Bos Facebook-Twitter Dicecar, Bahas Trump Hingga Candu Medsos
Bos Facebook-Twitter Dicecar, Bahas Trump Hingga Candu Medsos
Ilustrasi bos Facebook dicecar senat AS bersama bos Twitter Jack Dorsey.(AP/Andrew Harnik)
Bos Facebook Mark Zuckerberg dan bos Twitter Jack Dorsey dicecar di hadapan Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat (AS) moderasi konten dan aturan kedua perusahaan raksasa media sosial itu di tahun 2021.
Selama empat jam, Zuckerberg dan Dorsey diprotes baik dari politikus Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Menurut Partai Republik, Twitter dan Facebook membungkam kaum konservatif, terutama menyensor dan membatasi kebebasan pendapat Presiden AS Donald Trump.
Sementara Demokrat meminta Facebook dan Twitter meninjau kembali kekhawatiran tentang penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian dan membatasi penyebaran artikel New York Time sehingga merugikan presiden terpilih Joe Biden.
Facebook dan Twitter kemudian berjanji untuk meningkatkan transparansi khususnya untuk semua jenis postingan yang dihapus secara sepihak. Rapat pun semakin panas saat kedua partai mempertanyakan nasib media sosial Donald Trump usai tak lagi menjabat di Gedung Putih.
Seperti diketahui, semua pemimpin negara memiliki ruang gerak yang lebih luas di Twitter dan Facebook karena komentar dan postingan mereka dianggap sebagai pidato politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun, dalam kasus Trump aturan itu dipertanyakan.
Menanggapi hal itu, Dorsey berjanji Twitter tidak akan lagi membuat akun Trump 'spesial' setelah tak lagi jadi Presiden AS pada Januari 2021. Dorsey mengaku selama masa Trump jadi presiden, Twitter mengizinkannya untuk memposting konten ternyata melanggar aturan.
Namun, belakangan Twitter mulai menambahkan label ke beberapa tweet Trump sejak Mei 2020 untuk menunjukkan bahwa postingan tersebut disengketakan atau diagungkan sebagai kekerasan atau hoaks.
"Jika akun Twitter bukan pemimpin negara lagi, kebijakan khusus itu akan hilang," kata Dorsey di depan Senat AS, mengutip New York Times, Rabu (18/11).
Sebaliknya, Zuckerberg mengatakan bahwa Facebook tidak akan mengubah cara memoderasi postingan Trump ketika dia tak lagi jadi Presiden AS. Pasalnya, sejak pilpres AS berjalan, Facebook juga telah melabeli beberapa postingan Trump dan telah mengarahkan pengguna ke informasi akurat tentang hasil pemilu.
"Facebook tidak memeriksa fakta para pemimpin dunia tetapi dapat memeriksa fakta Trump setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir," kata Zuckerberg.
Sementara Dorsey menambahkan sebagian besar pengguna Twitter harus mematuhi sejumlah aturan, termasuk yang melarang ancaman, pelecehan, peniruan identitas, dan pelanggaran hak cipta. Jika seseorang melanggar aturan, mereka sering diminta untuk menghapus tweet yang menyinggung atau diblokir sementara.
"Fungsi penting dari layanan kami adalah menyediakan tempat di mana orang dapat secara terbuka dan terbuka menanggapi para pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka," kata Dorsey.
Bantah Media Sosial buat Kecanduan
Selain Trump, Zuckerberg juga dicecar soal Facebook yang membuat kecanduan pengguna. Namun hal itu dibantah. Zuckerberg mengklaim bahwa platform Facebook tidak membuat kecanduan dan juga melahirkan misinformasi di tengah warga dunia.
"Kami tentu tidak mendesain produk seperti itu. Kami tentu tidak ingin produk kami membuat ketagihan," kata Zuckerberg.
Politikus Demokrat yang mencecar Facebook mengaku prihatin dengan penelitian yang menunjukkan bahwa ada masalah kesehatan jiwa masyarakat yang terkait dengan media sosial. Hal itu dianalogikan seperti industri tembakau yang juga membawa penyakit ke masyarakat.
