Sidang pemakzulan Trump dimulai dengan video grafis penyerangan Capitol yang mematikan
Sidang pemakzulan Trump dimulai dengan video grafis penyerangan Capitol yang mematikan
Anggota parlemen dari Partai Demokrat menuntut Donald Trump dengan tuduhan menghasut pembunuhan Januari. 6 Penyerbuan AS Capitol membuka sidang pemakzulan Senat kedua mantan presiden pada hari Selasa dengan menyajikan video grafis yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh massa pendukungnya.
Hari pertama persidangan dramatis di Senat dengan 100 kursi akan berakhir dengan pemungutan suara mengenai pertanyaan apakah mengadakan persidangan setelah Trump meninggalkan jabatannya, seperti yang dilakukannya pada Januari. 20, melanggar U.S.A. Konstitusi, yang memungkinkan impeachment untuk "kejahatan dan pelanggaran ringan". Demokrat berharap untuk mendiskualifikasi Trump dari jabatan publik lagi.
Video yang dipresentasikan oleh tim yang terdiri dari sembilan anggota Dewan Perwakilan Demokrat itu menunjukkan pengikut Trump menjatuhkan penghalang dan memukul petugas polisi di Capitol. Itu juga menunjukkan momen ketika polisi yang menjaga kamar DPR menembak mati pengunjuk rasa Ashli Babbitt. Lima orang termasuk seorang petugas polisi tewas dalam amukan itu.
Video tersebut menyelingi gambar kekerasan Capitol dengan klip pidato pembakar Trump kepada kerumunan saat pendukung sebelumnya mendesak mereka untuk "berjuang mati-matian" untuk membatalkan November. 3 kekalahan pemilu.
Massa tersebut menyerang polisi, mengirim anggota parlemen yang berebut untuk keselamatan dan mengganggu sertifikasi resmi kongres atas kemenangan Presiden Joe Biden setelah Trump menghabiskan dua bulan untuk menantang hasil pemilihan berdasarkan klaim palsu tentang kecurangan pemungutan suara yang meluas.
"Jika itu bukan pelanggaran pemakzulan, maka tidak ada hal seperti itu," kata anggota kongres Demokrat Jamie Raskin, yang memimpin penuntutan, kepada para senator yang hadir - menjabat sebagai juri - setelah menayangkan video tersebut.
Dalam adegan lain, seorang perusuh yang memilah-milah isi meja anggota parlemen dapat dia dengar berkata, "Pasti ada sesuatu di sini yang bisa kita gunakan untuk melawan bajingan."
Trump dimakzulkan oleh DPR yang dipimpin Partai Demokrat pada 31 Januari. 13 atas tuduhan menghasut pemberontakan. Dia tampaknya akan dibebaskan berkat dukungan dari sesama Republik di Senat yang terpecah. Menghukumnya akan membutuhkan mayoritas dua pertiga, yang berarti bahwa setidaknya 17 Republikan harus bergabung dengan 48 Demokrat di Senat dan dua independen dalam pemungutan suara melawan Trump. Itu adalah perintah yang sulit.
Ular Piton Berukuran Jumbo Terlihat Muncul Di Pintu Air Petamburan
Ular Piton Berukuran Jumbo Terlihat Muncul Di Pintu Air Petamburan
Seekor ular piton besar muncul di Pintu Air Petamburan (Istimewa)
Seekor hewan yang diduga ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Petamburan, Jakarta Pusat. Ular tersebut muncul di Pintu Air Petamburan Tanah Abang.Penampakan ular itu pun menjadi tonton warga. Tak sedikit yang mengabadikan menggunakan telepon genggam.
Penampakan ular berukuran jumbo ini tersebar melalui video pendek berdurasi 39 detik. Ular dengan nama latin malayopython reticulatus itu terlihat merayap pelan di bebatuan pinggiran pintu air.
