Saturday, 10 June 2023

PENAS Petani-Nelayan XVI-2023: Menko Airlangga Paparkan Upaya Kongkrit Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

PENAS Petani-Nelayan XVI-2023: Menko Airlangga Paparkan Upaya Kongkrit Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

PENAS Petani-Nelayan XVI-2023: Menko Airlangga Paparkan Upaya Kongkrit Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan




Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Foto: Kemenko Perekonomian.






Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para petani.







Hal ini sangat penting di tengah langkah pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek utama dalam agenda pembangunan nasional 2022-2024.


Pemerintah memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses serta kualitas konsumsi pangan.


Sebab, ketersediaan pangan yang memadai sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, apalagi di tengah ketidakpastian global akibat dampak pandemi Covid-19, eskalasi geopolitik, hingga perubahan iklim saat ini.


Menurut Airlangga, peran aktif dan tanggung jawab berbagai pihak juga diperlukan untuk dapat meningkatkan produksi sektor pertanian.


Dengan demikian ancaman krisis pangan global dapat teratasi, termasuk dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal.


Menko Airlangga menyatakan hal tersebut saat membuka Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan XVI-2023 secara virtual dari Jakarta, hari Sabtu, 10/06/2023.


"Pemerintah harus terus mengambil langkah-langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan cara meningkatkan produksi dan memasifkan konsumsi pangan lokal serta mengenalkan ke negara lain sebagai komoditas ekspor,” ujar Airlangga.


Menurutnya, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya.








Mulai dari pembangunan infrastruktur bendungan untuk penyediaan air, pembangunan sarana transportasi untuk mengurangi logistic cost, pemanfaatan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan penerapan pertanian cerdas.


Pemerintah juga telah memfasilitasi penggunaaan alat dan mesin pertanian, penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).


Penerapan pembangunan kelautan perikanan ekonomi biru (blue economy), menumbuhkan start-up muda dan marketplace, hingga memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.


Menko Airlangga lantas mengajak seluruh stakeholders untuk turut berkolaborasi dalam melakukan kerja nyata guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani, nelayan dan petani hutan.


Agar menjadi lebih produktif, mumpuni dalam literasi bisnis, mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, serta mandiri dan berdaya saing secara global.


“Pada forum akbar seperti PENAS XVI-2023 ini, sebagai ajang silaturahmi, sebagai wadah promosi hasil pembangunan pertanian, sebagai wadah untuk melakukan evaluasi, koreksi dan penyempurnaan terhadap program-program Pemerintah, sebagai wadah akses teknologi, dan sebagai wadah memperkenalkan bibit-bibit unggul,” katanya.


Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Menteri Pertanian, Anggota Komisi IV DPR RI, Anggota DPD RI, kepala daerah se-Indonesia, serta Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional.



PENAS Petani Nelayan 2023 Upaya Jaga Ketahanan Pangan Nasional



Gelaran Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVI Tahun 2023 akan berlangsung di Kawasan Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Sumatra Barat (Sumbar) pada 10-15 Juni 2023.


Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 menjadi upaya konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan.







Selain itu, fenomena iklim El Nino yang berpotensi memberi ancaman kekeringan yang cukup parah terhadap pertanian juga perlu diperhatikan.


“Ini adalah bagian-bagian untuk mengkonsolidasi, kekuatan dan potensi pertanian, didalam menjaga ketahanan pangan nasional kita”, ungkap Syahrul, melalui keterangannya, Jumat (9/6).






Syahrul menambahkan, selain iklim yang cukup ekstrim, ketegangan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memberi tantangan yang cukup besar terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan negara.


Untuk itu, PENAS Tani Nelayan 2023 diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan yang tengah dihadapi oleh sektor pangan Indonesia. Momentum PENAS Petani Nelayan sangat penting untuk menyatukan visi dan pandangan seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.


