Friday, 9 April 2021

Sekjen WHO Tedros Ghebreyesus dituduh membantu genosida di Ethiopia: nominasi penerima hadiah Nobel mengajukan keluhan kepada Pengadilan Kriminal Internasional

Sekjen WHO Tedros Ghebreyesus dituduh membantu genosida di Ethiopia: nominasi penerima hadiah Nobel mengajukan keluhan kepada Pengadilan Kriminal Internasional

Sekjen WHO Tedros Ghebreyesus dituduh membantu genosida di Ethiopia: nominasi penerima hadiah Nobel mengajukan keluhan kepada Pengadilan Kriminal Internasional
















Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto) hari ini dituduh membantu genosida di Ethiopia












Seorang calon penerima hadiah Nobel perdamaian menuduh direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia diduga membantu genosida di Ethiopia.




Ekonom Amerika David Steinman menuduh kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, 55, sebagai 'pembuat keputusan penting' yang mengarahkan tindakan pasukan keamanan Ethiopia dari 2013 hingga 2015.


Dia menuduh Tedros sebagai salah satu dari tiga pejabat yang bertanggung jawab atas layanan keamanan selama periode itu, di mana 'pembunuhan' dan 'penyiksaan' terhadap warga Ethiopia terjadi.


Tedros adalah menteri luar negeri negara itu hingga 2016 ketika partai Front Pembebasan Rakyat Tigray berkuasa.


Dibesarkan di Tigray, ia juga menjabat sebagai menteri kesehatan Ethiopia dari 2005 hingga 2012 sebelum terpilih sebagai direktur jenderal WHO pada 2017, orang Afrika pertama yang mengambil peran tersebut.


Steinman, yang dinominasikan untuk hadiah Nobel perdamaian 2019, mengajukan pengaduan yang menyerukan agar Tedros dituntut atas genosida di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.


Dia mengklaim bahwa Tedros 'adalah pembuat keputusan penting dalam kaitannya dengan tindakan layanan keamanan yang termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan Etopis,' menurut The Times.


Mr Steinman juga menuduh bahwa kepala WHO mengawasi 'pembunuhan, dan menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius pada, anggota suku Amhara, Konso, Oromo dan Somalia dengan maksud untuk menghancurkan suku-suku tersebut secara keseluruhan atau sebagian'.


Dia mengklaim bahwa sementara Tedros "memimpin bersama' pemerintah Ethiopia selama empat tahun, rezim tersebut 'ditandai oleh kejahatan yang meluas atau sistematis terhadap kemanusiaan oleh bawahannya."


Steinman adalah penasihat asing untuk gerakan demokrasi Ethiopia selama 27 tahun hingga kemenangannya di tahun 2018.


Protes berskala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya melanda wilayah Oromia terbesar di Etiopia mulai November 2015, dan di wilayah Amhara mulai Juli 2016.




Pasukan keamanan Ethiopia menindak demonstrasi yang sebagian besar damai ini, menewaskan lebih dari 500 orang, menurut Human Rights Watch.


Keluhan itu muncul setelah kepala tentara Ethiopia Berhanu Jula mengklaim bahwa Tedros mendukung pasukan pembangkang di wilayah asalnya, Tigray, yang dilanda perang.


Dia menuduh Tedros mengamankan dukungan politik dan militer untuk Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) saat mereka memerangi serangan bersenjata oleh pemerintah Ethiopia.


"Dia telah bekerja di negara tetangga untuk mengutuk perang tersebut. Dia telah bekerja agar mereka mendapatkan senjata," kata Berhanu pada konferensi pers, mengklaim bahwa Tedros 'tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat' untuk membantu TPLF.


Dalam pengaduan yang diajukan, Steinman merujuk pada laporan pemerintah AS tahun 2016 tentang hak asasi manusia di Ethiopia yang menemukan "otoritas sipil terkadang tidak mempertahankan kendali atas pasukan keamanan, dan polisi lokal di daerah pedesaan dan milisi lokal terkadang bertindak secara independen."


