Bos Facebook-Twitter Dicecar, Bahas Trump Hingga Candu Medsos
Bos Facebook Mark Zuckerberg dan bos Twitter Jack Dorsey dicecar di hadapan Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat (AS) moderasi konten dan aturan kedua perusahaan raksasa media sosial itu di tahun 2021.
Selama empat jam, Zuckerberg dan Dorsey diprotes baik dari politikus Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Menurut Partai Republik, Twitter dan Facebook membungkam kaum konservatif, terutama menyensor dan membatasi kebebasan pendapat Presiden AS Donald Trump.
Sementara Demokrat meminta Facebook dan Twitter meninjau kembali kekhawatiran tentang penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian dan membatasi penyebaran artikel New York Time sehingga merugikan presiden terpilih Joe Biden.
Facebook dan Twitter kemudian berjanji untuk meningkatkan transparansi khususnya untuk semua jenis postingan yang dihapus secara sepihak. Rapat pun semakin panas saat kedua partai mempertanyakan nasib media sosial Donald Trump usai tak lagi menjabat di Gedung Putih.
Baca juga: Perjalanan Panjang Kriminal Dr. Faucy.
Seperti diketahui, semua pemimpin negara memiliki ruang gerak yang lebih luas di Twitter dan Facebook karena komentar dan postingan mereka dianggap sebagai pidato politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun, dalam kasus Trump aturan itu dipertanyakan.
Menanggapi hal itu, Dorsey berjanji Twitter tidak akan lagi membuat akun Trump 'spesial' setelah tak lagi jadi Presiden AS pada Januari 2021. Dorsey mengaku selama masa Trump jadi presiden, Twitter mengizinkannya untuk memposting konten ternyata melanggar aturan.
Namun, belakangan Twitter mulai menambahkan label ke beberapa tweet Trump sejak Mei 2020 untuk menunjukkan bahwa postingan tersebut disengketakan atau diagungkan sebagai kekerasan atau hoaks.
"Jika akun Twitter bukan pemimpin negara lagi, kebijakan khusus itu akan hilang," kata Dorsey di depan Senat AS, mengutip New York Times, Rabu (18/11).
Sebaliknya, Zuckerberg mengatakan bahwa Facebook tidak akan mengubah cara memoderasi postingan Trump ketika dia tak lagi jadi Presiden AS. Pasalnya, sejak pilpres AS berjalan, Facebook juga telah melabeli beberapa postingan Trump dan telah mengarahkan pengguna ke informasi akurat tentang hasil pemilu.
"Facebook tidak memeriksa fakta para pemimpin dunia tetapi dapat memeriksa fakta Trump setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir," kata Zuckerberg.
Sementara Dorsey menambahkan sebagian besar pengguna Twitter harus mematuhi sejumlah aturan, termasuk yang melarang ancaman, pelecehan, peniruan identitas, dan pelanggaran hak cipta. Jika seseorang melanggar aturan, mereka sering diminta untuk menghapus tweet yang menyinggung atau diblokir sementara.
"Fungsi penting dari layanan kami adalah menyediakan tempat di mana orang dapat secara terbuka dan terbuka menanggapi para pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka," kata Dorsey.
Bantah Media Sosial buat Kecanduan Selain Trump, Zuckerberg juga dicecar soal Facebook yang membuat kecanduan pengguna. Namun hal itu dibantah. Zuckerberg mengklaim bahwa platform Facebook tidak membuat kecanduan dan juga melahirkan misinformasi di tengah warga dunia.
"Kami tentu tidak mendesain produk seperti itu. Kami tentu tidak ingin produk kami membuat ketagihan," kata Zuckerberg.
Politikus Demokrat yang mencecar Facebook mengaku prihatin dengan penelitian yang menunjukkan bahwa ada masalah kesehatan jiwa masyarakat yang terkait dengan media sosial. Hal itu dianalogikan seperti industri tembakau yang juga membawa penyakit ke masyarakat.
"Tim Facebook sudah menjalankan aturan tentang batasan waktu yang dihabiskan orang untuk Facebook," kilah Zuckerberg.
No comments:
Post a Comment