“Acara PENAS nanti ini harus menjadi puncak komunikasi emosional kita, bukan hanya konsepsi atau idealisme saja, besok ada El Nino, besok ada warning terhadap krisis pangan dunia, karena cuaca ekstrim, serangan hama dimana-mana, oleh karena itu Penas ini sangat penting untuk menyatukan visi dan pandangan kita dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan," tegasnya.


Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan, PENAS Petani Nelayan XVI merupakan ajang silaturahmi akbar petani dan nelayan seluruh Indonesia dan juga forum unjuk gigi inovasi dan teknologi pertanian.


“Pada PENAS Petani Nelayan XVI akan ada berbagai macam acara para petani nelayan untuk unjuk gigi menampilkan berbagai macam inovasi teknologi. Disini petani tidak hanya akan menampilkan teknologi inovasinya, akan tetapi juga ada produk-produk pertaniannya, baik yang dalam bentuk natural maupun olahan. Bahkan “Smart Farming” sudah muncul di PENAS Petani Nelayan XVI," ujar Dedi.


Dedi menambahkan, PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 juga ada Rembug Madya yang akan mendiskusikan tentang pembangunan pertanian dan membicarakan apa yang akan diperbuat oleh KTNA untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.


"Selain itu, akan juga ada dipertemukannya para petani yang di off farm dan on farm dari hulu sampai hilir di Temu Bisnis dan ini akan mempertemukan petani dengan para off taker, dan output dari Temu Bisnis adalah Kontrak Farming, yang istilahnya petani sudah mendapatkan order," katanya.


Lebih lanjut, Dedi mengatakan kegiatan lainnya ialah Pameran Pembangunan Pertanian. Kementan akan beraprtisipasi dalam kegiatan ini dengan menyajikan berbagai program dengan tema besar, yakni “Mitigasi, Adaptasi dan Dampak Perubahan Iklim”.


Pameran akan diisi dengan menampilkan langkah-langkah Kementan dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrim serta display berbagai macam komoditas pertanian yang dikemas secara epik, pemutaran video program dan capaian, hingga coffee corner lengkap dengan barista juga unjuk rasa untuk berbagai komoditas sampai dengan permainan atau games dengan alat mesin pertanian yang disajikan secara 3D.


Penas Petani Nelayan 2023 akan dihadiri petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota. Diperkirakan kehadiran peserta mencapai 40.000 an orang.


PENAS Petani Nelayan merupakan forum pertemuan yang telah berlangsung sejak 1971, dan menjadi bagian yang strategis dalam upaya membangun kesepahaman diantara berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian maupun perikanan.























5 killed in explosion at rocket and explosives factory in Turkey

5 killed in explosion at rocket and explosives factory in Turkey

5 killed in explosion at rocket and explosives factory in Turkey










ANKARA, Turkey - An official says an explosion at a rocket and explosives plant in Turkey caused a building to collapse, killing all five workers inside. The explosion occurred at around 8:45 a.m. Saturday at the compound of the state-owned Mechanical and Chemical Industry Corporation, on the outskirts of the capital, Ankara. Gov. Vasip Sahin said the explosion is believed to have been caused by a chemical reaction during the production of dynamite. Shop and house windows in surrounding areas were shattered by the force of the blast, NTV television reported.







An explosion at a rocket and explosives plant in Turkey caused a building to collapse on Saturday, killing all five workers inside, an official said.


The explosion occurred at around 8:45 a.m. at the compound of the state-owned Mechanical and Chemical Industry Corporation, on the outskirts of the capital, Ankara, Gov. Vasip Sahin told reporters.




Sahin said the explosion was likely to have been caused by a chemical reaction during the production of dynamite. Prosecutors have launched a formal investigation, he said.


Gray smoke was seen rising from the compound as ambulances and fire trucks rushed to the area, private NTV television reported.




Shop and house windows in surrounding areas were shattered by the force of the blast, the report said.


Family members rushed to the compound for news of their loved ones, the station said.