Mr Steinman, mantan ahli konsultan untuk Dewan Keamanan Nasional AS, menuduh Tedros terlibat dalam 'intimidasi calon dan pendukung oposisi' yang termasuk 'penangkapan sewenang-wenang ... dan penahanan pra-sidang yang lama'.


Pengaduan hanya dapat dilanjutkan ke pengadilan Den Haag jika diadopsi oleh jaksa penuntut. Ini akan menjadi penuntutan pertama terhadap tokoh senior PBB jika dilanjutkan.


Tedros membantah tuduhan dan kesalahan apapun.


"Ada laporan yang menyarankan saya memihak dalam situasi ini,” katanya dalam sebuah pernyataan bulan lalu tentang situasi saat ini di Tigray. "Ini tidak benar dan saya ingin mengatakan bahwa saya hanya di satu sisi dan itu adalah sisi perdamaian."

BKKBN: Pandemi berdampak besar kurangnya pemenuhan gizi keluarga

BKKBN: Pandemi berdampak besar kurangnya pemenuhan gizi keluarga

BKKBN: Pandemi berdampak besar kurangnya pemenuhan gizi keluarga




























Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengatakan situasi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kurangnya pemenuhan gizi keluarga.




"Pandemi pengaruhnya cukup besar terhadap kondisi masyarakat yang berdampak pada kondisi nutrisi atau gizi," kata Hasto dalam acara diskusi daring bertajuk "Buruk Gizi di Masa Pandemi" yang dipantau di Jakarta, Kamis.


Menurut dia, selama masa pandemi ini, ada tren peningkatan kemiskinan akibat stabilitas perekonomian yang menurun.


"Ada warga miskin baru, ada keluarga baru yang mengalami ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Di dalam keluarga itu sendiri ada yang kehilangan mata pencarian, ada yang di-PHK, ada juga yang masih bekerja namun penghasilannya menurun. Jumlahnya lumayan (besar)," paparnya.


Pihaknya mencatat persentase masyarakat yang berhenti bekerja selama masa pandemi ada 24 persen. Sementara masyarakat yang pendapatannya menurun mencapai 64 persen.


"Ini pasti berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga," tuturnya.


Gambaran ini seiring dengan laporan-laporan yang menunjukkan adanya lahirnya bayi-bayi yang berprevalensi stunting ataupun dalam pertumbuhannya mengalami stunting.


"COVID-19 erat pengaruhnya terhadap masalah kesehatan dan gizi, ini cocok dengan laporan-laporan yang ada terkait angka kematian bayi, kematian bayi dibawah usia 1 tahun," katanya.


Dalam informasi yang tersaji pada Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat tahun 2020, tercatat kematian neonatal 2020 mencapai 34.513, sementara kematian neonatal 2019 yakni 20.074.



Kematian bayi pada 2020 mencapai 44.352, naik signifikan dari kematian bayi 2019 yang berjumlah 26.089.


Kematian balita 2020 juga naik tajam menjadi 7.246 dari tahun 2019 yang hanya 2.859.







Thursday, 8 April 2021

Suami Bakar Mantan Istri, Korban Tewas Ditempat

Suami Bakar Mantan Istri, Korban Tewas Ditempat

Suami Bakar Mantan Istri, Korban Tewas Ditempat




























Aksi bakar diri oleh pelaku inisial JD (58) kepada korban mantan istri inisial LU (53), terjadi di Kp. Lebak Pasar Rt.02/01 Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.




Percobaan bunuh diri tersebut yang dilakukan mantan suami dengan menggunakan bahan bakar minyak bensin kepada korban inisial LU hingga tewas. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Nambo, Nanang yang mengatakan bahwa aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku JD kepada korban bernisial LU.


“Betul kejadian itu kemarin 06 April 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, di Kp Lebak RT 02/01 Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal dan korban berinisial LU mati ditempat,” akunya kepada awak media Pakuan Raya.


