Hongkong Jumlah Kasus Virus Corona Sedikit Setelah Beberapa Hari Kerusuhan
Polisi anti huru-hara menahan demonstran anti-pemerintah dalam jumlah besar selama demonstrasi Hari Tahun Baru 2020 di Hong Kong, Cina 1 Januari 2020. [REUTERS / Tyrone Siu]
Demonstrasi besar - besar dipicu oleh penolakan massa terhadap UU keamanan China, sejak 23 Mei 2020 dan kini sudah mereda. Dan sampai sekarang jumlah kasus virus corona tetap sedikit.
Semua negara mengikuti langkah penanganan dari standard WHO. Bahkan, negara yang tidak mengikuti lankah Theodor Cs, kemudian keesokan harinya di blow up melalui media mainstream, bahwa kasus virus melonjak.
Sementara media mainstream tidak menyorot Hongkong yang melakukan demo besar - besaran, hampir semua warga keluar rumah mengabaikan prosedure WHO, melakukan aksi protes terhadap UU keamanan China dan lagu kebangsaan China. Sebagai indikator berdasarkan teori WHO, kemungkinan jumlah kasus bisa meningkat.
14 hari lebih telah berlalu, dan ternyata kasus di Hongkong masih flat, sama seperti sebelum terjadi demonstrasi. Dari sini satu tingkat teori WHO tidak sepenuhnya benar tentang penyebaran virus corona.
Dalam hal studi kasus, maka random itu harus acak dan bernilai deduktif dan induktif berdasarkan realita dilapangan, bukan berdasarkan realita dilapangan yang di cari - cari.
Jika yang dicari - cari realita dilapangan yang harus sesuai dengan standard WHO. Maka teori tersebut teori menciptakan teror. Tidak lagi berlandaskan teori ilmiah.
Bahkan karena hampir semua orang percaya dengan teori dan standard WHO tentang virus corona. Sehingga apapun yang disampaikan WHO ditelan bulat - bulat.
WHO sejak awal langsung membuat keputusan bahwa virus corona adalah "PANDEMI". Tanpa melakukan investigasi apakah benar - benar virus corona ini muncul secara alamiah dan atau memang disebarkan.
Dan total sejak kejadian hingga hari ini, total jumlah kasus dengan total jumlah yang mati dilihat dari data yang john hopkins university, tidak melihat ini sebagai virus yang mematikan. Bahkan sangat tinggi yang kembali sembuh.
Masalahnya sekarang, sudah terbentuk cara berpikir WHO di tengah - tengah para dokter di dunia dalam memandang virus, yang otomatis menjadi sebuah cerita yang menyeramkan jika diterima okeh orang awam dan menyebarkannya lagi.
Virus corona tahun 2002 sudah ditemukan obatnya. Dan obat virus ini telah diujicoba pada tahun 2010-2012. Kemudian ini akan diproduksi masal oleh penggagasnya Bill Gates. Dengan teror yang terbentuk, maka akan memuluskan jalan setiap orang bersedia disuntik vaksin virtual.
Jika WHO bekerja seutuhnya dalam rangka menyelamatkan bangsa di dunia, hal yang hatus dilakukan adalah menggali secara mendalam motif bill gates atas semua ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dan bahkan kepala WHO ini mantan dari sekutu bill gates di gavi dalam masalah virus sars dan malaria. Dan john hopkins masih dibawah kendali bill gates
Perancis akan mulai secara bertahap membuka kembali perbatasan Non-Schengen per 1 Juli
"Kawasan Schengen merupakan kawasan yang terdiri dari 26 negara Eropa yang resmi menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan pada masing-masing kawasan perbatasan"
Pada saat yang sama, pembatasan perjalanan akan terus diberlakukan secara timbal balik di perbatasan dengan Spanyol dan Inggris, serta negara-negara yang telah mencatat jumlah kasus virus corona (COVID-19) tertinggi di Eropa.
