang sanksi baru yang diusulkan oleh kelompok bipartisan anggota parlemen AS akan menargetkan entitas yang menyediakan layanan, seperti pemeriksaan, tes atau pekerjaan sertifikasi yang diperlukan untuk mengoperasikan pipa. Oleh karena itu, surat kabar itu mengatakan, diperkirakan sanksi akan menargetkan departemen pemerintah yang terlibat dalam pekerjaan administrasi dan teknis untuk konstruksi atau operasi Nord Stream 2.
"Ini akan menjadi sesuatu yang baru jika sanksi diarahkan terhadap departemen pemerintah (ramah) atau terhadap pemerintah secara langsung," kata dokumen internal itu, menurut surat kabar itu. Dalam hal apa pun, "dapat diasumsikan bahwa sanksi baru akan secara signifikan meningkatkan jumlah perusahaan Jerman dan Eropa yang berpotensi menjadi sasaran sanksi," tambah dokumen itu.
Berbicara pada konferensi pers Jumat malam, Menteri Urusan Ekonomi dan Energi Peter Altmaier menekankan bahwa langkah-langkah sanksi baru AS terhadap Nord Stream 2 akan menjadi kesalahan.
"Mengenai AS dan subjek Nord Stream 2, saya pikir tidak masuk akal untuk berspekulasi tentang langkah-langkah yang mungkin. Pemerintah Jerman telah lama berpendapat bahwa sanksi ekstrateritorial bertentangan dengan hukum internasional dan tidak membantu memajukan internasional kerja sama, "kata Altmaier, berbicara kepada wartawan.
Pekan lalu, komite Bundestag untuk masalah energi Ketua Klaus Ernst memperingatkan bahwa Berlin tidak akan duduk diam jika Washington bergerak maju dengan langkah-langkah sanksi baru, tetapi mempertimbangkan "langkah serius untuk melindungi diri kita sendiri," termasuk tugas baru pada impor gas AS. Menurut anggota parlemen dari Partai Kiri (Die Linke), perilaku AS yang terkait dengan Nord Stream 2 dapat dicirikan sebagai perambahan pada kedaulatan Jerman dan Eropa.
Heiko Hessenkemper, seorang anggota parlemen Alternatif untuk Jerman (AfD) dan anggota lain dari komite tentang masalah energi, menyebut keinginan Washington untuk memungut sanksi lebih lanjut pada proyek energi merupakan bentuk "imperialisme ekonomi" yang bertujuan melindungi industri fracking AS dengan cara ilegal .
Nord Stream 2 adalah proyek pipa gas alam senilai € 9,5 miliar yang dirancang untuk dapat memompa hingga 55 miliar meter kubik gas per tahun dari Rusia ke Jerman dan Eropa Barat melalui Laut Baltik. Akhir tahun lalu, Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi pada kontraktor yang bekerja pada proyek tersebut, mendorong kontraktor pipa Swiss untuk menarik diri dari konstruksi dengan hanya 160 km dari 1.230 km pipa yang tersisa untuk dibangun.
Bersama dengan raksasa gas Rusia Gazprom, para peserta Nord Stream 2 meliputi Uniper dan Wintershall Jerman, Engie Prancis, OMV Austria, dan Shell Belanda Kerajaan Inggris-Belanda.
Rusia mengangkut kapal pipa Akademik Cherskiy dari Timur Jauh Rusia ke wilayah Baltik bulan lalu, dan telah berulang kali berjanji untuk menyelesaikan pipa, terlepas dari tekanan AS.
Senator Republik dan Demokrat AS memperkenalkan undang-undang sanksi baru yang menargetkan Nordstream 2 Kamis lalu, dengan rancangan undang-undang yang berjudul 'Melindungi Undang-undang Keamanan Energi Eropa'. Juga pekan lalu, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Trump setuju dengan gagasan sanksi baru pada proyek Rusia-Eropa.
