Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang kesenian ondel-ondel untuk dijadikan sarana mengamen dan mengemis.
Hal tersebut karena ondel-ondel merupakan salah satu warisan budaya Betawi dan tercantum dalam Pergub 11/2017 sebagai Ikon Budaya Betawi yang perlu dijaga dan dilestarikan.
"Maka harus ditempatkan pada tempatnya, bukan di jalan-jalan seperti itu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria alias Ariza di Balaikota, Jakarta, hari Kamis, 25/03/2021.
Politisi Gerindra itu lantas mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati ondel-ondel dengan menempatkannya sebagai kesenian yang wajib dilestarikan, bukan justru dijadikan sarana meminta-minta.
"Jangan juga sampai nanti menimbulkan gangguan ketertiban dan sebagainya," tutupnya seperti diberitakan
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau meminta-minta uang. Alasan pelarangan itu karena banyak masyarakat yang mengaku resah dengan kehadiran ondel-ondel sebagai sarana mengamen.
"Kan ondel-ondelnya didorong-dorong, dua orang lainnya meminta-minta (uang). Tidak ada yang dimunculkan dalam bentuk seni yang mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin, pada Rabu, 24/03/2021.
"Ini juga merespons dari keluhan-keluhan masyarakat kita yang melihat kemunculan daripada ondel-ondel yang begitu masif, di perkampungan-perkampungan sudah mulai merasa terganggu dengan adanya penggunaan ondel-ondel seolah-olah ngamen, tetapi sebenarnya yang terjadi meminta-minta," ujarnya.
Selain itu, menurut Arifin, ondel-ondel merupakan warisan budaya Betawi yang harus dilestarikan dan ditinggikan. Sehingga ia meminta masyarakat dapat lebih memahami larangan tersebut dan tidak menggunakan ondel-ondel sebagai sarana mengamen maupun meminta-minta uang.
"Saya ingin katakan, penggunaan ikon ondel-ondel itu harus kita tinggikan karena itu nilai warisan budaya Betawi kita, bukan kemudian direndahakan dengan cara mengamen, bahkan mengamennya itu kesannya selalu memaksa orang untuk memberi (uang)," ucapnya.
Di sisi lain, Arifin mengungkapkan, selama ini tak jarang para pengamen atau pengemis yang terlihat menggunakan ikon ondel-ondel tersebut kebanyakan merupakan anak-anak usia sekolah. Seringkali mereka pun terkesan memaksa saat mengamen atau mengemis.
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI masih akan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan tersebut. Arifin menyebut, pihaknya juga belum memberikan sanksi dan hanya akan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masih ditemukan menggunakan ondel-ondel untuk mengamen atau mengemis.
"Kita sodorkan juga bahwa ada aturan-aturan yang melarang kegiatan mengemis. Kita sementara ini sedang mengedepankan edukasi dulu. Memberitahukan kepada mereka untuk tidak menggunakan ikon ondel-ondel untuk menjadi sarana mengamen atau mengemis," ungkap Arifin.
Perdana Menteri Inggris Johnson Menghadapi Pemberontakan Tory Setelah Dia Membicarakan Paspor Vaksin untuk Pengunjung Pub
Perdana Menteri Inggris Johnson Menghadapi Pemberontakan Tory Setelah Dia Membicarakan Paspor Vaksin untuk Pengunjung Pub
Pada hari Selasa, Boris Johnson berjanji untuk mengakhiri pembatasan virus corona "sekali dan untuk selamanya" saat ia menyampaikan pidato untuk memperingati satu tahun penguncian COVID-19 nasional pertama di Inggris.
Para pendukung konservatif di Inggris diperkirakan akan memberontak terhadap perpanjangan aturan penguncian selama enam bulan selama pemungutan suara di Commons pada Kamis malam, tak lama setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa pengunjung pub dapat diminta untuk menunjukkan paspor/sertifikat vaksin COVID-19.
Pernyataan itu segera menimbulkan kecaman dari pemberontak penguncian Tory, termasuk anggota parlemen Steve Baker, wakil ketua Grup Pemulihan COVID, yang menuduh Johnson mulai "menapaki jalan berbahaya ketika dia membuka pintu untuk sertifikat COVID domestik".
Pertama, pemerintah mengatakan "kami akan membutuhkan mereka untuk menonton sepak bola, dan hari ini mungkin ada surat-surat (sertifikat vaksin covid-19) untuk pub", kata Baker, mengacu pada apa yang dia gambarkan sebagai "Inggris dua tingkat yang mencegah wanita hamil untuk ikut serta dalam masyarakat, mengingat pemerintah melarang mereka mengambil vaksin ".
