Kepemilikan Twitter Elon Musk dimulai dengan pemecatan, ketidakpastian

Logo Twitter dan foto Elon Musk ditampilkan melalui kaca pembesar dalam ilustrasi yang diambil 27 Oktober 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Elon Musk menjadi pemilik Twitter Inc (TWTR.N) pada hari Kamis, memecat eksekutif puncak dan memberikan sedikit kejelasan tentang bagaimana ia akan mencapai ambisi tinggi yang telah ia uraikan untuk platform media sosial yang berpengaruh.

CEO pembuat mobil listrik Tesla Inc (TSLA.O) mengatakan dia ingin "mengalahkan" bot spam di Twitter, membuat algoritme yang menentukan bagaimana konten disajikan kepada penggunanya tersedia untuk umum, dan mencegah platform menjadi ruang gema untuk kebencian dan perpecahan, bahkan saat ia membatasi sensor.

Namun Musk belum memberikan rincian tentang bagaimana dia akan mencapai semua ini dan siapa yang akan menjalankan perusahaan. Dia mengatakan dia berencana untuk memotong pekerjaan, membuat sekitar 7.500 karyawan Twitter resah tentang masa depan mereka. Dia juga mengatakan pada hari Kamis bahwa dia tidak membeli Twitter untuk menghasilkan lebih banyak uang tetapi "untuk mencoba membantu umat manusia, yang saya cintai."

Musk memberhentikan Chief Executive Twitter Parag Agrawal, Chief Financial Officer Ned Segal dan kepala urusan hukum dan kebijakan Vijaya Gadde, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Dia menuduh mereka menyesatkan dia dan investor Twitter atas jumlah akun palsu di platform media sosial.

Agrawal and Segal were in Twitter's San Francisco headquarters when the deal closed and were escorted out, the sources added.

Twitter, Musk and the executives did not immediately respond to requests for comment.

KEPALA TWIT

Sebelum menutup akuisisi $44 miliar, dan tidak pernah takut untuk menikmati sandiwara, Musk berjalan ke markas Twitter pada hari Rabu dengan senyum lebar dan membawa wastafel porselen, kemudian men-tweet "biarkan itu meresap." Dia mengubah deskripsinya di profil Twitter-nya menjadi "Chief Twit."

Dia juga mencoba menenangkan ketakutan di antara karyawan bahwa PHK besar akan datang dan meyakinkan pengiklan bahwa kritik masa lalunya terhadap aturan moderasi konten Twitter tidak akan merusak daya tariknya.

"Twitter jelas tidak bisa menjadi neraka yang bebas untuk semua, di mana apa pun dapat dikatakan tanpa konsekuensi!" Musk mengatakan dalam sebuah surat terbuka kepada pengiklan pada hari Kamis.

Musk telah mengindikasikan bahwa dia melihat Twitter sebagai fondasi untuk menciptakan "aplikasi super" yang menawarkan segalanya mulai dari transfer uang hingga belanja dan transportasi online.

“Potensi jangka panjang untuk Twitter dalam pandangan saya adalah urutan besarnya lebih besar dari nilainya saat ini,” kata Musk pada panggilan Tesla dengan analis pada 19 Oktober 2022.

Tetapi Twitter sedang berjuang untuk melibatkan pengguna paling aktif yang sangat penting bagi bisnis. Akun "tweeter berat" ini kurang dari 10% dari keseluruhan pengguna bulanan tetapi menghasilkan 90% dari semua tweet dan setengah dari pendapatan global.

Musk juga mengatakan pada bulan Mei bahwa dia akan membatalkan larangan terhadap Donald Trump, yang dihapus setelah serangan terhadap US Capitol, meskipun mantan presiden A.S. mengatakan dia tidak akan kembali ke platform. Dia malah meluncurkan aplikasi media sosialnya sendiri, Truth Social.

Seorang perwakilan untuk Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

SAGA

Kesepakatan itu adalah puncak dari kisah luar biasa, penuh liku-liku, yang menabur keraguan apakah Musk akan menyelesaikan kesepakatan itu. Itu dimulai pada 4 April, ketika Musk mengungkapkan 9,2% saham di perusahaan, menjadikannya pemegang saham terbesar.