Nanang menjelaskan saat korban sudah dipenuhi api, dirinya teriak untuk meminta tolong kepada tetangganya untuk memadamkan. Sementara itu, Salah satu warga RT 02/01, Mamat mengatakan saya membantu memadamkan api dengan membawa apar dan api pun berhasil dipadamkan.


Sebelum dinyatakan tewas, korban LI sempat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar serius di tubuhnya tersebut, akibat dugaan ulah mantan suaminya.


“Namun naas korban berisial LU tersebut tewas saat ingin dilarikan ke Rumah Sakit Polri dan dimakamkan tidak jauh dari rumah korban LU,” pungkasnya.


Sang mantan suami JD juga dirawat di rumah sakit setelah turut terbakar dalam kejadian tersebut.


Saat dikonfirmasi, Kapolsek Klapanunggal AKP Fadli Amri membenarkan adanya kejadian suami bakar istri di Bogor tersebut.


"Kejadiannya benar," katanya, kepada wartawan, Kamis, 08/04/2021.


Namun, untuk sementara dia belum bisa memberikan keterangan detil terkait peristiwa tersebut.




Dia mengatakan bahwa pendalaman atas kasus tersebut masih dilakukan.


"Untuk motif dan fakta-faktanya masih didalami secara objektif di lapangan," tukasnya.






Daftar Orang Yang Boleh Naik Pesawat Saat Mudik Dilarang

Daftar Orang Yang Boleh Naik Pesawat Saat Mudik Dilarang




























Kementerian Perhubungan tetap membuka izin operasional penerbangan selama periode larangan mudik 6-17 Mei 2021. Namun, itu dibuka untuk pihak-pihak tertentu saja.




Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Covid-19.


Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan pihaknya mengecualikan aturan itu untuk beberapa pihak, seperti pimpinan lembaga tinggi negara dan tamu kenegaraan.


Lalu, pemerintah juga tetap mengizinkan untuk operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat asing, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia.


Kemudian, pengecualian juga diberikan untuk operasional penerbangan khusus repatriasi yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.


"Operasional penerbangan khusus repatriasi, ini maksudnya repatriasi flight. Tapi sudah kita sampaikan tidak untuk angkutan Lebaran atau mudik, yaitu orang yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA," ungkap Novie dalam konferensi pers, hari Jumat, 08/04/2021.


Kemudian, Kementerian Perhubungan juga mengizinkan operasional angkutan untuk penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darat, dan kargo, angkutan udara perintis.


"Badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," kata Novie.




Sementara, Novie menyatakan pihaknya melarang sementara seluruh penerbangan niaga dan bukan niaga selama masa larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Hal ini akan diawasi secara ketat bersama Ditjen Perhubungan Udara, Otoritas Bandara, dan Satgas Udara.


"Pengawasan dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan terminal bandara," pungkas Novie.







Bantah Ada Siswa Leuwiliang Terpapar Covid-19, Satgas: Hasil Antigen Semuanya Negatif

Bantah Ada Siswa Leuwiliang Terpapar Covid-19, Satgas: Hasil Antigen Semuanya Negatif

Bantah Ada Siswa Leuwiliang Terpapar Covid-19, Satgas: Hasil Antigen Semuanya Negatif




























Jumlah siswa SMA Negeri Leuwiliang yang terpapar Covid-19 dikabarkan lebih dari satu orang. Mereka merupakan orang yang kontak erat dengan siswa yang dinyatakan positif Covid-19.




Dari informasi yang didapat, siswa yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di kampung asalnya di Tasikmalaya. Sedangkan orang yang kontak erat telah menjalani rapid test antigen dan hasilnya dinyatakan reaktif Covid-19.


Namun kabar itu dibantah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengatakan jika tidak ada siswa yang positif di SMA tersebut.