Pemerintah Sibuk Lindungi TKA China, Tapi Abai Terhadap TKI Sendiri
Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma/Net
Republik Rakyat China (RRC) merupakan pasar kerja terbesar sektor perikanan dan pelayaran. RRC merupakan industri perikanan terbesar di dunia yang memiliki ribuan jumlah kapal ikan, dan menjadikan negara itu sebagai negara penghasil ikan nomor satu di dunia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas mereka menggunakan ABK yang berasal dari Indonesia. Tiap tahun, diperkirakan puluhan ribu ABK Indonesia berangkat kerja di kapal ikan China melalui mining agency di Jakarta ataupun di daerah daerah. Dengan kata lain, hasil perikanan RRC banyak ditopang oleh tenaga kerja dari Indonesia.
Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma mengatakan, pemerintah jangan hanya menyalahkan maning agency jika terjadi kasus ABK yang bekerja di kapal RRC, tapi harus melakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga.
"Kalau tenaga asing China dilindungi, mestinya TKI kita juga harus dijamin pelindunganya oleh pemerintah China dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah RI bukan swasta," ujar Jamal, hari Jumat, 12 Juni 2020.
Pemerintah harus menghapus berbagai tumpang tindih aturan penempatan ABK kapal dan yang mengakibatkan ABK jadi korban. Jika tidak segera memperbaiki tumpang tindih ini maka sebenarnya pemerintah sudah ikut menyumbang kondisi ABK yang tidak terlindungi selama ini.
Upaya perlindungan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan ABK sebelum penempatan maupun ketika mereka bekerja bahkan hingga purna penempatan.
"Apa gunanya kita melakukan perlindungan di dalam negeri jika pemerintah tidak bisa menegosiasikan aturan perlindungan tersebut ke negara penempatan," tambah Jamal.
Hingga kini, sudah ada beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan RRC. Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MoU tersebut dilaksanakan di Great Hall of The People, disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo Jokowi dan Presiden Xi Jinping pada 26 Maret 2015 lalu.
Terdapat 8 MoU kerja sama Indonesia dan RRC yang telah ditandatangani.
"Kasus perbudakan di kapal China yang mencuat harus jadi momentum pemerintah untuk meningkatkan bargaining tenaga kerja Indonesia melalui diplomasi untuk meningkatkan perlindungan warga negara," ucap Jamal yang pernah menjadi anggota Satgas Perlindungan TKI di era Presiden SBY.
Dia mempertanyakan, jika pemerintah mau melindungi TKA RRC yang datang bahkan ada pasang badan untuk mereka, lalu apakah ada pejabat RRC yang mau pasang badan untuk perlindungan TKI di sana.
Pemerintah harus membangun sistem perlindungan dan melakukan negoisasi ulang dengan pemerintah RRC agar warga negara yang bekerja di sana khususnya di kapal ikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum ketika bekerja.
"Pemerintah harus membangun MoU sebagai payung kerjasama yang mencakup aspek perlindungan menyeluruh terhadap hal-hal ABK yang menjadi dasar MOU antara mining agency user (ownership)," demikian Jamaludin Suryahadikusuma.
Jaksa mempertanyakan PM Italia atas penanganan krisis virus
Surat kabar lokal Eco di Bergamo menampilkan beberapa halaman obituari dalam edisi 17 Maret 17 2020, di Mediglia, Italia. Foto: Luca Bruno / AP
Jaksa menanyai Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte sekitar tiga jam pada hari Jumat atas penanganannya terhadap virus corona, kantornya menegaskan.
Jaksa penuntut dari Bergamo, kota di wilayah Lombardy utara yang paling parah terkena virus itu, telah meluncurkan penyelidikan mengapa dua kota tidak disebut sebagai "zona merah" sebelumnya dalam krisis.
Epidemi telah menewaskan lebih dari 34.000 di Italia, salah satu negara yang paling terpukul di dunia, sebagian besar di utara negara itu.