Orang terkaya di dunia kemudian setuju untuk bergabung dengan dewan Twitter, hanya untuk menolak pada menit terakhir dan menawarkan untuk membeli perusahaan tersebut dengan harga $54,20 per saham, sebuah tawaran yang Twitter tidak yakin apakah akan ditafsirkan sebagai lelucon ganja Musk lainnya.

Tawaran Musk itu nyata, dan hanya dalam satu akhir pekan di bulan April, kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan harga yang dia sarankan. Ini terjadi tanpa Musk melakukan uji tuntas apa pun atas informasi rahasia perusahaan, seperti yang biasa dilakukan dalam akuisisi.

Dalam minggu-minggu berikutnya, Musk berpikir ulang. Dia mengeluh secara terbuka bahwa dia percaya Twitter akun spam secara signifikan lebih tinggi dari perkiraan Twitter, yang diterbitkan dalam pengajuan peraturan, kurang dari 5% dari pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi. Pengacaranya kemudian menuduh Twitter tidak memenuhi permintaannya untuk informasi tentang masalah tersebut.

Kepahitan tersebut mengakibatkan Musk memberikan pemberitahuan kepada Twitter pada 8 Juli bahwa ia mengakhiri kesepakatan mereka dengan alasan bahwa Twitter menyesatkannya tentang bot dan tidak bekerja sama dengannya. Empat hari kemudian, Twitter menggugat Musk di Delaware, tempat perusahaan itu didirikan, untuk memaksanya menyelesaikan kesepakatan.

Pada saat itu, saham perusahaan media sosial dan pasar saham yang lebih luas telah jatuh di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve, karena berupaya melawan inflasi, akan mendorong ekonomi AS ke dalam resesi. Twitter menuduh Musk menyesali pembeli, dengan alasan dia ingin keluar dari kesepakatan karena dia pikir dia membayar lebih.

Sebagian besar analis hukum mengatakan Twitter memiliki argumen terkuat dan kemungkinan akan menang di pengadilan. Pandangan mereka tidak berubah bahkan setelah mantan kepala keamanan Twitter Peiter Zatko melangkah maju sebagai pelapor pada bulan Agustus untuk menuduh bahwa perusahaan gagal mengungkapkan kelemahan dalam keamanan dan privasi datanya.

Pada 4 Oktober, tepat ketika Musk akan digulingkan oleh pengacara Twitter menjelang dimulainya persidangan mereka di akhir bulan, dia melakukan putaran balik dan menawarkan untuk menyelesaikan kesepakatan seperti yang dijanjikan. Dia berhasil melakukan itu, hanya satu hari menjelang tenggat waktu 28 Oktober yang diberikan oleh hakim Delaware untuk menghindari diadili.

Saham Twitter mengakhiri perdagangan pada hari Kamis di New York naik 0,3% pada $53,86, diskon kecil dari harga kesepakatan $54,20 per saham. Saham tersebut akan delisting dari New York Stock Exchange pada hari Jumat.

Sindikat Gas Elpiji Oplosan di Bogor Cuma Modal Rp80 Ribu Bisa Raup Untung Sampai Rp 150 Juta Dalam Sebulan

Polres Bogor tangkap sindikat gas elpiji oplosan di Bogor

Polres Bogor kembali membongkar sindikat gas elpiji oplosan di Bogor dengan modus memindahkan isi gas elpiji dari tabung 3 kilogram ke tabung ukuran 12 kilogram.

Meski baru berjalan sekitar satu bulan, kelompok yang terdiri dari tiga orang ini mampu meraup untung Rp150 juta dari penjualan gas elpiji oplosan di Bogor.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengungkapkan, komplotan gas elpiji oplosan di Bogor ini beroperasi di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Pihak kepolisian kini mengamankan 250 buah tabung berukuran 3 kilogram dan 150 buah tabung 12 kilogram.

“Jadi mereka ini, memindahkan isi dari empat tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi ke satu tabung ukuran 12 kilogram, kemudian tabung berukuran 12 kilogram yang berisi gas subsidi itu dijual seharga Rp125 ribu per tabung,” kata Iman, hari Kamis, 27/10/2022.

Tiga orang yang berhasil diamankan yakni GS alias BL (43) sebagai pemilik lapak gas elpiji oplosan di Bogor, NS alias G (25) sebagi supir dan K (52) bertugas menjaga lapak untuk memberi tahu rekannya yang mengoplos elpiji.