“Saya sudah konfirmasi ulang, semua siswa yang kontak erat juga keluarga, sudah antigen dan hasilnya negatif. Dan hasil reaktif itu karena tes antibodi. Karena antibodi tidak bisa dijadikan pedoman untuk covid,” jelas Dedi dihubungi wartawan, pada hari Kamis, 08/04/2021.


Dengan begitu, kata dia, tidak ada siswa SMA Negeri Leuwiliang yang dinyatakan positif Covid-19.


Hasil rapid test antigen tersebut diyakininya memiliki keakuratan hingga 70 persen. Sehingga swab test dirasa tidak perlu dilakukan.


“Biasanya kalu antigen negatif swab juga begitu. Antigen itu akurasinya sampai 70 persen, kalo antibodi kan 20 persen,” tandas Dedi.










Gavin Williamson : Ponsel harus dilarang di sekolah

Gavin Williamson : Ponsel harus dilarang di sekolah

Gavin Williamson : Ponsel harus dilarang di sekolah




























Gavin Williamson, Sekretaris Negara Inggris untuk pendidikan memperingatkan : 'Ponsel harus dilarang dari sekolah karena penguncian telah mempengaruhi "disiplin dan ketertiban" anak-anak'.




Gavin Williamson mengatakan kepada The Telegraph, ponsel tidak boleh "digunakan atau dilihat selama hari sekolah", meskipun dia mengatakan sekolah harus membuat kebijakan sendiri.


Ponsel dapat bertindak sebagai "tempat berkembang biak" untuk cyber-bullying dan media sosial dapat merusak kesehatan mental, tambahnya.


"Sekarang saatnya menyingkirkan layar, terutama ponsel," tulisnya.


“Teknologi sangat berharga dalam menjaga anak-anak belajar selama penguncian dan kami mendukung penggunaannya,” katanya.


“Di luar kelas, penggunaan ponsel mengalihkan perhatian dari olahraga yang sehat dan permainan kuno yang bagus.


“Lebih buruk lagi, ini bertindak sebagai tempat berkembang biak untuk penindasan dunia maya, dan penggunaan situs media sosial yang tidak tepat.


“Meskipun setiap sekolah harus membuat kebijakannya sendiri, saya sangat yakin bahwa ponsel tidak boleh digunakan atau dilihat selama hari sekolah, dan akan mendukung kepala sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut.”


Pemerintah akan berkonsultasi tentang bagaimana membantu kepala sekolah melepas ponsel dari sekolah, akhir tahun ini, tambahnya.


Sebagian besar sekolah sudah memiliki kebijakan yang membatasi penggunaan ponsel dalam pelajaran, menurut data dari Teacher Tapp, sebuah aplikasi yang melakukan survei harian terhadap sekitar 8.500 guru.




Menurut aplikasi tersebut, sekitar setengah dari sekolah menengah dan sebagian besar sekolah dasar juga tidak mengizinkan ponsel digunakan saat istirahat atau makan siang.


"Bagaimana sekretaris pendidikan akan mengubah masalah itu masih belum jelas."



Kebijakan sekolah



Sekolah memiliki kekuatan untuk melarang telepon dibawa ke tempat itu.


Tetapi kebijakan pemerintah adalah bahwa menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk menentukan apakah hal ini tepat.


Larangan sebelumnya telah didukung oleh Nick Gibb, menteri standar sekolah, Matt Hancock, mantan sekretaris budaya dan sekretaris kesehatan saat ini, dan Amanda Spielman, inspektur kepala Ofsted.


Tapi tidak ada hukum yang dibuat untuk memberlakukannya di Inggris.


Di Prancis, undang-undang melarang anak-anak menggunakan ponsel mereka di dalam halaman sekolah.


Dan, awal tahun ini, Kementerian Pendidikan China mengumumkan bahwa siswa tidak akan diizinkan membawa ponsel ke sekolah tanpa persetujuan tertulis dari orang tua.


