Facebook menghapus iklan Trump Menggunakan 'simbol kebencian Nazi'

Mark Zuckerberg dari Facebook mengatakan platform tersebut akan menghindari moderasi pidato politik.GETTY IMAGE

Facebook mengatakan telah menghapus iklan untuk kampanye pemilihan kembali Presiden AS Donald Trump yang menampilkan simbol yang digunakan di Nazi Jerman.

Dia menambahkan: "Itulah yang kami lihat dalam kasus ini dengan iklan ini, dan di mana pun simbol itu digunakan, kami akan mengambil tindakan yang sama."

Tim kampanye Trump mengatakan mereka ditujukan pada kelompok aktivis sayap kiri antifa, yang katanya menggunakan simbol.

Facebook mengatakan iklan melanggar kebijakannya terhadap kebencian yang terorganisir.

Baca juga: Pemkot Surabaya Tuding Data Covid-19 Pemprov Jatim Tak Valid.

Baca juga: Surabaya Digempur Corona dan Banjir Akibat Gelombang Rossby.

"Kami tidak mengizinkan simbol yang mewakili organisasi yang penuh kebencian atau ideologi yang penuh kebencian kecuali jika mereka dihadapkan dengan konteks atau kecaman," kata kepala kepala kebijakan keamanan jaringan sosial, Nathaniel Gleicher, pada hari Kamis.

Tangkapan layar yang menunjukkan simbol yang digunakan dalam iklan kampanye Trump dan dihapus dari Facebook

Iklan, yang diposting di situs pada halaman milik Presiden Trump dan Wakil Presiden Mike Pence, sedang online selama sekitar 24 jam dan telah menerima ratusan ribu tampilan sebelum mereka diturunkan.

"Segitiga merah terbalik adalah simbol yang digunakan oleh antifa, jadi itu dimasukkan dalam iklan tentang antifa," Tim Murtaugh, juru bicara kampanye Trump, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan mencatat bahwa Facebook masih memiliki emoji segitiga merah terbalik yang digunakan, yang terlihat persis sama," tambahnya.

Trump baru-baru ini menuduh antifa memulai kerusuhan di jalan protes di seluruh AS atas kematian dalam tahanan polisi dari Afrika-Amerika George Floyd.

Siapakah Boogaloo Bois, antifa, dan Proud Boys?

Presiden mengatakan bulan lalu bahwa ia akan menunjuk kelompok anti-fasis sebagai "organisasi teroris domestik", meskipun para ahli hukum telah mempertanyakan wewenangnya untuk melakukannya.

Antifa adalah gerakan protes paling kiri yang menentang neo-Nazi, fasisme, supremasi kulit putih dan rasisme. Ini dianggap sebagai kelompok aktivis yang terorganisir secara longgar tanpa pemimpin.

Sebagian besar anggota mengecam apa yang mereka lihat sebagai kebijakan nasionalis, anti-imigrasi dan anti-Muslim dari Trump.

Sebuah langkah yang mungkin membuat marah presiden

Oleh James Clayton, Reporter Teknologi, BBC Amerika Utara

Ini adalah salvo terbaru dalam hubungan yang semakin penuh antara raksasa teknologi dan Gedung Putih.

Bulan lalu, Twitter memberi peringatan pada salah satu tweet presiden tentang kerusuhan di Minneapolis - mengatakan itu telah "memuliakan kekerasan".

Trump membalas dengan berbicara tentang "kekuatan tak terkendali" dari teknologi besar. Dia mengatakan bahwa Bagian 230, undang-undang yang melindungi perusahaan media sosial agar tidak bertanggung jawab secara hukum atas konten online pengguna - harus dicabut.

Tapi lupakan Twitter untuk saat ini, Facebook adalah platform yang sangat diperhatikan oleh Trump. Jejaring sosial adalah tempat sebagian besar anggaran iklan politik online-nya berjalan. Langkah ini kemungkinan akan membuat marah presiden. Ini juga bertindak sebagai peringatan bahwa Facebook melakukan dan akan memoderasi beberapa konten politik.

Ketika pemilu 2020 semakin dekat, kemungkinan akan semakin banyak fokus ditempatkan pada apa yang dilakukannya dan tidak di take down.

