Prabowo sumbang 800 paket APD buat tenaga medis di Kabupaten Bogor
Prabowo sumbang 800 paket APD buat tenaga medis di Kabupaten Bogor
Cibinong - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui Gerakan Nasional Cinta Prabowo (GNCP) menyumbangkan 800 paket alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari Rabu, 3 Juni 2020.
Kami mewakili Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan APD sebanyak satu truk, kurang lebih 800-an set yang terdiri dari pakaian overall, google, masker, pelindung sepatu, dan lainnya," kata Ketua GNCP Aris Marsudiyanto, usai menyerahkan APD secara simbolis di Gedung DPRD Cibinong, Kabupaten Bogor.
Ia menyebutkan bahwa 800 paket APD itu terdiri dari 5.000 item, yaitu baju hazmat, kaca mata pelindung, sarung tangan hingga sepatu.
Menurutnya, APD tersebut sudah mendapatkan verifikasi dari Gugus Tugas Covid-19 beserta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga berkualitas baik serta bisa aman dan nyaman digunakan.
Aris mengatakan, ratusan paket APD yang ia serahkan melalui DPRD Kabupaten Bogor itu, untuk digunakan para tenaga medis baik di rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun puskesmas se-Kabupaten Bogor yang sedang berjuang menangani Covid-19.
Dia berharap, bantuan tersebut bermanfaat dalam percepatan penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Bogor.
"Semoga bisa semangat, aman bagi para dokter dan paramedis di Kabupaten Bogor, sehingga pandemi ini bisa selesai. Tentu itu harapan kita, pandemi ini bisa segera diatasi, segera new normal dan paramedis juga bisa aman," ujarnya pula.
Menurutnya, sumbangan berupa APD ini bukan pertama kali dilakukannya. GNCP sudah mendistribusikan bantuan yang sama ke berbagai daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menuturkan bahwa pihaknya siap membantu distribusi APD tersebut ke empat RSUD di Kabupaten Bogor. Kemudian membagikannya secara bertahap ke101 puskesmas se-Kabupaten Bogor, sesuai kebutuhan APD di puskesmas tersebut.
"Kita prioritas untuk RSUD dulu. Setelah itu, baru ke puskesmas yang memang kekurangan. Kalau masih ada, kita berikan ke yang kekurangan dulu. Lalu bertahap ke swasta-nya," ujar politisi Partai Gerindra itu pula.
Video - 'No Justice, No Peace ': Sambil Duduk Protes Terhadap Kebrutalan Polisi di Washington, DC
Ibukota AS telah disapu oleh protes keras setelah pembunuhan polisi Minneapolis Minneapolis George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika yang tidak bersenjata, selama beberapa hari sekarang, dengan Presiden Donald Trump memutuskan untuk menggunakan "aset federal tambahan" di Washington, DC dalam upaya untuk memulihkan "hukum dan ketertiban".
Orang-orang berkumpul di depan Gedung Kongres Amerika Serikat di Washington, DC pada 3 Juni untuk sebuah aksi protes menentang kebrutalan polisi, yang dijuluki "No Justice, No Peace", setelah kematian George Floyd pada saat itu. tangan petugas kepolisian Minneapolis.
Protes datang ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa "semua sumber daya federal", termasuk militer, dapat dimobilisasi sebagai cara memulihkan ketertiban di kota.
POTUS lebih lanjut "sangat merekomendasikan" bahwa setiap gubernur negara bagian mengerahkan Pengawal Nasional AS dalam jumlah yang cukup tinggi "untuk mendominasi jalan-jalan", memperingatkan bahwa jika mereka gagal melakukannya, ia akan mengerahkan aset militer AS di lokasi-lokasi tersebut.
Tujuh pemudik dan tenaga kesehatan di Probolinggo sembuh dari Covid-19
Probolinggo - Sebanyak tujuh orang pemudik dan tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah dua kali hasil swab negatif.