"Tim Facebook sudah menjalankan aturan tentang batasan waktu yang dihabiskan orang untuk Facebook," kilah Zuckerberg.
Putri sulung Bupati Bogor juga terkonfirmasi positif-covid-19
Putri sulung Bupati Bogor juga terkonfirmasi positif-covid-19
illustrasi dokumen 2018: Putri Calon Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Nadya Hasna Humaira usai mencoblos di TPS bersama sang ibu, Rabu (27/6/2018)
Bupati Bogor, Ade Yasin mengumumkan bahwa putri sulungnya, Nadia Hasna Humairah juga terkonfirmasi positif COVID-19, dan melakukan isolasi mandiri bersama satu kamar di tempat kediamannya, Pendopo Bupati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
"Saya tidak sendiri, hasil uji usap (swab) yang terakhir ini anak saya yang perempuan juga dinyatakan positif," kata Ade Yasin dalam video yang ia rekam bersama putrinya dengan latar kamar tidur, hari Rabu, 18/11/2020.
Pasalnya, sejak 50 hari lalu ditinggal wafat oleh suaminya, ia kerap ditemani tidur oleh sulung dari dua bersaudara itu. Kini, ia menjalani isolasi mandiri bersama di kamar kediamannya.
"Anak saya (Nadia) selalu menemani saya tidur. Satu lagi anak saya laki-laki, Alhamdulillah dia negatif," ujar Ketua Satgas Penanganam COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Seperti diketahui, Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin mengumumkan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan tes usap (swab test) pada hari Minggu, 15 November 2020.
"Saya rutin melakukan pemeriksaan reguler dengan swab test, dan hasil terakhir, saya dinyatakan positif COVID-19," ungkap Ade Yasin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Bogor, hari Rabu, 18/11/2020.
Ia mengaku sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor untuk melakukan penelusuran (tracing) terhadap siapa saja yang kontak erat dengan dirinya sejak tiga hari lalu, saat ia melakukan tes usap pada hari Minggu, 15/11/2020.
Pasalnya, pada Sabtu (14/11), ia sempat dinyatakan negatif dari hasil usap. Tapi, karena merasakan demam, ia berinisiatif melakukan tes usap ulang.
"Saya merasakan kalau sore hari rasanya seperti demam, tapi tidak panas, akhirnya saya minta diusap lagi, dan hasilnya positif," kata Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Polisi Menggunakan Water Canon untuk Melawan Pengunjuk rasa di Berlin - Foto, Video
Polisi Menggunakan Water Canon untuk Melawan Pengunjuk rasa di Berlin - Foto, Video
Sebelumnya pada Rabu, layanan pers Kepolisian Berlin mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Jerman telah memutuskan untuk melarang demonstrasi di dekat Gerbang Brandenburg, menambahkan bahwa "sekitar 2.000 polisi sedang bertugas di pusat kota".
Polisi di Berlin telah menggunakan meriam air untuk melawan pengunjuk rasa, yang berkumpul pada hari sebelumnya di dekat Gerbang Brandenburg untuk memprotes undang-undang yang mendukung pembatasan COVID-19.
Protes tersebut dipicu oleh berita rencana parlemen Jerman untuk mengadopsi undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi penerapan pembatasan COVID-19 seperti social distancing, persyaratan memakai masker, dan mengatur kerja pusat vaksinasi.
Para pengunjuk rasa, yang keberatan dengan tindakan tersebut, telah menuntut akses ke gedung parlemen, tempat Kanselir Angela Merkel akan berbicara pada hari Rabu.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jerman telah mengonfirmasi 815.746 kasus COVID-19, dengan 12.814 kematian. Dalam 24 jam terakhir, negara tersebut melaporkan 14.419 infeksi baru.
Jerman telah menutup bar, restoran, dan tempat umum lainnya untuk membatasi kontak antarwarga. Kanselir Jerman Angela Merkel mendesak warga untuk tinggal di rumah untuk mencegah memburuknya situasi epidemiologis.