Menurut laporan, penegak hukum telah menembakkan meriam air dalam waktu singkat terhadap ribuan pengunjuk rasa.
Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal membenarkan adanya ular tersebut di Pintu Air Petamburan. Namun, saat petugas datang ke lokasi, ular tersebut sudah tak ditemukan lagi.
“Iya tadi di pintu air Petamburan. Tapi ularnya saat ini belum bisa ditemukan,” kata Asril saat dihubungi, hari Selasa, 09/02/2021.
Atas dasar itu, Asril belum bisa berkata banyak terkait penemuan ular jumbo ini. Petugas masih melakukan pencarian di sekitar lokasi awal penemuan.
“Kita belum bisa prediksi berapa panjangnya dan jenisnya apa, karena ularnya belum tertangkap. Nanti kita cari, kalau nongol lagi kita tangkap. Kita aja nggak tahu dia kabur ke mana. Nanti kalau sudah ke tangkap kita kasih datanya,” pungkasnya.
Polisi Myanmar Menggunakan Meriam Air untuk Melawan Pengunjuk rasa Anti-Kudeta di Naypyidaw
Polisi Myanmar Menggunakan Meriam Air untuk Melawan Pengunjuk rasa Anti-Kudeta di Naypyidaw
Protes massal terhadap militer dimulai di Myanmar pada Sabtu, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan di kota terbesar negara itu Yangon untuk kudeta tersebut.
Puluhan ribu orang telah mengambil bagian dalam protes nasional Myanmar terhadap kudeta militer selama tiga hari berturut-turut dengan polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa, media nasional melaporkan pada hari Senin.
Menurut laporan, penegak hukum telah menembakkan meriam air dalam waktu singkat terhadap ribuan pengunjuk rasa.
Demonstrasi pecah pada Sabtu pagi setelah negara Asia Tenggara itu melakukan penutupan internet nasional kedua sejak militer merebut kekuasaan dan menangkap para pemimpin sipil pekan lalu.
Penyedia layanan internet dan seluler Telenor mengkonfirmasi pada hari Sabtu bahwa pemadaman internet diperintahkan oleh tentara. NetBlocks, layanan pelacakan lalu lintas internet, mengatakan konektivitas berada pada 16 persen dari tingkat biasanya.
Senin lalu, militer Myanmar mengambil kendali negara itu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah menuduh partai Penasihat Negara San Suu Kyi melakukan penipuan atas kemenangan pemilihannya baru-baru ini, membalikkan transisi demokrasi yang sedang berlangsung di negara itu sejak 2011 setelah lebih dari lima dekade aturan militer.
Menurut laporan, polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Penasihat Negara San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint dan mengembalikan mereka ke tahanan hingga 15 Februari.
Para pemimpin global, termasuk Presiden AS Joe Biden, mengutuk kudeta militer tersebut dan menyerukan pembebasan segera semua tahanan.
Kepala hak asasi manusia PBB menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung rakyat Myanmar dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah runtuhnya demokrasi baru-baru ini dan perolehan hak yang dibuat oleh Myanmar selama transisi dari pemerintahan militer.
Jalan Jatinegara Barat Terendam Banjir, Lalu Lintas Tersendat
Jalan Jatinegara Barat Terendam Banjir, Lalu Lintas Tersendat
Arus lalu lintas Jalan Jatinegara Barat tersendat karena terendam banjir luapan Sungai Ciliwung, Senin (8/2). Ilustrasi (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra
Jatinegara - Arus lalu lintas di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, tersendat akibat sebagian badan jalan terendam banjir luapan Sungai Ciliwung dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter, pada hari Senin, 08/02/2021.
Arus lalu lintas sekitar pukul 06.00 WIB atau pada saat jam kerja di sekitar lokasi mengalami kepadatan karena pengendara melaju dengan kecepatan rendah saat melintas di genangan air.
