Partai Republik di DPR AS memblokir resolusi dalam pemungutan suara yang berakhir seri pada hari Kamis untuk membatasi kekuasaan eksekutif dalam perang di Venezuela, sebuah keputusan yang nyaris gagal bagi Presiden Trump dan konferensi Partai Republik yang sebagian besar telah menghindari kritik terhadapnya.
Resolusi tersebut gagal dengan suara 215 berbanding 215, kurang dari mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk pengesahan. Resolusi tersebut mengarahkan AS untuk menarik semua kehadiran militer dari Venezuela, yang mengharuskan presiden untuk meminta persetujuan Kongres untuk memerintahkan tindakan tersebut.
Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan militer AS telah menyelesaikan misinya di Venezuela dengan "Operasi Absolute Resolve," invasi AS pada 3 Januari dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya.
"'Operasi Absolute Resolve' adalah tindakan penegakan hukum untuk membawa Nicolás Maduro, seorang teroris narkoba yang didakwa dengan hadiah $50 juta, ke pengadilan," kata Mast, R-Fla., di ruang sidang DPR, menggemakan ungkapan yang sudah biasa di Partai Republik. "Dan Presiden Trump menyelesaikan pekerjaan itu."
Pada akhirnya, resolusi kekuasaan perang yang dipimpin oleh Anggota DPR Jim McGovern, D-Mass., mendapat dukungan dari semua Demokrat dan dua Republikan, Anggota DPR Thomas Massie, R-Ky., dan Don Bacon, R-Neb. Para pendukung berpendapat Kongres harus memiliki suara sebelum AS mengirim pasukan militer tambahan ke Venezuela.
"Saya kira kesimpulan terbaik yang bisa kita dapatkan dari mayoritas saat ini adalah bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat bagi Kongres untuk menggunakan kekuasaan perangnya. Entah terlalu cepat atau terlalu lambat," kata McGovern. "Yah, saya rasa belum terlalu lambat karena kita masih berurusan dengan konsekuensi dari serangan militer yang tidak sah dan melanggar hukum ini."
Peningkatan aksi militer Trump yang menargetkan Venezuela telah menimbulkan keresahan luas dari kedua partai di Kongres, dengan beberapa anggota Partai Republik mengungkapkan kekhawatiran mereka secara tertutup. Banyak yang mengeluh bahwa mereka terkejut, pemerintah belum memberikan cukup informasi tentang misi tersebut, dan rencana ke depan masih belum jelas.
Namun, Massie bukanlah salah satu dari mereka.
"Kesetiaan kita haruslah kepada Konstitusi dan bukan kepada partai mana pun," demikian argumen Massie di ruang sidang DPR menjelang pemungutan suara. "Jika negara kita menginginkan perang, maka Kongres harus memberikan suara untuk itu. Kita adalah suara rakyat."
Menteri Negara Luar Negeri Qatar Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, dan Menteri Negara Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab Khalifa bin Shaheen Al Marar saat pertemuan para menteri luar negeri dari negara-negara Muslim untuk membahas rencana perdamaian Gaza, di Istanbul pada 3 November 2025. Foto oleh AFP
Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Yordania, UEA, Turki, dan Pakistan telah menerima undangan untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" Presiden AS Donald Trump, kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam pernyataan bersama yang juga mencakup Uni Emirat Arab.
Pernyataan itu menambahkan bahwa setiap negara akan menandatangani dokumen aksesi.
Kuwait juga telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, kata kementerian luar negerinya.
Trump telah mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dengan inisiatifnya yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik global, meskipun para diplomat mengatakan langkah tersebut dapat merugikan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun Arab Saudi mengatakan bahwa kelompok negara-negara mayoritas Muslim - Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Qatar - mendukung tujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen di Gaza, mendukung rekonstruksi, dan memajukan apa yang mereka sebut sebagai "perdamaian yang adil dan abadi".
Di Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Putin telah menerima undangannya untuk bergabung. "Dia diundang, dia telah menerima. Banyak orang telah menerima," kata Trump.
Putin merespons dengan cepat, mengatakan undangan tersebut sedang dipertimbangkan, lapor Reuters. Dia mengatakan Rusia siap menyediakan $1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan dan bahwa dia memandang dewan tersebut terutama relevan dengan Timur Tengah.
Tidak jelas berapa banyak negara yang telah diundang untuk bergabung dengan badan baru Trump - Kanada dan Inggris termasuk di antaranya, tetapi belum memberikan tanggapan publik. UEA, Bahrain, Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, Maroko, dan Vietnam telah mendaftar.