Trump Memecat Direktur CISA Chris Krebs Atas Pernyataan Pemilihan yang 'Sangat Tidak Akurat'
Trump Memecat Direktur CISA Chris Krebs Atas Pernyataan Pemilihan yang 'Sangat Tidak Akurat'
Christopher C.Krebs menjabat sebagai Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) di United States Department of Homeland Security (DHS) pada November 2018.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan di Twitter-nya pada hari Selasa bahwa dia memecat Chris Krebs dari posisi Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur DHS.
Menurut Presiden, Krebs dipecat karena pernyataannya yang "sangat tidak akurat" tentang keamanan pemilihan presiden AS 2020.
"Pernyataan Chris Krebs baru-baru ini tentang keamanan Pemilu 2020 sangat tidak akurat, karena ada ketidakwajaran dan penipuan besar-besaran - termasuk pemungutan suara orang mati, Pengamat Jajak Pendapat tidak diizinkan masuk ke lokasi pemungutan suara," gangguan "di mesin pemungutan suara yang mengubah suara dari Trump ke Biden, voting terlambat, dan banyak lagi ", tweet Trump. "Oleh karena itu, efektif segera, Chris Krebs diberhentikan sebagai Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency".
The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...
Dalam tweet tindak lanjutnya, Trump mengatakan bahwa "satu-satunya hal yang aman tentang Pemilu 2020 kami adalah bahwa itu hampir tidak dapat ditembus oleh kekuatan asing".
"Atas hal itu, Administrasi Trump mendapat pujian besar", lanjutnya. "Sayangnya, Demokrat Kiri Radikal, Dominion, dan lainnya, mungkin lebih sukses!".
The only thing secure about our 2020 Election was that it was virtually impenetrable by foreign powers. On that, the Trump Administration takes great credit. Unfortunately, the Radical Left Democrats, Dominion, and others, were perhaps more successful!
Bereaksi terhadap keputusan Trump untuk memecat Krebs, Komite Keamanan Dalam Negeri merilis pernyataan pada Selasa malam.
"Dalam memecat Direktur Krebs karena menolak memberikan kredibilitas atas klaim tak berdasar dan teori konspirasi tentang penipuan pemilih, Presiden mengatakan kepada para pejabat melalui Pemerintah untuk menempatkan kepentingan politiknya di atas tanggung jawab mereka kepada rakyat Amerika. Itu tidak hanya mengganggu, tapi juga mengganggu adalah antidemokrasi", kata pernyataan itu.
Laporan yang menunjukkan bahwa Krebs akan segera dicopot dari posisinya muncul awal November, dengan Politico menuduh bahwa itu mungkin "sebagian karena situs web yang ia buat untuk menghilangkan prasangka kesalahan informasi terkait pemilu", halaman web di situs web CISA bernama "Rumor Control" .
Krebs dilaporkan diperkirakan akan dipecat setelah hari pemilihan.
Sebelumnya pada hari Selasa, Krebs tweeted: "ICYMI [Seandainya Anda melewatkannya]: Atas tuduhan bahwa sistem pemilu dimanipulasi, 59 pakar keamanan pemilu semuanya setuju, 'dalam setiap kasus yang kami ketahui, klaim ini tidak berdasar atau tidak berdasar. secara teknis tidak koheren '".
Tak lama setelah hari pemilihan, DHS dan CISA merilis pernyataan bersama mengenai pemilihan, menyebutnya "yang paling aman dalam sejarah Amerika", sesuatu yang bertentangan dengan pendapat Trump tentang proses pemilihan 2020.
"Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara menghapus atau kehilangan suara, mengubah suara, atau dengan cara apa pun dikompromikan," kata pernyataan bersama itu.
Sementara media arus utama AS telah memproyeksikan kandidat Demokrat Joe Biden untuk memenangkan kursi kepresidenan pada pemilihan 2020, Trump dengan keras menolak untuk mengakui atau menerima hasil awal, mengklaim bahwa pemilihan itu "dicurangi".
Sejalan dengan pernyataan Trump tentang pemilihan, muncul laporan yang mengatakan bahwa orang mati mengambil bagian dalam pemungutan suara dan pekerja pos diperintahkan untuk memberi tanggal mundur surat suara yang tiba setelah hari pemilihan.