Genangan air dipicu luapan dari Sungai Ciliwung yang berada di sisi jalan. Air dari sungai merembes ke sejumlah saluran pembuangan air dan luber ke badan Jalan Jatinegara Barat.
Selain itu, curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi kondisi genangan air. "Pagi ini debit air di Sungai Ciliwung juga lagi tinggi. Jadi air rembes lewat celah saluran ke jalan," kata pengendara sepeda motor, Bahrudin Harahap (45), dikutip Antara.
Kendaraan seperti TransJakarta maupun angkot dan kendaraan pribadi masih bisa melintas walaupun air luapan sungai menutup lebih dari separuh badan jalan.
Pengendara di lokasi memanfaatkan jalur bus untuk menghindari genangan air yang merendam jalur lambat.
Bahrudin merupakan salah satu pengendara di lokasi yang terpaksa mendorong motornya karena mesin mati saat menerobos genangan air setinggi 20 sentimeter.
"Tinggi banget airnya. Saya kira aman. Ini mau ke bengkel dulu," katanya.
Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir usai hujan deras sepanjang Minggu (7/2) malam hingga hari Senin pagi, 08/02/2021. Melansir data yang diunggah petabencana.id, sampai dengan pukul 05.24 WIB, tercatat ada 27 lokasi titik banjir di Jakarta. Dari 27 titik banjir tersebut, tinggi genangan berkisar mulai 10 cm-70 cm dan 150 cm ke atas.
RW 07 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur merupakan lokasi dengan titik banjir terparah. Tercatat, ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 150 cm ke atas.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau agar warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai mewaspadai banjir karena Pos Pantau Sunter Hulu berstatus awas atau siaga I.
BPBD DKI mencatat, kenaikan status dari waspada atau Siaga III menjadi siaga atau Siaga II hingga status awas atau Siaga I itu terjadi mulai pukul 01.00 hingga 04.00 WIB.
Pedagang Pasar Jadi Prioritas Vaksinasi Kedua di Jabar
Pedagang Pasar Jadi Prioritas Vaksinasi Kedua di Jabar
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pedagang di pasar akan menjadi sasaran prioritas vaksinasi corona setelah nakes.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Bandung - Sekda Jabar (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa, yang akan menjadi sasaran prioritas vaksinasi corona setelah tenaga kesehatan (nakes) adalah pedagang pasar.
Menurut Sekda Jabar, pedagang di pasar menjadi prioritas vaksinasi karena mereka kerapkali dengan banyak orang sehingga dikhawatirkan akan terjadi terpapar dan menularkan Covid-19 saat transaksi jual-beli berlangsung.
“Setelah tenaga kesehatan, kami akan melakukan vaksinasi kepada para pedagang di pasar. Jadi mereka akan mendapatkan prioritas setelah SDM Kesehatan,” kata Setiawan, pada hari Sabtu, 06/02/2021.
Pemprov Jabar sendiri menargetkan 70% dari jumlah penduduk atau sekitar 36,2 juta jiwa menjalani vaksinasi corona. Vaksinasi pun ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan dengan catatan suplai vaksin dari pemerintah pusat tidak terhambat.
"Dengan enam bulan, kita sudah mendidik lebih kurang 9.000 vaksinator yang akan disebar di 1.094 puskesmas yang ada di Jabar," ujar Setiawan.
Menurut Setiawan, Pemprov Jabar bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk distribusi dan penyimpanan vaksin Covid-19. Sebab, pendistribusian dan penyimpanan vaksin membutuhkan penanganan khusus, seperti rantai dingin.
Saat ini, kata Setiawan, Pemprov Jabar berkejaran dengan tenggat waktu pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Dalam catatannya, ada 11.000 orang yang tertunda divaksin karena berbagai alasan seperti pernah terjangkit Covid-19, komorbid, hamil dan menyusui, tensi darah yang tinggi, serta sedang sakit.