"Atau di mana kita memutar balik waktu dan mentolerir bisnis yang menjauhkan pelanggan dari komunitas yang telah menunjukkan keragu-raguan yang tidak menguntungkan untuk menerima tawaran vaksin. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap yang mengerikan ini", anggota parlemen itu menambahkan.
Dia digaungkan oleh Kate Nicholls, kepala eksekutif badan perdagangan UKHospitality, yang menekankan "sangat penting bahwa mengunjungi pub dan bagian lain dari perhotelan tidak harus tunduk pada sertifikasi vaksinasi wajib".
Dia bersikeras bahwa sertifikasi semacam itu "tidak bisa dijalankan", mengklaimnya "akan menyebabkan konflik antara staf dan pelanggan dan hampir pasti mengakibatkan pelanggaran aturan kesetaraan".
Pernyataan itu muncul setelah Johnson mengatakan kepada Commons Liaison Committee bahwa menurutnya konsep dasar sertifikasi vaksin "tidak boleh asing bagi kita".
Ketika ditanya apakah sertifikat semacam itu mungkin diperlukan untuk pub, perdana menteri berkata, "Saya pikir itu adalah hal yang seperti itu - mungkin terserah pemungut cukai individu, mungkin terserah pemiliknya".
Johnson sebelumnya menyerukan untuk merebut kembali "kebebasan" pada 21 Juni dengan peta jalan yang perlahan-lahan menghilangkan pembatasan penguncian selama musim semi dan awal musim panas.
QAnon Conspiracists Klaim Kapal Terjebak di Terusan Suez Digunakan oleh Hillary Clinton untuk Memperdagangkan Anak-anak
QAnon Conspiracists Klaim Kapal Terjebak di Terusan Suez Digunakan oleh Hillary Clinton untuk Memperdagangkan Anak-anak
Pendukung teori QAnon percaya ada sekelompok selebriti Demokrat dan Hollywood terkenal yang menyembah Setan dan terlibat dalam ritual kanibal. Anggota aliran sesat ini adalah pedofil dan menjalankan jaringan perdagangan seks. Oh, dan mereka juga konon berkomplot melawan mantan Presiden Donald Trump juga.
Untuk memparafrasekan kutipan yang dikaitkan dengan Sigmund Freud: Terkadang sebuah kapal raksasa yang terjebak di Terusan Suez hanyalah sebuah kapal raksasa yang terjebak di Terusan Suez, kecuali Anda adalah penggemar teori konspirasi liar, maka narasi tersebut mendapatkan nada yang keji. Dan sepertinya memang begitu.
Pendukung teori QAnon percaya bahwa wadah yang menciptakan kemacetan lalu lintas laut terbesar dalam sejarah adalah milik mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan digunakan untuk perdagangan seks anak-anak.
Cuitan Marcel Dirsus @marceldirsus :"Kanal Terusan Suez, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, dilaporkan diblokir karena seseorang secara tidak sengaja terjebak dengan kapal kontainer raksasa mereka.
The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2
Tangkapan layar dari pesan yang diposting di media sosial menunjukkan bagaimana para konspirasis sampai pada kesimpulan ini.
Tweet Shayan Sardarizadeh : cQAnon sibuk dengan kisah Terusan Suez. Mengingat tanda panggil kapal Ever Given adalah H3RC, dan inisial Hillary Clinton adalah HRC, dan kapal dioperasikan oleh Evergreen Marine, dan kode dinas rahasia Hillary adalah Evergreen, kapal tersebut membayar tarif anak-anak atas nama Clintons."
QAnon is abuzz with the Suez Canal story.
Given the Ever Given ship's call sign is H3RC, and Hillary Clinton's initials are HRC, and the ship is operated by Evergreen Marine, and Hillary's secret service code is Evergreen, the ship is tarfficking kids on behalf of the Clintons. pic.twitter.com/4iI42QS5Ca
Operator kapal tersebut adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan bernama Evergreen Marine Corporation. Dikatakan bahwa Hillary Clinton diberi nama sandi "Evergreen" oleh Dinas Rahasia AS ketika suaminya, Bill, menjadi presiden Amerika Serikat.
"Bukti #2"
Tanda panggil kapal adalah H3RC, yang terlihat seperti inisial mantan Menteri Luar Negeri - HRC (Hillary Rodham Clinton).
