Video Yang Diduga Menampilkan Momen Ledakan Bom Pinggir Jalan Idlib di Suriah di Media Sosial
Sebuah ledakan meledak di jalan raya di wilayah Idlib Suriah pada hari sebelumnya yang melukai tentara dari konvoi militer Turki, membuat beberapa orang dalam kondisi kritis.
Rekaman udara, yang diduga menunjukkan momen ledakan bom pinggir jalan di wilayah Idlib di Suriah, telah dibagikan di Twitter. Dalam video tersebut, asap asap putih dan hitam yang disebabkan oleh ledakan terlihat naik ke langit dari apa yang tampaknya merupakan gudang yang terletak di pinggir jalan.
Kendaraan yang ditargetkan terlihat menepi di dekatnya sebelum diselimuti oleh awan asap. Kamera juga fokus pada orang-orang dari sisi lain jalan yang bergegas menuju jalan raya untuk melihat apa yang terjadi.
بتوثيق طائرة الاستطلاع لحظة انفجار حصل في احد المنازل او مستودع قرب طريق m4 غرب ادلب اثناء تواجد آليات وجنود أتراك ما أدى لاصابات في صفوف العناصر. pic.twitter.com/BXjYvMtoUt
— انس المعراوي Anas ALmaarawi (@anasanas84) May 27, 2020
Bom pinggir jalan di Idlib Suriah tersebut menurut laporan, telah melukai tentara Turki.
Sebuah bom pinggir jalan meledak di wilayah barat laut Suriah Idlib ketika konvoi militer Turki lewat, kantor berita Demiroren melaporkan pada hari Rabu.
Dikatakan tentara terluka dalam ledakan di jalan raya M4 dan beberapa dalam kondisi kritis.
Perhimpunan Sadulur Salembur Bagikan Uang Elektronik
Perhimpunan Sadulur Salembur Kota Bogor menyalurkan santunan kepada 300 anak yatim berupa uang elektronik TopCash.
Perhimpunan Sadulur Salembur Kota Bogor kembali membantu masyarakat Kota Bogor khususnya warga yang membutuhkan. Kali ini, kegiatan yang diketuai oleh Toto Suprianto, menyalurkan santunan kepada 300 anak yatim berupa uang elektronik TopCash. Sebagian besar uang elektronik diberikan kepada anak-anak.
Toto menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perhimpunan Sadulur Salembur kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Mereka dapat membelanjakan untuk kebutuhan sekolah maupun sehari-hari di toko ritel yang telah bekerjasama.
Sebab, menurut Toto, ketahanan pangan, pasca lebaran merupakan titik fokus dalam agenda kerja Perhimpunan Sadulur Salembur : “Kemenangan idul Fitri harus terus dirasakan oleh masyarakat. Kami berharap, dengan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga pasca lebaran,”
Kegiatan yang dilakukan di saung Dulur Salembur, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.
Pria yang akrab disapa ASB ini mendukung gerakan yang sangat baik dan mengandung unsur edukasi ini kepada anak-anak agar mengetahui uang elektronik.
Menurutnya, saat ini perkembangan teknologi semakin maju dan sudah masuk pada era industri 4.0, sehingga uang elektronik sudah lumrah dimanfaatkan masyarakat untuk bertransaksi menggantikan uang konvensional. “Penggunaan uang elektronik semakin masif. Anak-anak ini juga harus diedukasi agar tidak gagap teknologi,” ucapnya.
Selain itu, ASB berharap kepada siapapun untuk bersama-sama membantu warga yang membutuhkan terutama disaat pandemi Covid-19. “Saya berharap semakin banyak masyarakat yang peduli dalam kondisi yang serba sulit seperti ini,” tukasnya
Perancis Melarang Penggunaan Hydroxychloroquine Untuk Pasien Covid-19
Pada hari Selasa, The French High Council for Public Health ( HCSP / Dewan Tinggi Prancis untuk Kesehatan Masyarakat ) dan Agency for the Safety of Health Products ( ANSM / Badan Keamanan Produk Kesehatan ) telah menangguhkan penggunaan hydroxychloroquine sebagai sarana untuk memerangi Covid-19 untuk perawatan pasien dan uji klinis.