Iman menjelaskan, tersangka GS alias BL, menampung gas elpiji berukuran 3 kilogram di area perkebunan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, isi dari empat tabung berukuran 3 kilogram itu, dipindahkan menggunakan selang khusus ke tabung 12 kilogram kosong.

“Alat yang digunakan itu selang regulator penghubung tabung gas elpiji 3 kilogram ke 12 kilogram dan es batu untuk mendinginkan tabung gas berukuran 12 kilogram,” jelas Iman.

Setelah itu, tersangkan NS alias G, sebagai supir melakukan bongkar muat dan mengantarkan gas elpiji berukuran 12 kilogram itu ke pemesan.

Sementara tersangka K mengatur parkir mobil di lokasi penyuntikan dan menjaga kegiatan penyuntikan dari orang atau warga sekitar.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo DC tarigan pertama kali melakukan penangkapan terhadap K pada 5 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, usai menerima informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan gas bersubsidi ini.

“Saat kami datang ke TKP dua orang lainnya itu kabur dan meninggalkan sejumlah barang bukti di TKP, lalu K kami amankan di Mapolres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut,” katanya.

Kemudian pada 18 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, polisi berhasil menangkap GS dan NS di daerah Serpong, Kota Tangerang, Banten.

Siswo menerangkan, komplotan gas elpiji oplosan di Bogor ini mampu meraup untung Rp150 juta setelah satu bulan menjalankan aksinya.

Perhitungannya, mereka membeli satu tabung elpiji berukuran 3 kilogram penuh dengan harga Rp20 ribu dan membutuhkan empat tabung untuk mengisi satu tabung ukuran 12 kilogram.

Artinya, mereka mengeluarkan modal Rp80 ribu dari empat tabung ukuran 3 kilogram kemudian diisi ke satu tabung 12 kilogram lalu dijual dengan harga Rp125 ribu.

“Keuntungannya untuk ketiap satu tabung 12 kilogram yang dijual itu Rp45 ribu. Dikalikan saja 150 tabung. Pengakuan mereka itu, setiap dua hari, selalu habis dan melakukan penyuntikan ulang. Keuntungannya sekitar Rp150 juta,” kata Siswo.

Atas perbuatannya menjual gas elpiji oplosan di Bogor, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penyalahgunaan minyak dan gas bumi, serta perlindungan konsumen dan metrology legal dengan ancamam pidana 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

Pentagon Publishes New National Defense Strategy Aimed at ‘Integrated Deterrence’ of China, Russia

CCO//

The US Department of Defense has published its first National Defense Strategy (NDS) in almost five years, combining them with two other documents typically issued separately: the Nuclear Posture Review and the Missile Defense Review. The public-facing documents outline Washington’s strategic focus under the Biden administration.

In the previous NDS, published in January 2018, the Pentagon introduced a shift in Washington’s primary strategic focus based on the idea that “inter-state strategic competition, not terrorism, is now the primary concern in US national security.” The new document has refined that aim, identifying China as the US' primary threat, while highlighting Russia as an “acute threat” that is nonetheless incapable of challenging the US-led global order over the long term.

“The NDS bluntly describes Russia as an acute threat, and we chose the word ‘acute’ carefully,” US Defense Secretary Lloyd Austin told reporters.

“Unlike China, Russia can’t systemically challenge the United States over the long term, but Russian aggression does pose an immediate and sharp threat to our interests and values. And [Russian President Vladimir] Putin’s reckless war of choice against Ukraine, the worst threat to European security since the end of World War II, has made that very clear for the whole world,” he added.

In 2018 and 2019, the US variously described Russia as a “revitalized malign actor” in public-facing documents and a “marginal player” in internal National Security Council reports.

Biden also released a separate National Security Strategy (NSS) earlier this month, which was delayed from a spring 2022 release by the launching of Russia’s special operation in Ukraine.

China: ‘Most Consequential Strategic Competitor’

According to Austin’s introduction to the 2022 document, the People's Republic of China (PRC) “remains our most consequential strategic competitor for the coming decades. I have reached this conclusion based on the PRC’s increasingly coercive actions to reshape the Indo-Pacific region and the international system to fit its authoritarian preferences, alongside a keen awareness of the PRC’s clearly stated intentions and the rapid modernization and expansion of its military.”

