Jokowi Diramal Wariskan Utang Rp10 Ribu T di Akhir Jabatan

Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Jokowi mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN.

Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar Rp6.361 triliun per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu. Utang perusahaan pelat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan BUMN keuangan Rp999 triliun.

Dengan demikian, total utang pemerintah dan BUMN sebesar Rp8.501 triliun.

"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujarnya dalam diskusi bertajuk Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, hari Rabu, 24/03/2021.

Ia mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.

Selain itu, total utang sebesar Rp8.500 triliun itu, lanjutnya, belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya.

"Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang," tuturnya.

Didik pun menyoroti lemahnya peran DPR dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik.

"DPR sudah lemah seperti masa orde baru," tuturnya.

BUMN, Banyak Utang Kecil Setoran

Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan pelat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun Indef, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp11,8 triliun di 2020 lalu.

Lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp8,5 triliun, PT Telkom (Persero) Tbk Rp8 triliun, dan PT BNI (Persero) Tbk Rp2,3 triliun.

Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun atau miliaran rupiah.

Belum lagi, sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp31,5 triliun pada 2020 lalu. Sedangkan, dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp37,4 triliun.

"Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang," katanya.