The explosion rocked the missile and explosives factory in Ankara's Elmadag district, according to the report. A fire brigade and an ambulance were dispatched to the scene.


"An explosion occurred at the MKE missile factory in the Elmadag district of Ankara. The explosion killed five of our workers. A judicial and administrative investigation has been launched," the Turkish Defense Ministry said.


After receiving the information about the explosion, Turkish Defense Minister Yasar Guler canceled his tour to the southern province of Hatay on the border with Syria and is now on his way to Ankara, the local newspaper reported.


The factory hit by the explosion belongs to the Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE). The MKE is a state-owned company that manufactures weapons and equipment for the Turkish armed forces


The explosion occurred at around 8:45 am at the compound of the state-owned Mechanical and Chemical Industry Corporation, on the outskirts of the capital, Ankara, Gov. Vasip Sahin told reporters.


Sahin said the explosion was likely to have been caused by a chemical reaction during the production of dynamite. Prosecutors have launched a formal investigation, he said.


Gray smoke was seen rising from the compound as ambulances and fire trucks rushed to the area, private NTV television reported.


Shop and house windows in surrounding areas were shattered by the force of the blast, the report said.

























Snowden weighs in on Trump’s classified docs indictment

Snowden weighs in on Trump’s classified docs indictment

Snowden weighs in on Trump’s classified docs indictment




An image from the indictment against former President Donald Trump unsealed on June 9, 2023 © Justice Department via AP






Donald Trump’s alleged mishandling of state secrets is common behavior in Washington and typically goes unpunished, former NSA whistleblower Edward Snowden has argued in response to the former US president’s indictment.







“All kidding aside, it’s not wrong to say that the indictment of Donald Trump for mishandling classified documents is a case of selective prosecution,” Snowden said on Friday in a Twitter post. “Spilled secrets are very much the currency of Washington, and Trump was not alone in splashing them around. He was just the least graceful.”


Trump was charged with 37 felonies in a federal grand jury indictment that prosecutors unsealed on Friday. He’s accused of knowingly retaining classified documents after leaving office, conspiring to keep federal authorities from retrieving them and obstructing an investigation into their whereabouts.


Snowden marked the 10-year anniversary this week of his exposure of mass spying on US citizens by their government. He said Trump failed to fix the system that has now come back to haunt him.


“It’s hard to feel sorry for a man who had four years in the White House to reform that broken system and instead left it in place to the detriment of the American public. He is caught within the same gears his own hands once turned,” Snowden tweeted.


Some observers pointed out that Trump is being prosecuted under the same law – the Espionage Act – that Washington has wielded against Snowden and WikiLeaks co-founder Julian Assange. As president, Trump declined to issue pardons for both men, who were charged with crimes after exposing US government wrongdoing.


“Then said Jesus unto him, put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword,” Snowden said, using a Bible verse to point out the irony of Trump’s latest legal predicament.




Snowden has railed against the US government’s abuse of secrecy since 2013, when he exposed the widespread NSA spying on American citizens. He was forced to seek refuge in Russia after Washington annulled his passport mid flight, eventually becoming a Russian citizen.


Asked on Friday what he’d do if he were the US president, he said, “I’d surely reduce the number of things we classify by more than 99% – and you would not find the remainder in my bathroom or behind my Corvette.”


Snowden’s quip alluded to allegations that Trump had classified records stored in a bathroom at his Florida resort, as well as revelations earlier this year that President Joe Biden improperly kept secret documents and stored them in multiple locations, including the garage at his home in Delaware.


Trump and his allies have argued that Biden weaponized the justice system to take out his top opponent in the 2024 presidential election, all while being excused for his own mishandling of state secrets. Trump also argued that he had the authority to declassify the records in his possession, unlike Biden, whose documents were acquired when he served as vice president. The former president blasted Jack Smith, the special counsel overseeing the indictment against him, as a “deranged lunatic” with a history of political bias.