The NDS calls the People’s Liberation Army a “pacing challenge” because of its modernization priorities with the aim of offsetting US advantages, and says that Beijing “seeks to undermine US alliances and security partnerships in the Indo-Pacific region, and leverage its growing capabilities, including its economic influence and the People’s Liberation Army’s (PLA) growing strength and military footprint, to coerce its neighbors and threaten their interests.”

“In addition to expanding its conventional forces, the PLA is rapidly advancing and integrating its space, counterspace, cyber, electronic, and informational warfare capabilities to support its holistic approach to joint warfare,” it says, saying the PLA aims to undermine the ability of US forces to project power around the world. It also highlights the PLA’s expanding “global footprint” and the modernization and expansion of its nuclear capabilities.

Chinese ground crew members inspect a J-20 stealth fighter in Chengdu, in southwest China's Sichuan province (File) ©AP Photo / Color China Photo

‘Integrated Deterrence’

Noting that “in these times, business as usual at the Department is not acceptable,” the document centralizes what it calls “integrated deterrence,” or the issuing of threats of an economic, political and military nature to any nation that might think of challenging US foreign policy goals.

“Our central charge is to develop, combine, and coordinate our strengths to maximum effect. This is the core of integrated deterrence, a centerpiece of the 2022 NDS. Integrated deterrence means using every tool at the [Department of Defense’s] disposal, in close collaboration with our counterparts across the US government and with allies and partners, to ensure that potential foes understand the folly of aggression,” Austin wrote.

“The Department will align policies, investments, and activities to sustain and strengthen deterrence - tailored to specific competitors and challenges and coordinated and synchronized inside and outside the Department.” Later, the NDS outlines several examples of “tailored” deterrence methods against potential attacks by China, Russia, Iran, and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

Nuclear Posture Review

The new NPR included with the NDS was also the first to be published since 2018. It prioritizes the modernization of the US’ massive nuclear arsenal while blaming Biden’s failure to live up to his pledge to reduce nuclear weapons on Russia and China.

The review notes the primary goal of US strategy is “to be able to deter conventional aggression that has the potential to escalate to nuclear employment of any scale.”

“The Nuclear Posture Review reaffirms that as long as nuclear weapons exist, the fundamental role of US nuclear weapons is to deter nuclear attack on the United States, our allies and our partners,” Austin told reporters.

However, the issue of a declaratory policy has changed little since the 2018 report, which notably included the possibility of using nuclear weapons in response to “significant non-nuclear strategic attacks,” defined as including, but not limited to “attacks on the US, allied, or partner civilian population or infrastructure, and attacks on US or allied nuclear forces, their command and control, or warning and attack assessment capabilities.”

In the 2022 NPR, the Pentagon refuses to back away from that possibility, justifying it by saying that explicitly defining beforehand which situations it would or would not use nuclear weapons - such as with a No First Use or a Sole Purpose policy - “would result in an unacceptable level of risk.”

“We retain the goal of moving toward a sole purpose declaration and we will work with our Allies and partners to identify concrete steps that would allow us to do so,” the document says.

An intercontinental ballistic missile of the Avangard strategic missile system being installed in a silo in the Orenburg region. © Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation / Go to the mediabank

Dual Nuclear Threat

The review notes that with Russia’s steady nuclear modernization and development of novel nuclear weapons delivery methods, such as hypersonic missiles and the Poseidon underwater drone, and China’s aim to expand its nuclear arsenal from 200 to nearly 1,000 warheads in the coming years, Washington will soon find itself in an unusual situation.

“By the 2030s the United States will, for the first time in its history, face two major nuclear powers as strategic competitors and potential adversaries,” the document says. “This will create new stresses on stability and new challenges for deterrence, assurance, arms control, and risk reduction.”

The review notes that with Russia’s steady nuclear modernization and development of novel nuclear weapons delivery methods, such as hypersonic missiles and the Poseidon underwater drone, and China’s aim to expand its nuclear arsenal from 200 to nearly 1,000 warheads in the coming years, Washington will soon find itself in an unusual situation.