Pemerintah Prancis telah membatalkan sebuah dekrit yang mengizinkan dokter rumah sakit untuk memberikan hidroksi khloroquin sebagai perawatan bagi pasien yang menderita bentuk parah virus corona.
Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghentikan uji coba obat malaria karena masalah keamanan.
Pada akhir Maret, Prancis memutuskan untuk mengizinkan penggunaan hydroxychloroquine dalam situasi tertentu, dan secara eksklusif di rumah sakit.
Penelitian yang dipublikasikan Jumat lalu di jurnal medis The Lancet, mengungkapkan bahwa ada peningkatan risiko kematian ketika obat itu digunakan untuk pasien dengan Covid-19. Publikasi mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghentikan uji klinis hydroxychloroquine pada hari Senin sebagai tindakan pencegahan.
Jumlah orang yang meninggal di Prancis akibat komplikasi terkait virus korona telah mencapai 28.530, meningkat 315 sejak angka terakhir yang dilaporkan sebelumnya pekan lalu, kata Badan Kesehatan Masyarakat Prancis (DGS).
Terakhir kali DGS merilis laporan situasi tentang jumlah kematian di Prancis adalah Kamis lalu. Laporan itu menyatakan 28.215 kematian terkait dengan Covid-19.
Menurut pembaruan, total 100.841 orang telah dirawat di rumah sakit sejak awal pandemi, dan 16.264 saat ini masih di rumah sakit, turun dari 18.468 minggu lalu, termasuk 1.555 pasien di unit perawatan intensif.
Jurnal medis Inggris The Lancet telah melaporkan bahwa pasien yang mendapatkan hydroxychloroquine mengalami peningkatan angka kematian dan detak jantung yang tidak teratur, menambah serangkaian hasil mengecewakan lainnya untuk obat tersebut sebagai cara untuk mengobati Covid-19.
Presiden A.S. Donald Trump dan yang lain telah mendorong hydroxychloroquine dalam beberapa bulan terakhir sebagai kemungkinan pengobatan virus corona.
Belum ada vaksin atau pengobatan yang disetujui untuk mengobati Covid-19, yang telah menewaskan lebih dari 350.000 orang di seluruh dunia.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai pembuatan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sangat sulit dan banyak dikeluhkan. Bahkan, server online untuk mengurus surat tersebut sempat mengalami gangguan.
"SIKM menjadi isu. Sempat diskusi SIKM sempat susah apa enggak, saya nyoba eh susah, bagaimana prosesnya mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana punya dokumen comply tapi susah akses," tutur Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Irfansyah dalam diskusi daring yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Rabu, 27 Mei 2020.
Sebelumnya, persyaratan SIKM untuk warga yang bepergian dari dan ke DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.
Dalam Pergub tersebut disebutkan SIKM diperuntukkan bagi pemilik KTP non-Jabodetabek yang ingin keluar masuk Jakarta. Sementara bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian hanya di dalam area Jabodetabek.
Pengajuan SIKM dapat dilakukan secara mandiri dengan menyertakan sejumlah persyaratan lewat sistem dalam jaringan (daring) melalui tautan https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta.
Beberapa persyaratannya antara lain surat keterangan dari kelurahan/desa asal, surat pernyataan sehat bermaterai, dan surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang).
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada Senin (25/5) lalu, sebanyak 200 ribu orang membuka situs untuk mengurus SIKM.
Melihat pelaksanaan di lapangan yang masih terkendala, Sigit menyebut pengurusan SIKM akan dipermudah dari yang sebelumnya diurus masing-masing orang menjadi diurus berkelompok. Misalnya, satu rombongan kantor.
"Ini unik tiap person kalau di mobil ada lima ya lima SIKM. New normal mungkin SIKM gelondongan," ucapnya.
Ketentuan surat tugas bagi perjalanan dinas dan bisnis, kata dia, juga bisa dilonggarkan agar tiap orang tak perlu mengurusnya sendiri-sendiri saat pergi berombongan.