Edward Snowden Suggests Way to Resolve Biden, Trump Document Scandals



National Security Agency (NSA) whistleblower Edward Snowden revealed on Saturday what he thinks it'll take to fix the "secret-document scandals" now looming over two presidents: a hard reset.


Snowden, a former Central Intelligence Agency (CIA) employee and NSA contractor, shared his idea via Twitter.








"One way of resolving all these secret-document scandals is to acknowledge that after 75 years of experimentation, the chief accomplishment of the 'classification system' has been to make our government less trustworthy and our country less free," he wrote. "Abolish and reform it. All of it."


Over the past several days, the media has reported on the discovery of classified documents in a locked garage at President Joe Biden's Delaware home, as well as an earlier batch in Washington, D.C., at his former office. Although the materials from the office had been found days ahead of the midterm election, the public didn't learn about them until earlier this month.




Snowden previously weighed in on Biden's documents debacle, claiming that the "real scandal" isn't that they'd been in the president's possession. Rather, he alleged that the Department of Justice (DOJ) prevented the bombshell from dropping ahead of November's midterm elections, thereby "conferring a partisan advantage."


Former President Donald Trump has dealt with his own classified documents headache. The Federal Bureau of Investigation (FBI) raided his Mar-a-Lago estate last summer, where agents searched for a cache of materials, including some that reportedly pertained to nuclear weapons. Trump, however, has maintained his innocence in the matter.


White House press secretary Karine Jean-Pierre on Thursday fielded reporters' questions about the documents. She insisted that Biden takes such materials "seriously," adding that the administration is cooperating with the DOJ.


"We are confident that a thorough review will show that these documents were inadvertently misplaced, and the president and his lawyers acted promptly upon discovery of this mistake," Jean-Pierre said.


Afterward, Snowden shared a video of the moment, along with the sarcastic caption: "Man, I should have thought of that one."




Roughly a decade ago, Snowden provided journalists with classified information relating to the widespread surveillance of citizens conducted by intelligence agencies, according to NPR. Russia granted Snowden permanent residency in 2020, and he remains overseas to this day to avoid U.S. espionage charges.


Democratic presidential nominee Joe Biden and then-President Donald Trump are seen on November 4, 2020. Inset: Edward Snowden, a former intelligence contractor, is seen in Moscow in December 2013. Snowden recently weighed in on the documents scandals surrounding Biden and Trump.
ANGELA WEISS AND MANDEL NGAN / AFP; BARTON GELLMAN/GETTY IMAGES


Snowden has also compared Biden's alleged mishandling of classified documents with other whistleblowers. In a tweet on Wednesday, he name-checked Reality Winner, a former NSA contract worker and Air Force member who was sentenced to more than five years behind bars after leaking "just one document" detailing Russian interference during the 2016 presidential election.









"Meanwhile Biden, Trump, Clinton, Petraeus... these guys have dozens, hundreds," Snowden tweeted. "No jail."





Trump’s Lawyer Predicts His Client Will be Charged Under the Espionage Act



Former President Donald Trump "will be charged" with federal crimes under the Espionage Act, according to Ryan Goodman, former special counsel to the general counsel of the U.S. Department of Defense


Goodman, a New York University law professor and co-editor-in-chief of the website Just Security, suggested in a series of tweets on Wednesday that a "bombshell" CNN report had changed the dynamics of Special Counsel Jack Smith's investigation into issues surrounding Trump's post-presidency handling of classified documents.


A report published earlier in the day by the cable news network claimed that federal prosecutors had obtained an audio recording of Trump discussing, with several people who lacked the appropriate security clearances, his possession of a classified document detailing a potential attack on Iran, during a July 2021 meeting at his golf club in Bedminster, New Jersey.


Goodman noted that "war plans are among the most highly classified documents," while arguing that the purported recording would put "pressure" on the Department of Justice (DOJ) to indict the former president and on a jury to eventually convict him of espionage.