Awal bulan ini, karyawan Facebook berbicara menentang keputusan raksasa teknologi itu untuk tidak menghapus atau menandai pos kontroversial oleh Trump terkait dengan protes atas kematian Floyd.

Presiden memposting komentar di jejaring sosial yang mengatakan bahwa dia akan "mengirim Pengawal Nasional" dan memperingatkan bahwa "ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai". Namun Facebook mengatakan tidak melanggar kebijakan perusahaannya.

Trump telah tweeted komentar yang sama, tetapi Twitter memberi peringatan atas konten, yang katanya "memuliakan kekerasan".

Beberapa staf Facebook mengatakan mereka "malu".

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Orang Tua Bingung dengan Sistem PPDB, Disdik Serahkan ke Sekolah

Pasien Corona. ©2020 Merdeka.com/Antara

Para orang tua dibuat bingung dengan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Bogor.

Kini tidak terpusat dalam satu sistem atau server. Pendaftaran sistem online diserahkan kepada sekolah masing-masing.

“Sangat membingungkan, cara daftar bagaimana dan syarat lainnya jadi tak jelas,” ucap Arie Ika, salah satu orang tua siswa.

Masalah serupa juga sempat diutarakan orang tua lainnya, Hendra Setiawan yang hendak mendaftarkan anaknya di jenjang SMP. “Berharap ada sistem yang cepat, tapi sekarang lebih repot,” katanya.

Baca juga: Pemkot Surabaya Tuding Data Covid-19 Pemprov Jatim Tak Valid.

Baca juga: Surabaya Digempur Corona dan Banjir Akibat Gelombang Rossby.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor mengungkapkan, PPDB telah berjalan sejak 17 Juni hingga 25 Juni mendatang. Masyarakat diminta untuk mendaftar secara online di sekolah tujuan masing-masing.

Ia mengatakan, situs atau website untuk pendaftaran PPDB bisa disiapkan sendiri oleh sekolah masing-masing.

“(Pendaftaran online termasuk akses website) langsung oleh sekolah masing-masing,” katanya saat dikonfirmasi Radar Bogor, Kamis (18/9/2020).

Hanya saja, kata dia, tidak semua sekolah bisa menerapkan pendaftaran secara online. Kendati ada 1.543 SD dan 103 SMP di Kabupaten Bogor.

Disdik tak punya pemetaan detail sekolah mana saja yang memberlakukan sistem online ataupun offline. “Belum (ada pemetaan untuk yang bisa online atau offline),” akunya.

Menurutnya, tanggung jawab itu tetap dikelola sekolah. Apabila tak bisa online, pihaknya memberikan kewenangan sekolah menggelar pendaftaran secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Bahkan, seleksi yang memerlukan fasilitas yang tidak dimiliki oleh disdik, penyelenggaraannya diperbolehkan melalui lembaga lain yang sah.

“Contoh untuk pendaftaran, cukup sekolah yang mendaftar ke sekolah SMP. Sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Terus saat verifikasi, dijadwal sesuai nomor antrean,” paparnya.

Disdik Kabupaten Bogor telah menerbitkan perubahan juklak untuk pelaksanaan PPDB tersebut.

Dalam perubahan itu juga menegaskan penetapan peserta didik yang tidak lagi lewat sidang pleno dan diumumkan melalui sistem PPDB. Pengumuman disampaikan secara serentak melalui sekolah masing-masing.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Australia Telah Menjadi Target Serangan Cyber ​​'Canggih' oleh 'Aktor Berbasis Negara' - PM Morrison

PM Australia, selama konferensi pers, mengatakan bahwa aktor di balik serangan cyber adalah "berbasis negara", dilihat dari "skala dan sifat dari penargetan". Namun, ia tidak menyebutkan nama negara yang menurut Canberra bertanggung jawab.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dalam konferensi pers bahwa serangan serangan dunia maya telah terdeteksi di negara itu, menargetkan berbagai sektor, termasuk "semua tingkat pemerintahan".