Prancis akan mulai secara bertahap membuka kembali perbatasannya dengan negara-negara non-Schengen pada awal 1 Juli, pemerintah mengumumkan pada Jumat malam, karena situasi dengan COVID-19 terus membaik di Eropa.
Mulai tengah malam 15 Juni, negara itu akan mencabut semua pembatasan perjalanan di perbatasan Eropa, sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Eropa.
Komisaris Eropa untuk Dalam Negeri Ylva Johansson sebelumnya mendesak semua negara yang telah mempertahankan perbatasan mereka dengan negara-negara Schengen ditutup untuk mencabut pembatasan sesegera mungkin, dengan 15 Juni ditetapkan sebagai target.
Prancis terus muncul dari penguncian dua bulan yang diperkenalkan pada 17 Maret dan baru-baru ini membuka kembali berbagai fasilitas dan tempat-tempat umum di zona hijau negara itu yang tidak terlalu terpengaruh oleh virus. Hingga Jumat, negara itu telah mencatat total 193.220 infeksi dan setidaknya 29.377 kematian akibat Covid-19, menurut Johns Hopkins University yang berbasis di AS.
Penyebaran telah melambat di banyak negara yang paling terpukul, termasuk Spanyol, Italia dan Prancis, memungkinkan langkah-langkah paling ketat untuk dicabut.
Castaner dan Le Drian mengonfirmasi bahwa Prancis juga akan mencabut semua pembatasan perbatasan dengan negara Schengen lain mulai 15 Juni.
Spanyol tetap berada di bawah batasan ketika Madrid memberlakukan karantina pada semua pelancong luar negeri dan Perancis telah berjanji akan melakukan tindakan balasan.
Wilayah perbatasan Schengen meliputi sebagian besar Uni Eropa serta Swiss, Norwegia, Islandia, dan Lichtenstein.
UE telah mendesak semua 27 negara anggota untuk mulai mencabut pembatasan perjalanan Senin depan. Blok itu berharap untuk melanjutkan perjalanan tanpa pemeriksaan perbatasan pada akhir Juni dan mulai mengurangi pembatasan pariwisata.
Komisi Eropa pada hari Kamis mengusulkan agar semua perbatasan Uni Eropa dengan blok dibuka kembali dari 15 Juni, dengan Brussels mengatakan bahwa negara-negara anggota penutupan yang diperkenalkan untuk memerangi virus corona tidak berbuat banyak untuk menghentikan penyebarannya.
Rekomendasi itu datang karena banyak dari 27 negara anggota UE mulai melonggarkan pembatasan virus corona, dengan beberapa berharap untuk memulai pariwisata tepat waktu untuk puncak musim panas Eropa.
Negara-negara yang bergantung pada pariwisata seperti Yunani dan Portugal telah mendorong pembukaan kembali untuk membantu ekonomi mereka pulih dari dampak pandemi.
Komisi menyerukan "pendekatan umum yang terkoordinasi" di mana larangan perjalanan akan dicabut untuk negara-negara dengan tingkat infeksi yang sama dengan UE dan di mana pengendalian penyakit dilakukan.
Mengungkap rencana itu, komisaris urusan dalam negeri Eropa Ylva Johansson mengatakan kepada negara-negara anggota UE bahwa mereka "harus membuka secepat mungkin, dan komisi merekomendasikan untuk melakukannya pada hari Senin."
Menurut Johansson, situasi virus "benar-benar membaik di semua negara anggota, situasinya sedang konvergen." Politisi Swedia itu menambahkan bahwa Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa telah melaporkan "bahwa memiliki batasan perbatasan internal bukanlah langkah yang efektif."
Komisi mengatakan masih terlalu dini untuk sepenuhnya mencabut larangan bagi para pelancong dari luar blok perbatasan.
Pembatasan atas Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia akan dicabut mulai 1 Juli, karena "situasi epidemiologis mereka serupa atau lebih baik daripada UE," kata Johansson. Dia tidak berkomentar apakah warga negara AS akan diizinkan masuk ke UE.