Pada hari Rabu, Vatikan juga mengkonfirmasi bahwa Paus Leo telah menerima undangan. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, mengatakan
Namun Perdana Menteri Slovenia Robert Golob mengatakan bahwa ia menolak undangan tersebut karena badan itu "secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas".
Sebuah dokumen yang bocor menyatakan bahwa piagam Dewan Perdamaian akan mulai berlaku setelah tiga negara secara resmi setuju untuk terikat olehnya, dengan negara-negara anggota diberikan masa jabatan tiga tahun yang dapat diperpanjang dan kursi tetap tersedia bagi mereka yang menyumbang $1 miliar (£740 juta), demikian disebutkan.
Piagam tersebut menyatakan badan tersebut sebagai organisasi internasional yang diberi mandat untuk melaksanakan fungsi pembangunan perdamaian berdasarkan hukum internasional, dengan Trump menjabat sebagai ketua - dan secara terpisah sebagai perwakilan AS - dan memegang wewenang untuk menunjuk anggota dewan eksekutif dan membuat atau membubarkan badan-badan bawahan.
Jumat lalu, Gedung Putih menunjuk tujuh anggota Dewan Eksekutif pendiri, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Cuplikan layar ini yang dirilis pada 20 Januari 2026, dari akun X Komando Selatan AS menunjukkan kapal motor Sagitta di Karibia [AFP]
"Pagi ini, pasukan militer AS, dalam mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri, menangkap Kapal Motor Sagitta tanpa insiden. Penangkapan kapal tanker lain yang beroperasi menentang karantina yang ditetapkan Presiden Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia menunjukkan tekad kami untuk memastikan bahwa satu-satunya minyak yang meninggalkan Venezuela adalah minyak yang dikoordinasikan dengan benar dan sah," kata komando tersebut pada X.
Menurut basis data, kapal tanker tersebut mengibarkan bendera Liberia dan termasuk dalam daftar sanksi AS terhadap Rusia.
Militer AS mengatakan telah menyita kapal tanker minyak lain yang terkait dengan Venezuela pada hari Selasa, di Laut Karibia.
Laporan ini menandai penangkapan ketujuh sejak dimulainya kampanye Donald Trump selama sebulan untuk mengendalikan aliran minyak Venezuela.
Komando Selatan militer AS, yang mengawasi hampir selusin kapal perang dan ribuan pasukan di Karibia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangkap Kapal Motor Sagitta "tanpa insiden".
"Penangkapan kapal tanker lain yang beroperasi menentang karantina yang ditetapkan Presiden Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia menunjukkan tekad kami untuk memastikan bahwa satu-satunya minyak yang meninggalkan Venezuela adalah minyak yang dikoordinasikan dengan benar dan sah," kata pernyataan itu.
Presiden AS telah memfokuskan kebijakan luar negerinya di Amerika Latin pada Venezuela, awalnya bertujuan untuk menggulingkan presiden Venezuela Nicolás Maduro dari kekuasaan. Setelah gagal menemukan solusi diplomatik, Trump memerintahkan pasukan AS untuk terbang ke negara itu untuk menangkap Maduro dan istrinya dalam serangan mendadak pada malam hari tanggal 3 Januari, membawa mereka ke New York untuk menghadapi tuduhan kriminal dan menahan mereka di sana.
Trump mengatakan AS berencana untuk mengendalikan sumber daya minyak Venezuela tanpa batas waktu karena berupaya membangun kembali industri minyak negara yang bobrok dalam rencana senilai $100 miliar yang menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari para aktivis lingkungan dan raksasa minyak AS.
Kapal-kapal yang dicegat sebelumnya berada di bawah sanksi AS atau merupakan bagian dari "armada bayangan" kapal yang menyamarkan asal-usulnya untuk mengangkut minyak dari produsen utama yang dikenai sanksi – Iran, Rusia, atau Venezuela.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta, hari Jumat, 19/12/2025.(Kompas.com/Dian Erika)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menginstruksikan penerapan WFH (Work From Home) bagi pegawai dan belajar dari rumah bagi pelajar apabila Jakarta diguyur hujan lebat.
Pramono mengatakan, bahwa kebijakan itu telah disiapkan sebagai antisipasi saat DKI Jakarta diterjang curah hujan yang tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas dan mobilitas warga.
“Kalau kemudian ada indikasi seperti itu (hujan lebat, red) dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan Work From Home, terutama untuk anak-anak didik kita (para pelajar),” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 21/01/2026.