'Pendekatan kolaboratif'


Mica-May Smith, dari Bright Futures Education, sebuah perusahaan pelatihan pendidikan, mengatakan larangan selimut adalah ide yang buruk "karena anak-anak mungkin masih membawa mereka ke sekolah dan menyembunyikannya".


Sebaliknya, harus ada "pendekatan kolaboratif dengan aturan yang ada" termasuk waktu dan area yang ditentukan untuk digunakan, katanya.




"Ini tentang membawa kepercayaan dan mempersiapkan mereka untuk dunia orang dewasa," tambahnya.


Ponsel harus dimasukkan ke dalam pelajaran sebagai "bagian fundamental dari kurikulum", kata Susan Wessels, wakil kepala Framlingham College di Suffolk.


"Sekolah dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata," tambahnya. "Kita harus mendorong siswa untuk menggunakan ponsel mereka secara konstruktif."



'Kecanduan telepon'



Tetapi setengah dari orang tua mendukung larangan ponsel, sebuah survei oleh situs perbandingan harga uSwitch tahun lalu menyarankan.


Shile Ismaila, seorang parenting blogger di African Mommy mengatakan, melarang ponsel akan "menghindari gangguan dan membantu anak-anak fokus pada pekerjaan".


"Anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu dari biasanya di ponsel mereka selama pandemi," tambahnya.


"Ini adalah cara utama untuk tetap terhubung dengan teman sebaya yang sedikit banyak berubah menjadi kecanduan sekarang."


Mr Williamson juga menulis tentang perlunya disiplin dan struktur ketika anak-anak kembali ke sekolah.


“Meskipun pembelajaran jarak jauh sukses luar biasa dalam hal memungkinkan anak-anak untuk melanjutkan pelajaran mereka dari rumah, kurangnya struktur dan disiplin yang teratur pasti akan berdampak pada perilaku mereka,” katanya.





Video - Agresi Israel ke Damaskus lukai 4 Tentara Suriah

Video - Agresi Israel ke Damaskus lukai 4 Tentara Suriah

Video - Agresi Israel ke Damaskus lukai 4 Tentara Suriah




























Menurut SANA, serangan itu datang dari wilayah Dataran Tinggi Golan dan dari Lebanon, dengan ledakan berikutnya terdengar di langit di atas kota Damaskus, Suriah.




Pada hari Kamis, sistem pertahanan udara Suriah menanggapi apa yang digambarkan sebagai "agresi Israel" di wilayah selatan negara itu, badan SANA melaporkan. Serangan itu mengakibatkan empat tentara Suriah terluka, dan "beberapa kerugian materi" terjadi.


Menurut laporan itu, sejumlah rudal telah jatuh. Mengutip sumber militer, agensi tersebut mengatakan bahwa serangan itu terjadi sekitar pukul 00:56 waktu setempat.


SANA melaporkan bahwa pemogokan datang dari daerah Dataran Tinggi Golan dan Lebanon. Salah satu rudal pertahanan udara dilaporkan "mengejar" sebuah pesawat perang Israel di atas daerah perbatasan, dengan ledakan terdengar.


Rekaman yang diduga menunjukkan sistem pertahanan udara menanggapi serangan itu telah muncul secara online.






















Sebelumnya pada bulan Maret, media pemerintah Suriah melaporkan bahwa sistem pertahanan udara negara itu telah menangkis serangan udara "Israel" di selatan Damaskus. Tel Aviv belum mengomentari laporan tersebut.


Suriah sering menghadapi serangan udara baru-baru ini, menghubungkannya dengan Israel, dengan Tel Aviv menargetkan apa yang diklaimnya sebagai milisi yang didukung Iran di negara itu.