"Hingga hari ini merupakan tujuh orang yang disetujui COVID-19 yang merupakan kluster pemudik dan tenaga kesehatan," kata Juru Bicara Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto di Probolinggo, Rabu malam.
Dari tujuh pasien yang diperoleh terdiri dari kluster pemudik sebanyak tiga orang dari Desa Prasi di Gading yang merupakan pemudik dari Bali dan dua orang dari Desa Pakuniran di Kecamatan Pakuniran yang merupakan pemudik dari Pontianak.
Kemudian klaster tenaga kesehatan sebanyak 4 orang di berdomisili di Kelurahan Ketapang-Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Desa Jangur di Kecamatan Sumberasih, dan Desa Karanganyar di Kecamatan Paiton yang ketiganya merupakan tenaga kesehatan di RSUD Tongas.
Kemudian satu lagi tenaga kesehatan yang merupakan warga Kelurahan Wiroborang di Kecamatan Mayangan yang merupakan tenaga kesehatan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan.
"Dengan demikian warga yang sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Probolinggo mencapai 70 orang dari total 91 orang positif, sedangkan 19 orang masih dirawat dan dua orang meninggal dunia," tuturnya.
Menurutnya ketujuh orang tersebut kondisinya bagus dan sehat, namun mereka tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari dengan terus menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya.
Hasil swab ketujuh orang itu keluar pada Rabu ini melalui pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) di RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Mereka tidak punya penyakit lain karena memang dari awal mereka orang sehat dan tidak ada keluhan, sehingga statusnya orang tanpa gejala (OTG).
"Saya mengimbau kepada mereka yang sudah dinyatakan sembuh, agar jangan pernah lupa untuk mematuhi protokol kesehatan baik pada waktu melaksanakan tugas maupun saat bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo tercatat jumlah pasien COVID-19 sebanyak 91 orang.
Kalangan pengusaha menolak program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Menurut pengusaha, Tapera menambah beban perusahaan karena bukan cuma pekerja yang akan menanggung iuran kepesertaan, tapi juga pengusaha. Mengutip PP terkait, pengusaha dan pekerja patungan membayarkan iuran program Tapera masing-masing 0,5 persen dan 2,5 persen.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Harijanto mengatakan program Tapera tidak tepat diberlakukan, meski jangka waktu keikutsertaan pekerja swasta sampai tujuh tahun ke depan atau paling lambat 2027 mendatang.
"Apindo sudah menolak, setahu saya serikat pekerja juga menolak, tapi ini ada masa tujuh tahun paling lambat harus daftar," terang Harijanto kepada CNNIndonesia.com, Rabu, 3 Juni 2020.
Menurutnya, hal utama yang membuat kebijakan ini tidak tepat adalah tumpang tindih dengan program kepesertaan lain. Misalnya, iuran kepesertaan BP Jamsostek.
Selain itu, ia juga tidak melihat urgensi yang mendasar dari kebijakan ini. Menurutnya, urusan menabung untuk perumahan pekerja sejatinya bisa dilakukan dengan cara lain.
"Kami belum bahas bagaimananya, tapi sebetulnya dana untuk perumahan karyawan itu sudah bisa diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Kami juga tidak tahu pemerintah untuk apa bentuk itu," jelasnya.
"Kami belum bahas bagaimananya, tapi sebetulnya dana untuk perumahan karyawan itu sudah bisa diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Kami juga tidak tahu pemerintah untuk apa bentuk itu," jelasnya.
Di sisi lain, menurutnya, kebijakan ini hanya akan membuat negara 'membuang-buang' uang. Sebab, biaya pembentukan badan biasanya tidak sedikit.
"Karena biaya pengelolaan akan mahal, harus ada direksi, pengawas, pegawai, dan lainnya," katanya.
Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J. Supit juga menilai kebijakan ini tidak tepat. Sebab, kondisi ekonomi tengah tertekan akibat pandemi virus corona atau covid-19 dan pengusaha memiliki kewajiban iuran kepesertaan pekerja di bidang lain.