"Make no mistake. This is squarely an Espionage Act case," Goodman tweeted. "It is not simply an 'obstruction' case. There is now every reason to expect former President Trump will be charged under 18 USC 793(e) of the Espionage Act. The law fits his reported conduct like a hand in glove."




The statute cited by Goodman says that a person in possession of information "relating to the national defense" that could "be used to the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation" is in violation of the law if they "willfully" retain the information and fail "to deliver it to the officer or employee of the United States entitled to receive it."


Goodman said that while Trump merely possessing the document would be enough to convict him, the purported recording cited by CNN also indicates the former president's potential "motive" for not relinquishing the document to the appropriate authorities.


The recording reportedly captures Trump telling his associates that the document would undermine a contemporaneous New Yorker report about concerns expressed by Joint Chiefs of Staff Chair General Mark Milley that Trump would launch an unjustified strike on Iran during the final days of his presidency.


"Prosecutors do not need to show motive for conviction, but it helps with a jury," tweeted Goodman. "CNN report suggests motives: To hold onto docs as trophies, to use to settle scores or try to retain control over the narrative."




The purported recording also "appears to knock a hole" in Trump's claim that he automatically "declassified" the documents he retained after leaving the White House, according to Goodman, as the former president is reportedly heard saying that the document was classified and that he had a limited ability to declassify records after leaving office.


Trump has denied any wrongdoing. A spokesperson for the former president said in a statement emailed to Newsweek that "leaks from radical partisans behind this political persecution are designed to inflame tensions and continue the media's harassment of President Trump and his supporters."


"It's just more proof that when it comes to President Trump, there are absolutely no depths to which they will not sink as they pursue their witch hunts," the spokesperson continued. "The DOJ's continued interference in the presidential election is shameful and this meritless investigation should cease wasting the American taxpayer's money on Democrat political objectives."


Goodman is not the only legal expert to suggest that the purported recording could spell serious trouble for the former president.


Former Assistant U.S. Attorney Andrew Weissmann said during an MSNBC appearance on Wednesday that it was "game over" for Trump if the CNN report is true, adding that there is "no way that he will not be charged."























Hasil Rakernas Bukti Kecerdasan Airlangga Memimpin Golkar

Hasil Rakernas Bukti Kecerdasan Airlangga Memimpin Golkar

Hasil Rakernas Bukti Kecerdasan Airlangga Memimpin Golkar




Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Ist






Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) 2023 Partai Golkar menunjukkan internal kader dan pengurus Golkar solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.







Pengamat politik Ujang Komarudin berujar, Golkar adalah partai besar yang memiliki struktur kuat, pengalaman, dan jaringan luas. Maka dengan status partai besar, kunci kesuksesan Golkar adalah soliditas.


"Jika mereka ingin kembali berjaya, maka tidak ada pilihan lain harus memperkuat internal secara lebih bersatu. Poin-poin yang dihasilkan rakernas adalah bentuk kecerdasan dan kekuatan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga,"kata Ujang kepada wartawan, Kamis, 08/06/2023.


Airlangga, kata Ujang, mampu membaca dan menempatkan situasi Partai Golkar dalam situasi politik yang dinamis saat ini.


Dalam Rakernas tersebut, dihasilkan beberapa poin penting, di antaranya mandat menetapkan capres atau cawapres diberikan kepada Ketua Umum Golkar. Lalu soal sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar dilakukan secara proporsional terbuka.


Lalu untuk pemilu legislatif, urutan bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Golkar akan diurut berdasarkan nomor urut, bukan lagi menurut alfabetis.


Rakernas juga menjadi bagian dari manuver partai dalam mengelola situasi politik saat ini, sekaligus menjadikan Airlangga sebagai penentu atau playmaker. Golkar dan Airlangga dinilai menjadi penentu bagi konfigurasi riil koalisi partai politik yang akan mengusung capres cawapres nantinya.