“By the 2030s the United States will, for the first time in its history, face two major nuclear powers as strategic competitors and potential adversaries,” the document says. “This will create new stresses on stability and new challenges for deterrence, assurance, arms control, and risk reduction.”

Part of that the Pentagon hopes will be addressed in 2026, when the New START Treaty extension expires. Instead of another extension, the NPR says the US wants to negotiate “a new arms control framework” to replace it that would likely include China as well as Russia.

As part of the US’ own force modernization, the NPR says the Pentagon will retire the B83-1 gravity bomb, which is presently the most powerful thermonuclear warhead in the US arsenal, and cancel the controversial nuclear-armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N) program.

“As you know, our inventory of nuclear weapons is significant. And so we determined, as we looked at our inventory, that, you know, we did not need that capability,” Austin told reporters when asked about the SLCM-N cancellation. “We have a lot of capability in our nuclear inventory, and I don’t think that sends any message to Putin. He understands what our capability is.”

However, the Biden administration will retain the W76-2, the low-yield nuclear warhead introduced by the Trump administration, because it “provides an important means to deter limited nuclear use.” The 2018 NPR rationalized building the weapon to answer the specific fear that adversaries might perceive the US as unwilling to respond to a smaller conflict with a high-yield nuclear weapon. Missile Defense Review The third document released on Thursday was the MDR, not issued since 2019.

“Since the of the last MDR in 2019, missile-related threats have rapidly expanded in quantity, diversity, and sophistication,” the document says. “US national security interests are increasingly at risk from wide-ranging missile arsenals that include offensive ballistic, cruise, and hypersonic weapons, as well as lower-tier threats such as Uncrewed Aircraft Systems (UAS).”

“Within the framework of integrated deterrence, missile defense and nuclear capabilities are complementary,” the document says.

The Missile Defense Agency's test of the Ground-based Midcourse Defense (GMD). The Ground-Based Interceptor launches from Vandenberg Air Force Base, Calif. on June 22, 2014.
©Flickr / U.S. Missile Defense Agency

“US nuclear weapons present a credible threat of a robust response and overwhelming cost imposition, while missile defenses contribute to deterrence by denial. If deterrence fails, missile defenses can potentially mitigate some effects of an attack. Missile defense contributes directly to tailored US deterrence strategies to dissuade attacks on the United States from states like North Korea and contributes to extended deterrence for US Allies and partners, and our respective forces abroad."

It notes that China “continues to close the gap” with the US, rapidly introducing new and diverse missile systems, including sophisticated cruise missiles, ballistic missiles, and hypersonic missiles designed to evade US missile defense systems. At the same time, Beijing is developing newer and better air defense systems, including missiles but also radars, satellites, and other equipment. It also notes Russia’s hypersonic missile arsenal has grown, and that Moscow has developed a new multi-tiered air defense system of its own.

The document calls for a new ground-based interceptor system and an Integrated Air and Missile Defense (IAMD) with “like-minded nations” across the planet.

Italy - 06 stabbed in supermarket attack in Milan, one killed

Emergency personnel wheel an injured person at the scene of an attack in Milan, Italy, Thursday Oct. 27, 2022. A man armed with a knife stabbed five people inside a shopping center south of Milan on Thursday. (LaPresse via AP)

A man grabbed a knife from a supermarket shelf and stabbed six people Thursday inside a shopping center south of the Italian city of Milan, killing one person, Italian media reported.

Police arrested a 46-year-old Italian man suspected in the attack, the news agency LaPresse reported.

A supermarket employee died en route to the hospital, according to the ANSA news agency, which said three other victims were in serious condition.

The motive for the attacks was unknown. Italian authorities said there were no elements to suggest terrorism.

The wounded included a Spanish soccer player, Pablo Mari, who is on loan to the Serie A club Monza from Arsenal. Arsenal said in a statement that Mari was at the hospital but was not seriously hurt.

Monza club CEO Adrian Galliano wished the soccer player a speedy recovery in a message posted on Twitter.

“Dear Pablo, we are all close to your and to your family, we love you, continue to fight as you know how, you are a warrior and will heal quickly,″ Galliano said.

The Carabinieri police in Assago who were investigating the attacks refused to confirm any details.

Witnesses told ANSA they saw people fleeing the supermarket in shock, and as the gravity of the situation became clear, shop workers pulled down the store’s shutters.