"Pengusaha ini ibarat mendaki gunung, sudah berat, belum tentu semua bisa. Seharusnya, beban kami dikurangi, bukan malah ditambah," tutur Anton.
Hal yang membuat kebijakan ini tidak tepat adalah waktu penerapan program yang dilakukan tahun ini dan implementasinya secara bertahap mulai tahun depan. Padahal, kondisi ekonomi usai pandemi corona pun diperkirakan masih cukup sulit karena harus melakukan pemulihan.
Sementara saat ini, para pengusaha masih terus berupaya agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terjadi, meski operasional tak berjalan. Tujuannya, agar tidak semakin banyak pekerja yang kesusahan di era pandemi.
"Dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi drop (jatuh) cukup besar, kebijakan ini kontra produktif. Saat ini pun kami berusaha agar jangan ada yang PHK, kalau ada, itu setelah recovery (pemulihan) pasti kami rekrut lagi," ucapnya.
Dari sisi iuran, pengusaha sejatinya juga memiliki beban iuran kepesertaan pekerja di bidang lain. Misalnya iuran peserta BPJS Kesehatan sekitar 4 persen dari tarif per bulan.
Lalu, ada juga kewajiban menanggung iuran kepesertaan BP Jamsostek, seperti untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sekitar 3,7 persen dari tarif kepesertaan. Kemudian, 2 persen dari tarif untuk program jaminan pensiun.
"Dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan saja, total yang harus kami bayar sekitar 10,24 persen sampai 11,74 persen dari total gaji yang kami bayar," ungkapnya.
Menurut catatan Anton, setidaknya rata-rata beban iuran kepesertaan pengusaha untuk BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek berkisar Rp6,7 miliar per bulan. Bahkan, ada salah satu grup usaha dengan pekerja mencapai 110 ribu orang menanggung beban iuran mencapai Rp60 miliar per bulan.
"Ada yang bayar sebulan Rp60 miliar per bulan, itu jadi setahun Rp720 miliar sendiri," jelasnya.
Tak heran, sambung dia, bila banyak pengusaha yang justru meminta pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tunda bayar iuran BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek kepada dunia usaha di tengah pandemi corona. Sebab, biayanya cukup besar dan mengganggu arus kas di tengah pandemi corona ini.
"Semua mungkin tahu apa yang paling baik, tapi yang kami lakukan semestinya adalah yang terbaik untuk saat ini. Jadi kurang bijaksana menambah kewajiban pengusaha sekarang ini ketika kami malah minta iuran BPJS ditangguhkan," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan iuran Tapera. Rencananya, kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap mulai 2021.
Tes PCR Bikin Garuda Ngeluh dan Lion Air Setop Terbang
Syarat tes PCR untuk calon penumpang pesawat dianggap memberatkan tak hanya oleh masyarakat, tapi juga perusahaan maskapai. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf).
Mahalnya biaya tes PCR untuk calon penumpang pesawat membuat sejumlah maskapai mengeluh hingga memutuskan untuk menghentikan operasional penerbangan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sebut saja, Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.
Maskapai yang tergabung dalam Lion Air Group, yakni Batik Air, Wings Air dan Lion Air akan menghentikan sementara operasional penerbangan penumpang domestik dan internasional mulai 5 Juni 2020 nanti.
Sebelumnya, maskapai sempat menghentikan sementara penerbangan penumpang hingga akhir Mei 2020 dan baru kembali terbang pada awal Juni.
Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan perseroan menilai banyak calon penumpang yang tak dapat melaksanakan perjalanan karena tidak memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen dan ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kewaspadaan pandemi virus corona.
Manajemen belum dapat memastikan kapan Lion Air Group akan kembali mengudara. "Lion Air Group harus menjaga serta memastikan kondisi kesehatan fisik dan jiwa seluruh karyawan berada dalam keadaan baik, setelah pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya," ujarnya melalui keterangan tertulis dikutip hari Rabu, 3 Juni 2020.