"Namun kami targetkan, akhir Februari ini bisa selesai. Kita lakukan vaksinasi massal dengan menyiapkan beberapa tempat. Kita ingin vaksinasi cepat selesai sehingga masyarakat memiliki kekebalan. Dengan adanya herd immunity ini, maka perekonomian akan bisa kembali bergerak," katanya.
Menteri Jerman marah atas peluncuran vaksin, yang dibela oleh ketua Uni Eropa
Menteri Jerman marah atas peluncuran vaksin, yang dibela oleh ketua Uni Eropa
FOTO FILE: Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz berbicara di majelis rendah parlemen Bundestag di Berlin, Jerman, 8 Desember 2020. REUTERS / Michele Tantussi
BERLIN - Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Sabtu bahwa dia marah karena lebih banyak vaksin COVID-19 tidak dipesan tahun lalu karena kepala eksekutif UE Ursula von der Leyen memperbarui pembelaannya terhadap catatan Komisi Eropa dalam meluncurkannya.
Negara-negara UE sejauh ini telah memberikan dosis pertama hanya di bawah 4% dari populasi mereka, dibandingkan dengan 11% untuk Amerika Serikat dan hampir 17% untuk Inggris, menurut Our World in Data. Von der Leyen mendapat kecaman karena peluncuran lambat UE.
"Saya marah dengan beberapa keputusan yang diambil tahun lalu," kata Scholz kepada program Today di radio BBC. "Saya pikir ada kesempatan untuk memesan lebih banyak vaksin."
Ditanya tentang tanggung jawab von der Leyen atas peluncuran yang lambat, Scholz, yang berbicara dalam bahasa Inggris, menjawab: "Saya pikir semua orang perlu mempelajari pelajaran ini, dan ini juga (berlaku) untuk Eropa. Saya pikir Uni Eropa kuat. "
Scholz, seorang Sosial Demokrat, dan von der Leyen, seorang Kristen Demokrat, bertugas bersama dalam koalisi yang berkuasa di Jerman hingga 2019, ketika dia berhenti untuk mengambil alih sebagai presiden Komisi Eropa.
Dalam sebuah opini yang akan dimuat di Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hari Minggu, von der Leyen mengatakan adalah menyesatkan untuk mengatakan bahwa menyegel kontrak vaksin lebih awal akan mempercepat pengirimannya.
“Hambatan terletak di tempat lain. Memproduksi vaksin baru adalah bisnis yang sangat kompleks, ”tulisnya, menambahkan bahwa“ di antara ratusan komponen yang dibutuhkan, bahan-bahan penting di seluruh dunia kekurangan pasokan ”.
Menggambarkan perang melawan virus sebagai "bukan lari, ini adalah maraton", von der Leyen menambahkan bahwa "mutasi membuat kita khawatir".
“Kita perlu mempersiapkan hari ini untuk skenario di mana virus tidak lagi dapat ditekan secara memadai dengan vaksin saat ini,” katanya.
MOSKOW - Rusia mengusir tiga diplomat Eropa pada hari Jumat, menuduh mereka mengambil bagian dalam demonstrasi "tidak sah" yang mendukung kritikus Kremlin Alexi Navalny yang dipenjara.
Rusia telah mendeklarasikan seorang Swedia, Polandia dan Jerman sebagai diplomat personae non gratae karena partisipasi mereka dalam unjuk rasa tidak sah tanggal 23 Januari di Moskow dan St. Petersburg. Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Jumat, 05/04/2021.
Menteri luar negeri Rusia mengatakan telah mengusir tiga diplomat Uni Eropa karena mengambil bagian dalam "unjuk rasa tidak sah" untuk mendukung Alexei Navalny. Kanselir Jerman Angela Merkel mengutuk langkah tersebut.
Kementerian luar negeri negara itu mengatakan bahwa "tindakan seperti itu di pihak mereka tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan status diplomatik mereka."