Tiga Bulan Para Guru di Kota Bogor Belum Mendapatkan Honor

Tiga Bulan Para Guru di Kota Bogor Belum Mendapatkan Honor

Tiga Bulan Para Guru di Kota Bogor Belum Mendapatkan Honor
















Perwakilan Guru honor di Kota Bogor saat bertemu Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rabu (7/4/2021). (SYARIF)












Ribuan guru honor di Kota Bogor sudah tiga bulan, hingga saat ini belum mendapatkan honor dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang seharusnya rutin mereka dapatkan setiap bulan. Akibat kejadian itu, perwakilan guru honor di Kota Bogor akhirnya mendatangi gedung wakil rakyat DPRD Kota Bogor untuk mengadukan nasibnya dan meminta ‘pertolongan’, pada hari Rabu, 07/04/2021.




Perwakilan guru hinorr diterima Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa sudah tiga bulan, bahkan ada yang empat bulan, guru honor belum mendapatkan honor bulanannya.


Salah seorang guru honor, Puwita mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan cukup ‘mencekik’ mereka lantaran banyak kebutuhan yang tak mampu tercover. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan selalu besar, sedangkan pemasukan bulanan tidak ada.


“Ada rekan kami yang sampai diusir dari kontrakan, dan ada juga yang rumahnya sampai disegel karena menunggak. Urusan perut kan tidak bisa ditunda,” ucapnya.


Lanjut dia, apalagi pekan depan sudah memasuki bulan Ramadhan, dimana harga bahan pangan mulai mengalami kenaikan. “Ya, kami berharap pekan ini honor dapat segera dicairkan. Tapi kami sudah pasrah saja,” sedihnya.


Purwita mengaku bahwa keterlambatan pembayaran honor paling lama baru terjadi pada tahun ini. Bila sebelumnya, sambung dia, keterlambatan hanya sebulan hingga dua bulan. “Kalau untuk honor guru honorer yang berasal dari APBN sudah cair pekan lalu. Tapi untuk yangberasal dari APBD Kota Bogor belum,” ucapnya.


Ia menjelaskan bahwa honor tiap guru berbeda tergantung dari masa kerjanya. “Untuk yang masa kerjanya 10 tahun ke atas bisa Rp2 juta setiap bulan. Sedangkan 10 tahun ke bawah Rp1,5 juta,” jelasnya.


Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ence Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan rapat terakhir dengan Disdik, tertundanya pembayaran honor guru honorer lantaran adanya peralihan sistem keuangan dari SIMRAL ke SIPD.


“Permasalahannya itu yang jadi penghambat. Mudah-mudahan pekan ini bisa dicairkan. Kalau tidak, kami akan mendorong lagi agar hak guru bisa diselesaikan,” kata Ence.


Lanjut Ence, seharusnya pemerintah membuat sistem keuangan yang tidak terlalu menyulitkan, sehingga bisa memicu permasalahan baru. “Sebenarnya bila membuat aturan itu simple saja, asal tak melawan hukum. Jangan dibuat terlalu sulit,” imbuhnya.




Terpisah, Kepala Disdik, Hanafi mengatakan bahwa keluhan para guru honorer sudah ditindaklanjuti, dan telah disampaikan kendalanya kepada Komisi IV. “Sebenarnya untuk BOS Kota Bogor sudah ada dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Tapi mekanismenya harus tertuang dalam SIPD dan pergeseran,” ucapnya.


Pemkot, kata dia, menggunakan sistem SIPD lantaran adanya regulasi yang mengatur hal itu. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 12, Peraturan Menteri Dalam NegerinNomor 70 dan 90 Tahun 2021 tebtang sistem pemerintah daerah. “Dan itu berlaku se-Indonesia,” katanya.


Hanafi berharap, dalam waktu dekat ini honor para guru dapat segera dicairkan. “Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicairkan, karena sudah diajukan ke keuangan,” pungkasnya.