Italia, di mana pariwisata adalah bagian penting dari ekonominya, tidak pernah secara teknis memerintahkan perbatasannya ditutup. Namun, langkah-langkah ekstrem diberlakukan di bandara untuk menghentikan penyebaran virus dan penutupan perbatasan yang diperintahkan oleh tetangganya masih serius menghambat perjalanan internasional.
Spanyol, yang juga sangat bergantung pada pariwisata, telah membuka kembali perbatasannya tetapi memberlakukan peraturan karantina diri 14 hari yang wajib bagi siapa pun yang tiba di negara itu. Spanyol mengatakan akan mengangkat karantina mulai Juli.
Pemalsu Dokumen PPDB Bisa Diancam Penjara Enam Tahun
Pemalsu dokumen PPDB 2020 bisa diancam penjara enam tahun. (Istockphoto/menonsstocks)
Plt Inspektorat Jenderal Kementerian PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Chatarina Muliana Girsang, menyatakan tindak pemalsuan dokumen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 bisa diancam pidana penjara enam tahun.
"Kalau memenuhi unsur delik pemalsuan bisa kena [jerat pidana]. Atau delik menggunakan surat palsu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, hari Jumat, 12 Juni 2020.
Sanksi terhadap pemalsu dokumen PPDB 2020 dijelaskan melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
Pasal 39 menyatakan, pemalsuan terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, atau bukti atas prestasi bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Chatarina menjelaskan, sanksi tersebut diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 terkait pemalsuan dokumen.
Disebutkan di pasal tersebut, tiap orang yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dapat dijerat pidana penjara paling lama enam tahun.
Namun Chatarina mengatakan, jeratan tersebut baru bisa ditindak jika aksi pemalsuan menimbulkan unsur kerugian.
"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," bunyi angka (2) pasal tersebut.
Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammad Hamid mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapati laporan pemalsuan dokumen PPDB 2020.
"Biasanya kalau pemalsuan satu sampai dua kasus ditangani langsung oleh pemerintah daerah setempat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Kemendikbud baru turun tangan, katanya, jika kasus pemalsuan terjadi dengan masif di sejumlah daerah.
Tahapan PPDB di sejumlah daerah sudah dimulai pekan ini. Tahun ini PPDB dibagi menjadi empat jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi.
Terdapat beberapa dokumen mulai dari akta lahir, kartu keluarga, ijazah dan dokumen khusus yang ditentukan berdasarkan jalur yang ditempuh.
Arab Saudi sedang mempertimbangkan membatalkan musim haji untuk pertama kalinya sejak kerajaan itu didirikan pada 1932, setelah kasus virus corona di negara itu mencapai 100.000.
“Masalah ini telah dipelajari dengan cermat dan berbagai skenario sedang dipertimbangkan. Keputusan resmi akan dibuat dalam waktu satu minggu, "kata seorang pejabat senior dari kementerian haji dan umrah Arab Saudi kepada Financial Times.
Ibadah tahunan yang diadakan pada akhir Juli adalah salah satu pertemuan jamaah terbesar di dunia, yang menarik sekitar 2 juta orang ke kerajaan setiap tahun. Tetapi setelah penyelenggara acara global termasuk Olimpiade di Tokyo terpaksa menunda atau membatalkan karena pandemi virus corona, pejabat Saudi menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengambil tindakan.
Salah satu proposal adalah untuk memungkinkan sejumlah kecil jamaah haji setempat untuk melakukan haji, sambil mengamati tindakan pencegahan kesehatan yang ketat. Kemungkinan lain adalah membatalkan musim haji sama sekali. "Semua opsi ada di atas meja tetapi prioritasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan peziarah," kata pejabat itu.
Sementara Arab Saudi telah mengatur haji selama penyebaran virus sebelumnya seperti Ebola dan MERS, skala global pandemi virus corona menghadirkan tantangan yang jauh lebih sulit.