Baru-baru ini, dua pria didakwa secara besar-besaran mengirimkan ribuan aplikasi pendaftaran pemilih palsu atas nama tunawisma di California.
Ketua BEM UGM Mundur dari Diskusi Ciptaker Bareng Menteri
Ketua BEM UGM Mundur dari Diskusi Ciptaker Bareng Menteri
Ilustrai. (Detikcom/Bagus Kurniawan)
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) M. Sulthan Farras menarik diri dan mundur dari forum diskusi Sinergi UGM dan Dewan Pakar Kagama bertajuk 'Telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja'.
Pada hari Selasa,17/11/2020, UGM menggelar diskusi webinar didalam poster yang beredar diskusi ini disebut diselenggarakan atas sinergi UGM dengan Dewan Pakar Kagama.
Kegiatan ini digelar dengan mengundang sejumlah narasumber yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa dari akademisi.
Ruang Zoom sempat tak bisa diakses per pukul 09.00 WIB lantaran kapasitas peserta terlalu penuh. Sementara melalui siaran live di kanal YouTube resmi milik UGM tercatat per pukul 11.28 sebanyak 803 orang menonton siaran tersebut.
Sulthan menyatakan menarik diri dari forum tersebut. Tak hanya Sulthan, penarikan diri juga dilakukan oleh pengurus BEM KM UGM. Penarikan diri itu diungkapkan Sulthan melalui cuitan di akun twitter resmi miliknya @sulthanfarras_.
"Saya dan BEM KM UGM tidak terlibat dalam proses apapun dan menarik diri dari forum tersebut," cuit Sulthan, hari Selasa, 16/11/2020.
Dia menjelaskan, arah forum itu jelas mudah ditebak jika merujuk pada komposisi narasumber atau pembicara yang hadir.
"Ada lima politisi sekaligus dalam forum dengan tajuk "telaah". Apa yang ditelaah jika 3 Menko+ 1 Menteri dan beberapa akademisi pemateri sudah terlibat proses pembahasan UU Cipta Kerja?, termasuk Pak Rektor sebagai SATGAS," kata Sulthan.
Menurut Sulthan, forum ini jauh dari kaidah forum terbuka akademis. Padahal sejak 23 Oktober lalu para mahasiswa telah mendorong audiensi akademis terbuka berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja.
Namun, kata dia, forum itu justru jauh berbeda dengan suara mahasiswa selama ini.
"Aspirasi yang disampaikan pada realisasinya justru diselewengkan," kata dia.
Sulthan juga mengungkapkan sejak 23 Oktober lalu dirinya telah berkomunikasi dengan Wakil Rektor I Kemahasiswaan UGM yang memang diberi mandat untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa.
Kemudian, kata dia, pada 30 Oktober konsep serta usulan narasumber untuk menggelar forum yang diinginkan mahasiswa pun dikirimkan kepada Wakil Rektor tersebut dan kebetulan mendapat respon yang cukup positif.
"Namun hasil dari rapat pimpinan disampaikan, bahwa forum akan diakomodir oleh Wakil Rektor 3 Pak Paripurna dengan acara kolaborasi dengan KAGAMA," kata dia.
Setelah itu, pada 30 Oktober di siang hari, Sulthan mengaku langsung menghubungi Wakil Rektor 3 yang dia sebut bernama Paripurna. Farras langsung melampirkan usulan konsep serta daftar pembicara. Namun pesan tersebut tidak mendapat respon.
Hal itu berulang terjadi, Sulthan makin giat menghubungi namun lagi-lagi tak direspon. Hal ini terjadi hingga tanggal 4 November 2020.
"Karena tidak ada respon yang akomodatif, responsif dan telah melewati tenggat waktu, maka harus ada langkah di luar rencana awal. Dari kejadian ini semakin jelas tidak ada niatan dari pihak pimpinan kampus untuk mmbuka ruang diskursus akademis," katanya.