"Bukti #3" (tolong, jangan tertawa)
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendukung teori QAnon percaya bahwa ada sekelompok pedofil kanibalisme yang menyembah Setan, yang menjalankan Amerika Serikat. Salah satu pesan menarik perhatian saat kapal macet, yang diduga pukul 13:01. Terakhir kali Terusan Suez ditutup adalah selama Perang Enam Hari antara Israel dan negara-negara Arab pada tahun 1967. 1301 dikurangi dari tahun 1967 sama dengan 666, yang secara luas dianggap sebagai jumlah Setan
Anons are now attempting to use Q drops to decipher the significance of the ship that's currently lodged sidewards obstructing the Suez Canal. pic.twitter.com/xMJ8WVb4Ly
Konspirasis menyuarakan harapan bahwa Hillary Clinton akan terungkap ketika tim penyelamat melepaskan kapal dan membuka kontainer (jelas di siaran langsung TV).
Pendukung teori ini sering mengandalkan individu misterius bernama "Q", yang meninggalkan pesan bersandi di media sosial dan forum, yang kemudian diuraikan. Dalam kasus ini, para konspirasis menarik perhatian pada pesan 2018 "kapan Anda membutuhkan tukang ledeng ?" yang disebutkan dalam percakapan tentang Evergreen.
Ini bukan pertama kalinya para pendukung teori ini memutarbalikkan peristiwa agar sesuai dengan klaim mereka. Agustus lalu, mereka menuduh Evergreen (Hillary Clinton) bertanggung jawab atas ledakan mematikan di Lebanon yang menewaskan lebih dari 200 orang. Para konspirasis menuduh Demokrat berusaha menyembunyikan bukti kesalahannya.
The other day, when Beirut happened, I found this picture of the Port of Beirut at executive magazine site. I wonder if HRC #Evergreen is blowing up evidence. Just conjecture.
Pada 20 Januari, hari Joe Biden dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, para pendukung QAnon percaya bahwa Donald Trump dilaporkan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para senior Demokrat yang dituduh pedofilia dan kanibalisme. Mereka juga memperkirakan bahwa Trump akan diangkat kembali sebagai presiden Amerika Serikat pada 4 Maret.
Ibu-ibu hingga Pelajar Angkat Senjata Lawan Militer Myanmar
Ibu-ibu hingga Pelajar Angkat Senjata Lawan Militer Myanmar
Kabur dari perkotaan, sekelompok warga sipil memilih bersembunyi di pedesaan hingga pelosok hutan untuk berlatih bela diri, mengangkat senjata dan membuat bom rakitan untuk melawan militer Myanmar.
Para warga itu, termasuk perempuan, pelajar, aktivis, pekerja kantoran, hingga ibu-ibu, belajar cara mengisi senapan dengan peluru, menarik pelatuk granat, dan merakit bom api.
Mereka percaya bahwa melawan adalah satu-satunya cara mengalahkan Tatmadaw, angkatan bersenjata Myanmar yang dinilai paling kejam di dunia.
"Saya melihat militer seperti hewan liar yang tidak bisa berpikir, dan brutal dengan senjata mereka," kata seorang perempuan dari Yangon yang sudah berada di kamp pelatihan di hutan selama beberapa pekan terakhir.
"Kita harus menyerang balik mereka (Tatmadaw). Ini terdengar agresif, tapi saya yakin kita harus membela diri dari mereka."
Seorang perempuan muda lainnya juga baru memulai pelatihan militer di hutan. Ia masih ingat, saat kecil berkumpul bersama keluarganya dan diam-diam mendengarkan siaran radio BBC, tindakan yang dulu bisa mendapatkan hukuman penjara.
"Saya memutuskan untuk mempertaruhkan hidup saya dan melawan dengan cara apa pun yang mungkin saya bisa," katanya kepada New York Times.
Ia kemudian berkata, "Jika kita menentang secara serempak, kita akan membuat militer tidak bisa tidur dan hidup tidak aman, seperti yang telah mereka lakukan terhadap kita selama ini."
Perempuan itu mengatakan bahwa pasukan keamanan mengikuti perintah dan tidak memiliki tujuan yang lebih besar.
"Kami memiliki keyakinan politik kami. Kami memiliki impian kami. Ini adalah pertarungan di mana kita harus menggunakan otak dan tubuh kita," katanya.
Tak hanya warga sipil, kelompok bersenjata yang selama ini bergerilya juga mulai memperlihatkan taringnya kepada junta militer.
Pekan lalu, Tentara Kemerdekaan Kachin, yang selama ini berjuang untuk suku Kachin di Myanmar utara, melancarkan serangan mendadak terhadap Tatmadaw.
Pada pekan yang sama, lima tentara Tatmadaw dibunuh oleh Tentara Pembebasan Nasional Karen, yang berjuang untuk etnis Karen.
"Jika kelompok etnis bersenjata melancarkan serangan, itu bisa membantu meredakan tekanan pada pengunjuk rasa di kota-kota," kata Padoh Saw Hser Bwe, sekretaris jenderal Serikat Nasional Karen, seperti dikutip The Straits Times.