Beliau mencontohkan hujan lebat yang melanda Jakarta pada hari Sabtu, 17/01/2026, dan hari Minggu. 18/01/2026.
Menurut beliau, saat itu kebijakan WFH tidak diperlukan karena bertepatan dengan libur panjang.
Namun demikian, Pramono tetap berharap kondisi cuaca di Jakarta stabil sehingga tidak perlu diberlakukan WFH dan belajar dari rumah.
“Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu-Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang. Sehingga tidak memerlukan work from home,” ungkap Pramono.
Selain itu, Pramono juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat hujan melanda Jakarta. Imbauan tersebut bertujuan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi ketika kondisi cuaca ekstrem.
Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi justru memperparah kepadatan lalu lintas saat hujan. Sebaliknya, pemanfaatan transportasi umum dinilai mampu mengurangi beban jalan secara signifikan.
“Kalau dengan naik transportasi umum pasti kemacetan di Jakarta juga turun secara signifikan,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, sistem transportasi umum di Jakarta saat ini telah terintegrasi dengan cukup baik.
Berbagai moda, mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, hingga Mikrotrans, saling terkoneksi dan dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
Ia pun berharap, terutama warganya yang berada di usia produktif, dapat mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.
“Sebagai Gubernur Jakarta saya berharap bahwa dengan konektivitas Jakarta yang semakin baik, baik itu LRT, MRT, Transjakarta, Mikrotrans, dan sebagainya, harapan saya apalagi digratiskan, mereka mau dan bersedia naik transportasi umum,” kata dia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) ke-56 di Davos, Swiss, 20 Januari 2026. REUTERS/Denis Balibouse. Beli Hak Lisensi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Selasa mengatakan Eropa tidak akan menyerah kepada para pengganggu atau diintimidasi, dalam kritik pedas terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif tinggi jika Eropa tidak mengizinkannya mengambil alih Greenland.
Sementara para pemimpin Eropa lainnya telah mencoba untuk menjaga nada yang terukur untuk mencegah perselisihan trans-Atlantik meningkat, Macron justru melancarkan serangan.
Prancis, dan Eropa, tidak akan "secara pasif menerima hukum yang terkuat," kata Macron di Forum Ekonomi Dunia di Davos, menambahkan bahwa melakukan sebaliknya akan menyebabkan "penundukan" mereka.
Sebaliknya, katanya, Eropa akan terus membela kedaulatan teritorial dan supremasi hukum, terlepas dari apa yang disebutnya sebagai pergeseran menuju dunia tanpa aturan. Itu bisa termasuk Uni Eropa yang menanggapi dengan sanksi perdagangan yang keras.
Tolak Para Penganiaya
"Kami lebih memilih rasa hormat daripada para penganiaya," kata Macron. "Dan kami lebih memilih supremasi hukum daripada kebrutalan."
Macron mengenakan kacamata hitam aviator selama pidatonya, yang menurut Istana Elysee untuk melindungi matanya karena pembuluh darah pecah.
Dia menyampaikan pidato tersebut setelah Trump mengancam tarif besar-besaran terhadap anggur dan sampanye Prancis dan memposting pesan pribadi dari Macron, pelanggaran yang tidak biasa terhadap kebijaksanaan diplomatik.
Trump telah berjanji pada hari Sabtu untuk menerapkan gelombang peningkatan tarif mulai 1 Februari pada beberapa sekutu Eropa, termasuk Prancis, sampai AS diizinkan untuk mengakuisisi Greenland, sebuah langkah yang dikecam oleh negara-negara besar Uni Eropa sebagai pemerasan.
"Akumulasi tarif baru yang tak ada habisnya" oleh Washington "pada dasarnya tidak dapat diterima," kata Macron di Davos, "terlebih lagi ketika tarif tersebut digunakan sebagai alat tawar-menawar terhadap kedaulatan teritorial".
Apa Yang Akan di Lakukan EROPA?
Para pemimpin Uni Eropa memutuskan pada akhir pekan untuk berkumpul di Brussels pada Kamis malam untuk pertemuan puncak darurat tentang Greenland.
Tarif atas barang-barang AS senilai 93 miliar euro, yang disisihkan Uni Eropa ketika Trump menyetujui kesepakatan perdagangan dengan blok tersebut musim panas lalu, dapat diberlakukan pada 6 Februari.