Ketiganya berasal dari Jerman, Swedia dan Polandia. Tidak jelas pangkat mana yang mereka pegang dalam misi diplomatik masing-masing.
Pengumuman tersebut dilakukan setelah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrellmet Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow.
"Sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 18 April 1961, para diplomat yang ambil bagian dalam unjuk rasa tidak sah telah dinyatakan sebagai personae non gratae. Mereka harus meninggalkan Rusia secepat mungkin," kata kementerian itu.
Menurut kementerian, duta besar Swedia, Polandia, dan Jerman telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Jumat atas insiden ini.
"Pihak Rusia mengharapkan bahwa misi diplomatik Swedia, Polandia, dan Jerman serta personelnya akan secara ketat mematuhi hukum internasional," kementerian itu menekankan.
Uni Eropa mengecam langkah Moskow
Seorang juru bicara Borrell mengatakan bahwa dia mengetahui ledakan mereka selama pembicaraan.
Diplomat tertinggi Uni Eropa "mengecam keras keputusan ini dan menolak tuduhan bahwa mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan status mereka sebagai diplomat asing."
"Keputusan itu harus dipertimbangkan kembali," kata juru bicara itu.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan: "Kami mengutuk hukuman Navalny dan juga pengusiran diplomat dari Jerman, Swedia dan Polandia."
Itu adalah "aspek lain" dari "apa yang dapat diamati cukup jauh dari aturan hukum di Rusia," tambah Merkel pada konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Berlin.
Dia mengatakan bahwa pipa Nordstrom 2 akan tetap tidak terpengaruh, tetapi Jerman akan terus menerapkan sanksi terhadap individu di Rusia.
Itu adalah "strategis" dan "tugas diplomatik" untuk tetap berbicara dengan Rusia meskipun ada "perbedaan yang mendalam" karena "kami adalah tetangga," tambah Merkel.
Sementara itu Macron mengutuk pengusiran dan perlakuan Rusia terhadap Navalny dan para pendukungnya "dengan sangat tegas".
Hubungan antara Brussel dan Moskow tegang
Hubungan antara blok dan Rusia menjadi tegang karena Navalny memenjarakan.
Tokoh oposisi berusia 44 tahun itu ditangkap setelah pulang dari Jerman.
Navalny telah menerima perawatan dari serangan keracunan yang dia salahkan pada Kremlin dan dinas rahasia Rusia.
Pejabat di Moskow dengan marah membantah keterlibatan apa pun.
Tanggapi Pernyataan Ridwan Kamil, Pemerintah Akui Ada Perbedaan Data
Tanggapi Pernyataan Ridwan Kamil, Pemerintah Akui Ada Perbedaan Data
Sejumlah tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi dosis pertama vaksin Covid-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (04/02/2021).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan data angka penularan Covid-19 di Jabar berbeda dari yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil- menuturkan, perbedaan data tersebut terjadi sejak September 2020. Menurutnya, perbedaan data ini bisa terjadi karena terlambatnya verifikasi data Covid-19.
“Sampai hari ini sejak September 2020 yang dilaporkan dan diumumkan setiap hari oleh pemerintah pusat berbeda dengan data yang ada di kami dengan satu dan lain permasalahan yang coba diselesaikan,” ujar Kang Emil dalam diskusi virtual yang dilihat pada hari Sabtu, 06/02/2021.
Gubernur Jabar, kang Emil mengakui, beberapa kali kasus Covid-19 di Jabar mencetak angka penularan yang cukup tinggi. Namun data dari Kemenkes tidak setinggi itu.
“Jadi, selama September sampai Desember kasus kami tinggi. Tapi, yang diumumkan pemerintah pusat sesuai kewenangan lebih rendah,” katanya.
Bahkan sebaliknya, saat kasus Covid-19 di Jabar sudah stabil. Namun Kemenkes malah melaporkan angka kasus positif di Jabar sangat tinggi.