"Ke depan, juga nanti kita coba supaya kalau perusahaan urusnya bisa rombongan," lanjut Sigit.
Presiden China Xi Jinping Memberi Tahu Militer China Untuk Bersiap Menghadapi Perang
Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Le Kiqiang tiba untuk sidang pleno Kongres Rakyat Nasional di Beijing pada 25 Mei. Kemudian, Xi Jinping meminta militer Tiongkok untuk bersiap menghadapi perang. (Foto: AP/PTI)
Meskipun tidak biasa kedengarannya, Presiden Cina Xi Jinping telah meminta Tentara Pembebasan Rakyat (PLA / People's Liberation Army ) untuk mempersiapkan perang meskipun ancaman Covid-19 belum jelas berakhir.
Xi Jinping, seperti dikutip kantor berita pemerintah Xinhua, mengatakan : "Sangat penting untuk mengeksplorasi cara-cara pelatihan dan persiapan perang karena upaya pengendalian epidemi telah dinormalisasi."
"Penting untuk meningkatkan persiapan untuk pertempuran bersenjata, untuk secara fleksibel melaksanakan pelatihan militer tempur yang sebenarnya, dan untuk meningkatkan kemampuan militer kita untuk melakukan misi militer," kata Xi Jinping di sela-sela duduk selama seminggu dari Kongres Rakyat Nasional (NPC / National People's Congress), parlemen nasional China.
Ini mengikuti keputusan untuk meningkatkan anggaran militer Cina sebesar $ 178 miliar atau 6,6 persen - dari alokasi tahun lalu.
Arah Xi Jinping agar militer China siap berperang telah datang pada saat ketegangan meningkat antara India dan Cina di sektor-sektor Ladakh dan Sikkim, dan juga di tri-persimpangan Lipulekh dengan Nepal.
Cina dipahami telah memainkan peran dalam pernyataan baru-baru ini oleh Nepal atas wilayah Lipulekh, Kalapani dan Lipiyadhura di distrik Pithoragarh di Uttarakhand.
Situasi di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC) di Ladakh tegang. Prajurit India dan Cina terkunci dalam pertandingan bola mata di Lembah Galwan, Pangong Tso, Demchok dan Daulat Beg Oldie.
Ketegangan dimulai pada 5 Mei, ketika sekitar 250 tentara dari pihak India dan Cina terlibat dalam pertempuran. Lebih dari dua hari, sekitar 100 tentara dari kedua belah pihak menerima luka-luka.
Laporan juga menyatakan bahwa Tiongkok telah "menahan" beberapa tentara India selama beberapa jam. Kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan diri setelah pertemuan antara komandan setempat.
Cina telah menentang pembangunan India di pihaknya dari LAC, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian untuk mempertahankan status quo di wilayah tersebut sampai masalah batas diselesaikan. Cina mengklaim sebagian Ladakh sebagai wilayahnya sendiri. Ia menduduki Aksai Chin selama perang 1962 dan menolak untuk mengosongkannya sejak itu.
Cina telah memposisikan secara agresif sejak Ladakh diberikan status Wilayah Serikat pada tahun 2019 setelah reorganisasi Jammu dan Kashmir.
India sedang melakukan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur di desa-desa dekat LAC sebagai pekerjaan pembangunan dan juga untuk meningkatkan posisi strategisnya. Cina telah membangun infrastruktur berat di sisi lain LAC.
Saat ini, kedua belah pihak meningkatkan kehadiran mereka di Ladakh dalam apa yang tampak seperti ulangan Doklam pada tahun 2017 di sebuah persimpangan dengan Bhutan. Doklam telah melihat pesan yang dikirim setelah pertemuan antara Xi Jinping dan Perdana Menteri Narendra Modi kepada militer kedua negara dari kepemimpinan mereka untuk mengambil semua upaya untuk menghindari konfrontasi.
Di Sikkim, pasukan Cina terlibat perkelahian fisik dengan tentara India di dekat celah Naku La. Ini terjadi pada 9 Mei, empat hari setelah pertemuan di Ladakh. Sekitar 150 tentara Tiongkok dan India terlibat dalam pertempuran itu, menyebabkan 10 tentara terluka di kedua sisi.