Pemerintah lebih awal untuk menegakkan langkah-langkah yang membantu mengendalikan virus setelah kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret, termasuk pembatasan perjalanan dan jam malam nasional dua bulan. Tetapi setelah kerajaan itu mulai meredakan kuncian pada akhir Mei, jumlah kasus dan kematian sehari-hari telah meningkat. Lebih dari 3.000 kasus dilaporkan setiap hari selama enam hari terakhir dan kematian mencapai 857 pada hari Kamis.
Mengunjungi kota suci Mekah Saudi untuk melakukan haji adalah tugas sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik. Selama perjalanan selama seminggu, para peziarah berdoa di Masjid al-Haram, mengelilingi Ka'bah, struktur kubus yang dibalut warna hitam di halaman utama masjid - dan mengunjungi Gunung Arafat. Ibadah haji ditutup dengan Idul Adha, perayaan yang menandai akhir haji ketika jamaah mengganti jubah ihram putih mereka dengan pakaian biasa dan mengorbankan domba, kambing dan unta.
Fakta bahwa ritual haji harus dilakukan pada minggu kedua bulan Muslim Dhu al-Hijja, yang jatuh tahun ini dari 29 Juli hingga 4 Agustus, berarti ziarah tidak dapat ditunda dan ada jadwal ketat untuk menyelesaikan perjalanan dan akomodasi rencana.
Pemerintah Saudi, yang sangat bangga mengorganisir haji dan menampung pengunjung agama, memberlakukan kuota nasional pada jumlah jamaah haji dari masing-masing negara setiap tahun. Para pemimpin negara-negara Muslim sering mengajukan petisi kepada raja Saudi, yang gelar resminya adalah Penjaga Dua Masjid Suci, untuk meningkatkan kuota nasional mereka karena permintaan melebihi pasokan dan daftar tunggu dapat mencapai 30 tahun.
Alokasi terbesar diberikan kepada Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, yang biasanya mengirimkan sekitar 200.000 peziarah. Namun tahun ini, pejabat Indonesia mengatakan warganya tidak akan bepergian.
“Pada bulan Mei, kami menyiapkan dua opsi: pengurangan atau pembatalan kuota 50 persen. [Tetapi] Arab Saudi belum membuka akses ke jamaah haji dari negara mana pun hingga saat ini, ”Fachrul Razi, menteri urusan agama Indonesia, mengatakan kepada media lokal awal bulan ini. "Akibatnya, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk melakukan persiapan utama untuk layanan dan perlindungan peziarah."
Malaysia mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka juga tidak akan mengirim peziarah tahun ini.
Arab Saudi pada akhir Februari menghentikan umrah, yang dikenal sebagai ibadah yang lebih rendah dan dapat dilakukan sepanjang tahun, sebagai akibat dari virus. Sebulan kemudian, pemerintah menyarankan umat Islam yang ingin melakukan haji tahun ini untuk menunda membuat pengaturan perjalanan sampai ada kejelasan lebih lanjut tentang sejauh mana wabah.
Pemerintah memiliki target ambisius untuk perluasan sektor pariwisata religius sebelum pandemi melanda. Di bawah program reformasi ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kerajaan itu bertujuan untuk menggandakan jumlah jamaah umrah asing menjadi 15m pada akhir tahun 2020.
Gabungan jemaah haji dan haji diperkirakan akan menghabiskan lebih dari $12 miliar tahun ini. Kemungkinan hilangnya sebagian besar pendapatan itu akan memberi tekanan lebih besar pada ekonomi yang telah dilanda guncangan kembar akibat jatuhnya harga minyak dan pandemi. Hotel dan operator pariwisata religius di kota suci Mekah dan Madinah akan sangat terpengaruh.
Arab Saudi menghentikan perjalanan internasional pada 20 Mei, larangan yang perlu dicabut jika haji akan dilanjutkan.
Pola haji saat ini telah diadakan secara teratur sejak tahun 630. Pola haji ini telah terganggu karena alasan politik, ekonomi atau kesehatan sekitar 40 kali, semua sebelum pendirian Arab Saudi modern pada tahun 1932, menurut sebuah laporan oleh berbasis di Riyadh. Yayasan Raja Abdulaziz untuk Penelitian dan Arsip.