Keterlambatan verifikasi data tersebut menjadi masalah yang perlu diperhatikan serius. “Seperti di bulan Januari saat kasus harian kami mulai stabil dan rendah, tiba-tiba diumumkan tinggi. Padahal itu tabungan kasus-kasus lama. Sebenarnya itu sudah sembuh,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komiter Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya perbedaan data Covid-19 antara pusat dengan daerah. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tersebut mengatakan, lebih dari 2 juta data yang belum dicatat (entry).
Sehingga tidak menutup kemungkinan penambahan kasus Covid-19 akan meningkat beberapa waktu ke depan. “Saya laporkan juga ada hampir 2 juta data atau lebih itu yang belum di-entry. Dan itu akan berpengaruh pada positivity rate,” katanya.
Luhut mengungkapkan, permasalahan data ini sudah ia minta untuk diperbaiki. Luhut meminta bahwa permasalahan data Covid-19 antara pemerintah dan daerah bisa cepat diselesaikan secepatnya.
“Bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang dipusat itu beda. Kita harapkan bisa selesai dalam dua minggu ke depan,” ungkap Luhut.
Ribuan pengunjuk rasa Myanmar bentrok dengan polisi di Yangon
Ribuan pengunjuk rasa Myanmar bentrok dengan polisi di Yangon
Para pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada hari Sabtu [Stringer/AFP]
Polisi memblokir jalan utama di Yangon, saat para pengunjuk rasa berusaha untuk berbaris maju sebagai tanda pertama kerusuhan di jalan setelah kudeta.
Ribuan orang turun ke jalan di Yangon untuk mengecam kudeta minggu ini dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dalam demonstrasi pertama sejak para jenderal merebut kekuasaan.
“Diktator militer, gagal, gagal; Demokrasi, menang, menang, ”teriak pengunjuk rasa, menyerukan militer untuk membebaskan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dan pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang ditahan sejak kudeta pada Senin.
"Melawan kediktatoran militer" membaca spanduk di depan pawai. Banyak pengunjuk rasa berpakaian warna NLD, merah, dan beberapa membawa bendera merah.
Gambar dan video yang diposting di media sosial pada hari Sabtu menunjukkan polisi memblokir persimpangan utama Jalan Insein dan persimpangan Hledan di Yangon ketika pengunjuk rasa berusaha untuk bergerak maju. Pengemudi mobil pribadi dan bus umum juga terlihat membunyikan klakson mereka, saat kebuntuan berlanjut.
Pemerintah militer Myanmar telah mencoba membungkam perbedaan pendapat dengan memblokir Facebook untuk sementara dan memperluas tindakan keras media sosial ke Twitter dan Instagram pada hari Sabtu dalam menghadapi gerakan protes yang berkembang.
Permintaan VPN telah melonjak di Myanmar, memungkinkan beberapa orang menghindari larangan tersebut, tetapi pengguna melaporkan gangguan yang lebih umum pada layanan data seluler, yang diandalkan oleh sebagian besar orang di negara berpenduduk 54 juta itu untuk berita dan komunikasi.
“Kami kehilangan kebebasan, keadilan dan sangat membutuhkan demokrasi,” tulis seorang pengguna Twitter. "Tolong dengarkan suara Myanmar."
Penghukuman
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, merebut kekuasaan dengan tuduhan penipuan dalam pemilihan 8 November yang dimenangkan oleh NLD dengan telak. Komisi pemilihan menepis tuduhan tentara.
Pihak berwenang memerintahkan penyedia internet untuk menolak akses ke Twitter dan Instagram "sampai pemberitahuan lebih lanjut", kata perusahaan telepon seluler Norwegia, Telenor Asa.
Pemerintah militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan baru, tanpa memberikan kerangka waktu.
Pengambilalihan tersebut mengundang kecaman internasional dengan seruan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk pembebasan semua tahanan dan sanksi yang ditargetkan yang sedang dipertimbangkan oleh Washington.