Namun, Lion Air Group tetap memfasilitasi calon penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket (issued ticket) dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (full refund) atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya (reschedule).
Salah satu yang sulit dilampirkan oleh calon penumpang adalah bukti tes negatif covid-19 lewat tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR). Pasalnya, biaya tes PCR menguras kantong.
Persyaratan penumpang pesawat diatur dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Buana mengatakan proses rapid test massal masih berlangsung di Gelanggang Remaja Kemayoran.
Buana juga mengatakan sudah ada hasil pemeriksaan yang reaktif namun belum dapat dipastikan jumlah pemeriksaan yang reaktif itu.
"Nanti saya infokan lebih lanjut, karena masih berlangsung pemeriksaannya," kata Buana.
Bentrokan di Paris Memprotes Rasisme dan Kekerasan Polisi Yang mematikan
Setelah protes terhadap kekerasan polisi, para demonstran membuat barikade yang terbakar di Paris. AFP/Mohammad GHANNAM
Bentrokan terjadi antara polisi dan pemrotes di Paris pada hari Selasa setelah sekitar 20.000 orang menentang larangan untuk melakukan unjuk rasa atas kematian seorang pria kulit hitam di tahanan polisi tahun 2016, yang diperkuat oleh demonstrasi AS melawan rasisme dan kekerasan polisi yang mematikan.
Para pengunjuk rasa menggunakan slogan-slogan dari gerakan protes Amerika untuk menyerukan keadilan bagi Adama Traore, yang kematiannya empat tahun lalu telah menjadi penyebab utama kebrutalan polisi di Prancis.
Demonstrasi, yang terjadi setelah rilis dua laporan medis yang berbeda tentang penyebab kematian Traore, telah dilarang oleh polisi mengutip larangan virus corona pada pertemuan lebih dari 10 orang.
Protes dimulai pada sore hari di luar pengadilan di Paris utara, sebelum proyektil dilemparkan dan polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, saksi wartawan AFP menyaksikan.
Para pengunjuk rasa menderita gas air mata polisi di rapat umum. AFP/Michel RUBINEL
Bentrokan sporadis pecah di dekat jalan lingkar utama kota, dengan batu-batu dilemparkan ke polisi, yang merespons dengan menembakkan peluru karet.
Beberapa pengunjuk rasa membakar tempat sampah, sepeda dan skuter untuk mengatur barikade menyala di jalanan.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner menanggapi dengan mengatakan bahwa "kekerasan tidak memiliki tempat dalam demokrasi".
"Tidak ada yang membenarkan perilaku yang terjadi di Paris malam ini, ketika protes di jalan-jalan umum dilarang untuk melindungi kesehatan semua orang," ia tweeted.
Banyak dari para pengunjuk rasa mendapat inspirasi dari gerakan protes yang mengamuk di seluruh Amerika Serikat atas pembunuhan polisi George Floyd minggu lalu, seorang pria kulit hitam tak bersenjata, memegang slogan-slogan dalam bahasa Inggris seperti "Black Lives Matter" dan "Aku tidak bisa bernapas" .
Sebelumnya pada hari itu, kakak perempuan Traore, Assa, berbicara kepada orang banyak
Seorang pemrotes memegang tanda di rapat umum Paris dengan slogan yang berasal dari AS atas pembunuhan polisi. AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
"Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang pertarungan keluarga Traore. Ini adalah perjuangan untuk semua orang. Ketika kami berjuang untuk George Floyd, kami berjuang untuk Adama Traore, "katanya.
"Apa yang terjadi di Amerika Serikat adalah gaung dari apa yang terjadi di Prancis."
Protes lain diadakan di Prancis, dengan 2.500 orang menghadiri rapat umum di kota utara Lille, 1.800 di Marseille, dan 1.200 di Lyon.