Airlangga sukses menjadikan Partai Golkar sebagai 'playmaker' menentukan yang mengatur ritme permainan perkembangan konstelasi koalisi partai politik menuju Pilpres 2024," tambah pengamat politik dari UIN Sjech M Djamil Djambek, Heru Permana Putra.



Airlangga: Golkar Terus Perjuangkan Sistem Proporsional Terbuka



Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan partainya kukuh memperjuangkan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024.


“Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka, dan kemarin saya berterima kasih kepada Fraksi Golkar yang terus mengkonsolidasikan 8 partai yang telah berjuang untuk terbuka,” tegasnya, pada pembukaan Rakernas, di Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, hari Minggu, 04/06/2023.







Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga mengatakan, demokrasi dan kekuatan partai politik harus dijaga dengan baik. Dalam rangka menjaga kekuatan demokrasi di Indonesia, Partai Golkar tegas menjaga konstitusi UUD 1945 dan Pancasila, serta empat pilar.


Karena itu Golkar akan memperjuangkan agar Pemilu 2024 mendatang bisa dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.


“Golkar masih berjuang soal Pemilu 2024, terkait pemilihan yang terbuka, karena susunan Bacaleg Golkar mencerminkan pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka,” katanya.


“Kalau pemain tertutup, yang kita siapkan bendera saja. Bendera urusan partai,” imbuhnya.


Dia juga mengatakan, untuk sistem Pemilu telah berdiskusi dengan PDIP, dan secara tersirat sejumlah kader partai banteng moncong putih itu menginginkan sistem proporsional terbuka.


“Saya sudah berkomunikasi dengan seluruh partai, termasuk PDIP, dan kalau saya lihat, bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka,” tutupnya.



Pengamat: Punya Kapasitas Kepemimpinan, Airlangga Capres Paket Lengkap



Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi sosok calon presiden yang diprioritaskan untuk diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).


Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat Pertemuan KIB, pad hari Rabu setahun yang lalu, 30/11/2022.







“Prioritas ya tentu Golkar sebagai pemenang pemilu nomor dua. Pak Airlangga prioritas, ya pantas, layak, pemenang pemilu nomor dua untuk jadi capres," ujar Ketum PAN yang akrab disapa Zulhas itu.


Sementara pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consultant (ARSC) Akbar Nugraha menilai, kompetensi dan kualitas kepemimpinan seorang capres merupakan faktor yang sangat penting khususnya pada Pilpres 2024 nanti.


Menurutnya, Airlangga memiliki kekuatan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan tersebut. Menurut dia, berdasarkan berbagai riset, di era paska Jokowi, Indonesia butuh sosok pemimpin kapabel yang kompeten dalam memimpin bangsa dan negara.


Khususnya, dalam menghadapi situasi geopolitik dan global ekonomi yang kritikal.


'Kami lihat salah satunya itu ada pada sosok Airlangga Hartarto. Sosok ini cukup menarik dan mengejutkan kiprahnya. Ia mampu mengawal Indonesia sukses memimpin G20, mengawal perekonomian keluar dari ancaman krisis akibat pandemi. Sebagai Ketum Parpol, Airlangga juga berhasil memperkuat positioning Golkar dan berhasil pula membentuk KIB," jelas Akbar saat dihubungi wartawan, Minggu (4/12).


Akbar mengungkapkan, tantangan bagi Airlangga adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas. Meski menurutnya faktor elektabilitas ini hanya sebagian dari variabel kompleks yang menentukan keputusan seseorang untuk menjadi capres.


Ada faktor lainnya yang lebih menentukan antara lain faktor otoritas dan kapasitas. Dari matriks perhitungan ini, dengan indikator kepemimpinan Airlangga di Partai Golkar dan KIB, juga sebagai Menko Perekonomian, membuatnya bisa dikatakan relatif punya kapasitas "paket lengkap” ketimbang sosok-sosok lainnya yang juga kerap disebut sebagai kandidat capres 2024.