Aung San Suu Kyi, 75, tidak pernah terlihat di depan umum sejak kudeta. Dia menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah selama perjuangan melawan pemerintah militer sebelumnya sebelum transisi demokrasi yang bermasalah dimulai pada 2011.
Pengacara Aung San Suu Kyi dan Presiden yang digulingkan Win Myint mengatakan bahwa mereka ditahan di rumah mereka dan bahwa dia tidak dapat bertemu dengan mereka karena mereka masih diinterogasi. Aung San Suu Kyi menghadapi dakwaan mengimpor enam walkie-talkie secara ilegal, sementara Win Myint dituduh melanggar pembatasan virus corona.
“Tentu saja, kami menginginkan pembebasan tanpa syarat karena mereka tidak melanggar hukum,” kata Khin Maung Zaw, pengacara veteran yang mewakili keduanya.
Sean Turnell, penasihat ekonomi Australia untuk Aung San Suu Kyi, mengatakan dalam sebuah pesan kepada kantor berita Reuters pada hari Sabtu bahwa dia ditahan.
"Saya kira Anda akan segera mendengarnya, tetapi saya ditahan," katanya kepada Reuters sebelum kalimatnya terputus.
“Dituntut dengan sesuatu, tapi tidak yakin apa. Saya baik-baik saja dan kuat, dan tidak bersalah atas apa pun, ”katanya dengan emoji senyum.
Reuters tidak dapat menghubungi Turnell sejak itu.
Tanda pertama kerusuhan di jalan
Protes hari Sabtu adalah tanda pertama kerusuhan di jalan di negara dengan sejarah penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa. Ada juga protes anti-kudeta di Melbourne, Australia, dan ibu kota Taiwan Taipei pada hari Sabtu.
Gerakan pembangkangan sipil telah berkembang di Myanmar sepanjang minggu, dengan dokter dan guru di antara mereka yang menolak bekerja, dan setiap malam orang-orang memukul panci dan wajan untuk menunjukkan kemarahan.
Selain sekitar 150 penangkapan setelah kudeta yang dilaporkan oleh kelompok hak asasi manusia, media lokal mengatakan sekitar 30 orang lagi telah ditangkap karena protes yang berisik.
Tekanan internasional
Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan oleh militer Myanmar.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendesak diplomat tinggi China Yang Jiechi dalam panggilan telepon pada hari Jumat untuk mengutuk kudeta tersebut, kata Departemen Luar Negeri.
China, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar, bergabung dengan konsensus mengenai pernyataan DK PBB tetapi tidak mengutuk pengambilalihan militer tersebut dan mengatakan negara-negara harus bertindak demi kepentingan stabilitas tetangganya Myanmar.
Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengutuk keras kudeta tersebut dalam panggilan dengan wakil kepala militer Myanmar, Soe Win, dan menyerukan pembebasan segera semua yang ditahan, kata seorang juru bicara PBB.
Para jenderal memiliki sedikit kepentingan luar negeri yang akan rentan terhadap sanksi internasional, tetapi investasi bisnis militer yang ekstensif dapat menderita jika mitra asing pergi - seperti yang dikatakan perusahaan minuman Jepang Kirin Holdings pada hari Jumat.
Telenor, perusahaan lain yang tertarik untuk berinvestasi, mengatakan secara hukum diwajibkan untuk mengikuti perintah untuk memblokir beberapa media sosial, tetapi "menyoroti kontradiksi arahan tersebut dengan hukum hak asasi manusia internasional".
Kelompok penekan yang berbasis di AS, Human Rights Watch, menyerukan pencabutan pembatasan internet, pembebasan tahanan dan diakhirinya ancaman terhadap jurnalis.
"Pemadaman berita dan informasi oleh para pemimpin kudeta tidak dapat menyembunyikan penangkapan mereka yang bermotif politik dan pelanggaran lainnya," kata Direktur Asia Brad Adams.