"Kegiatan ini menargetkan organisasi Australia di berbagai sektor, termasuk semua tingkat pemerintahan, industri, organisasi politik, pendidikan, kesehatan, penyedia layanan penting dan operator infrastruktur penting lainnya," kata Morrison kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa sekarang diketahui bahwa "aktor berbasis negara yang canggih" berada di belakang serangan itu, mencatat bahwa serangan seperti itu adalah "masalah konstan bagi Australia untuk dihadapi" dan frekuensi mereka telah "meningkat selama berbulan-bulan".

Baca juga: Pemkot Surabaya Tuding Data Covid-19 Pemprov Jatim Tak Valid.

Baca juga: Surabaya Digempur Corona dan Banjir Akibat Gelombang Rossby.

“Kami tahu ini adalah aktor cyber canggih yang berbasis negara karena skala dan sifat penargetan dan tradecraft yang digunakan. Sayangnya, kegiatan ini bukanlah hal baru. Frekuensi telah meningkat ", kata PM.

Major #CyberAttack against the #Australian government...
PM #ScottMorrison announces Government and Private sector attack... #Australia pic.twitter.com/hCnyeFMQ0X

— Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) June 18, 2020

"Jadi tidak mungkin (tidak valid). Jadi pemerintah provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu kondisi lapangan, data itu diolah oleh pakar-pakar," ujarnya.

Perdana Menteri menolak "atribusi publik atas identitas" "aktor berbasis negara". Dia menggarisbawahi bahwa pemerintah negara bagian dan teritori serta menteri utama, bersama dengan Oposisi, telah diberitahu mengenai masalah tersebut pada malam sebelumnya, melaporkan bahwa "sejumlah dari mereka telah terlibat bekerja dengan agen kami dalam masalah ini".

Morrison menambahkan bahwa "tidak ada pelanggaran data skala besar dari informasi pribadi warga Australia" telah terjadi sebagai akibat dari serangan itu, dan merekomendasikan agar semua organisasi Australia mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Data Corona, Pemprov Jatim Bantah Tudingan Pemkot Surabaya

Pasien Corona. ©2020 Merdeka.com/Antara

Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur yang juga Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono membantah telah membeberkan data kasus positif virus corona yang tidak valid atau keliru.

Ia mengatakan data yang dipublikasikan Pemprov Jatim melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah data riil. Data dihimpun dari proses pelacakan (tracing), laporan masyarakat, BNPB dan dinas kesehatan di kabupaten/kota.

Sebelumnya, Gugus Tugas Covid-19 Surabaya menuding data yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 Jatim tidak valid karena tidak sesuai data di lapangan.

"Selain mencari, ada laporan, dari dinas kabupaten/kota, dan kita cek juga, kita dibantu BNPB, ada dari dinas, dan tidak mungkin [tidak valid], sekali lagi nggak mungkin, ini adalah perang kita dengan Covid-19," kata Heru di Surabaya, pada hari Kamis, 18 Juni 2020.

Baca juga: Pemkot Surabaya Tuding Data Covid-19 Pemprov Jatim Tak Valid.

Baca juga: Surabaya Digempur Corona dan Banjir Akibat Gelombang Rossby.

Tak hanya itu, Heru mengaku selama ini pihaknya tidak saja mengandalkan data yang bersumber dari informasi dan kondisi lapangan, tetapi juga data yang diolah oleh para ahli dan pakar.

"Jadi tidak mungkin (tidak valid). Jadi pemerintah provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu kondisi lapangan, data itu diolah oleh pakar-pakar," ujarnya.

Pemprov Jatim, lanjut Heru, berdosa jika membeberkan data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia menegaskan pihaknya membeberkan data kasus positif virus corona yang valid dan faktual.

"Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan, berdosa," katanya.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan pihaknya sudah memeriksa data ke lapangan. Hasilnya, tak sama dengan yang dipaparkan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur.

"Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat ternyata [sisanya] itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh puskesmas orangnya tidak ada di tempat [alamat] itu," kata Feny, sapaan akrabnya, di Surabaya, Kamis (18/6).

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Pemkot Surabaya Tuding Data Covid-19 Pemprov Jatim Tak Valid

Pasien Corona. ©2020 Merdeka.com/Antara

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meragukan validitas data kasus confirm yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kekeliruan data tersebut bahkan diklaim hingga separuh atau menyentuh angka 50 persen lebih.

"Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu," kata Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, hari Kamis, 18 Juni 2020.

Dia menyatakan, beberapa hari terakhir data confirm Covid-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim setelah ditracing ternyata tidak sesuai fakta di lapangan. Misalnya, pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, namun setelah dicek di lapangan hanya 80 orang.

Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100. Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Baca juga: Terori Konspirasi Pandemi Virus Corona Dianggap Berita Palsu ?.

Baca juga: Rusia Dan China Mencurigai Virus di Sebar oleh AS.

"Kita lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada," ujarnya.

Menurutnya, adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota karena ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, ada pula data yang setelah ditracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal atau domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.

Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki "Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggalnya di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi," ungkap Febria.

Meski data confirm Covid-19 Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron, namun Febria menyatakan, pihaknya akan terus bekerja keras untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Kita kerja sesuai dengan tupoksi dan kita terus menangani Covid-19 dengan kerja keras. Tidak hanya Rumah Sakit, warga masyarakatnya pun membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo," terangnya.

Untuk itu, ke depan pihaknya akan terus memasifkan tracing serta tes massal, baik rapid test maupun swab. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penambahan kasus terkonfirmasi atau tidak.

"Belum tentu yang sedikit (confirm) itu di luar tidak ada kasus. Tapi kalau memang tidak melakukan pemeriksaan bagaimana bisa tahu," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya ini juga menjelaskan, sejak awal Mei menerima menerima bantuan alat rapid test, pihaknya telah melakukan rapid test 66.522. Sedangkan pemeriksaan swab hingga saat ini sudah mencapai sekitar 9304.

"Jadi sudah sangat banyak, karena masyarakat Surabaya itu betul-betul dia sadar ingin memeriksakan diri, tidak perlu dipaksa-paksa. Untuk rapid dan swab mereka itu betul-betul antusias," ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya juga mempertanyakan data confirm Covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidaksinkronan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.

Ia mencontohkan, seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim ada warga confirm Covid-19 di wilayah Sidosermo Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.

"Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya," paparnya.

Nah, sebelum menyampaikan ke publik terkait update kasus Covid-19 di Surabaya, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan data itu valid dan faktual melalui petugas puskesmas setempat. Bahkan, untuk memastikan data itu, petugas puskesmas juga melakukan pengecekan di rumah sakit rujukan maupun non rujukan di Surabaya.

"Jadi kita tidak mengakui data itu sebelum Puskesmas ok. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat puskesmas juga cek ke rumah sakit, rumah sakit," jelasnya.

Karena itu, Febria berharap ke depan agar Gugus Tugas Provinsi Jatim sebelum menyampaikan data confirm warga Surabaya ke publik, alangkah baiknya jika diverifikasi dahulu validitas data tersebut. Sehingga hal itu tidak menjadi persepsi publik bahwa data yang dimiliki Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron.

"Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Nah, kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing. Harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi," pungkas dia.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Para Guru Agama Tolak Wacana Penyatuan Mapel PAI dan PKN

Asosiasi Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) (Antara)

Asosiasi Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) meminta klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sedang membahas kemungkinan penggabungan mata pelajaran (matpel) Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

“Kami meminta penjelasan atau tabayun kepada Kemdikbud terkait beredarnya power point yang ditulis rahasia terkait penyederhanaan PAI dan PKN,” kata Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6), seperti dikutip dari Antara.

Jika upaya penggabungan PKN dan PAI menjadi satu mata pelajaran, Mahnan menyatakan AGPAII menolak kebijakan itu karena akan menimbulkan persoalan besar. Dia mengatakan PAI dan PKN masing-masing memiliki materi yang mendalam jadi dengan penggabungan dapat mereduksi masing-masing mata pelajaran (mapel).

Untuk PKN yang materinya berisi Pancasila, kata dia, juga sebaiknya tidak direduksi melalui penggabungan dengan PAI. “Strategi budaya penguatan Pancasila tidak dengan cara mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi, hanya dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam mapel PAI atau mapel lainnya,” katanya. Pancasila, kata dia, adalah sebuah sumber hukum, filsafat dan nilai yang tidak akan kering digali. “Pancasila harusnya jadi mapel sendiri sebagai strategi penguatan ideologi Pancasila,” imbuhnya.