The Carrefour supermarket chain said that police and ambulance crews responded immediately to calls alerting them about the attack. The chain expressed its sympathies to employees and clients affected by the attack and said it was offering them psychological support.

US using Ukrainians as bargaining chip in ‘great game’, says ex-Russian president

Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev
©Yekaterina Shtukina/POOL/TASS

Ukrainian lives have been a bargaining chip in Washington’s great game, while the Russians who were killed in the conflict would be avenged either in combat or "in any other way," Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev warned on Thursday.

In the run-up to the November 8 midterm elections in the United States, the Russian politician wondered how either Democrats or Republicans could pay for a Capitol Hill win or justify a defeat.

"There is only one currency for both the incumbent Biden team and their Republican opponents which is the lives of citizens of the mythical country of Ukraine that they do not need. They are a bargaining chip in America’s great game, and they are easily laid upon the altar for a future political triumph overseas," Medvedev wrote on his Telegram channel.

According to the ex-president, Ukrainians have been paying with their lives for the endless supply of US weapons and for the services of instructors and mercenaries. Ukrainians could be the price of using a ‘dirty bomb’ as well, he added.

However, Russians have been suffering in this conflict, too, he emphasized. "The only difference is that our people will be avenged. Every one of them. Both in combat and elsewhere, far from the battlefields. And certainly not as part of ineffective court trials, but by some other means," Medvedev assured, "while nobody will remember Ukrainians," the deputy chairman lamented.

The politician said the question of who will gain control in the House and Senate was what mattered most to the American establishment. "Therefore, this is a battle until the bitter end. Or, to be exact, until the end - the end of Ukraine. The winner takes it all," Medvedev concluded.

Heboh Babi Terobos Ruang Kerja Kantor DLH DKI, Pegawai Berhamburan

Seekor babi memasuki Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (27/10/2022). [Istimewa]

Seekor babi menerobos masuk kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Cililitan, Jakarta Timur, pada hari Kamis lalu, 27/10/2022 . Diduga babi itu peliharaan warga yang lepas.

Insiden ini pun membuat pegawai DLH DKI heboh dan berhamburan keluar. Peristiwa itu terekam video amatir warga dan viral di media sosial.

"Sontak peristiwa ini membuat heboh para pegawai," dalam keterangan sebuah video, yang dikutip pada hari Kamis, 27/10/2022.

Dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat babi tersebut tidak hanya menerobos halaman Dinas LH DKI Jakarta. Melainkan juga masuk ke dalam ruang kerja.

Hal tersebut membuat para pegawai berhamburan. Bahkan terlihat ada salah satu pegawai sampai naik ke bangku lantaran ketakutan dengan babi bercorak hitam dan putih tersebut.

Babi tersebut diduga berasal dari rumah makan atau lapo yang banyak dijumpai tak begitu jauh dari sekitar kantor Dinas LH DKI Jakarta.

Subkoordinator Urusan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Dinas LH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan, kejadian yang akhirnya viral di media sosial itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Kejadiannya sekitar jam 07.00 WIB. Pertama kelihatan di depan kantor, ada yang teriak 'ada babi, ada babi'. Dikejar-kejar tuh sama karyawan," kata Yogi.

Yogi menambahkan, saat hendak ditangkap babi tersebut justru masuk ke ruang kerja sehingga membuat pegawai berteriak histeris dan berupaya menghindar.

Dia mengatakan, butuh waktu sekitar 20 menit hingga akhirnya babi tersebut berhasil diamankan ke dalam karung oleh seorang pegawai UPK (Unit Pelaksana Kebersihan) Badan Air Dinas LH DKI Jakarta.

Babinya ditangkap, dimasukin dalam karung. Yang menangkap itu pegawai honorer, katanya sama dia dijual lagi," ujar Yogi.

Yogi menjelaskan, kasus masuknya babi ke kantor Dinas LH DKI Jakarta ini baru pertama kalinya terjadi.

Yogi menduga bahwa babi tersebut merupakan peliharaan dari warga sekitar Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang lepas.

"Kemungkinan enggak liar. Kemungkinan peliharaan orang di sekitar sini ya," katanya.

Dia menduga babi itu lepas.