Kepala jaksa penuntut Maria Cristina Rota dan timnya berusaha mencari tahu mengapa penguncian tidak dilakukan pada awal darurat kesehatan di sekitar kota Nembro dan Alzano di provinsi Bergamo.
Pakar kesehatan mengatakan seandainya daerah itu dikarantina, banyak nyawa akan diselamatkan.
Tim telah bertemu dengan pejabat senior di Lombardy, yang mengatakan itu tergantung pada Roma untuk memutuskan apakah area tertentu harus ditutup.
Conte telah membantah bahwa daerah memiliki keleluasaan penuh untuk menutup daerah-daerah tertentu di mana virus mulai berkobar pada akhir Februari dan awal Maret 2020.
"Jika Lombardy menginginkannya, itu bisa membuat zona merah Alzano dan Nembro," katanya.
Kota pertama di Italia yang dikarantina adalah Codogno, sekitar satu jam di selatan Nembro dan Alzano, pada 21 Februari.
Sembilan kota lain di sekitar Codogno kemudian dikunci sebelum seluruh wilayah Lombardy dan 14 provinsi di daerah tetangga Veneto, Piedmont dan Emilia Romagna dikarantina pada 8 Maret 2020.
Conte memberlakukan karantina nasional pada 10 Maret 2020.
Pada hari Kamis, Conte mengatakan dia menyambut penyelidikan Bergamo dan "sama sekali tidak khawatir".
"Saya akan dengan cermat menetapkan semua fakta yang saya ketahui. Semua investigasi dipersilahkan. Warga memiliki hak untuk tahu dan kami memiliki hak untuk menjawab" Jawab Conte.
Terpisah dari penyelidikan yang dipimpin oleh Rota, sekitar 50 anggota keluarga korban virus korona di provinsi Bergamo mengajukan keluhan pada hari Rabu, aksi kelompok hukum pertama semacam itu di Italia, atas penanganan krisis.
Minta Loloskan Siswa di PPDB, Anggota DPRD Jabar Minta Maaf
Penampakan surat rekomendasi berkop DPRD Jabar (Foto: Istimewa).
Sebuah surat rekomendasi meminta siswa tertentu diloloskan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 4 Kota Bandung dengan kop atas nama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar HM Dadang Supriatna beredar di kalangan pegiat pendidikan.
Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020. Isinya, merekomendasikan siswa tertentu untuk diterima di SMKN 4 Kota Bandung untuk tahun ajaran 2020/2021.
Namun, dalam surat yang beredar itu, nama siswa, ID akun, dan asal sekolahnya ditutup dengan coretan stabilo warna merah muda.
Saat dikonfirmasi, Dadang Supriatna membenarkan surat itu. Ia mengaku sama sekali tidak bermaksud untuk menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Jawa Barat.
"Menindaklanjuti informasi yang beredar terkait surat rekomendasi siswa berkop DPRD Jabar, saya Dadang Supriatna, anggota Komisi V DPRD Jabar, menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas kealpaan yang saya buat," kata Dadang Supriatna, dalam siaran persnya, hari Jumat, 12 Juni 2020, dikutip dari Antara.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan Jabar maupun pihak sekolah agar mengabaikan surat rekomendasi yang dibuatnya karena sejak awal dirinya tidak bermaksud mengintervensi PPDB.
"Sebagai manusia biasa, saya sangat menyadari tak bisa luput dari kesalahan dan kealpaan," dalihnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hasbullah Ahmad mengaku akan memanggil Dadang.
"Insyaallah kami BK akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan mengeluarkan rekomendasi dalam hal ini menggunakan kop surat lembaga DPRD Jabar," kata dia.
Menurut Hasbullah, ada dua kesalahan yang dilakukan Dadang. Pertama, menggunakan nama lembaga atas nama pribadi. Kedua, mengeluarkan rekomendasi untuk meloloskan siswa dalam PPDB.
Sesuai dengan kode etik dan tata tertib DPRD, ia menegaskan yang berhak mengeluarkan surat dengan menggunakan kop DPRD Jabar hanyalah pimpinan.