Apa pun tindakan yang diambil Arab Saudi, keputusan itu akan penuh dengan konsekuensi politik dan ekonomi di dalam dan luar negeri, menurut Yasmine Farouk, seorang sarjana tamu di Program Timur Tengah Carnegie Endowment for International Peace.
"Jika mereka melanjutkan haji sementara situasi Covid-19 saat ini tidak membaik, mereka mungkin mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sistem kesehatan mereka, kritik internasional dan bahkan mungkin tuntutan kompensasi," kata Farouk. "Jika mereka memutuskan menentang haji, ekonomi, terutama ekonomi lokal Mekah dan Madinah yang akan menderita."
Jumlah warga Kota Cilegon hang terpapar Corona atau Covid-19 terus bertambah, Jumat (12/6). Diketahui hingga saat ini sebanyak 28 pasien yang dinyatakan positif Corona.
Pada hari ini tercatat ada sebanyak 11 pasien baru yang telah dinyatakan positif Corona berdasarkan hasil swab.
"Menginformasi bahwa hari ini Jumat 12 Juni 2020 ada penambahan 11 warga Kota Cilegon yang terkonfirmasi positif Covid -19. Jadi dengan adanya penambahan berarti jumlah yang positif Civid-19 di Kota Cilegon sebanyak 28 kasus," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade, pada hari Jumat, 12 Juni 2020.
Dia mengungkapkan 10 dari 11 pasien baru yang telah dinyatakan positif Corona merupakan tenaga medis di RSUD Cilegon.
"Dari penambahan 11 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 hari ini, 10 diantaranya merupakan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, sedangkan yang 1 warga biasa," jelasnya.
Untuk diketahui, Penambahan 11 kasus positif Covid -19 di Kota Cilegon yang pertama berinisial AR (26) jenis kelamin perempuan warga Kelurahan Panggungrawi, NJ (38) perempuan warga Kelurahan Taman Baru, FR (25) laki-laki warga Kelurahan Gedong Dalem, AK (45) laki-laki Kelurahan Dedong Dalem, MK (41) laki-laki warga Kelurahan Tegal Bunder.
Lalu SW (32) laki-laki warga Kelurahan Gedong Dalem, YI (30) perempuan warga Kelurahan Bendungan, DQ (27) perempuan warga Kelurahan Kebon Dalem, AW (28) perempuan warga Kelurahan Cibeber, MS (41) perempuan warga Kelurahan Citangkil dan SU (52) warga Kelurahan Jombang Wetan
Kesadaran Kesetaraan Ras sebagaimana Tercermin dalam “Hitam atau Putih” Michael Jackson, "Sekarang saya percaya pada keajaiban, dan Keajaiban, telah terjadi malam Ini.
Dalam film "Black or White" oleh Michael Jackson, tema anti-rasisme sangat monumental. Rasisme berlaku sekitar saat Michael melakukan video ini. Video itu menginspirasi dan berpengaruh kepada publik dan masyarakat kita.
Dalam film pendek Michael menekankan kepada para pengamatnya bahwa itu tidak masalah warna kulit Anda atau etnis apa Anda karena kita semua sama di akhir hari. Dia bahkan membuat dunia tahu bahwa dia tidak setuju dengan Ku Klux Klan dan dia juga tidak takut pada mereka, yang seharusnya menginspirasi orang lain, tetapi kita sebagai orang cenderung takut untuk berbicara karena reaksi masyarakat mungkin memberi kita.
Pembakaran salib dan lirik "Aku tidak takut tanpa lembaran" menjadi syair yang kuat dan tentu saja beberapa orang melakukan yang terbaik untuk menghancurkan karier Michael.
Lebih jauh lagi, penghancuran jendela dan macan kumbang di akhir video melambangkan bahwa dia ingin menghancurkan semua yang tidak baik dan yang mendiskriminasi hak-hak kita sebagai individu. Panther adalah simbol dari organisasi "The Black Panthers."