Pada tri-persimpangan Lipulekh, India kemungkinan akan meningkatkan kehadiran militernya untuk mengamankan kepentingannya jika Cina berubah agresif secara langsung atau dengan menghadap Nepal. ITBP (Polisi Perbatasan Indo-Tibet) telah menjaga wilayah Kalapani dan Lipulekh.
China juga telah memprotes dua anggota parlemen dari BJP yang berkuasa mengirim pesan ucapan selamat kepada Tsai Ing-wen, yang baru-baru ini memenangkan masa jabatan keduanya sebagai presiden Taiwan. China tidak mengakui Taiwan, menekankan pada kebijakan One-China. Tujuannya adalah menyatukan Taiwan dengan Cina, bahkan jika perlu dengan kekerasan.
Taiwan, di sisi lain, telah memilih pemimpin pro-kemerdekaan Tsai untuk kedua kalinya berturut-turut. Di bawah Tsai, Taiwan telah berfokus pada memperkuat pertahanannya terhadap orang-orang yang diduga sebagai agresi Cina.
Untuk meningkatkan kesiapan militernya, Taiwan melakukan uji coba ambisius terhadap rudal di tengah pecahnya Covid-19 pada bulan April. Rudal itu, ketika dikembangkan, dapat mengenai sasaran jauh di dalam Tiongkok.
Di bawah Tsai, Taiwan telah mencapai kesepakatan pertahanan dengan AS, membeli jet tempur F-16 senilai $ 8 miliar dan juga lebih dari $ 2 miliar pakta untuk rudal untuk pasukan dan angkatan lautnya.
Ada laporan bahwa Tiongkok sedang bersiap untuk secara paksa menduduki pulau-pulau Taiwan di Laut Cina Selatan, yang diklaim Beijing di wilayah perairannya yang berdaulat. Sebuah video simulasi yang dirilis oleh Tiongkok baru-baru ini meningkatkan spekulasi bahwa mereka berencana untuk merebut pulau-pulau Taiwan. Cina telah merencanakan latihan angkatan laut besar-besaran di perairan laut terdekat dalam beberapa bulan mendatang.
Cina telah agresif bersama LAC di Ladakh yang mengarah ke pertempuran langsung dengan pasukan India. (Foto: File AFP)
AS telah berdiri dengan Taiwan dengan kokoh. Itu terbang di hadapan pernyataan Cina bahwa tidak ada negara yang harus terlibat secara diplomatik atau militer dengan negara kepulauan itu. Hubungan AS-Cina adalah yang terendah pada tahun-tahun di bawah Presiden Donald Trump.
Kebijakan Trump telah menyebabkan perang dagang AS-Cina yang intens sejak 2018. Penolakan AS untuk mengakui klaim Cina atas Laut Cina Selatan dan Timur telah mendorong Cina untuk mengklaim bahwa ia menghadapi ancaman keamanan dari rezim Trump.
Perang kata-kata atas wabah Covid-19 semakin memperburuk ketegangan antara AS dan Cina. Trump secara terbuka menuduh Cina menyebarkan pandemi ke seluruh dunia, dan merasa itu harus dimintai pertanggungjawaban. Trump melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak merasa ingin berbicara dengan Xi Jinping, dan bahkan menyodok Cina atas protes pro-demokrasi di Hong Kong.
Pembom angkatan udara AS telah melakukan sekitar 40 serangan mendadak di Laut Cina Selatan dan Timur tahun ini. Mereka hanya menjalankan sekitar selusin penerbangan hingga 2019. Angkatan Laut AS telah melakukan apa yang disebutnya "operasi navigasi bebas" empat kali di dua lautan, menarik reaksi marah dari China.
China mengatakan pihaknya menghadapi ancaman keamanan nyata dari negara-negara yang melakukan aksi sepihak untuk menantang kepentingan kedaulatannya. Ini adalah argumen yang sama yang digunakan Cina melawan India dan AS untuk membenarkan pernyataannya atas klaim teritorial yang diperebutkan.