Kasus Traore telah lama menjadi kontroversi di Prancis.
Setelah perselisihan tentang pemeriksaan identitas, Traore, 24, ditangkap di sebuah rumah di mana dia bersembunyi setelah dalam pengejaran polisi 15 menit pada tahun 2016.
Para pengunjuk rasa melompati gerbang taman Martin Luther King di barat laut Paris untuk melarikan diri dari gas air mata. AFP/Michel RUBINEL
Salah satu dari tiga petugas yang menangkap telah memberi tahu penyelidik bahwa mereka menindas Traore dengan berat badan gabungan mereka.
Traore kehilangan kesadaran dalam kendaraan mereka dan meninggal di kantor polisi terdekat. Dia masih diborgol ketika paramedis tiba.
Pada hari Jumat, para ahli medis Prancis membebaskan tiga petugas polisi tersebut, dengan mengatakan bahwa Traore tidak mati karena "mati lemas dalam posisi", mengesampingkan para petugas yang menjepitnya ke tanah sebagai penyebab kematiannya.
Sebaliknya, para ahli menemukan Traore meninggal karena gagal jantung yang mungkin disebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasari dalam konteks "stres yang intens" dan aktivitas fisik, serta kehadiran tetrahydrocannabinol, bahan aktif ganja - dalam tubuhnya.
Temuan itu, laporan resmi ketiga untuk menjernihkan para perwira, menolak laporan medis sebelumnya yang ditugaskan oleh keluarga pemuda itu yang mengatakan ia meninggal karena sesak napas.
Kehadiran besar-besaran di luar pengadilan Paris pada protes yang dilarang untuk Adama Traore, yang meninggal dalam tahanan polisi pada tahun 2016. AFP/Guillaume DAUDIN
Tetapi pada hari Selasa, sebuah penyelidikan baru yang ditugaskan oleh keluarga Traore mengatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh teknik penangkapan yang digunakan oleh petugas.
Laporan medis yang bertentangan juga menggemakan kasus George Floyd, yang otopsi awal mengatakan dia meninggal karena masalah jantung yang sudah ada, sementara otopsi yang diatur oleh keluarganya menemukan dia meninggal karena sesak napas akibat tekanan yang berkelanjutan.
Autopsi resmi Floyd kemudian mengonfirmasi bahwa dia meninggal dalam pembunuhan yang melibatkan "kompresi leher".
Kepala Kepolisian Paris Didier Lallement, yang melarang protes itu, sebelumnya pada hari Selasa menulis surat kepada petugas polisi yang membela perilaku mereka.
Dia mengatakan dia bersimpati dengan "rasa sakit" yang harus dirasakan oleh petugas "dihadapkan pada tuduhan kekerasan dan rasisme, diulang tanpa henti oleh jejaring sosial dan kelompok aktivis tertentu".
Pasukan kepolisian Paris "tidak kejam, tidak juga rasis: ia bertindak dalam kerangka hak atas kebebasan untuk semua", ia bersikeras dalam email ke 27.500 penegak hukum kota.
Sebuah penyelidikan baru yang ditugaskan oleh keluarga Traore mengatakan pada hari Selasa bahwa kematiannya disebabkan oleh teknik penangkapan. AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
Beberapa perwira Prancis juga telah diselidiki karena kebrutalan terhadap anggota masyarakat dalam demonstrasi anti-pemerintah "rompi kuning" yang telah berjalan lama, dan pemogokan reformasi anti-pensiun yang lebih baru.
Puluhan pengunjuk rasa dilumpuhkan oleh peluru karet atau granat setrum, beberapa kehilangan mata atau tangan.
Pentagon Mengerahkan 1.600 Pasukan ke Washington DC di Tengah Protes Kekerasan Floyd
Langkah ini mengikuti perintah Presiden AS Donald Trump untuk memaksimalkan kehadiran militer AS di jalanan Washington DC dalam upaya untuk mengekang kekerasan selama protes atas kematian George Floyd.