Setelah tak ada respon, pada 15 November Sulthan mengaku tiba-tiba dihubungi berkaitan dengan poster kegiatan atau forum diskusi terkait Cipta Kerja tersebut. Termasuk di dalamnya termuat nama, foto dan identitas dirinya sebagai salah satu penyelenggara kegiatan.
Setelah tak ada respon, pada 15 November Sulthan mengaku tiba-tiba dihubungi berkaitan dengan poster kegiatan atau forum diskusi terkait Cipta Kerja tersebut. Termasuk di dalamnya termuat nama, foto dan identitas dirinya sebagai salah satu penyelenggara kegiatan.
Dengan materi dan narasumber yang tertuang tak sesuai dengan yang diusulkan mahasiswa sebelumnya, Farras langsung menyatakan keberatan dan menarik diri dari forum tersebut.
"Pertanyaan saya, tarik menarik kepentingan seperti apa yang harus menyeret-nyeret forum akademisi berubah menjadi panggung politisi," kata dia, "Begitu rela mengorbankan integritas dan akar kerakyatan Gadjah Mada. Jika nalar kritis dikooptasi, lalu berpegang pada apa lagi para akademisi."
Sementara, panitia menyayangkan ketiadaan pihak BEM yang terlibat dalam kegiatan itu. Namun tanya jawab menurut mereka tetap terbuka bagi mahasiswa yang ikut hadir dalam diskusi tersebut.
"Diskusi dan pertanyaan tetap bisa disampaikan oleh mahasiswa yang ikut dalam forum ini," kata seorang panitia acara di sela-sela diskusi.
Presiden Jair Bolsonaro menyapa para pendukungnya di Brasília pada bulan September. Saat kasus virus korona mereda di Brasil, peringkat popularitas presiden meningkat.
RIO DE JANEIRO - Presiden Jair Bolsonaro tampaknya menjalankan misi bunuh diri politik selama minggu-minggu awal krisis virus corona di Brasil.
Karena jumlah kematian harian mengubah Brasil menjadi satu dari episentrum pandemi, dia secara terbuka menganggap hilangnya nyawa sebagai hal yang tak terhindarkan dan mengecam jarak sosial. Seorang hakim memerintahkan presiden memakai masker, tindakan yang enggan diikuti oleh Bolsonaro, menyatakan bahwa "latar belakang atletis"-nya akan menjamin pemulihan yang cepat.
Dengan ekonomi yang berputar-putar, presiden sayap kanan berkelahi dengan Kongres, gubernur yang kuat, dan bahkan beberapa menterinya yang paling populer.
Tingkah lakunya yang angkuh menimbulkan pembicaraan tentang pemakzulan, kerusakan institusional dan bahkan penuntutan di Den Haag.
Sekarang, dengan beban kasus dan kematian Brasil turun secara signifikan sejak memuncak di bulan Juli, popularitas Mr. Bolsonaro mulai meningkat. Namun, pandemi mereda terutama karena orang Brasil tidak mengikuti jejaknya.
Penguatan kedudukan Bolsonaro di antara para pemilih sangat kontras dengan para pemimpin lain di wilayah yang mengindahkan konsensus ilmiah tentang penguncian, jarak sosial dan masker, dan telah melihat penurunan popularitas mereka.
Merasa berani, Mr Bolsonaro menegur pers minggu lalu karena terus fokus pada pandemi, yang telah menewaskan lebih dari 163.000 orang di Brasil.
“Saya menyesali kematian, tapi kita harus menyelesaikan hal ini, ”kata Bolsonaro yang putus asa selama acara 10 November di istana presiden. “Kita harus berhenti menjadi negara banci.”
Jauh dari menghadapi impeachment, Mr. Bolsonaro, yang selalu menjadi tokoh yang sangat terpolarisasi di Brasil - sekarang memiliki tingkat persetujuan tertinggi sejak mulai menjabat pada Januari 2019 . Sementara sekitar sepertiga pemilih Brasil memihaknya pada Mei, angka itu naik menjadi 40 persen pada September.
Berlari di Taman Ibirapuera di São Paulo pada hari pertama dibuka kembali di bulan Juli. Negara ini telah melonggarkan beberapa pembatasan virus corona.