Terhadap latar belakang ini, Xi Jinping telah meninggalkan banyak dugaan niat sebenarnya di balik membuat publik melalui kantor berita yang dikelola pemerintah pesannya kepada militer Cina untuk siap tempur. Apakah Cina benar-benar menginginkan perang? Jika demikian, terhadap siapa? Dan, mengapa dalam bayangan pandemi Covid-19?.
Aktivis mengatakan demonstrasi mereka, yang telah dihadiri jutaan orang, adalah satu-satunya cara untuk menyuarakan oposisi di kota tanpa pemilihan bebas sepenuhnya.
Pekan lalu Beijing mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing.
Hukum itu, yang belum diterbitkan secara penuh, akan mem-bypass legislatif dan dibuat langsung oleh Beijing.
Satu tindakan yang diumumkan termasuk rencana untuk mengizinkan agen keamanan dan polisi rahasia China membuka toko di Hong Kong untuk pertama kalinya.
Langkah ini telah mengkhawatirkan investor dan beberapa pemerintah barat, dengan pasar saham menderita penurunan terbesar dalam lima tahun pekan lalu
Pemerintah Jepang sangat prihatin dengan situasi di Hong Kong, kata Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada konferensi pers reguler.
Polisi anti huru hara Hong Kong menembakkan pelet merica untuk membubarkan pengunjuk rasa di jantung pusat keuangan global pada hari Rabu, ketika undang-undang keamanan nasional baru yang diusulkan oleh Beijing menghidupkan kembali demonstrasi anti-pemerintah.
Menurut polisi, setidaknya 180 orang ditangkap di Causeway Bay dan distrik Tengah kota karena dituduh berpartisipasi dalam pertemuan tanpa izin.
— 民權觀察 Civil Rights Observer (@HK_CRO) May 27, 2020
Polisi juga mengepung Dewan Legislatif di mana sebuah RUU dijadwalkan untuk diperdebatkan yang akan mengkriminalisasi penghinaan terhadap lagu China, di tengah meningkatnya ketegangan atas ancaman yang dirasakan terhadap kebebasan kota semi-otonom.
RUU itu juga mensyaratkan bahwa lagu kebangsaan harus diajarkan di sekolah dan dinyanyikan oleh organisasi.
Wilayah Cina semi-otonom juga cemas atas rencana China untuk memberlakukan undang-undang "keamanan nasional" pada hari Kamis.
Dewan Legislatif, yang dikenal sebagai Legco, memulai sesi pada pukul 11:00 (03:00 GMT). Sesi ditunda untuk makan siang sebelum dilanjutkan pukul 2 siang (06:00 GMT) lalu.
Polisi Hong Kong terlihat mengumpulkan puluhan pengunjuk rasa di daerah Causeway Bay di kota itu.
Gambar yang diposting di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa sedang diperintahkan di tanah, ketika petugas mengawasi mereka.
Polisi juga terlihat menembaki pengunjuk rasa di tanah di distrik Tengah.
Beberapa pemrotes muda yang mengenakan topeng dan hancuff terlihat diarak oleh polisi di Hong Kong.
Anggota media tidak dapat bergerak lebih dekat dengan para demonstran, karena mereka ditahan oleh polisi.
Langkah itu telah mendorong Presiden AS Donald Trump untuk memperingatkan bahwa Hong Kong mungkin kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan global jika kebebasan kota dan kemerdekaan yudisial yang dibanggakan dihilangkan.
Protes hari Rabu dipicu oleh debat tentang undang-undang baru yang akan mengkriminalisasi penghinaan terhadap lagu kebangsaan hingga tiga tahun penjara, kata para aktivis langkah terbaru mengikis kebebasan di kota.
Polisi mengepung badan legislatif kota itu dengan penghalang berisi air dan melakukan operasi pemberhentian yang luas dalam upaya untuk menghalangi pertemuan massa.
"Ini seperti jam malam de facto sekarang," Nathan Law, seorang advokat pro-demokrasi terkemuka kepada AFP. "Saya pikir pemerintah harus mengerti mengapa orang benar-benar marah."