Macron telah mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan penggunaan pertama Instrumen Anti-Koersi, yang secara informal dikenal sebagai "bazooka perdagangan", yang dapat membatasi akses AS ke tender publik atau membatasi perdagangan jasa seperti platform teknologi. Macron mengatakan pada hari Selasa bahwa "gila" jika Uni Eropa telah melangkah sejauh itu.
Hubungan Yang Memburuk
Hubungan presiden AS dengan Eropa secara keseluruhan telah memburuk karena upayanya untuk merebut kedaulatan atas pulau Arktik dari sesama anggota NATO, Denmark, yang mengguncang industri Eropa dan mengirimkan gelombang kejut ke pasar keuangan.
Trump juga tersinggung dengan keengganan Prancis untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diusulkan, sebuah organisasi internasional baru yang akan dipimpinnya. Paris telah menyuarakan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ketika ditanya tentang sikap Macron terhadap Dewan Perdamaian, Trump mengatakan pada Senin malam: "Saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampanyenya, dan dia akan bergabung, tetapi dia tidak harus bergabung."
TRUMP Mempublikasi Postingan Pribadi
Beberapa jam kemudian, Trump mempublikasikan di akun Truth Social-nya tangkapan layar percakapan dengan Macron.
Dalam percakapan tersebut, yang menurut sumber yang dekat dengan Macron adalah otentik, Macron mengatakan kepada Trump, "Saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan di Greenland," dan menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan G7 dengan mengundang Rusia dan negara-negara lain.
Baik Trump maupun sumber Prancis tersebut tidak mengungkapkan tanggal pesan-pesan tersebut.
Tidak Ada Pertemuan TRUMP-MACRON Yang direncakan di DAVOS
Macron mengkonfirmasi bahwa ia tidak berencana untuk memperpanjang masa tinggalnya di Davos hingga Rabu, ketika Trump tiba di kota resor pegunungan Swiss tersebut.
"Saya tidak perlu mengubah jadwal saya," katanya, menambahkan bahwa sudah lama direncanakan bahwa ia akan pergi pada malam hari.
Macron, yang akan meninggalkan jabatannya pada pertengahan 2027, telah menjadi presiden Prancis sejak 2017. Hubungannya dengan Trump mengalami pasang surut sejak masa jabatan pertama Trump, dengan Macron bergantian antara sanjungan dan retorika yang lebih keras.
Para pejabat Prancis telah lama membela upaya Macron untuk terlibat langsung dengan Trump, dengan mengatakan bahwa kedua pria tersebut sering melakukan panggilan telepon dadakan dan bertukar pesan teks di luar saluran diplomatik resmi.
Orang-orang yang dekat dengan Macron mengatakan bahwa ia diincar oleh Trump karena ia membela prinsip-prinsip demokrasi.
"Dengan memimpin perlawanan, Prancis menjadi sasaran," kata Pieyre-Alexandre Langlade, seorang anggota parlemen di kubu Macron.
Prancis menginginkan G7 untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan BRICS guna melawan “fragmentasi” global yang semakin meningkat, kata Presiden Emmanuel Macron di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada hari Selasa.
Pada bulan Januari, Prancis mengambil alih kepresidenan bergilir G7.
Berbicara tentang agenda kelompok tersebut, Macron mengatakan Paris ingin memulihkan kerja sama yang efektif di dalam G7 sekaligus mengembangkan hubungan dengan dunia yang lebih luas. Salah satu tujuannya adalah “membangun jembatan dan… kerja sama dengan negara-negara berkembang, BRICS, dan G20,” katanya.
Didirikan pada tahun 2006, BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari negara-negara yang secara bersama-sama mencakup lebih dari seperempat ekonomi global dan hampir setengah dari populasi dunia. Saat ini, BRICS memiliki sepuluh anggota: Brasil, Cina, Mesir, Ethiopia, India, india, Iran, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.
“Fragmentasi dunia ini tidak akan masuk akal,” kata Macron, menambahkan bahwa sudah saatnya bagi “kekuatan-kekuatan besar” untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu menghasilkan penilaian bersama tentang ekonomi global dan “berkomitmen pada tindakan konkret.”
Awal bulan ini, Macron menyampaikan sentimen serupa dalam pidato tahunannya kepada para duta besar Prancis menjelang kunjungannya ke India pada bulan Februari, yang akan memegang jabatan presiden BRICS tahun ini. “G7 seharusnya bukan klub anti-China atau klub anti-BRICS,” katanya saat itu.