Yang ingin Michael lakukan hanyalah berbicara dan menunjukkan apa yang seharusnya dikatakan orang lain jauh sebelum film ini. Dia cukup berani untuk benar-benar melakukannya dan tidak peduli.
Berlin Dikabarkan Takut Sanksi Baru AS terhadap Nord Stream 2 Dapat Menargetkan Negara Jerman
Nord Stream II Infrastruktur energi untuk masa depan
Pekan lalu, ketua komite Bundestag tentang energi memperingatkan bahwa Berlin dapat membalas legislasi sanksi baru yang sedang diusulkan di Washington dengan menampar bea impor atas gas AS.
Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi Jerman khawatir bahwa sanksi baru AS terhadap proyek pipa gas Nord Stream 2 dapat mempengaruhi tidak hanya perusahaan-perusahaan Jerman dan Eropa, tetapi juga agen-agen federal, Frankfurter Allgemeine Zeitung melaporkan pada hari Jumat, mengutip dokumen kementerian internal.
Menurut FAZ, kementerian khawatir bahwa undang-undang sanksi baru yang diusulkan oleh kelompok bipartisan anggota parlemen AS akan menargetkan entitas yang menyediakan layanan, seperti pemeriksaan, tes atau pekerjaan sertifikasi yang diperlukan untuk mengoperasikan pipa. Oleh karena itu, surat kabar itu mengatakan, diperkirakan sanksi akan menargetkan departemen pemerintah yang terlibat dalam pekerjaan administrasi dan teknis untuk konstruksi atau operasi Nord Stream 2.
"Ini akan menjadi sesuatu yang baru jika sanksi diarahkan terhadap departemen pemerintah (ramah) atau terhadap pemerintah secara langsung," kata dokumen internal itu, menurut surat kabar itu. Dalam hal apa pun, "dapat diasumsikan bahwa sanksi baru akan secara signifikan meningkatkan jumlah perusahaan Jerman dan Eropa yang berpotensi menjadi sasaran sanksi," tambah dokumen itu.
Berbicara pada konferensi pers Jumat malam, Menteri Urusan Ekonomi dan Energi Peter Altmaier menekankan bahwa langkah-langkah sanksi baru AS terhadap Nord Stream 2 akan menjadi kesalahan.
"Mengenai AS dan subjek Nord Stream 2, saya pikir tidak masuk akal untuk berspekulasi tentang langkah-langkah yang mungkin. Pemerintah Jerman telah lama berpendapat bahwa sanksi ekstrateritorial bertentangan dengan hukum internasional dan tidak membantu memajukan internasional kerja sama, "kata Altmaier, berbicara kepada wartawan.
Pekan lalu, komite Bundestag untuk masalah energi Ketua Klaus Ernst memperingatkan bahwa Berlin tidak akan duduk diam jika Washington bergerak maju dengan langkah-langkah sanksi baru, tetapi mempertimbangkan "langkah serius untuk melindungi diri kita sendiri," termasuk tugas baru pada impor gas AS. Menurut anggota parlemen dari Partai Kiri (Die Linke), perilaku AS yang terkait dengan Nord Stream 2 dapat dicirikan sebagai perambahan pada kedaulatan Jerman dan Eropa.
Heiko Hessenkemper, seorang anggota parlemen Alternatif untuk Jerman (AfD) dan anggota lain dari komite tentang masalah energi, menyebut keinginan Washington untuk memungut sanksi lebih lanjut pada proyek energi merupakan bentuk "imperialisme ekonomi" yang bertujuan melindungi industri fracking AS dengan cara ilegal .
Nord Stream 2 adalah proyek pipa gas alam senilai € 9,5 miliar yang dirancang untuk dapat memompa hingga 55 miliar meter kubik gas per tahun dari Rusia ke Jerman dan Eropa Barat melalui Laut Baltik. Akhir tahun lalu, Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi pada kontraktor yang bekerja pada proyek tersebut, mendorong kontraktor pipa Swiss untuk menarik diri dari konstruksi dengan hanya 160 km dari 1.230 km pipa yang tersisa untuk dibangun.