"Anda dapat melihat ada polisi di setiap sudut, itu seperti darurat militer yang berlaku," tambah seorang wanita, yang memberi julukannya Bean, setelah dia digeledah.
Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka "menghormati hak warga untuk mengekspresikan pandangan mereka secara damai, tetapi itu harus dilakukan secara hukum", dan menambahkan kerumunan menghalangi jalan.
Pertemuan publik lebih dari delapan orang saat ini dilarang di bawah langkah-langkah anti-coronavirus darurat, meskipun kota telah menghentikan wabahnya.
Permintaan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengadakan protes telah ditolak selama berbulan-bulan oleh pihak berwenang mengutip pandemi dan kerusuhan tahun lalu.
Di bawah model "satu negara, dua sistem" yang disepakati sebelum kembalinya kota dari Inggris ke China, Hong Kong seharusnya dijamin kebebasan tertentu sampai 2047 yang ditolak untuk mereka yang berada di daratan.
Kesepakatan itu memicu kenaikan kota sebagai pusat keuangan kelas dunia dan memberi perusahaan Cina saluran penting untuk meningkatkan modal.
Tetapi dalam beberapa tahun terakhir kerusuhan politik telah melanda kota, sesuatu yang penguasa komunis Beijing bertekad untuk berakhir.
Legislatif itu diblokade dan kemudian dihancurkan oleh para demonstran selama protes tahun lalu ketika para pejabat berusaha mempercepat rancangan undang-undang yang akhirnya dihapus yang memungkinkan ekstradisi ke daratan otoriter.
Polisi mengatakan petugas menemukan beberapa bom Molotov serta barang-barang "ilegal" lainnya seperti masker gas, palu dan tang selama operasi singgah dan pencarian hari Rabu.
Pemerintah pro-Beijing Hong Kong telah berjanji untuk mengesahkan hukum lagu kebangsaan sesegera mungkin.
"Sebagai warga Hong Kong, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati lagu kebangsaan," Matthew Cheung, wakil pemimpin de facto Hong Kong, mengatakan kepada wartawan sebelum debat dimulai.
Beijing telah geram oleh warga Hong Kong - terutama penggemar sepak bola - mencemooh lagu kebangsaan untuk menandakan ketidakpuasan terhadap Cina.
Oposisi pro-demokrasi kota itu mengatakan RUU itu adalah upaya baru untuk mengkriminalkan perbedaan pendapat.
Perkelahian telah terjadi antara anggota parlemen saingan atas undang-undang.
Politisi pro-demokrasi dicegah untuk tidak memegang mayoritas di legislatif, hanya beberapa yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Rabu menandai pembacaan kedua RUU tersebut dan debat diatur untuk berlanjut ke minggu depan ketika kemungkinan akan disetujui dan menjadi hukum.
Beijing menggambarkan protes demokrasi Hong Kong sebagai rencana yang didukung asing untuk menggoyahkan ibu pertiwi.
Aktivis mengatakan demonstrasi mereka, yang telah dihadiri jutaan orang, adalah satu-satunya cara untuk menyuarakan oposisi di kota tanpa pemilihan bebas sepenuhnya.
Pekan lalu Beijing mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing.
Hukum itu, yang belum diterbitkan secara penuh, akan mem-bypass legislatif dan dibuat langsung oleh Beijing.
Satu tindakan yang diumumkan termasuk rencana untuk mengizinkan agen keamanan dan polisi rahasia China membuka toko di Hong Kong untuk pertama kalinya.
Langkah ini telah mengkhawatirkan investor dan beberapa pemerintah barat, dengan pasar saham menderita penurunan terbesar dalam lima tahun pekan lalu
Pelaksanaannya akan diawasi dengan ketat oleh aparat keamanan dari TNI dan Polri
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menyebutkan, pendisiplinan protokol kesehatan yang akan digelar oleh TNI dan Polri dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru (new normal) mengutamakan pendekatan persuasif.
"Pendisiplinan protokol kesehatan mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif," kata Kapuspen TNI ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota itu tidak melalui pendekatan kekerasan seperti di India.