China mengecam AS karena rasisme, ketidaksetaraan, respons pandemi
China mengecam AS karena rasisme, ketidaksetaraan, respons pandemi
Akademisi dan pejabat China menghadiri konferensi pers tentang laporan hak asasi manusia AS pada hari Rabu di Beijing (Mark Schiefelbein/AP)
China telah meminta AS untuk menangani rasisme, ketidaksetaraan keuangan, dan tanggapan pemerintah federal terhadap virus corona dalam sebuah laporan tahunan yang berupaya untuk melawan tuduhan AS atas pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis yang berkuasa di China.
Laporan 28 halaman yang dikeluarkan oleh kabinet China dibuka dengan "Saya tidak bisa bernapas," mengacu pada George Floyd, orang Amerika Hitam yang meninggal Mei lalu setelah seorang petugas polisi menekan lututnya ke leher selama sekitar sembilan menit.
Dokumen yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara mengatakan Amerika Serikat pada tahun 2020 "melihat situasi epidemi sendiri tidak terkendali, disertai dengan kekacauan politik, konflik antar etnis, dan perpecahan sosial".
Itu juga menyoroti serangan pemberontak 6 Januari di Capitol serta kekerasan senjata dan kesenjangan kesehatan.
"Apa yang terjadi di Capitol Hill mengungkapkan kelemahan demokrasi AS," kata Chang Jian, direktur pusat studi hak asasi manusia di Universitas Nankai di Tianjin, China, pada konferensi pers pemerintah.
“Dan kedua partai politik itu kadang-kadang akan melakukan segala yang mereka bisa untuk memajukan kepentingan mereka sendiri… Mereka akan memicu perpecahan dan kekerasan di antara masyarakat. Jadi dapatkah masyarakat AS terus berkembang di bawah sistem demokrasinya saat ini? Saya akan memberi tanda tanya di atasnya."
China mengeluarkan laporan itu setiap tahun sebagai tanggapan atas kritik AS atas catatannya tentang masalah-masalah seperti pelanggaran terhadap kelompok minoritas di wilayah barat Xinjiang dan Tibet dan tindakan keras terhadap suara-suara oposisi di Hong Kong.
Salinan laporan yang diterbitkan pemerintah China tentang hak asasi manusia di Amerika Serikat (Mark Schiefelbein/AP)
Ini telah menggunakan pandemi COVID-19, yang telah menewaskan lebih banyak orang di AS daripada di China, untuk menyoroti penanganan wabah oleh Partai Komunis - dan dengan ekstensi, apa yang dilihatnya sebagai manfaat dari sistemnya.
“Untuk mengalahkan epidemi membutuhkan bantuan timbal balik, solidaritas, dan kerja sama antar semua negara. Namun, Amerika Serikat, yang selalu menganggap dirinya sebagai pengecualian dan superior, melihat situasi epidemiknya sendiri tidak terkendali, disertai kekacauan politik, konflik antar etnis, dan perpecahan sosial, ”kata laporan itu.
“Kelompok rentan menjadi korban terbesar dari respon sembrono pemerintah terhadap epidemi,” katanya.
Etnis minoritas dilecehkan
Laporan China didasarkan pada materi open-source, berbeda dengan dokumen AS, yang sebagian besar diambil dari karya para diplomat, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia yang tidak selalu dapat mengungkapkan informasi mereka karena ancaman pembalasan dari Partai Komunis.
Laporan itu muncul setelah Uni Eropa bergabung dengan AS, Inggris dan Kanada dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas tuduhan mereka melecehkan etnis minoritas.
Beijing membalas dengan mengumumkan akan menghukum empat legislator Eropa, seorang peneliti Jerman dan organisasi hak asasi berbasis Eropa dengan larangan bepergian ke wilayah China atau melakukan interaksi keuangan dengan institusi China.
Seorang juru bicara departemen luar negeri AS mengkritik persidangan tertutup baru-baru ini terhadap dua warga Kanada di China atas tuduhan spionase sebagai pembalasan nyata atas penahanan Kanada terhadap seorang eksekutif raksasa telekomunikasi Huawei, yang dicari di AS atas tuduhan penipuan.
"Kami tidak dapat cukup menggarisbawahi bahwa kami berdiri bahu membahu dengan Kanada dalam menyerukan pembebasan segera Michaels, Michael Kovrig dan Michael Spavor, dan terus mengutuk kurangnya perlindungan prosedural minimum selama dua tahun penahanan sewenang-wenang mereka, ”Kata wakil juru bicara Jalina Porter pada hari Selasa di Washington.