Hal yang sama diungkap pengamat politik dari UHAMKA Verdy Firmantoro. Ia menilai faktor 'kecerdasan politik' Airlangga memiliki pengaruh besar yang membuatnya sangat potensial sebagai calon presiden 2024.


“Dalam situasi politik saat ini yang rumit, Pak Airlangga mampu menakhodai KIB dengan baik, beliau berhasil membangun bargaining position yang strategis dalam konstelasi politik yang rumit sebagaimana hari ini,” ucap Verdy pada diskusi online yang diadakan platform sosmed Golkar2024, Kamis, 01/12/2022.























Gunung Anak Krakatau meletus tujuh kali

Gunung Anak Krakatau meletus tujuh kali

Gunung Anak Krakatau meletus tujuh kali




Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat adanya letusan tujuh kali dari kawah Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. [Foto: Istimewa].






Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat adanya letusan tujuh kali dari kawah Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.







Kondisi erupsi itu bervariasi dengan ketinggian mulai dari 500 hingga 3.000 meter, terhitung sejak pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, hari Jumat, 09/06/2023.


"Asap kawah utama berwarna putih, kelabu, dan cokelat dengan intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 25 sampai 350 meter dari puncak," kata Petugas Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Jumono dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu, dini hari.


Sebanyak tujuh kali letusan itu disertai gempa yang terekam melalui seismogram dengan amplitudo 29 sampai 75 milimeter dan lama gempa 25 hingga 802 detik.


PVMBG juga merekam satu kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo 21 milimeter dan lama gempa sembilan detik.


Selain itu, satu kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 49 milimeter, S-P 4,1 detik dan lama gempa 42 detik, gempa tremor menerus dengan amplitudo 2-51 milimeter, namun yang dominan 10 milimeter.


Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level III atau siaga dengan rekomendasi masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak mendekati gunung api tersebut atau beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif.


Sejak kelahiran Gunung Anak Krakatau pada Juni 1927 hingga saat ini, erupsi berulang kali terjadi sehingga Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi mencapai 157 meter di atas permukaan laut.








Karakter letusan Gunung Anak Krakatau berupa erupsi eksplosif dan erupsi efusif dengan waktu istirahat letusan berkisar 1-6 tahun.


Erupsi-erupsi itu menghasilkan abu vulkanik dan lontaran lava pijar serta aliran lava yang perlahan membangun tubuh gunung api tersebut.


Menurut PVMBG, pemukiman terdekat berada di Pulau Sibesi yang berjarak 16,5 kilometer dari Pulau Anak Krakatau.






Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengatakan, teramati tujuh kali letusan dengan tinggi 500-3000 meter dengan warna asap kelabu dan hitam. Laporan ini berdasarkan pemantauan pada pagi ini pukul 06:00 hingga 12:00 WIB, siang.


“Jumlah 7 letusan dengan amplitudo 29-75 mm, durasi 25-802 detik,” kata Hendra dalam keterangan resmi, Jumat (9/6/2023).


Hendra menyatakan dengan aktivitas ini, gunung Anak Krakatau masuk menjadi level tiga atau status siaga.


“Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih, kelabu, dan coklat dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 25-300 m di atas puncak kawah,” jelas Hendra.


Ia menambahkan, berdasarkan pengamatan tidak terdengar suara dentuman.







“Cuaca berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat daya. Suhu udara 26-28 °C dan kelembaban udara 49-75 persen,” sambungnya.


Adapun petugas pos pemantau gunung api Anak Krakatau Pasauran, Deny Mardiono menyatakan gunung berapi tersebut mengeluarkan abu vulkanik yang mengarah ke barat daya.


“Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 957 m di atas permukaan laut),” ujar laporannya.


Sebelumnya erupsi Gunung Anak Krakatau juga terjadi pada hari Jumat, 12 Mei 2023, pukul 09:20 WIB. Tinggi kolom letusan teramati lebih kurang 2.500 meter di atas puncak, kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Deny Mardiono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, hari Jumat, 12/03/2023, dikutip dari Antara.