"Kita juga ingin melakukan edukasi kepada masyarakat," ujar Sisriadi.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mendukung pelibatan TNI dan Polri untuk menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di tengah pandemik COVID-19.
"Ya malah bagus. Semestinya sedari awal hal semacam ini diterapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kedisplinan akan semakin terjamin. Asal aparat yang dikerahkan juga benar-benar menjalankan tugasnya, sehingga tujuan dan target yang dicapai bisa terwujud," kata Willy.
Selain itu, kata dia, pendisiplinan protokol kesehatan merupakan langkah yang tepat dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru.
"Itu artinya kehidupan normal yang akan diwujudkan tidak asal saja melainkan ada pengondisiannya terlebih dahulu," ujarnya pula.
Pendekatan yang dilakukan oleh TNI/Polri dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan juga harus persuasif.
"Secara sosiokultural, orang kita berbeda dengan di sana. Jadi tidak perlu keras juga. Yang paling penting adalah segala panduan dan aturan yang ada tegas dilaksanakan. Tegas itu tidak berarti keras. Tegas itu artinya konsekuen atas apa yang telah ditetapkan. A ya A; B ya B. Jika pun ada permakluman, itu juga tetap didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan," ujar Willy.
Sebanyak 340 ribu pasukan TNI dan Polri dikerahkan untuk mendorong pelaksanaan "normal baru" (new normal) di tempat-tempat umum, agar masyarakat tetap dapat melaksanakan aktivitas ekonomi tapi tidak terkena COVID-19.
"Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua masyarakat tetap beraktivitas, tapi tetap aman dari COVID-19. Karena itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisplinan protokol kesehatan tersebut mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut R0 bisa turun sampai 0,7 sampai bawah lagi yang lebih bagus," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, hari Selasa, 26 Mei 2020.
TNI dan Polri akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru (new normal).
"Objek pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan di berbagai sektor, seperti sarana transportasi massal, pasar, mal, tempat pariwisata dan lain sebagainya yang berada di 1.800 titik objek," kata Panglima TNI.
Nantinya, lanjut dia, TNI, Polri dan pemerintah daerah akan melakukan kerja sama termasuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan.
"Diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, agar masyarakat dapat beraktivitas namun tetap aman dari COVID-19," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini pula.
Hadi menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penerapan pendisiplinan protokol kesehatan.
Pertama, seluruh masyarakat harus selalu memakai masker. Kedua, masyarakat dalam kegiatan harus menjaga jarak aman, sehingga nantinya akan disiapkan alat pencuci tangan.
Selain itu, kata Hadi, akan dilakukan pembatasan-pembatasan di beberapa tempat seperti mal yang kapasitasnya, misalnya, seribu diatur menjadi 500 dan rumah makan yang kapasitasnya, misalnya, 500 orang menjadi 200 orang.
"Pelaksanaannya akan diawasi dengan ketat oleh aparat keamanan dari TNI dan Polri," ujar Panglima TNI menegaskan.
Cara China Tes Masal 6.5 Juta Penduduk Wuhan Dalam 9 Hari
Tes massal virus corona di Wuhan, China. (AP)
Pemerintah Kota Wuhan, China, dilaporkan telah melakukan tes virus corona ke lebih dari 6,5 juta warga hanya dalam waktu sembilan hari dan tanpa dipungut biaya.
Langkah ambisius itu dilakukan pemerintah Wuhan demi mencegah gelombang kedua penularan corona di kota yang menjadi tempat virus pertama kali terdeteksi dan menyebar ke seluruh dunia.
Pemeriksaan massal ini dilakukan pemerintah kota setelah menemukan enam kasus virus corona lokal baru pada awal Mei lalu.
Berdasarkan lembaga penyiaran pemerintah China, CCTV, pihak berwenang Wuhan berhasil mengumpulkan lebih dari sembilan juta sampel uji swab warga selama 15-23 Mei, yang berarti 80 persen dari total 11 juta penduduk kota telah menjalani pemeriksaan corona.