China telah mengambil tindakan tegas terhadap kritik apa pun terhadap politik dalam negerinya, atau apa yang dilihatnya sebagai upaya untuk menghalangi kebangkitannya sebagai pemimpin global.
"Amerika Serikat memiliki segunung masalah hak asasi manusia di negaranya sendiri, ”kata Li Xiaojin, seorang pejabat hak asasi manusia dari Kantor Informasi Dewan Negara.
“Namun lebih gencar mencampuri urusan internal negara lain di bawah bendera HAM. Ini seperti saat sakit tetapi meminta orang lain untuk minum obat dan suntikan. "
Jokowi Diramal Wariskan Utang Rp10 Ribu T di Akhir Jabatan
Jokowi Diramal Wariskan Utang Rp10 Ribu T di Akhir Jabatan
Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Jokowi mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN.
Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar Rp6.361 triliun per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu. Utang perusahaan pelat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan BUMN keuangan Rp999 triliun.
Dengan demikian, total utang pemerintah dan BUMN sebesar Rp8.501 triliun.
"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujarnya dalam diskusi bertajuk Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, hari Rabu, 24/03/2021.
Ia mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
Selain itu, total utang sebesar Rp8.500 triliun itu, lanjutnya, belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya.
"Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang," tuturnya.
Didik pun menyoroti lemahnya peran DPR dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik.
"DPR sudah lemah seperti masa orde baru," tuturnya.
BUMN, Banyak Utang Kecil Setoran
Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan pelat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun Indef, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp11,8 triliun di 2020 lalu.
Lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp8,5 triliun, PT Telkom (Persero) Tbk Rp8 triliun, dan PT BNI (Persero) Tbk Rp2,3 triliun.
Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun atau miliaran rupiah.
Belum lagi, sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp31,5 triliun pada 2020 lalu. Sedangkan, dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp37,4 triliun.
"Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang," katanya.
Politisi PPP Ini Cecar PPATK Soal Pemblokiran Rekening FPI
Politisi PPP Ini Cecar PPATK Soal Pemblokiran Rekening FPI
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani (Ist)
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 24/03/2021.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritik PPATK terkait pengumuman pemblokiran rekening FPI yang disampaikan kepada publik saat rapat dengar pendapat. PPATK diminta untuk menjelaskan alasan melakukan pemblokiran bahkan mengumumkan pemblokiran tersebut ke publik.
Awalnya kritik itu datang dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani. Politikus PPP itu mengkritik PPATK yang beberapa saat lalu menyampaikan kepada publik terkait pemblokiran 92 rekening FPI. Dia mengkritik begitu bersemangatnya PPATK menyampaikan itu ke publik.
“Terkait dengan keterangan-keterangan publik keterangan media yang disampaikan Ketua PPATK, saya ingin mendalami soal itu, saya lihat pada kasus yang menyangkut transaksi lintas negara rekening milik FPI, Pak Ketua PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk sampaikan penjelasan kepada publik, kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK,” kata Arsul.
Arsul lantas mempertanyakan terkait kewajiban hukum PPATK menyampaikan pemblokiran tersebut kepada publik. Dia lalu menyinggung apakah ini karena posisi FPI yang berada di luar pemerintahan sehingga diperlakukan demikian.
“Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut ikutan saja? Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu ikut ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait FPI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PPP ini menyinggung PPATK yang disebutnya tidak melakukan hal yang sama pada kasus Jiwasraya dan ASABRI. Arsul tak tahu mengapa PPATK bertindak demikian.
“Padahal, pada kasus, misalnya, Jiwasraya, ASABRI, PPATK tidak lakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami terus terang, saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan ASABRI banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik,” ungkap Arsul.
Kritik tersebut juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman, yang menyebut berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak ada relevansi antara 92 rekening FPI dengan tindak pidana. Dia menyebut itu merupakan rekening yang tidak berhubungan dengan organisasi FPI.
“Karena kalau mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010, pasal 2, 3, 4, 5, Pasal 44 ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga hasil tindak pidana, saya mau tau relevansinya apa? Karena informasi yang saya serap itu ada rekening pribadi pribadi orang, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan organisasi itu, tidak ada di akta dan sebagainya, ada menantu, ada anak,” ucapnya.
“Kalau kita baca UU Ormas juga, ormas yang dibekukan bukan berarti dana yang milik ormas itu otomatis hasil dari kejahatan, nggak ada ketentuan itu, sehingga relevansinya apa penyitaan?” lanjutnya.
Habiburokhman juga mendesak PPATK untuk menyelesaikan pembekuan 92 rekening FPI itu. Dia menilai berdasarkan laporan Bareskrim Polri tidak ada sama sekali ditemukan tindak pidana terkait rekening tersebut.