Namun, pada hari Selasa, ia mengkritik Beijing karena tidak membuka pasarnya pada tingkat yang dilakukan Uni Eropa dan karena membanjiri Eropa dengan barang-barang alih-alih investasi atau teknologi. Ia juga menyerukan Uni Eropa untuk “memperkuat instrumen pertahanan perdagangannya” dalam konteks “meningkatnya ketegangan perdagangan dan kelebihan kapasitas Asia.”
Aturan perilaku yang telah lama berlaku di panggung global telah terbalik dan digantikan oleh permainan "kekuatanlah yang menentukan kebenaran," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam konferensi pers pada hari Selasa.
Ia mencatat bahwa pergeseran dalam tatanan internasional dirasakan tidak hanya di Global Selatan dan Global Timur, tetapi juga di Barat sendiri, dengan menyebutkan krisis terbaru seputar Greenland dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok wilayah otonom Denmark tersebut.
Lavrov menyatakan bahwa situasi ini telah menjadi "kejutan" bagi Eropa Barat, karena apa yang disebut 'tatanan berbasis aturan', yang digunakan oleh Barat secara kolektif selama bertahun-tahun, kini sedang ditulis ulang oleh hanya satu negara – AS.
Ia kemudian mengomentari upaya-upaya Barat baru-baru ini untuk melawan keunggulan ekonomi China dengan sanksi dan tarif, dengan mengatakan bahwa aturan-aturan yang selama bertahun-tahun telah menjadi landasan hubungan ekonomi internasional telah "dibuang begitu saja."
“Tentu saja, AS ingin bernegosiasi, tetapi sejauh ini semua ini terjadi tanpa adanya kriteria umum yang hingga baru-baru ini menjadi landasan kerja Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia,” kata Lavrov. “Ini adalah permainan ‘kekuatanlah yang menentukan kebenaran’.”
Namun, Rusia akan melanjutkan dialognya dengan negara-negara lain atas dasar kesetaraan dan akan membela kepentingannya tanpa melanggar hak hukum siapa pun, kata menteri tersebut. Pada saat yang sama, Lavrov menekankan bahwa Moskow juga tidak akan membiarkan siapa pun untuk "mengambil kebebasan dengan hak hukum kita sendiri."
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa ancaman Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif pada sekutu, NATO, yang menentang upayanya untuk merebut atau membeli Greenland adalah "benar-benar salah".
BRUSSELS — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pada hari Senin bahwa akan "sangat salah" bagi Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif pada negara-negara Eropa yang menentang rencananya untuk mengambil alih Greenland, karena provokasi Trump terhadap perang dagang tampaknya mendorong aliansi transatlantik ke jurang yang berbahaya.
Starmer dalam konferensi pers Senin pagi yang diadakan sebagai tanggapan atas pengumuman Trump akhir pekan lalu. Dia menegaskan kembali dukungannya untuk Denmark atas klaim Trump terhadap Greenland, dengan mengatakan “ada prinsip di sini yang tidak dapat diabaikan karena hal itu menyangkut inti dari bagaimana kerja sama internasional yang stabil dan terpercaya dapat berjalan.”
"Aliansi bertahan karena dibangun atas dasar rasa hormat dan kemitraan, bukan tekanan," kata Starmer, menambahkan bahwa ia mendesak Trump dalam sebuah panggilan telepon pada hari Minggu untuk menemukan solusi yang "berakar pada kemitraan, fakta, dan saling menghormati".
"Kami akan menjaga dialog tetap terbuka. Kami akan membela hukum internasional dan kami akan menggunakan kekuatan penuh pemerintah di dalam dan luar negeri, untuk melindungi keamanan, standar hidup, dan masa depan rakyat Inggris."
"Kami telah bekerja sangat erat dengan Amerika Serikat, dan kami tidak boleh melupakan kepentingan nasional kami dalam hal itu," tambahnya.
Perdana menteri mengakui bahwa ini adalah situasi yang "serius", tetapi mengatakan bahwa hal itu tidak akan mendorongnya untuk "memilih antara AS dan Eropa", karena ia berjalan di atas tali yang semakin goyah di antara dua sekutu terdekat Inggris.
Wakil Kanselir Jerman pada hari Senin mengatakan Eropa sedang mempersiapkan tindakan balasan terhadap "pemerasan" Trump.
Starmer mengatakan ada "kesatuan dan koordinasi yang tepat" dalam tanggapan dari Inggris dan Uni Eropa, tetapi Inggris belum "pada tahap" memikirkan untuk memberlakukan tarif balasan.