Sofyan Djalil tegaskan BPN tidak akan tarik sertifikat fisik
Sofyan Djalil tegaskan BPN tidak akan tarik sertifikat fisik
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menanggapi kontroversi pergantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik (Sertifikat-el) yang tengah menjadi kontroversi pada masyarakat.
Menteri Sofyan Djalil menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat. Menurut Sofyan, banyak masyarakat yang salah paham terkait pergantian sertifikat elektronik ini.
"BPN tidak akan pernah menarik sertifikat. Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik," kata Sofyan dalam webinar yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN secara virtual, Kamis, 04/02/2021.
Seperti diketahui, Kementerian tengah melakukan transformasi digital, salah satunya pada sertifikat tanah melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mulai berlaku pada 2021.
Sofyan menjelaskan bahwa selain pergantian sertifikat, empat layanan elektronik telah diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun lalu, yakni Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu merasa dirugikan atas pergantian sertifikat ini, mengingat produk elektronik merupakan bentuk yang paling aman. Selain itu, sejumlah produk keuangan juga telah beralih dalam bentuk digital, seperti buku tabungan hingga saham di pasar modal.
"Banyak kontroversi di masyarakat sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini merugikan. Untuk diketahui, sebenarnya produk elektronik adalah yang paling aman. Dulu kalau beli saham di pasar modal, ada lembaran saham, sekarang diubah jadi saham digital," kata Sofyan.
Ada pun diluncurkannya sertifikat elektronik ini bertujuan menciptakan efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan.
Selain itu, sertifikat-el dinilai akan menaikkan nilai "registering property" dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
Umat Konghucu Ikut Imbauan Pemerintah Gelar Imlek Virtual
Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) memastikan bakal mengikuti imbauan pemerintah dengan menggelar pameran Imlek 2021 secara virtual. (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)
Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) memastikan bakal mengikuti imbauan pemerintah dengan menggelar perayaan Imlek 2021 secara virtual untuk mencegah potensi penyebaran virus corona (Covid-19).
"Menyadari itu melihat bahayanya covid maka Matakin dari awal sudah mengimbau agar perayaan Imlek dilaksanakan dari runah," kata Ketua Umum Matakin, Xs. Budi Santoso Tanuwibowo saat dihubungi CNNIndonesia.com, hari Kamis, 04/02/2021.
Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dengan Anugerah Imlek secara virtual.
Menurutnya, Matakin sejak awal telah memutuskan menggelar Imlek 2572 Kongzili yang jatuh tepat pada 12 Februari secara virtual. Sebab, katanya, selain berbakti kepada orang tua dan keluarga, Khonghucu juga mengajarkan untuk berbakti kepada bangsa dan negara.
"Nah, pada saat tanggal 12 (Februari) malam, itu harus ada, kan mau ke klenteng kan pasti rame. Kita himbau di rumah saja," katanya.
Lebih lanjut, Budi juga mengimbau agar umat Khonghucu mengurangi aktivitas selama 22 hari perayaan Imlek. Dimulai sejak hari Persaudaraan pada 5 Februari hingga malam pergantian tahun pada 12 Februari mendatangi.
Di hari persaudaraan, umat Khonghucu biasanya akan berbagi santunan atau membantu keluarga atau kerabat yang tak mampu merayakan Imlek. Di hari itu, Budi menghimbau agar bantuan diberikan dari jarak jauh.
Budi pun mengimbau agar pertemuan keluarga jauh juga dilakukan secara virtual, untuk saling menjaga keselamatan sesama anggota keluarga terhadap potensi penularan Covid-19.
"Kalau mau makan bareng malem Imlek, ya makan malem, di satu rumah saja, kalau berlainan rumah biar makan sendiri. Kalau pengen tahu suasana tinggal di video call aja," ujarnya.