“Saya pikir ini ada semangat bidang hukumnya restorative justice sehingga tidak memperbanyak spekulasi saya pikir bijak kalau memang tidak ada ini, sudah berapa bulan nggak ada masalah ya dibuka saja, karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan orang tersebut, kasihan sekali sama seperti kita kalau misal dana kita hanya ada di rekening tersebut lalu dibekukan tentu kesulitan memenuhi kebutuhan,” jelasnya.
PPATK belum memberi jawaban terkait pertanyaan dan kritik dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI. Rapat juga masih berlangsung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh setiap fraksi.
Juru Bicara FM China Memanggang 'Hakim' Hak Asasi Manusia Barat Di Tengah Sanksi, Hubungan Diplomatik yang Memprihatinkan
Juru Bicara FM China Memanggang 'Hakim' Hak Asasi Manusia Barat Di Tengah Sanksi, Hubungan Diplomatik yang Memprihatinkan
Berbicara kepada media China, seorang juru bicara kementerian luar negeri China memberikan tanggapan pedas dan menampar barat terhadap sanksi yang diluncurkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa (UE) dan Kanada atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur (XUAR)
Beijing "dengan keras" mengutuk sanksi Barat terhadap individu dan entitas yang beroperasi di Xinjiang, mengecam langkah itu sebagai "hanya berdasarkan kebohongan dan disinformasi", juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan kepada wartawan, Selasa, 23/03/2021.
Akibatnya, utusan Inggris dan UE telah dipanggil, katanya, menambahkan sanksi pembalasan telah dijatuhkan pada individu dan entitas Eropa.
Dia menyatakan kembali bahwa populasi etnis minoritas Uyghur di Xinjiang telah melonjak dari 5,5m menjadi 12,8m selama 40 tahun terakhir, menambahkan harapan hidup meningkat hampir dua kali lipat dari 30 menjadi 72 tahun.
"Orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang, termasuk Uighur, menikmati setiap hak konstitusional dan hukum. Fakta bahwa penduduk Xinjiang dari berbagai kelompok etnis menikmati stabilitas, keamanan, perkembangan dan kemajuan, menjadikannya salah satu kisah hak asasi manusia yang paling sukses. ," dia berkata.
Tetapi laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang yang dikutip oleh empat kekuatan Barat "dibuat dengan jahat" oleh "politisi dan sarjana anti-China" berdasarkan dokumen internal palsu, pernyataan korban dan sumber yang tidak diketahui, katanya.
"Semua ini membuktikan bahwa tidak pernah hak asasi manusia dan kebenaran yang mereka pedulikan. Mereka hanya tidak ingin melihat keberhasilan, pembangunan, dan mata pencaharian China yang lebih baik. Itulah mengapa mereka menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai dalih untuk mencampuri urusan internal China dan menggagalkan pembangunan China. Apa yang telah mereka lakukan adalah penghinaan dan pelanggaran terhadap reputasi dan martabat rakyat China, campur tangan terang-terangan dalam urusan dalam negeri China, dan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan kepentingan keamanan China, "tambah Hua.
'Hakim' Hak Asasi Manusia dengan Sejarah Genosida
Hua Chunying mengecam negara-negara yang mengklaim sebagai "hakim" hak asasi manusia karena memiliki "catatan hak asasi manusia yang tercela", menambahkan mereka tidak dalam posisi untuk mengkritik China atau menyalahkan pelanggaran di masa lalu.
Hua mengutip 400 tahun perdagangan budak Transatlantik ke Amerika, yang mengirim 12 juta budak Afrika dan membunuh 10 juta selama pengangkutan, Dia menambahkan
"Di AS, orang-orang seperti George Floyd masih tidak bisa bernapas," katanya, seraya menambahkan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial menemukan bahwa keturunan Afrika di AS dan Inggris menghadapi rasisme "sistematis".
Dia menambahkan penjajah Jerman telah "membantai" lebih dari 100.000 suku asli Namibia dari tahun 1904 hingga 1908, termasuk 75 persen dari suku Herero dan lebih dari separuh orang Nama.
Koalisi AS-Inggris juga telah melanggar konvensi Jenewa di Afghanistan, dan militer Prancis telah membantai hingga 5,5 juta orang di Aljazair, yang merupakan kejahatan perang, katanya, mengutip laporan.
Pemerintah Kanada secara paksa mengasimilasi kelompok-kelompok masyarakat adat pada tahun 1870-an, dengan sekolah-sekolah perumahan melakukan "genosida budaya" pada anak-anak pribumi, yang mengakibatkan lebih dari 50.000 kematian.