Wednesday, 7 April 2021

Menjalankannya Seperti Bernie Sanders tentang Steroid: Trump kecam Biden karena Mengubah AS Menjadi Negara Sosialis

Menjalankannya Seperti Bernie Sanders tentang Steroid: Trump kecam Biden karena Mengubah AS Menjadi Negara Sosialis

Menjalankannya Seperti Bernie Sanders tentang Steroid: Trump kecam Biden karena Mengubah AS Menjadi Negara Sosialis




























Donald Trump bergabung dengan pembawa acara Newsmax 'America Agenda' Heather Childers untuk wawancara pada hari Selasa untuk mempertimbangkan laporan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk memulai kembali pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, proyek yang banyak dipuji dari bekas Presiden AS yang dibekukan oleh presiden ke-46, serta undang-undang pemungutan suara Georgia yang kontroversial.




Mantan presiden Donald Trump dengan ringkas menyimpulkan pengambilan keputusan pemerintahan Joe Biden saat ini sebagai "Bernie (Sanders) tentang steroid" saat ia bergabung dengan jaringan konservatif Newsmax untuk wawancara melalui telepon pada hari Selasa.




Trump memiliki beberapa komentar tajam pada laporan terbaru bahwa POTUS Partai Demokrat sedang mempertimbangkan untuk 'mengisi celah' di tembok perbatasan selatan - sebuah proyek yang telah menjadi kunci kebijakan imigrasi era Trump dan dibekukan oleh Biden setelah pelantikan.


Ketika pemerintah AS menghadapi gelombang besar migran di perbatasan, sebuah laporan muncul Selasa bahwa Joe Biden sedang mempertimbangkan manfaat dari memulai kembali beberapa konstruksi di tembok perbatasan AS-Meksiko mantan presiden, menurut Washington Times.


Sebagai tanggapan, Donald Trump mengatakan dalam wawancara bahwa Presiden Joe Biden menunjukkan 'secercah harapan'.


“Saya pikir itu bagus bahwa mereka membalikkan diri tetapi banyak kerusakan telah terjadi. Jika mereka setuju bahwa mereka akan menyelesaikannya, itu hal yang hebat. Itu langkah yang sangat positif, ”kata Trump.



‘Bernie [Sanders] tentang Steroid’



Ditanya oleh tuan rumah apakah dia yakin penggantinya siap menjalankan tugas presiden, mantan POTUS itu berkata, "Saya harap dia baik-baik saja," menambahkan:


“Memang butuh dorongan seperti itu, dan itu membutuhkan kekuatan dan antusiasme yang luar biasa dan semua yang dapat Anda bayangkan… Ini 50 jam sehari dan Anda mengerti apa yang saya maksud dengan itu.”


“Ini banyak pekerjaan, dan saya pikir orang lain yang membuat sebagian besar keputusan tetapi saya mungkin salah tentang itu, saya tidak tahu,” lanjut Trump. "Saya tidak terlalu mengenalnya, tapi jujur saja, seseorang membuat keputusan.




Pada titik ini Trump menuduh pemerintahan Biden mengubah Amerika Serikat menjadi negara sosialis, menambahkan bahwa itu seperti "Bernie (Sanders) menggunakan steroid".


©REUTERS/TOM BRENNER
Senator AS Bernie Sanders (I-VT) mendengarkan dengan tamu lain saat Presiden Joe Biden berbicara tentang "American Rescue Plan Act" senilai $ 1,9 triliun dalam sebuah acara untuk merayakan undang-undang di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, AS, 12 Maret , 2021.

Dia menyarankan bahwa Senator Vermont, yang mengidentifikasi dirinya sebagai sosialis demokratis, dan merupakan kandidat utama untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2020, menyerahkannya kepada Joe Biden April lalu, 'tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi'.


Banyak netizen yang memuji tawuran verbal Trump, sementara juga mempertanyakan apakah Biden dalam "kapasitas penuh".








Yang lain setuju dengan mantan presiden tersebut dalam mempertanyakan siapa yang membuat keputusan di Gedung Putih.






Namun, tidak semua setuju dengan persepsi Trump tentang 'sosialisme'.




Dan cuitan yang lainnya di twitter meledak dengan meme atau hanya mengisyaratkan bahwa mereka siap untuk 'mengeluarkan popcorn'.