@Victor Moriyama untuk The New York Times
Keberuntungan politik Bolsonaro yang meningkat datang ketika orang-orang Brasil berpegang pada pedoman penggunaan masker dan tindakan karantina, terlepas dari permusuhan terbuka terhadap mereka, yang meredakan tingkat keparahan virus. Cuaca yang lebih hangat, yang memungkinkan orang untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di dalam ruangan, semakin mengurangi penularan.
Efek penutupan bisnis dan karantina diperlunak oleh program bantuan tunai yang murah hati yang telah disetujui Kongres. Bolsonaro juga mengklaim penghargaan atas hasil tersebut, meskipun pada awalnya dia lebih menyukai selebaran yang jauh lebih kecil.
Jairo Nicolau, seorang ilmuwan politik yang baru-baru ini menerbitkan buku tentang politik Brasil bergeser ke kanan, kata Bolsonaro tampak terisolasi tanpa harapan ketika virus merambah seluruh negeri mulai bulan Maret.
Tapi naluri dan taktik politiknya sering diremehkan, Tuan Nicolau membantah. Dan seperti Presiden Trump, katanya, Bolsonaro telah berhasil melewati media arus utama untuk menjangkau basis pendukungnya.
“Bolsonaro memiliki pemilih yang sangat setia, sangat mirip ke Trump, dan telah menjalin ikatan emosional yang kuat dengan mereka, "katanya. "Saya tidak berpikir bahwa Bolsonaro adalah pemikir strategis yang hebat, tetapi dia telah menunjukkan semacam kecerdasan, kemampuan untuk menangkap suasana hati orang pada saat tertentu, dan memainkannya dengan benar. Dia tidak bodoh.”
Sebagai Bolsonaro berdebat bahwa karantina lebih berbahaya daripada kebaikan, mempromosikan pil anti-malaria sebagai obat ajaib untuk virus corona dan berlarian di sekitar ibu kota tanpa memakai topeng, anggota parlemen di Kongres memperdebatkan ukuran keadaan darurat paket bantuan.
Pemerintahan Bolsonaro awalnya mengambil posisi bahwa pemerintah seharusnya memberikan tidak lebih dari sekitar $37 perbulan dalam bentuk pembayaran tunai. Anggota parlemen di seluruh spektrum politik menyebut jumlah itu sangat tidak cukup untuk orang Brasil yang berurusan dengan penutupan bisnis di tengah langkah-langkah karantina yang diberlakukan oleh gubernur.
Bersantap di bilik perlindungan di Rio de Janeiro bulan lalu. Bisnis di seluruh negeri berjuang dengan penutupan di tengah tindakan karantina.
@Olivares Pilar/Reuters
Tetapi ketika Kongres menyetujui manfaat tunai tiga kali lebih tinggi dari jumlah yang diusulkan Tuan Bolsonaro, presiden mempresentasikannya sebagai isyarat dari pemerintahnya dan cuitan Bolsonaro "sebagai “program bantuan terbesar untuk yang paling membutuhkan di dunia!”
Depois do Congresso apoiar R$500 para o auxílio emergencial, estudos do @govbr , com responsabilidade fiscal e apoio da liderança do governo na Câmara, o @MinEconomia alcançou os R$600 pagos em 3 parcelas. O maior programa de auxílio aos mais necessitados do mundo! pic.twitter.com/2DfubzHbvX
Djamila Ribeiro, seorang filsuf politik, berkata Bolsonaro tidak pantas mendapatkan penghargaan atas program bantuan populer, yang menyebabkan pengurangan kemiskinan yang signifikan.
Namun orang-orang mengira itu perbuatan presiden, bukan karena perkelahian yang dilakukan di Kongres, "katanya. “Banyak orang tidak mengerti siapa yang memiliki hak prerogatif atas apa.”