Bersama dengan raksasa gas Rusia Gazprom, para peserta Nord Stream 2 meliputi Uniper dan Wintershall Jerman, Engie Prancis, OMV Austria, dan Shell Belanda Kerajaan Inggris-Belanda.
Rusia mengangkut kapal pipa Akademik Cherskiy dari Timur Jauh Rusia ke wilayah Baltik bulan lalu, dan telah berulang kali berjanji untuk menyelesaikan pipa, terlepas dari tekanan AS.
Senator Republik dan Demokrat AS memperkenalkan undang-undang sanksi baru yang menargetkan Nordstream 2 Kamis lalu, dengan rancangan undang-undang yang berjudul 'Melindungi Undang-undang Keamanan Energi Eropa'. Juga pekan lalu, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Trump setuju dengan gagasan sanksi baru pada proyek Rusia-Eropa.
Pemerintah Sibuk Lindungi TKA China, Tapi Abai Terhadap TKI Sendiri
Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma/Net
Republik Rakyat China (RRC) merupakan pasar kerja terbesar sektor perikanan dan pelayaran. RRC merupakan industri perikanan terbesar di dunia yang memiliki ribuan jumlah kapal ikan, dan menjadikan negara itu sebagai negara penghasil ikan nomor satu di dunia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas mereka menggunakan ABK yang berasal dari Indonesia. Tiap tahun, diperkirakan puluhan ribu ABK Indonesia berangkat kerja di kapal ikan China melalui mining agency di Jakarta ataupun di daerah daerah. Dengan kata lain, hasil perikanan RRC banyak ditopang oleh tenaga kerja dari Indonesia.
Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma mengatakan, pemerintah jangan hanya menyalahkan maning agency jika terjadi kasus ABK yang bekerja di kapal RRC, tapi harus melakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga.
"Kalau tenaga asing China dilindungi, mestinya TKI kita juga harus dijamin pelindunganya oleh pemerintah China dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah RI bukan swasta," ujar Jamal, hari Jumat, 12 Juni 2020.
Pemerintah harus menghapus berbagai tumpang tindih aturan penempatan ABK kapal dan yang mengakibatkan ABK jadi korban. Jika tidak segera memperbaiki tumpang tindih ini maka sebenarnya pemerintah sudah ikut menyumbang kondisi ABK yang tidak terlindungi selama ini.
Upaya perlindungan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan ABK sebelum penempatan maupun ketika mereka bekerja bahkan hingga purna penempatan.
"Apa gunanya kita melakukan perlindungan di dalam negeri jika pemerintah tidak bisa menegosiasikan aturan perlindungan tersebut ke negara penempatan," tambah Jamal.
Hingga kini, sudah ada beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan RRC. Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MoU tersebut dilaksanakan di Great Hall of The People, disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo Jokowi dan Presiden Xi Jinping pada 26 Maret 2015 lalu.
Terdapat 8 MoU kerja sama Indonesia dan RRC yang telah ditandatangani.
"Kasus perbudakan di kapal China yang mencuat harus jadi momentum pemerintah untuk meningkatkan bargaining tenaga kerja Indonesia melalui diplomasi untuk meningkatkan perlindungan warga negara," ucap Jamal yang pernah menjadi anggota Satgas Perlindungan TKI di era Presiden SBY.
Dia mempertanyakan, jika pemerintah mau melindungi TKA RRC yang datang bahkan ada pasang badan untuk mereka, lalu apakah ada pejabat RRC yang mau pasang badan untuk perlindungan TKI di sana.
Pemerintah harus membangun sistem perlindungan dan melakukan negoisasi ulang dengan pemerintah RRC agar warga negara yang bekerja di sana khususnya di kapal ikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum ketika bekerja.
"Pemerintah harus membangun MoU sebagai payung kerjasama yang mencakup aspek perlindungan menyeluruh terhadap hal-hal ABK yang menjadi dasar MOU antara mining agency user (ownership)," demikian Jamaludin Suryahadikusuma.