AS dan Inggris juga menggunakan dalih senjata pemusnah massal untuk menyerang Irak dan kemudian Suriah, katanya, menandai sepuluh tahun setelah krisis Suriah dan Libya dimulai, yang mengakibatkan lebih dari 350.000 kematian di Irak dan membuat 400.000 orang mengungsi di Suriah. Terakhir, menciptakan "bencana kemanusiaan skala besar".
"Seharusnya pelakunya diberi sanksi," imbuhnya. "Bukankah pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban ?"
"Negara-negara ini tidak menunjukkan penyesalan atas kekacauan yang mereka buat di negara lain, dan bahkan melangkah lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi sepihak kepada orang lain atas nama hak asasi manusia, yang sangat membahayakan hak untuk hidup, kesehatan dan perkembangan orang-orang di negara terkait. menghadapi epidemi, negara-negara paling maju yang disebutkan di atas telah menutup mata terhadap hak-hak rakyatnya atas kehidupan dan kesehatan, yang menyebabkan hilangnya puluhan ratus nyawa, "katanya dalam sebuah pernyataan.
Pemikiran tentang Klaim Hak Asasi Manusia Barat Saat Ini
Dugaan "nasionalisme vaksin" telah membuat negara-negara Barat menimbun jab, membuat negara-negara berkembang berjuang dengan dosis yang tidak mencukupi, lanjutnya.
Dia menambahkan: "Kami tidak bisa tidak bertanya: bagaimana orang bisa memiliki hak jika mereka kehilangan nyawa mereka? Amerika Serikat dan Barat telah berseru melindungi hak asasi manusia, tetapi siapa dan hak apa di bumi yang mereka lindungi? Dalam hal apa Dengan cara apa mereka menghormati dan melindungi hak asasi manusia? Bukankah seharusnya mereka merasa malu? "
Bangsa yang terobsesi dengan menguliahi orang lain tentang hak asasi manusia yang bertentangan dengan sejarah mereka, ia menyimpulkan, menyatakan mereka harus memahami China "tidak sama dengan Irak, Libya atau Suriah".
"Hari-hari ketika kekuatan asing dapat memaksa China untuk membuka pintunya dengan meriam sudah lama berlalu; juga telah berlalu adalah hari-hari ketika beberapa yang disebut cendekiawan dan media pemerintah dapat secara tidak bermoral memfitnah China dalam kolusi dengan impunitas," katanya.
Dia menyimpulkan, mendesak negara-negara Barat untuk tidak meremehkan tekad China untuk membela "kepentingan dan martabat nasional", dengan menyatakan: "Merupakan suatu kehormatan untuk membalas apa yang kami terima. Mereka harus membayar harga atas ketidaktahuan dan kesombongan mereka."
Komentar tersebut muncul setelah Uni Eropa memberikan sanksi kepada empat pejabat China dan satu entitas, mengutip dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi paling barat China, untuk pertama kalinya sejak perlombaan senjata yang dipicu oleh insiden Lapangan Tiananmen tahun 1989.
Daftar lengkap 11 nama termasuk Rusia, Libya, Korea Utara, Sudan Selatan, dan individu lainnya, menurut laporan.
AS juga memberikan sanksi kepada Beijing atas pemungutan suara reformasi elektoral yang terakhir di Hong Kong, yang memicu kemarahan di Beijing.
Sekolah Tatap Muka Sudah Berjalan, Tapi Belum Semua Guru di Bogor Dapat Vaksin Covid-19
Sekolah Tatap Muka Sudah Berjalan, Tapi Belum Semua Guru di Bogor Dapat Vaksin Covid-19
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Dedi Syarif (Yogi Faisal)
Cibinong - Pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai diujicobakan di 170 sekolah di Kabupaten Bogor sejak dua pekan kemarin, namun belum semua tenaga didik di vaksin covid-19.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Dedi Syarif mengatakan, secara umum proses vaksinasi covid-19 untuk guru sudah mulai berjalan di sejumlah kecamatan.
Namun dirinya tak menafikan, jika sejumlah guru di beberapa kecamatan belum menerima vaksin. "Secara umum guru sudah kami berikan kuota di puskesmas-puskesmas, tapi memang ada beberapa titik di mana vaksin belum kami distribusikan," katanya, pada Rabu, 24/03/2021.
Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, sejumlah kecamatan yang sudah mulai melakukan vaksinasi untuk guru pun belum semuanya menyelesaikan penyuntikan.
"Dari sejumlah kecamatan yang sudah kami drop vaksin untuk guru, sampai saat ini semuanya masih berproses. Ada yang baru 40 persen, 60 persen sampai 90 persen," ucapnya.