Kantor Bolsonaro tidak menanggapi pertanyaan untuk artikel ini. Dalam wawancara baru-baru ini, Wakil Presiden Hamilton Mourão mengatakan bahwa pemerintah dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan memberikan pedoman tentang langkah-langkah pencegahan di awal pandemi. Namun dia berpendapat bahwa banyak kritik yang diterima pemerintah atas penanganan pandemi adalah "dipolitisasi" dan bahwa beberapa prediksi paling mengerikan tidak terjadi.
“Sistem kesehatan mampu menangani secara efisien,” katanya. “Ada ketakutan bahwa orang akan meninggal di lorong rumah sakit dan orang akan mati di jalanan dan itu tidak pernah terjadi.”
Para ahli mengatakan kekuatan politik mengejutkan Bolsonaro mungkin hanya sementara. Dalam pemilihan kota yang diadakan hari Minggu, beberapa kandidat yang dia dukung mendapatkan hasil yang buruk. Dia menghadapi tantangan yang berat, termasuk penyelidikan korupsi yang menargetkan salah satu putranya dan kerabat lainnya, pembayaran tunai yang membayangi yang telah membuat orang Brasil bertahan saat ekonomi berkontraksi, dan pandemi terus menewaskan ratusan orang Brasil setiap hari.
Dr. Fátima Marinho, seorang ahli epidemiologi di Vital Strategies, sebuah organisasi kesehatan masyarakat global, mengatakan bahwa meskipun Brasil sejauh ini telah menghindari gelombang kasus baru, sedikit peningkatan di beberapa negara bagian menjadi perhatian.
“Semua model mengarah pada pengurangan,” katanya. “Tapi kami mengantisipasi masalah dalam kasus-kasus tertentu saat kami mulai melihat tanda-tanda yang sangat konkret” kebangkitan.
Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas di utara, adalah salah satu wilayah di mana virus tampaknya terkendali, tetapi rumah sakit melihat masuknya pasien baru.
Dr. Marinho mengatakan titik-titik masalah berada di beberapa bagian negara di mana banyak orang melanjutkan rutinitas normal mereka dan mulai mengadakan pesta pernikahan dan ulang tahun lagi.
Karena ingin mengubah topik pembicaraan, Bolsonaro minggu ini mengalihkan perhatiannya ke pemilihan presiden Amerika. Bolsonaro, yang secara terbuka mendukung Trump, yang dia idolakan, adalah di antara sedikit pemimpin di kawasan yang belum memberi selamat kepada Presiden terpilih Joseph. R. Biden Jr. atau bahkan mengakui kemenangannya.
Presiden Brasil dan Biden telah berdebat tentang kebijakan lingkungan Brasil dan masa depan Amazon, yang telah dialami peningkatan penggundulan hutan menurut pengawasan Bolsonaro. Selama debat, Biden memperingatkan bahwa Brasil akan menghadapi konsekuensi ekonomi jika tidak menahan perusakan hutan hujan. Rencana kampanyenya diperubahan iklim berjanji untuk “memberi nama dan mempermalukan para penjahat iklim global.”
Bolsonaro telah mengisyaratkan sedikit minat untuk memberikan nada yang lebih ramah dengan presiden Amerika yang akan datang. Dalam pidatonya, dia mengatakan negaranya akan mencoba diplomasi untuk menangkis rencana Amerika untuk Amazon. Namun jika gagal, katanya, Brasil akan merespons dengan "bubuk mesiu".
Amy Erica Smith, seorang ilmuwan politik di Iowa State University yang mempelajari Brasil, mengatakan itu pada pandangan pertama Pedang Tuan Bolsonaro yang berderak melawan Tuan Biden mungkin tampak menggelikan. Tapi kecurigaan tentang konspirasi asing untuk mengendalikan Amazon berakar kuat di Brasil, dan seruan Presiden Bolsonaro untuk mempersenjatai mungkin beresonansi dengan banyak orang sebangsanya, katanya.
“Selesai waktu, dia berhasil mempengaruhi opini publik untuk menguntungkannya, ”kata Ms Smith. “Konfrontasinya dengan Biden bisa berhasil, terutama jika Biden mengaturnya dengan buruk.