Pentagon telah mengerahkan sekitar 1.600 tentara AS di wilayah Washington DC setelah kota itu menghadapi kerusuhan hebat sebelumnya di tengah protes atas kematian George Floyd. Menurut juru bicara Pentagon, Jonathan Rath Hoffman, pasukan berada pada "status siaga tinggi" tetapi tidak mengambil bagian dalam "dukungan pertahanan operasi otoritas sipil".
"Elemen-elemen tugas aktif ditempatkan di pangkalan-pangkalan militer di Wilayah Capitol Nasional tetapi tidak di Washington DC", juru bicara Pentagon Hoffman mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang dikutip oleh Reuters.
JUST IN: "The Department of Defense moved multiple active duty Army units into the National Capitol Region as a prudent planning measure in response to ongoing support to civil authorities operations." pic.twitter.com/t9JqfZWVnY
Langkah itu muncul setelah Trump mengumumkan bahwa "semua sumber daya federal", termasuk sumber daya militer, dapat dimobilisasi sebagai cara memulihkan ketertiban di kota. Trump juga "sangat merekomendasikan" bahwa setiap gubernur negara bagian mengerahkan Pengawal Nasional AS dalam jumlah yang cukup tinggi "untuk mendominasi jalan-jalan", memperingatkan bahwa jika mereka gagal melakukannya, ia akan mengerahkan aset militer AS di lokasi-lokasi itu.
Setelah beberapa insiden kekerasan di ibukota negara itu pada hari Minggu, jam malam diberlakukan di Washington DC. Demonstrasi adalah hasil dari kemarahan atas kematian seorang pria Afrika-Amerika, George Floyd, yang dibunuh oleh seorang polisi kulit putih ketika ditangkap. Leher dan dada Floyd ditekan ke tanah oleh polisi selama hampir sembilan menit, terlepas dari permintaan korban bahwa dia tidak bisa bernapas.
Pedagang positif COVID-19, Kelurahan Serdang Kemayoran gelar rapid test massal
Pedagang Pasar Serdang menjalani Rapid Test dibantu oleh tenaga medis di GOR Kecamatan Kemayoran, Rabu (3/6).
Jakarta - Kelurahan Serdang, Kemayoran menyelenggarakan kegiatan rapid test massal imbas salah seorang pedagang di Pasar Serdang positif COVID-19.
"Iya sekitar 150 orang mengikuti rapid test massal setelah seorang pedagang diketahui positif COVID-19, sekitar 150 orang yang mengikuti tes ini," kata Lurah Serdang Rizka Handayani saat dikonfirmasi ANTARA, Rabu.
Kegiatan rapid test massal itu dilakukan di Gedung Gelanggang Remaja Kemayoran yang diselenggarakan oleh tenaga medis dari Puskesmas Kemayoran.
Rizka mengatakan saat ini pedagang yang diketahui positif COVID-19 itu sudah dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19 Wisma Atlet.
"Pedagang yang positif (COVID-19) itu sudah dirawat di Wisma Atlet. Jadi sekarang pedagang lainnya harus ikut rapid test," kata Rizka.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Buana mengatakan proses rapid test massal masih berlangsung di Gelanggang Remaja Kemayoran.
Buana juga mengatakan sudah ada hasil pemeriksaan yang reaktif namun belum dapat dipastikan jumlah pemeriksaan yang reaktif itu.
Jikapun Pemerintah melakukan upaya banding, Hakim menyebut vonis ini tetap dapat dilaksanakan.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Buana mengatakan proses rapid test massal masih berlangsung di Gelanggang Remaja Kemayoran.
Buana juga mengatakan sudah ada hasil pemeriksaan yang reaktif namun belum dapat dipastikan jumlah pemeriksaan yang reaktif itu.
"Nanti saya infokan lebih lanjut, karena masih berlangsung pemeriksaannya," kata Buana.