"Mungkin lepas, enggak mungkin liar di sini. Karena babinya juga bersih," tutur Yogi.

New world order should be based on law, Putin says

©Pavel Byrkin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

According to the Russian president, "Russia believes that the formation of new international financial platforms is inevitable, particularly for international payments"

A new world order should be based on law, be free and fair, Russian President Vladimir Putin said, addressing a plenary session of the Valdai International Discussion Club on Thursday.

"First of all, we believe that a new world order should be based on law, be free, authentic and fair. The global economy and trade should become more fair and open," he noted.

According to the head of state, "Russia believes that the formation of new international financial platforms is inevitable, particularly for international payments." Such platforms should not fall under any national jurisdiction; they should "be safe, free of politics, automated and independent from a single control center," Putin explained. "Is it possible to achieve this goal? It certainly is. It will require a lot of work and joint efforts by many countries. But it is possible," he added.

Putin explained that this would eliminate the possibility of abuse in the new global financial infrastructure and would also "make it possible to effectively, profitably and safely do without the US dollar and other so-called reserve currencies in international deals."

Key points from Vladimir Putin's speech at the Valdai Discussion Club

• Erasing all differences has become the calling card of the West;



• Confidence in one's own infallibility is a very dangerous state, one step away from destroying those they don't like;



• Russia does not consider itself an enemy of the West;



• It’s impossible to blame everything on the machinations of the Kremlin;



• For the survival of Western civilization, it’s necessary that the entire planet remains a living environment;



• No one can dictate to the Russian people what kind of society we should build.



• Russia hasn’t been and won’t be destroyed or “brushed” off the geopolitical map;



• All civilizations now have opportunities for democratic development;



• The majority should benefit from world trade, "and not individual super-rich corporations";



• The structure of the UN Security Council should reflect global diversity;



• Some European countries have failed to notice how they themselves have already become vassals, often without the right to vote.



• As long as nuclear weapons exist, there is always a danger of their use;



• Russia does not need to use nuclear weapons against Ukraine, there is no point in it;



• We spoke about a "dirty bomb" being created by Kiev for a reason, Moscow has a rough idea of where Ukraine's dirty bomb is being made;



• The West supported Ukraine in rejecting the Minsk agreements;



• Ukraine is historically an "artificial state";



• The current situation between Russia and Ukraine could “partly” be considered a “civil war”.

Sejumlah Mantan Kapolri Datangi Mabes Polri

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tan Sri Dai Bachtiar bersama mantan Kapolri lainnya memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, hari Kamis, 27/10/2022. FOTO/MPI/PUTERANEGARA

Sejumlah mantan Kapolri mendatangi Mabes Polri, Jakarta pada hari Kamis, 27/10/2022. Kedatangan mereka untuk menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan para pejabat utama Mabes Polri.

Sejumlah mantan Kapolri. Mulai dari, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail.

Kemudian, Jenderal Pol (Purn) Tan Sri Dai Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Soetanto, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo dan Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti. Serta terlihat pula sejumlah purnawirawan jenderal polisi lainnya.

Kapolri ke-17, Da'i Bachtiar mengungkapkan, pertemuan kali ini dilakukan lantaran rekan-rekannya kini merasa terpanggil dengan situasi yang tengah dihadapi institusi Polri.

"Jadi saudara sekalian kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin, adanya peristiwa dan memang pertemuan antara purnawirawan Polri yang katakanlah senior-senior mereka yang sedang menjabat, itu adalah hal yang biasa rutin," ungkap Bachtiar di Mabes Polri.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang diberikan bagi pejabat Polri aktif dalam rangka menyikapi situasi yang saat ini terjadi.

Namun ia mengakui ada masukan yang ingin diberikan pada pertemuan kali ini. Utamanya terkait peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi.

"Betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada polisi, tentu akan dilakukan langkah yang konkret, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya ini dapat dijalankan oleh Polri," katanya.

Sebelumnya juga pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia dipanggil ke di Istana Negara, Jumat (14/10) kemarin. Mereka mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Dalam arahannya, Jokowi menyinggung kasus Ferdy Sambo yang membuat indeks kepercayaan masyarakat yang turun, gaya hidup polisi hingga penegakan hukum, utamanya terkait judi online dan narkoba.