New York Times melaporkan ribuan petugas medis langsung menjangkau daerah-daerah padat penduduk termasuk pasar-pasar dan area konstruksi untuk memeriksa warga terutama para buruh.
Sebagian petugas medis lainnya melayani panggilan ke rumah untuk melakukan tes terhadap warga lanjut usia dan penyandang disabilitas demi memudahkan pemeriksaan.
Pihak berwenang Wuhan mengimbau seluruh warga mendaftarkan diri untuk menerima pemeriksaan demi kebaikan mereka sendiri.
Hingga hari Selasa, 26 Mei, pemerintah setempat menemukan 200 kasus baru virus corona yang sebagian besar dialami oleh pasien tanpa gejala sama sekali.
Sejak dua pekan terakhir, pemerintah Kota Wuhan terus mendorong lembaga kesehatan, rumah sakit, hingga laboratorium baik milik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kapasitas pengujian demi menunjang pemeriksaan massal dan cepat ini.
Dikutip dari CNN, sebagian besar laboratorium di ibu kota Provinsi Hubei itu kini meningkatkan kapasitas pengujian dari semula 46 ribu sampel menjadi 1,47 juta sampel dalam sehari.
Pemerintah Wuhan disebut bertekad untuk memeriksa seluruh warganya. Para petugas medis diperintahkan untuk "memeriksa setiap celah wilayah" hingga pergi langsung ke setiap pintu rumah warga untuk mengantar mereka ke pos pemeriksaan terdekat.
Salah satu distrik bahkan memperingatkan akan menurunkan peringkat kesehatan dalam kode QR setiap warga yang menolak untuk dites. Hal itu bisa berpotensi membatasi hak seseorang untuk bepergian.
Sejak April lalu, pemerintah China menerapkan kode warna untuk menentukan tingkat kesehatan setiap warga. Kode warna itu menjadi acuan seberapa sehat seseorang dan menjadi penentu siapa saja yang boleh bepergian serta mengunjungi tempat-tempat publik.
"Jika Anda tidak berpartisipasi, Anda tidak akan diizinkan masuk ke supermarket atau bank. Kode kesehatan yang berwarna hijau (sehat) Anda akan menguning, yang akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup anda," bunyi pengumuman tersebut.
Penduduk yang belum menjalani pemeriksaan didesak untuk mendaftarkan diri sampai tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, warga harus menanggung biaya pengujian di masa depan.
Sebagian warga mendukung dan berpartisipasi dalam pemeriksaan massal ini. Namun, ada juga yang malah khawatir dan menolak berpartisipasi.
Seorang warga, Herry Tu, khawatir bagaimana petugas medis menjamin keamanan setiap penduduk saat mengumpulkan banyak orang untuk diperiksa.
"Kami benar-benar menolak ini. Karena ketika Anda semula tidak terinfeksi, dengan melakukan pemeriksaan ini artinya anda mendekati ancaman tertular karena menjalin kontak (dengan banyak orang)," kata Herry.
Namun dia akhirnya menjalani pemeriksaan corona lantaran sang anak tidak dapat pergi ke sekolah jika tidak melakukan tes tersebut.
"Pada kenyataannya, pemerintah tidak melakukan ini untuk kemaslahatan warga, tapi agar dunia melihat," kata Herry.
Pemerintah Wuhan berupaya meyakinkan warga seperti Herry bahwa pos pemeriksaan corona tidak akan menjadi sumber penularan baru.
Seorang pejabat menuturkan petugas kesehatan akan memastikan setiap warga diberi waktu pemeriksaan sehingga tidak terjadi penumpukan dan kerumunan.
Selain itu, pos pemeriksaan juga berada di tempat-tempat terbuka dan luar ruangan. Warga yang mengantre untuk diperiksa harus diukur suhu badan terlebih dahulu.
Mereka juga wajib menggunakan masker dan menjaga jarak saat menunggu giliran diperiksa.
Petugas medis yang melayani pemeriksaan juga diharuskan mengganti sarung tangan atau mencuci peralatan dengan disinfektan setelah melakukan satu pemeriksaan.