Baca juga: Terori Konspirasi Pandemi Virus Corona Dianggap Berita Palsu ?.

Baca juga: Rusia Dan China Mencurigai Virus di Sebar oleh AS.

Bermuara dari beredarnya sebuah dokumen terkait penyederhanaan Kurikulum 2013 dalam FGD (diskusi terbatas, Red) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam dokumen tersebut, diketahui terdapat rencana peleburan mata pelajaran Pendidikan Agama dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki mengatakan bahwa sepertinya permasalahan ini masih belum sampai kepada publik. Hanya sebatas di lingkungan kementerian saja. Meski data confirm Covid-19 Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron, namun Febria menyatakan, pihaknya akan terus bekerja keras untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kalau ada ide seperti itu ya tentu itu tidak kontekstual dan itu ahistoris (berlawanan dengan sejarah). Artinya pemikiran seperti itu tidak memiliki akar budaya, akar kehidupan bangsa Indonesia yang religius,” tutur dia kepada wartawan, hari Kamis, 18 Juni 2020.

Menurut Zainuddin, jika mata pelajaran Pendidikan Agama digabungkan dengan PKN, maka hal tersebut tidak mencerminkan budaya bangsa, di mana Indonesia diketahui sebagai bangsa yang religius.

“Para Founding Fathers kita dulu merumuskan Pancasila dan kemudian menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, itu berangkat dari peta dan akar budaya bangsa Indonesia yang religius,” ujar dia.

Bahkan, ketika dirinya pergi ke Inggris dan mengunjungi SMA Trinity di London, dirinya mendapati bahwa pelajaran agama itu diajarkan di Inggris mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi.

“Saya pulang itu membawa buku pelajaran agama untuk SMP. Bukunya itu, karena siswanya banyak, agamanya berbeda-beda, maka di dalam bukunya itu ada pelajaran agama yang macam-macam, tetapi di satu buku pelajaran agama. Di dalamnya ada pelajaran agama Kristen, Katolik, Konghucu, Islam, Hindu, Budha, dan agama lainnya dalam satu buku,” tutur dia.

Konsep pembelajaran seperti itu sebenarnya juga sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jadi, mata pelajaran agama, siswa diajarkan sesuai dengan agama siswa itu

“Misalnya, ada di Madrasah, ada anak Katolik sekolah di Madrasah itu harus dijarkan agama Katolik di situ walaupun dia hanya sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang Islam sekolah di sekolah Katolik, maka di sekolah itu harus mengajarkan agama Islam untuk siswa tersebut. Di Inggris seperti itu, bukunya masih saya simpan sampai sekarang,” tambahnya.

Kembali ke isu peleburan mata pelajaran Pendidikan Agama dan PKN, karena konsep dan gagasan ini belum digulirkan belum menjadi konsumsi publik secara luas, ia menyampaikan agar jangan muncul pemikiran seperti itu. Jangan ada pemikiran kurikulum yang disusun tidak berangkat dari akar budaya bangsa yang religius.

“Saya tidak menganggap Kemendikbud sudah punya pemikiran seperti itu. Saya anggap Kemendikbud tidak punya pemikiran seperti itu. Tetapi kalau ada pemikiran seperti itu, maka ini sama dengan mencabut pendidikan dari akar budaya bangsa yang religius,” tutup dia.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Golkar Ancam Laporkan Menag ke Jokowi Usai Batalkan Haji 2020

Menteri Agama Fachrul Razi. (ANTARA/HUMAS KEMENAG)

Fraksi Partai Golkar DPR RI mengancam akan melaporkan kinerja Menteri Agama Fachrul Razi ke Presiden Joko Widodo karena membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 secara sepihak.

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan Fachrul tidak menghormati DPR. Sebab ia tak patuh terhadap kesepakatan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dengan Kemenag.

Dalam rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kemenag, pada hari Senin, 11 Juni 2020 itu, Kemenag dan Komisi VIII DPR RI sepakat untuk menunggu kepastian haji dari Arab Saudi hingga 1 Juni 2020. Jika tak kunjung ada kabar, maka kedua pihak akan memutuskan kebijakan secara bersama lewat rapat kerja tanggal 4 Juni 2020.