Dalam wawancara hari Selasa, Trump juga menindaklanjuti pernyataan yang dia rilis yang mengecam undang-undang pemungutan suara baru Georgia, mengklaim 'itu' dipermudah ', dan tidak cukup jauh.


"Sayang sekali reformasi pemilu yang sangat dibutuhkan di Georgia tidak melangkah lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh RUU yang semula disetujui, tetapi Gubernur dan Letnan Gubernur tidak akan melakukannya," kata Trump.




Dia mencerca perusahaan yang menarik bisnisnya keluar dari Georgia sebagai protes atas undang-undang integritas pemilu baru negara bagian itu, yang menurut Gubernur Brian Kemp, yang menandatangani RUU tersebut, membuat "sulit untuk menipu" di Georgia.




RUU tersebut telah dikecam oleh Demokrat seolah-olah sebagai pelanggaran hak suara, sementara juga dikecam sebagai "rasis" dan menargetkan "pemilih non-kulit putih" oleh serentetan kelompok hak-hak sipil kulit hitam.


Berpihak pada kritik terhadap undang-undang tersebut, Coca-Cola yang bermarkas di Georgia, Major League Baseball, Delta, JPMorgan Chase, dan perusahaan lain menyatakan penolakannya terhadap undang-undang pemungutan suara Georgia. Major League Baseball memutuskan untuk memindahkan permainan All Star mereka tahun ini dari Georgia ke Colorado sebagai protes.


'Perusahaan yang terbangun' dikecam oleh Donald Trump karena "campur tangan" dalam "pemilihan umum yang bebas dan adil" di Amerika.


“Memboikot semua perusahaan terbangun yang tidak menginginkan ID Pemilih dan Pemilu yang Bebas dan Adil, ”pungkasnya.




Selama wawancara mengomel, mantan presiden yang juga menelepon juga mengecam Twitter, mengatakan itu menjadi 'sangat biasa' setelah dia dikeluarkan dari platform.


“Twitter menjadi sangat membosankan. Banyak orang telah pergi, ”kata Trump, yang telah diantisipasi secara luas untuk mengungkap platform media sosialnya sendiri dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Belum Tetapkan Biaya Haji 2021

Pemerintah Belum Tetapkan Biaya Haji 2021

Pemerintah Belum Tetapkan Biaya Haji 2021
















Pemerintah belum menetapkan biaya haji untuk tahun ini. Namun, dengan kondisi pandemi covid-19, biaya haji diperkirakan naik. (Saudi Media Ministry via AP).












Pemerintah belum menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi atau biaya haji pada tahun ini. Namun demikian, ada kemungkinan kenaikan biaya haji.




Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi H. Dasir mengatakan saat ini pembahasan masih terus dilakukan oleh Kementerian Agama dan Komisi VII DPR.


"Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," kata dalam keterangan resmi, pada hari Rabu, 07/04/2021.


Khorizi mengatakan pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi.


Sejauh ini, pembahasan biaya haji baru dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.


"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 persen, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen," jelasnya.


Sementara soal kenaikan biaya. Ia mengatakan ada kemungkinan biaya haji naik, tetapi belum diketahui seberapa besar. Kemungkinan ini muncul karena biaya haji dipengaruhi oleh tiga hal.


Pertama, kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Kedua, kenaikan pajak penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi dari 5 persen menjadi 15 persen.


Ketiga, tambahan biaya lantaran penyelenggaraan haji harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Misalnya, untuk pemeriksaan kesehatan dan lainnya.


"Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji," jelasnya.




Kendati begitu, ia menekankan Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk mempersiapkan layanan terbaik untuk jemaah. Misalnya, untuk mengurangi mobilitas, rencananya konsumsi akan diberikan tiga kali sehari pada tahun ini.


Harapannya, dengan begitu jemaah tidak perlu keluar untuk mencari makanan. "Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah," tandasnya.