Lambatnya pemberian vaksin covid-19 untuk guru, terjadi lantaran stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mulai menipis. Bahkan, pada pekan kemarin stok vaksin yang tersedia pada pihaknya hanya berkisar 32 vial vaksin saja.
"Kemarin itu sisa vaksin kita ada 32 vial, karena 1600 vial kita serahkan kepada IPB untuk para dosen. Kemarin kami dapat lagi 2210 vial, kami alokasikan untuk puskesmas," tuturnya.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Agus Salim mengatakan vaksinasi kepada tenaga pendidik adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diselesaikan.
"Langkah untuk digelarnya PTM ini tentunya harus diimbangi dengan vaksinasi kepada guru-guru yang sudah selesai. Jangan sampai malah terjadi adanya penyebaran di satuan pendidikan," tegasnya.
Tak hanya itu, politisi PKS ini menilai, digelarnya PTM menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya lost generation (kehilangan generasi) akibat adanya pandemi.
Sebab, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi ini menurut Agus kurang maksimal dan tidak bisa membuat siswa mendapatkan pembelajaran semestinya.
"Nah untuk itu vaksinasi kepada para guru saya harap bisa secepatnya diselesaikan. Kami dari dewan siap mensupport soal anggaran jika dibutuhkan," pungkasnya.
Terminal Baranangsiang Bersiap Menjadi Kawasan TOD
Terminal Baranangsiang Bersiap Menjadi Kawasan TOD
Kondisi Terminal Baranangsiang Bogor
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepakat melanjutkan revitalisasi Terminal Baranangsiang yang telah sembilan tahun mangkak. Pembenahan dimulai dengan penyesuaian izin mendirikan bangunan (IMB).
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemhub), pada hari Selasa, 23/03/2021, rapat koordinasi dengan Pemkot Bogor terkait dengan rencana pembangunan Terminal Tipe A Baranangsiang.
Rencananya, terminal yang berada di tengah Kota Bogor itu dibangun menjadi kawasan berorientasi transit oriented development (TOD) atau kawasan integrasi transportasi berbasis komersial.
Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemhub, Edi Nursalam mengatakan, pengembangan terminal tersebut sempat tertunda sejak 2012.
Seharusnya pengembangan kawasan terminal dilakukan oleh PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI), tetapi karena ada hal lain yang tak memungkinkan untuk dibangun, sehingga rencana untuk menata Terminal Baranangsiang belum terealisasi.
“Kita minta dukungan Pemerintah Kota Bogor untuk tindak lanjut pembangunan terminal Baranangsiang. Kita akan mulai lagi, kaitannya dengan pemda,” kata Adi.
Pertama, BPTJ akan merevisi izin mendirikan bangunan (IMB) yang lama sekaligus tata ruangnya. Menurutnya, Terminal Baranangsiang merupakan bagian dari kawasan TOD.
“BPTJ akan menata kawasan itu, dan Terminal Baranangsiang jadi bagian kawasan itu,” katanya.
Adi mengatakan, meski ada perubahan IMB, fungsi Baranangsiang tetap sama. Hanya saja, bagian kawasan TOD bakal terintegrasi dengan kawasan komersial.
Selain itu, BTPJ akan memperluas radius kawasan tersebut minimal 400 meter untuk menunjang pengembangan Terminal Baranangsiang. Penambahan lahan itu berkaitan dengan rencana keberadaan light rail transit (LRT) dan trem di terminal itu.
Meski demikian, rencana pengembangan Terminal Baranangsiang hingga kini masih berproses.
“Beberapa hal kita lanjutkan, beberapa hal juga dari awal lagi. Masalah waktu kali ya, kan sudah berlangsung sembilan tahun,” ucapnya.
Untuk itu, Adi menilai pentingnya pertemuan tersebut untuk melanjutkan pembangunan Terminal Baranangsiang. Karena, salah satunya kaitan rencana area komersial, PT PGI akan mengajukan kembali seperti apa perkembangannya.
“Dengan adanya pandemi juga mungkin berubah, melakukan studi lagi seperti apa dukungan bisnisnya, sehingga menghasilkan rancangan apa yang dibangun,” kata Adi.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, mulanya Pemkot Bogor mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, dan dari Kemkeu sudah menyetujui pola kerja sama dengan PT PGI, atau konsesi yang diberikan pemerintah pada PT PGI kurang lebih mengenai permohonan jangka waktu.
Pertimbangan itu, kata dia, dengan konsep sembilan tahun lalu, belum ada konsep LRT dan trem di Terminal Baranangsiang. Sehingga, Terminal Baranangsiang menjadi kawasan TOD di Kota Bogor.