"Saya melihatnya objektif saja, saya harus sampaikan ini. Pak Menteri dianggap sepele DPR ini. Kami punya hak interpelasi, angket, untuk menyurati, mengadu pada Presiden," kata John dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis, 18 Juni 2020.

Baca juga: Terori Konspirasi Pandemi Virus Corona Dianggap Berita Palsu ?.

Baca juga: Rusia Dan China Mencurigai Virus di Sebar oleh AS.

John menyebut ia bisa mengusulkan hal ini ke pimpinan Fraksi Golkar. Menurutnya, jumlah 85 orang anggota Fraksi Golkar cukup untuk menggunakan hak melapor ke Presiden.

Dia mengatakan sejak Fachrul menjabat, sudah terlalu banyak kontroversi yang dibuat, mulai dari pelarangan cadar hingga isu radikalisme. Namun Fraksi Golkar masih memberi toleransi karena percaya Fachrul bisa berubah.

"Kami tutup mata soal jemaah, cingkrang, ini bisa diperbaiki. Tapi ini (pembatalan keberangkatan haji) menyangkut prinsip buat kita," ujarnya.

John memberi toleransi kepada Fachrul jika berjanji untuk tak lagi melakukan tindakan yang membuat gaduh.

"Saya sepakat ini terakhir. Jangan ada isu-isu yang tidak dikehendaki," tegasnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia pada tahun ini. Keputusan diambil karena pandemi corona masih berlangsung. Selain itu, tak ada kabar dari Saudi hingga batas yang ditentukan.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaat haji. Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaat Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi," kata Fachrul.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Rapid Test Drive Thru di Samsat Bogor, Tak Ada Pengunjung Positif Covid-19

Rapid Test Drive Thru di Samsat Polres Bogor, Kamis (18/06/2020). Humas Polres Bogor

Polresta Kota Bogor - Polres kota Bogor, menggelar Rapid Test Drive Thru di Samsat Polres kota Bogor, pada hari Kamis, 18 Juni 2020. Rapid test ini dilakukan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-74.

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, serta dihadiri oleh Kanit Regident Polres Bogor dan anggota Sat Lantas Polres Bogor.

Tim Dokkes Polres Bogor melakukan rapid test terhadap pengunjung Samsat Polres Bogor dengan cara drive thru untuk menghindari kontak fisik secara langsung.

"Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat pengunjung yang positif Covid-19, kami berharap agar Pandemi Covid-19 ini segera berakhir,” ujar Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy dalam keterangan persnya.

Baca juga: Terori Konspirasi Pandemi Virus Corona Dianggap Berita Palsu ?.

Baca juga: Rusia Dan China Mencurigai Virus di Sebar oleh AS.

Dia mengatakan, pengunjung hanya diminta data diri dari Kartu Tanda Penduduk dan tidak dipungut biaya apapun atau gratis, hasil dari Rapid Test tersebut pun dapat langsung diketahui oleh pengunjung secara langsung.

“Harapannya untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 dan juga untuk mengantisipasi pemohon yang akan memasuki Samsat Polres Bogor,” tandasnya.

Sementara itu, di Polersta Cimahi, Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut peringatan HUT Bhayangkara ke-74 tahun 2020, di hari yang sama, sedikitnya 100 orang pengunjung menjalani rapid test secara drive thru di akses masuk Mapolres Cimahi Jalan Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, pada Kamis, 18 Juni 2020.

Dengan tes tersebut, diharapkan semua masyarakat yang melakukan aktifitas dan mengajukan pelayanan di Polres Cimahi sehat dan tidak terpapar corona virus disease (Covid-19). Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut peringatan HUT Bhayangkara ke-74 tahun 2020. Tes tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Akses Mapolres Cimahi dijaga oleh petugas yang mengarahkan pengunjung melakukan rapid tes. Petugas dari Urkes Polres Cimahi melakukan pendataaan warga dan langsung melakukan tes di atas kendaraan masing-masing tanpa perlu turun, baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Tak terkecuali para pengunjung yang berjalan kaki, mereka turut diminta melakukan rapid test sebelum memasuki area Mapolres Cimahi.

Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki mengatakan, rapid test digelar dalam rangka HUT Bhayangkara ke-74. "Rapid tes ini digelar Polres Cimahi secara gratis untuk masyarakat yang datang ke Mapolres Cimahi. Baik yang mau buat SIM dan kegiatan lain, kita fasilitasi rapid test," ujarnya.

Target kegiatan tersebut disiapkan untuk 100 orang pengunjung. "Kita laksanakan dengan target 100 orang, sebanyak 20 orang pertama hasilnya negatif Covid-19. Hasilnya bisa ditunggu selama 5 menit, kita infokan lewat nomor telefon yang diberikan warga. Semoga untuk semua sampel negatif dan tidak ada reaktif Covid-19," katanya.

Target kegiatan tersebut disiapkan untuk 100 orang pengunjung. "Kita laksanakan dengan target 100 orang, sebanyak 20 orang pertama hasilnya negatif Covid-19. Hasilnya bisa ditunggu selama 5 menit, kita infokan lewat nomor telefon yang diberikan warga. Semoga untuk semua sampel negatif dan tidak ada reaktif Covid-19," katanya.

Jika terdapat sampel rapid yang reaktif, lanjut Yoris, pihaknya akan menghubungi warga tersebut dan diminta melakukan isolasi mandiri selama 7 hari. "Nanti kita rapid test kembali, jika hasilnya masih reaktif maka kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilaksanakan swab test," jelasnya.

Yoris menyatakan, dengan hasil rapid test yang cepat diketahui diharapkan semua masyarakat yang datang ke Mapolres Cimahi dalam kondisi sehat dan tidak terpapar Covid-19.

"Semoga hasil tes ini menggambarkan kondisi masyarakat yang datang sehat tidak terpapar virus, sehingga tidak terjadi penularan di Mapolres Cimahi. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun," tuturnya.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara

Polisi Sita Ratusan Dolar Palsu dari Pria di Depok

Ilustrasi dolar palsu. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Jakarta - Polisi menyita ratusan lembar duit palsu berbagai mata uang asing di wilayah Depok, Jawa Barat, setelah mencurigai seorang pria yang berkeliaran pada dini hari kemarin.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan tiga tersangka yang dicokok yakni M, IMA alias Sandi, dan AGN.

"Kasus tindak pidana mengedarkan uang jenis Dollar US palsu sebagaimana di maksud dalam pasal 245 KUHP," kata dia, dalam keterangannya, hari Kamis, 18 Juni 2020.

Dari tangan para tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, 28 lembar uang palsu pecahan US$100, 3 lak (satu lak berisi 100 lembar) pecahan uang Dollar Brunei, 71 lembar pecahan Euro, tiga lembar kunci master (cetakan) berbentuk uang pecahan 100 Dollar.

Baca juga: Terori Konspirasi Pandemi Virus Corona Dianggap Berita Palsu ?.

Baca juga: Rusia Dan China Mencurigai Virus di Sebar oleh AS.

Penangkapan itu bermula saat Tim Jaguar Polres Metro Depok sedang melakukan patroli di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Depok, hari Selasa dini hari, 16 Juni 2020.

Kepala Tim Jaguar Polres Metro Kota Depok Iptu Winam Agus menuturkan pihaknya mencurigai seorang pria yang tengah mondar-mandir. Tim kemudian menghampiri pria tersebut dan melakukan penggeledahan.

"Setelah kita periksa tasnya, ditemukan uang dollar (USD) palsu dan beberapa lembar uang asing asli," ucap Winam.

Diungkapkan Winam, awalnya tersangka mengelak bahwa uang yang ia bawa adalah uang palsu. Tersangka juga mengelak saat ditanya apakah dia merupakan pengedar uang palsu.

"Setelah di cek handphone-nya, ditemukan chat-chat pemesanan uang asing palsu," ujarnya.

Dari penangkapan tersebut, Polsek Cimanggis mengembangkan kasus dan berhasil meringkus dua tersangka lainnya. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyelidiki kasus peredaran mata uang asing palsu tersebut.

⚠ Peringatan Covid-19

Update kasus virus corona di tiap negara