Gempa dengan magnitudo 6,3 terjadi di Sumatera Barat
Gempa dengan magnitudo 6,3 terjadi di Sumatera Barat
Ilustrasi - Terjadi gempa di wilayah Tuapejat Sumatera Barat hari ini (17/11/2020) pada pukul 08.44 WIB dengan kekuatan 6,3 SR
Gempa bumi dengan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Sumatera Barat pada Selasa (17/11) pukul 08.44.07 WIB menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurut BMKG, pusat gempa itu berada di koordinat 2.87 Lintang Selatan dan 99.08 Bujur Timur atau sekira 109 kilometer barat daya Tuapejat, Sumatera Barat, pada kedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami
Dikutip dari Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa masyarakat disarankan untuk tetap berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.
Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo itu mungkin tidak berpotensi terjadi tsunami
Buruh-Mahasiswa Akan Kepung DPR Tolak UU Cipta Kerja
Buruh-Mahasiswa Akan Kepung DPR Tolak UU Cipta Kerja
ANTARA FOTO/ARNAS PADDA
Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.
Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar aksi lanjutan menuntut pembatalan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hari ini, hari Selasa, 17/11/2020.
Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Sunarno mengatakan aksi yang diklaim diikuti 1.500 peserta ini akan digelar di depan Kompleks Gedung DPR/MPR, sebelum bergeser ke depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Paling jam 10.00-11.00 sampai DPR, sampai sekitar jam 13.00 baru konvoi ke Kemendikbud," kata Sunarno kepada CNNIndonesia.com, hari Selasa, 17/11/2020.
Sunarno mengatakan, selain buruh dan mahasiswa, pelajar dikabarkan bakal turut bergabung dalam aksi tersebut untuk memperingati Hari Pelajar Internasional.
Aksi nantinya akan dilanjutkan dengan long march dari depan Kompleks Parlemen ke kantor Kemendikbud.
"Jadi pilihannya yang dekat dengan Kemendikbud dan memang DPR, harus mempertanggungjawabkan juga terkait pengesahan Omnibus yang berantakan," katanya.
"Kita menuntut supaya itu dibatalkan," imbuh Sunarno.
Juru Bicara Gebrak, Nining Elitos mengungkapkan bahwa buruh dan mahasiswa dalam aksi kali ini ingin mengingatkan soal polemik UU Cipta Kerja karena menduga upaya pengalihan isu dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam aksi kali ini, mereka mengajukan empat tuntutan yakni mencabut UU Cipta Kerja, membatalkan SK Menaker soal ketiadaan kenaikan upah minimum 2021, setop represifitas aparat dan bebaskan massa aksi yang dikriminalisasi, serta gratiskan biaya pendidikan selama pandemi.
"Sekalian mengingatkan publik agar tidak lupa isu UU Cipta Kerja dan kenaikan upah," kata Nining.
Sementara itu ratusan buruh dari 16 elemen serikat pekerja di Bandung, Jawa Barat juga bakal melakukan aksi serupa di depan Gedung Sate dan dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan, gabungan serikat buruh di Jabar akan terus melakukan perlawanan secara terukur, terarah, dan konstitusional.
"Betul, kita menggelar demonstrasi. Tuntutan mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Roy.
Selain meminta UU Cipta Kerja dicabut, Roy juga akan mempertanyakan tindak lanjut atas audiensi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 9 November lalu.
Dalam audiensi tersebut pihak buruh telah menyampaikan tuntutan terkait revisi Surat Keputusan (SK) UMSK Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2020, revisi SK UMSK Kabupaten Bogor 2020, hingga penetapan SK UMSK Kabupaten Karawang sesuai rekomendasi Bupati Karawang.
Selain itu, pihak buruh meminta revisi SK UMP 2021 untuk dinaikkan sebesar 8,82 persen.
"Pada waktu itu, pak gubernur menyampaikan menampung aspirasi buruh, namun sampai sekarang tuntutan kaum buruh belum ada jawaban dari gubernur," ujarnya.
Jika tidak ditanggapi sesuai harapan buruh, Roy menyatakan akan ada gelombang unjuk rasa yang lebih besar dari serikat pekerja dan serikat buruh se-Jabar mulai 19-21 November mendatang.