"Pokoknya nanti kita akan panggil, dan menjadi syok terapi kepada anggota dewan yang lain, ya. Nah, di sisi lain anggota dewan tidak boleh mengeluarkan rekomendasi apalagi ini kan menggunakan kop lembaga," katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat agar sekolah mengabaikan surat rekomendasi tersebut.
"Kami sudah hubungi Disdik Jabar, meminta kepada mereka agar sekolah mengabaikan surat rekomendasi itu karena surat ini bukan atas nama institusi DPRD Jabar," katanya.
Dikutip dari situs dprd.jabarprov.go.id, Dadang (48) merupakan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Bandung. Dengan pendidikan terakhir Magister (S2), politikus Partai Golkar ini duduk sebagai anggota Komisi V DPRD Jabar yang mengurusi bidang pendidikan.
Terpisah, Anggota Komisi X DPR Illiza Sa'aduddin Djamal mengaku menerima laporan tentang keberadaan pihak yang melakukan intervensi ke sekolah demi memasukkan calon peserta didik di luar prosedur.
"Saya mendengar ada beberapa pihak di daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah," kata politikus Partai Persatuan pembangunan (PPP) itu, lewat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (12/6)
"Semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada, tidak boleh ada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)," kata dia.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyentil nama Presiden Joko Widodo terkait vonis ringan pada para terdakwa pelaku penyiraman air keras, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis di sidang kemarin, hari Kamis, 10 Juni 2020.
Dalam cuitan di akun twiternya, Kamis (11/6), Novel mempertanyakan apakah ada pembiaran pada kerja aparat.
Melihat kebusukan semua yg mrk lakukan rasanya ingin katakan TERSERAH.. Tp yg mrk lakukan ini akan jadi beban diri mrk sendiri, krn semua akan diperthhjwbkan. Termasuk pak @jokowi yg membiarkan aparatnya berbuat spt ini.. prestasi?
Novel yang juga merupakan mantan anggota Polri ini mengaku merasa 'dikerjai' dengan fakta persidangan yang membuat terdakwa Rahmat dan Ronny hanya dituntut satu tahun penjara.
"Keterlaluan memang, sehari-hari bertugas memberantas mafia hukum dengan UU Tipikor, tapi jadi korban praktik lucu begini. Lebih rendah dari orang menghina," cuit Novel.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Novel menyebut negara telah abai dalam perkara yang membuat penglihatannya rusak. Ia menjelaskan negara abai terlihat dari kedudukan JPU yang tidak menjadi representasi negara dalam mewakili kepentingan korban.
"Penuntut umum itu mewakili negara. Jadi, kepentingan yang diwakili negara adalah kepentingan perlindungan kepada warga negara dalam hal ini adalah korban. Nah, ketika itulah kepentingannya harus seperti itu," terang Novel kepada CNNIndonesia.com, hari Kamis, 11 Juni 2020.
"Tapi ini tidak sama sekali mencerminkan kepentingan membela negara. Kepentingannya justru malah buruk sekali," ujarnya.
Dalam perkara ini, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang merupakan anggota Polri aktif dituntut satu tahun pidana penjara.
Para terdakwa terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri.
Mereka terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun penjara.
Sedangkan berdasarkan fakta persidangan, jaksa memandang perbuatan kedua terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan. Beleid ini mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
Jaksa beralasan gugurnya Pasal 355 sebagaimana dakwaan karena kedua terdakwa tidak sengaja dan tidak ada niat melukai Novel dengan air keras.
"Dalam fakta persidangan yang bersangkutan hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang yaitu Novel Baswedan dikarenakan alasannya karena lupa dengan institusi; menjelekkan institusi," ujarnya.
"Nah, kemudian ketika dia lakukan pembelajaran dia siramkan ke badannya ternyata mengenai mata, maka kemudian Pasal yang tepat adalah di Pasal 353, perencanaan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat," terang Jaksa.
